ID200815

21 >>

8 >>

FINANCIAL PLANNING

TELECOMMUNICATION

INDONESIA

SABTU/MINGGU 15-16 AGUSTUS 2020

BERITA INDEPENDEN DI LAYAR ANDA

GRATIS 1 BULAN VERSI DIGITAL

SCAN DISINI

Oleh Novy Lumanauw dan Triyan Pangastuti

JAKARTA – Seiring upaya untuk mengaksele- rasi pemulihan ekonomi dan tingginya kebutuhan biaya penanganan Covid-19, pemerintah masih melanjutkan pemberian stimulus program Pemuli- han Ekonomi Nasional (PEN) tahun depan. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan anggaran stimu- lus Rp 356,5 triliun dalam RAPBN tahun 2021.

MARKETS & CORPORATE

Joko Widodo

Sri Mulyani Indrawati

Ari Kuncoro

gan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi. Keempat, dukungan pada UMKM sekitar Rp 48,8 triliun, melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan serta penem- patan dana di perbankan. Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp 14,9 triliun, yang diper- untukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penu- gasan.

menjelaskan, stimulus Rp 356,5 tri- liun meliputi, pertama, penanganan kesehatan dengan anggaran Rp 25,4 triliun untuk pengadaan vaksin an- tivirus, sarana dan prasarana kese- hatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU. Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp 110,2 triliun, melalui PKH, Kar tu Sembako, Kar tu Prakerja, serta bansos tunai. Ketiga, sektoral Kementerian/ Lembaga dan Pemda dengan ang- garan sekitar Rp 136,7 triliun, yang ditujukan untuk peningkatan pari- wisata, ketahanan pangan dan perik- anan, kawasan industri, pengemban-

Sementara itu, belanja negara dalam RAPBN 2021 ditetapkan sebesar Rp 2.747,5 triliun dan pen- erimaan negara sebesar Rp 1.776,4 triliun. Dengan demikian, defisit RAPBN 2021 akan mencapai Rp 971,2 triliun, atau setara 5,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Demikian terungkap dalamKeter- angan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN) 2021 beserta Nota Keuangannya, yang disampaikan Presiden JokoWidodo di depan Sidang Paripura MPR/ DPR di Jakarta, Jumat (14/8/2020). Presiden Joko Widodo (Jokowi)

■ Darmin Nasution

Smartfren Siap Saingi Telkomsel, Darmin Nasution Jadi Komut PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), unit usaha Grup Sinar Mas, bakal ek- spansif dengan menggelar jaringan telekomunikasi, terutama berkompetisi pada lelang frekuensi 2.300 Mhz untuk implementasi 5G. Dukungan pemegang

Bersambung ke hal 11

PIDATOPRESIDEN JOKOWIDODO TENTANGRAPBN2021 DAN NOTAKEUANGAN ● ASUMSI MAKRO : pertumbuhan ekonomi 4,5%-5,5%, kurs rupiah

saham juga kian kuat dengan mengangkat mantan Menko Perekonomian Darmin Nasu- tion sebagai komisaris utama perseroan.

>> 5

● SEKTOR ATAUK/L ANGGARAN TERBESAR: 1 Kesehatan Rp 169,7 triliun 2 Pendidikan Rp 549,5triliun 3 Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) Rp 30,5 triliun 4 Infrastruktur Rp 414 triliun 5 Ketahanan Pangan Rp 104,2 triliun 6 Perlindungan Sosial Rp 419,3 triliun 7 Pariwisata Rp 14,4 triliun 8 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 796,3 triliun. ● SASARANPEMBANGUNAN 2021 : 1. Tingkat pengangguran 7,7-9,1% 2. Tingkat kemiskinan: 9,2-9,7% 3. Tingkat ketimpangan 0,377-0,379 4. Indeks pembangunanmanusia (IPM) 72,78- 72,95. (tk)

Rp 14.600/US$, suku bunga SBN 10 tahun 7,29%, hargaminyakmentah Indonesia (ICP) US$ 45/barel, liftingminyak 705.000 barel, lifting gas bumi 1.007.000 barel setaraminyak per hari. ● POSTUR RAPBN 2021 : 1. Penerimaan Rp 1.776,4 triliun 2. Belanja negara 2.747,5 triliun 3. Defisit 5,5%PDB (Rp 971,2 triliun). ● STIMULUS PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL 2021 Rp 356,5 TRILIUN: 1. Penanganan Kesehatan Rp 25,4 triliun 2. Perlindungan sosial Rp 110,2 triliun 3. Sektoral K/L dan Pemda Rp 136,7 triliun, 4. Dukungan pada UMKMRp 48,8triliun, 5. Pembiayaan korporasi Rp 14,9triliun, 6. Insentif usaha Rp 20,4 triliun,

MACRO ECONOMICS

Presiden: Ekonomi Indonesia Harus Di- restart Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, perekonomian Indonesia bagaikan komputer yang sedang hang akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, merebaknya pandemi Covid-19 menjadi mo- mentum bagi Indonesia untuk

melakukan transformasi ekonomi demi mengejar ketertinggalan.

>> 16

TIDAK TERBIT

Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Harian Investor Daily tidak terbit pada Senin (17/8/2020). Kami akan kembali menjumpai pembaca pada Selasa (18/8/2020). Terima kasih. ■ Redaksi

pada 2016 menjadi Rp 1.546.141,9 miliar pada 2019, dengan pertum- buhan rata-rata 6,4% per tahun. Pertumbuhan perpajakan tert- inggi terjadi pada 2018, yakni se- besar 13% seiring tingginya harga minyak dunia dan komoditas per- tambangan lainnya. Pada 2019, per- tumbuhan perpajakan mengalami perlambatan, hanya tumbuh 1,8%. Ekonomi 2020 Negatif Menkeu Sri Mulyani juga men- gungkapkan, pemerintah mem- proyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini masuk zona negatif 1,1% hingga positif 0,2%.

dan mengoptimalkan pemajakan terhadap kegiatan perdagangan melaui sistem elektronik (PMSE). Kedua, kata Menkeu, melakukan esktensifikasi dan pengawasan berbasis individu dan kewilayahan. Sedangkan langkah ketiga yaitu pe- meriksaan, penagihan, dan peneg- akan hukum berbasis risiko dan berkeadilan. Keempat, meneruskan reformasi perpajakan yang meliputi bidang or- ganisasi, SDM, teknologi informasi (TI), dan basis data, proses bisnis, serta peraturan pajak. “Langkah kelima adalah pengembangan fasil- itas kepabeanan dan harmonisasi fasilitas lintas kementerian/lem- baga (K/L). Data Ditjen Pajak menunjukkan, penerimaan perpajakan dalam em- pat tahun terakhir secara nominal meningkat dari Rp 1.284.970,1 triliun

pemulihan ekonomi nasional. “Itu sebabnya, tax holiday dan tax allowance tetap diberikan, begitu pula insentif fiskal. Di sisi lain, untuk mendorong penerimaan pajak tahun depan, kebijakan reformasi perpa- jakan tetap dijalankan,” tandas dia. Adapun untuk penerimaan perpa- jakan (termasuk cukai), menurut Sri Mulyani, pemerintah manargetkan Rp 1.481.944,5 triliun, naik 5,5% dibandingkan outlook tahun ini. “Meningkatnya penerimaan perpajakan pada 2021 terutama dipengaruhi peningkatan aktivitas ekonomi pascapandemi Covid-19 ser ta dampak reformasi perpa- jakan,” ujar dia. Menkeumenjelaskan, langkah re- formasi yang dilakukan pemerintah mencakup lima hal. Pertama adalah memperluas basis perpajakan, mem- perbaiki administrasi perpajakan,

APBN 2020 ditargetkan mencapai Rp 1.642,6 triliun. Namun, target itu kemudian direvisi menjadi Rp 1.254,1 triliun, turun 23,65% diband- ingkan target APBN. Angka itu juga 5,9% lebih rendah dari realisasi tahun lalu senilai Rp 1.332,1 triliun. Belakangan, target penerimaan pajak 2020 kembali direvisi menjadi Rp 1.198,8 triliun. Menurut Menkeu, tahun depan penerimaan pajak akan mengan- dalkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang berasal dari barang atau jasa yang dikonsumsi masyarakat. “Penerimaan pajak tahun depan akan didukung dari pemulihan ekonomi. Kalau ekonomi pulih, pen- erimaan pajak penghasilan (PPh) dan PPN bisa mulai pulih,” tutur dia. Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan menerapkan kebijakan per- pajakan yang tidak mengganggu

Oleh Triyan Pangastuti dan Arnoldus Kristianus

JAKARTA - Meski ekonomi tahun depan masih dalam proses pemuli- han, pemerintah tetap menargetkan penerimaan pajak tumbuh 5,8% atau setara Rp 1.268,5 triliun dibanding target penerimaan pajak tahun ini Rp 1.198,8 triliun. “Target penerimaan pajak tum- buh tipis, karena per tumbuhan ekonomi tahun depan masih dalam proses pemulihan, tetapi fungsi pajak untuk menstimulus fiskal masih berlangsung,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2021 di Jakarta, Jumat (14/8). Berdasarkan catatan Investor Daily , penerimaan pajak dalam

Bersambung ke hal 2

>> INVESTOR DAILY EDISI 2020 NO. 5554

>> TELP REDAKSI: (021) 29957500, IKLAN: (021) 29957500, SIRKULASI: (021) 8280000, LAYANAN PELANGGAN: (021) 2995 7555, FAX. (021) 5200 812

>> HARGA ECERAN RP 9.000 (BERLANGGANAN RP 160.000 /BULAN)

WWW.INVESTORINDONESIA.CO.ID

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online