ID210223

8 >>

4 >>

14 >>

AGRIBUSINESS

TELECOMMUNICATION

NATIONAL & POLITICS Mahfud MD Resmi Bentuk Tim Kajian UU ITE

SELASA 23 FEBRUARI 2021

TUNTAS, ATURAN PELAKSANA UU CIPTAKER

MONEY & BANKING

Oleh Sanya Dinda dan Nasori

■ Juda Agung

JAKARTA -- Pemerintah menetapkan 245 bidang usaha prioritas yang mendapatkan insentif fiskal dan nonfiskal sesuai Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Lima di antaranya adalah industri strategis yakni geothermal (panas bumi), baterai mobil listrik, vaksin, smelter , dan gasifikasi batu bara.

Pelonggaran LTV Dorong Pertumbuhan Kredit Konsumsi 0,5% Bank Indonesia (BI) telah melakukan perhitungan dari pelonggaran rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV) yang diberikan hingga 100% dapat mendorong pertumbuhan kredit konsumsi sebesar 0,5%,

Agus Gumiwang Kartasasmita

Susiwijono Moegiarso

Johnny Darmawan

Shinta Widjaja Kamdani

terutama kepada kredit pemi- likan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB).

>> 24

yang menerima insentif tax holiday . Ke-17 sektor itu antara lain industri logam dasar ( smelter ), industri ba- han baku utama farmasi seperti ba- han baku vaksin, industri komponen utama kendaraan bermotor seperti baterai motor dan mobil listrik. Selanjutnya, industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, dan batu bara (gasifikasi) serta infrastruktur ekonomi, seperti pem- bangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan. Kalangan pengusaha menyambut positif hadirnya peraturan pelak- sana UU Cipta Kerja tersebut. Wakil Ketua Umum Kadin Indone- sia Bidang Perindustrian, Johnny Darmawan, mengatakan, insentif pajak memang dibutuhkan untuk mendorong investasi di sektor tersebut. “Itu kan industri-industri yang susah (tarik investasi), tetapi sep- erti gas itu kan memang sangat menarik. Jadi menurut saya wa- jar-wajar saja itu termasuk industri yang mendapatkan tax holiday di dalam Perpres,” kata Johnny ketika dihubungi Investor Daily , Senin (22/2). Menurut dia, pemberian insentif di sektor-sektor tersebut juga sudah sesuai dengan tren pengembangan energi baru dan terbarukan ke de- pan. Johnny menilai sektor-sektor tersebut merupakan sektor padat modal yang membutuhkan banyak investasi. Karena itu, keputusan pe- merintah untuk memberikan insen- tif bagi investasi di sektor tersebut sudah tepat. “Iya sementara pemerintah memikirkan untuk yang ke depan itu, memang itu kan padat modal banget, jadi investasi yang dibu- tuhkan besar. Jadi untuk menarik investasi ke situ biasanya harus ada daya tariknya untuk investor, nggak

Perpres Nomor 10 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menarik lebih banyak investasi masuk ke Indonesia. Pasal 4 Per- pres 10/2021 menyebutkan, bidang usaha prioritas merupakan bidang usaha yangmemenuhi kriteria, yaitu program/proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, orientasi ekspor, dan/atau orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. Investor yang menanamkan mod- alnya pada bidang usaha prioritas diberikan insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal. Insentif fiskal terdiri atas insentif perpajakan yang melipurti pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah- daerah tertentu ( tax allowance ), pen- gurangan pajak penghasilan badan ( tax holiday ), atau pengurangan pajak penghasilan badan dan fasil- itas pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modai ser ta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan ter- tentu ( investment allowance ). Kemudian, insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengem- bangan industri dalam rangka pen- anaman modal. Sedangkan insentif nonfiskal meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastr uktur pendukung, jam- inan ketersediaan energi, jam- inan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un- dangan. DalamPerpres 10/2021, pemerin- tah menetapkan 17 sektor prioritas

MACRO ECONOMICS

Pemesanan ORI 019 Cetak Rekor Baru Penjualan Obligasi Negara Ritel seri ORI 019 mendapatkan total volume pemesanan hingga Rp 26.000.868.000.000, naik 100,64% dibandingkan ORI 018 yang

>> 6

ditawarkan pada Oktober tahun lalu yang mendapatkan pemes- anan sebesar Rp 12,97 triliun.

INFRASTRUCTURE

Proyek KPBU-AP Jalintim Sumsel Financial Close Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha-Ketersedian Layanan/ Avail- ability Payment (KPBU-AP) preservasi Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera di

Sumatera Selatan (Sumsel) telah mencapai pemenuhan pembiayaan ( financial close ).

>> 7

INDUSTRIES

PP Perindustrian Percepat Pemulihan Manufaktur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bid-

holliday ,” ucap Johnny.

industri yang akan mendapatkan insentif pajak. “Bisa saja nanti dit- ambah lagi sesuai kebutuhan, tapi untuk sementara lima sektor itu. Jadi menurut saya fair enough bahwa industri-industri itu yang akan dikembangkan ke depan dan perlu dorongan, salah satunya dengan tax

hanya investor asing aja, untuk investor lokal juga. Jadi mereka lebih tertarik untuk masuk, lebih feasible , nggak dikenakan pajak,” ujar Johnny. Apabila dibutuhkan, menurut Johnny, pemerintah ke depan kemungkinan menambah sektor

Bersambung ke hal 2

ang Perindustrian diharapkan dapat memberi kemudahan dan kepastian usaha bagi pelaku industri.

>> 9

MARKETS & CORPORATE

Tower Bersama, Sarana Menara, dan Telkom Minati Menara Indosat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), dan PT Telekomunikasi Indone- sia Tbk (TLKM) atau Telkom berminat untuk membeli

Oleh Novy Lumanauw dan Prisma Ardianto

>> 15

4.000 menara telekomunikasi milik PT Indosat Tbk (ISAT).

JAKARTA – Badan Penyeleng- gara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek akan fokus menjawab berbagai tantangan ke depan melalui digital- isasi. Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga siap meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola melalui teknologi digital. Hal itu diungkapkan Direktur Utama BP Jamsostek, Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali GhufronMukti setelah resmi dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2). Anggoro Eko Cahyomenegaskan, pihaknya akan bekerja dengan in- tegritas tinggi, beroperasi dengan tata kelola yang baik, dan inovatif. Berkaitan dengan hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan segera melakukan digitalisasi terhadap pelayanan jam- inan sosial untukmenjawab berbagai

Anggoro Eko Cahyo

Ali Gufron Mukti

direktur utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), berjanji akan memperbaiki kolabor- asi dan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L). Kerja sama tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan. Jajaran direksi BP Jamsostek peri-

tantangan ke depan. “Kami akan melakukan digital- isasi jaminan sosial. Kami punya tiga tantangan utama. Pertama, pen- ingkatan cakupan peserta. Kedua, peningkatan layanan dan manfaat bagi pekerja. Ketiga, optimalisasi dari investasi dana,” ujar Anggoro. Selain itu, Anggoro yang se- belumnya menjabat sebagai wakil

ode 2021-2026 lainnya yang dilantik yaitu Abdur Rahman Irsyadi, Asep Rahmat Swandha, Edwin Michael Ridwan, Pramudya Iriawan Buntoro, Roswita Nilakurnia, dan Zainuddin.

Bersambung ke hal 12

>> HARGA ECERAN RP 9.000 (BERLANGGANAN RP 160.000 /BULAN)

WWW.INVESTOR.ID

>> INVESTOR DAILY EDISI 2021 NO. 5706

>> TELP REDAKSI: (021) 29957500, IKLAN: (021) 29957500, SIRKULASI: (021) 8280000, LAYANAN PELANGGAN: (021) 2995 7555, FAX. (021) 5200 812

Made with FlippingBook Ebook Creator