ID200807-P

8 >>

14 >>

INFRASTRUCTURE

NATIONAL & POLITICS

JUMAT 7 AGUSTUS 2020

BERITA INDEPENDEN DI LAYAR ANDA

GRATIS 1 BULAN VERSI DIGITAL

Oleh Leonard AL Cahyoputra

SCAN DI SINI

JAKARTA – Para pengusaha menghendaki Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini tengah dibahas di DPR cepat selesai, agar bisa menarik investasi dan mampu bersaing dengan negara-negara tetangga yang gencar mereformasi iklim investasi. UU Cipta Kerja merupakan tumpuan masa depan dan dapat mempercepat Indonesia keluar dari krisis Covid-19.

MONEY & BANKING

Bahlil Lahadalia

Rosan P Roeslani

Mardani Maming

“Di daerah, bikin kebun sekitar 8.000 meter persegi, tapi biaya amdal bisa Rp 800 juta sampai Rp 900 juta, ada yang sampai Rp 1 miliar. Investasinya padahal cuma Rp 800 juta. Ini kan tidak masuk akal,” ucap dia. Menurut Bahlil, dalamRUUCipta Kerja, tidak semua kelas pengusaha membutuhkan Amdal. Untuk kelas menengah, ada upaya pengelolaan lingkungan hidup (UPKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPLH). Adapun untuk usaha skala besar tetap mensyaratkan amdal dengan persyaratan yang tidak terlalu rumit.

ke gubernur, bupati, wali kota, men- teri ataupun kepala badan, disertai dengan aturan main. Selama ini tidak ada aturan mainnya. Supaya, jangan lagi kita terhalang-halangi,” kata Bahlil. Kedua, UU Ciptaker mendukung UMKM. Pemerintah ber upaya meminimalkan persyaratan yang diperlukan pelaku UMKM untuk mendapatkan izin usaha. Ketiga, RUU Ciptaker akan mem- berikan landasan hukum atas ke- wajiban kemitraan perusahaan besar dengan UMKM. Pelaku usaha besar diwajibkan menggandeng UMKM. Keempat, menyangkut masalah lingkungan. Bahlil menyatakan, Om- nibus Law juga dapat menyelesaikan persoalan izin usaha dan investasi terutama terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

antara DPR dan pemerintah. Bahli menyebut ada empat catatan penting dalam UU Ciptaker yang merupakan ‘peleburan’ dari 79 UU sektoral tersebut. Per tama, ter- kait kewenangan. Menurut Bahlil, kewenangan perizinan tidak serta merta ditarik ke pusat. Namun, pemerintah daerah (pemda) akan diberikan batas waktu untuk men- erbitkan izin kepada investor. Jika hingga batas waktu izin tidak keluar, kewenangan ditarik ke Presiden. Kemudian, Presiden berhak mem- berikan perintah kepada gubernur, bupati, wali kota, menteri, ataupun kepala badan untuk membuat ke- putusan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Dalam Omnibus Law ini, semua perizinan akan ditarik dulu ke Pres- iden. Setelah itu, izin dikembalikan

Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H Maming. Acara dipandu oleh Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu. Bahlil Lahadalia menjelaskan, krisis yang dipicu Covid saat ini dan masalah ketenagakerjaan bisa dise- lesaikan apabila tata kelola sistem investasi dibenahi. Hal tersebut akan diakomodasi dalamRUUCipta Kerja (Ciptaker) yang saat ini dibahas

Demikian benang merah Zoom- ing with Primus bertema ‘Strategi Menarik Investasi’ yang disiarkan langsung di Beritasatu TV , Kamis (6/8/2020). Tampil sebagai pem- bicara Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) In- donesia Rosan P Roeslani, dan Ketua Umum Badan Pengur us Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha

■ Wimboh Santoso

Temuan BPK Dorong OJK Tingkatkan Perbaikan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan

Keuangan OJK Tahun 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bersambung ke hal 2

>> 24

MACRO ECONOMICS

Pemerintah Siapkan Skema Pinjaman Tanpa Bunga untuk Rumah Tangga Pemerintah akan memberikan pinjaman

tanpa bunga untuk rumah tangga (RT) sebagai bagian dari rangkaian stimulus per- cepatan pemulihan ekonomi.

>> 6

MARKETS & CORPORATE

Gallant Venture Kurangi Saham Indomobil Gallant Venture Ltd tetap berkomitmen se- cara jangka panjang sebagai pemegang saham pengendali PT Indomobil Sukses Internas-

ional Tbk (IMAS), meskipun kepemilikan saham Gallant di Indomobil bakal terdilusi men- jadi 49,49% dari 71,49%.

>> 15

pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja melalui Program Kartu Prakerja. “Program stimulus itu sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan mulai September 2020. Fokus ban- tuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non-PNS dan non- BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan, ini pent- ing untuk menggerakkan pereko- nomian dan mendorong pemulihan ekonomi,” ucap Erick Thohir.

Langsung Tunai (BLT). Bantuan se- besar Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening mas- ing-masing pekerja, sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan,” kata Erick Thohir di Jakar ta, Kamis (6/8/2020). Tujuan pemerintah menggelon- torkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat, terkait upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar kembali positif. Badan Pusat Statistik merilis, pada kuartal II lalu ekonomi RI terkontraksi 5,32% atau terdalam sejak kuartal I tahun 1999. Sebelumnya, pemerintah telah memiliki program bantuan untuk rakyat miskin, serta bantuan

Oleh Triyan Pangastuti dan Arnoldus Kristianus

JAKARTA –Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan, stimulus lanjutan dari pemerintah senilai total Rp 33,12 triliun akan diberikan kepada 13,8 juta pekerja non-PNS dan non- BUMN, atau Rp 2,4 juta per orang. Kriteria penerima insentif baru ini antara lain aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan, atau setara gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

Bersambung ke hal 12

Erick Thohir

Febrio Kacaribu

“Stimulus selanjutnya dari pemer- intah adalah bantuan gaji tambahan

kepada pekerja dengan pendapatan tertentu, dalam bentuk Bantuan

>> HARGA ECERAN RP 9.000 (BERLANGGANAN RP 160.000 /BULAN)

WWW.INVESTOR.ID

>> INVESTOR DAILY EDISI 2020 NO. 5547

>> TELP REDAKSI: (021) 29957500, IKLAN: (021) 29957500, SIRKULASI: (021) 8280000, LAYANAN PELANGGAN: (021) 2995 7555, FAX. (021) 5200 812

Made with FlippingBook Online newsletter