ID221216-P

6 >>

>>

15 >>

14

MACRO ECONOMICS

NATIONAL & POLITICS

MARKETS & CORPORATE IPO 2022 Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Masa

B-Universe Luncurkan “Bersatu Kawal Pemilu”

Industri Manufaktur Berkualitas Ciptakan Lapangan Pekerjaan

JUMAT 16 DESEMBER 2022

DORONG UMKM GO GLOBAL UMKM Expo(rt) Brilianpreneur 2022 Catat Deal Business Matching Rp 1,2 Triliun

pada proses produksi, kepada audience nasional dan 40 buyers internasional dari 20 negara. Sunarso mengatakan, multiplier ef fect dari UMKMsangat besar bagi ekonomi Indonesia. Kemente rian Koperasi dan UKM mencatat, UMKMmenyerap 119,6 juta tenaga kerja atau 96,92% dari total angkatan kerja Indonesia. “BRI sebagai bank yang fokus kepada bisnis UMKM, konsisten melakukan berbagai upaya untuk terusmenumbuhkem bangkan dan memberdayakan UMKM,” terangnya. Pogram UMKM Expo(rt) Bril ianpreneur menjadi salah satu langkah nyata dan komitmen BRI sebagai agent of development untuk turut memajukan UMKM. “BRI juga terus mempersiapkan nasa bah naik kelas, di mana salah sa

tunya adalah mendorong nasabah UMKM menembus pasar ekspor dan go international ,” kata Sunarso. Sunarso menjelaskan event ini semakin berkembang. UMKM yang mengikuti kegiatan mening kat, tahun 2019 diikuti 115UMKM dengan dealing transaksi Business Matching USD 33,5 juta (Rp 520 miliar), tahun 2020 diikuti 423 UMKM Showcase & 150 UMKM bazzar dengan dealing transaksi Business Matching USD 57,5 juta (Rp 890 miliar), tahun 2021 diikuti 500 UMKM bazzar online dengan dealing Business Matching USD 65 juta (Rp 1 triliun), dan tahun 2022 diikuti 500 UMKM bazzar online dan 250 UMKM showcase dengan dealing Business Matching USD 75 juta (Rp 1,2 triliun). Vir tual Business Matching

JAKARTA – Menyambut hari jadi ke-127, PT Bank Rakyat Indo nesia (Persero) Tbk menyeleng garakan UMKM Expo(rt) Brilian preneur 2022 secara of fline pada 14-18 Desember 2022, di Jakarta Convention Center (JCC). Opening ceremony dilakukan pada Kamis (15/12), dihadiri Menteri Koperasi dan UKMTetenMasduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, ser ta Direktur Utama BRI Sunarso. UMKMExpo(rt) Brilianpreneur 2022 merupakan ajang inisiatif BRI mendorong pelaku UMKM untuk go global, yang tahun ini mengusung tema “ Brings MSMEs Indonesia to the world ”. Tema itu mencerminkan optimisme BRI untuk terus mendampingi UMKM agar menjadi bagian pasar global.

Masyarakat dapat menyaksi kan langsung produk UMKM pilihan terbaik, melalui pameran UMKM Expo(rt) Brilianpreneur yang berlangsung mulai 1 sampai 31 Desember 2022 di JCC mau pun secara daring. Event ini juga menghadirkan online expo, Bazaar Online di marketplace Shopee dan Tokopedia, Live Shopping , Coach ing Clinic , Podcast , Yuk Berkreasi, Business Matching , UMKM Haul, Nusantarasa, Sharing & Talkshow bersama ekspertis dalam “Ngobrol Bisnis & Pintar Brilianpreneur”, hingga Business Matching Award . Terdapat 500 UMKM Bazzar Online dan 250 UMKM showcase pilihan siapmemperlihatkan keuni kan, kualitas, kisah dibalik produk dan bahan baku ramah lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat

UMKM Expo(rt) Brilianpreneur yang diselenggarakan dari 6–8 De sember 2022 tercatat menghasil kan 241 Business Matching Activity dengan total deal USD 76,7 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun. Ter dapat peningkatan lebih dari 30% pada buyers participant dan lebih dari 40% dari negara participant dibandingkan tahun sebelumnya. Teten menyampaikan, UMKM Expo(r t) Brilianpreneur tepat untuk meneruskan semangat Presidensi G-20 yang baru saja berlangsung di Bali. “Saya acungi jempol untuk kinerja BRI men yalurkan kredit dan member dayakan UMKM. Tantangan kita berkolaborasi dan melakukan terobosoan untuk meningkatkan ekspor UMKM, dari saat ini (berkontribusi) 15% menjadi 17%

pada 2024,” tambahnya. Sandiaga Uno menyampaikan, kolaborasi antara KemenBUMN, Kemenkop dan UKM, dan BRI di edisi ke-4 UMKM Expo(rt) Bril ianpreneur 2022 selaras dengan

‘Gerakan Bangga Buatan Indonesia’ dan ‘Bangga Berwisata Indone sia’. Acara dan informasi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur 2022 dapat diakses melalui www.brilianpre neur.com dan Youtube Bank BRI.

TUGAS BI DIPERTEGAS

Wewenang OJK dan LPS Diperluas

Oleh Arnoldus Kristianus dan Nida Sahara

JAKARTA, ID – Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang disetujui DPR untuk disahkan menjadi UU, Kamis (15/12), memberikan kewenangan lebih luas kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

INFRASTRUCTURE

O JK antara lain akan mengawasi p e r d a g a n g a n aset kripto dan koperasi sektor jasa keuangan yang saat ini masing-masing berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Ber jangka Komoditi (Bappebti) ser ta Kementerian Koper asi dan UKM. Di sisi lain, LPS akan menjamin polis asuransi yang dikelola per usahaan asuransi. Kecuali itu, LPS akan memiliki hak suara dalampengambilan ke putusan di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Poin penting lainnya dalam UU P2SK adalah pemberian hak kepada OJK dan LPS untuk memiliki badan super visi dan menambah anggota Dewan Komisioner. Omnibus law sektor keuangan itu juga memperluas bidang usaha

tentang P2SK dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Ketua DPR RI, Puan Maharani yang lang sung mengetuk palu setelah para anggota menyatakan setuju. Ketua Panitia Kerja (Panja) yang juga Wakil Ketua Kom isi XI DPR RI, Dolfie men jelaskan, seluruh fraksi, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nas dem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP menyetujui RUU P2SK untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat II dalamRapat Paripurna DPR, sehingga dapat ditetapkan sebagai UU. “Fraksi PKS menerima dengan catatan,” tutur dia.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR yang berubah nama menjadi Bank Pereko nomian Rakyat diperluas bidang usahanya ke arah penukaran valas dan transfer dana. Di pihak lain, UU P2SK mempertegas tujuan, tugas, dan wewenang Bank Indone sia (BI) sebagai bank sent ral yang turut memelihara stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga inde pendensi. UU itu pun melar ang pengurus dan/atau ang gota parpol menjadi calon anggota Dewan Gubernur BI, Dewan Komisioner OJK, dan Dewan Komisioner LPS. (Lihat Pointer) RUU P2SK disetujui untuk disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR, ke marin. “Kami menanyakan kepada fraksi, apakah RUU

Poin-Poin Penting UU P2SK

1 Tujuan, tugas, dan wewenang BI dipertegas: turut memelihara stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga independensi. 2 LPS menjamin polis asuransi yang dikelola perusahaan asuransi. 3 OJK dan LPS memiliki badan supervisi, anggota Dewan Komisioner ditambah. 4 Pengurus dan/atau anggota parpol dilarang menjadi calon anggota Dewan Gubernur BI, Dewan Komisioner OJK, dan Dewan Komisioner LPS. 5 LPS memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan di KSSK. 6 Bidang usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diperluas ke arah penukaran valas dan transfer dana, nama diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. 7 Memperkuat permodalan, efisiensi, profitabilitas, dan GCG dengan membuka kemungkinan BPR masuk pasar modal. 8 Infrastruktur pasar modal diperkuat, di antaranya melalui pengembangan bursa karbon dan opsi demutualisasi. 9 Pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dipindahkan dari Kemendag (Bappebti) ke OJK. Memperkuat pengawasan terhadap bisnis konglomerasi jasa keuangan. Konglomerasi akan dikaitkan dengan praktik persaingan usaha yang sehat untuk mencegah praktik monopoli dan oligopoli di jasa keuangan. 11 Perizinan, pengaturan, dan pengawasan koperasi yang melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh OJK. 12 Akan memberlakukan pengaturan berbasis prinsip dan aktivitas terhadap P2P lending untuk mengantisipasi munculnya jenis lembaga pembiayaan Lembaga keuangan mikro (LKM) skala menengah besar akan diawasi OJK, sedangkan LKM skala kecil akan diawasi pemda, diiringi penguatan infrastruktur dan koordinasi pengawasan oleh pemda. 14 Perlindungan konsumen akan diperkuat, termasuk kerahasiaan data pengguna jasa keuangan. 15 Memperkuat perlindungan investor atau konsumen terhadap pelanggaran dan perbuatan tindak pidana perorangan dan korporasi sektor keuangan. 16 Melakukan penegakan hukum dengan menekankan penggunaan sanksi pemidanaan sebagai upaya terakhir dan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, termasuk dengan mengupayakan pengembalian kerugian dan keuntungan tidak sah (mekanisme disgorgement). 10 13

■ Ganjar Pranowo

JTTS Mampu Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sumatera Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera. Beberapa ruas tol yang sudah dioperasikan seperti Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter) sepanjang 140 kilometer di tahap I mampu memperpendek waktu tempuh hingga 3 jam perjalanan, mengurangi penggunaan BBM, serta

Bersambung ke hal 2

Aset IKNB Oktober 2022

>> 7

menumbuhkan kawasan bis nis baru di sekitar jalan tol.

INDUSTRIES

1.756,5

Asuransi

Industri Baja Butuh Investasi US$ 150 Miliar Industri dalam negeri membutuhkan investasi sebesar US$ 100-150

Lembaga Pembiayaan

629,7

Dana Pensiun

338,7

>> 9

miliar untuk mewujudkan kemandirian baja nasional.

Lembaga Keuangan Khusus Jasa Penunjang Lembaga Keuangan Mikro Fintech

Rp 3.026,2 TRILIUN Total Aset IKNB

277,1

MONEY & BANKING

17,5

BRI Komitmen Dukung UMKM Makin Tangguh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berkomitmen untuk terus menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia

5,26

17 Pungutan OJK masuk keuangan negara. 18 Peran menteri keuangan di KSSK diperkuat.

1,44

agar dapat bangkit dari keterpurukan karena pandemi, terus tumbuh, dan makin tangguh ke depannya.

>> 24

SUMBER: OJK ILUSTRASI: FREEPIK

SUMBER: UU PPSK ILUSTRASI: FREEPIK

>> HARGA ECERAN RP 9.000 (BERLANGGANAN RP 160.000 /BULAN)

WWW.INVESTOR.ID

>> INVESTOR DAILY EDISI 2022 NO. 6236

>> TELP REDAKSI: (021) 29957500, IKLAN: (021) 29957500, SIRKULASI: (021) 8280000, LAYANAN PELANGGAN: (021) 2995 7555, FAX. (021) 5200 812

jumat 16 Desember 2022

2 INTERNATIONAL

MOSKOW, ID – Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Kamis (15/12/2022) akan memperluas kerja sama perdagangan dengan mitra-mitra baru, termasuk meningkatkan ekspor gas ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), guna memerangi sanksi Barat.

krisis, BI berwenang membeli Surat Berharga Negara (SBN) berjangka panjang di pasar perdana. “BI me mang diberikan mandat tambahan, namun itu tidak berarti mengompro mikan independensi BI,” tegas Sri Mulyani. Independensi, kataMenkeu, juga di tegaskan dalam larangan bagi pengu rus dan/atau anggota partai politik untuk menjadi calon anggota Dewan Gubernur BI, DewanKomisioner OJK, dan Dewan Komisioner LPS. Perlu Diperjelas Semenara itu, Direktur Segara Insti tut, Piter Abdullah Redjalam menga takan, pengawasan kripto dalam UU P2SK perlu di perjelas. “DalamUU be lum cukup jelas pengawasan yang ba gaimana. Pengaturan dan pengawasan kripto sebagai alat pembayaran jelas ada di BI, lalu pengaturan dan penga wasan kripto pada bagianmananya? Ini perlu dipertegas dalamketentuan atau PP,” ujar Piter kepada Investor Daily di Jakarya, Kamis (15/12/2022). Ihwal pengawasan koperasi, Piter mengaku sejak awal tidak setuju. Lembaga jasa keuangan berbadan hukum memang domain -nya OJK, tanpa harus ada UU P2SK. “Yang saya tidak setuju adalah membawa kope rasi simpan pinjam menjadi lembaga jasa keuangan yang bersifat terbuka sehingga harus diatur dan diawasi OJK. Hal ini tidak sejalan dengan jiwa koperasi yang ingin kita kembangkan. Koperasi adalah bentuk usaha dengan filosofi dari dan untuk anggota. Kita saat ini semakin jauh meninggalkan jiwa koperasi,” papar Piter. Ekonom dan Co-Founder & Dewan Pakar Institute of Social, Economics and Digital (ISED), Ryan Kiryanto mengatakan, kripto yang akan diawasi OJK adalah yang underlying -nya in strumen keuangan. “Kalau underlying komoditas, seper ti emas, gula, itu ranah Bappebti,” ujar dia. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, wewenang baru OJK yang cu kup bervariasi termasuk pasar karbon, kripto, dan koperasi perlu ditindaklan juti dengan membentuk tim transisi dan pembentukan komisioner baru. “Waktu transisi harus cepat, con tohnya terkait pengawasan aset kripto yang sebelumnya di Bappebti perlu segera dialihkan ke OJK agar tidak menciptakan ketidakpastian bagi ekosistem investasi aset kripto. OJK harus memastikan peraturan turunan memuat kredibilitas infrastruktur per izinan, pengawasan hingga edukasi ke konsumen,” ujar Bhima. ( az ) kin dan paling rentan di masyarakat. “Terlepas dari kesulitan obyektif tahun ini, kami akan mencapai hasil positif dalammengurangi kemiskinan, dan tahun depan kami perlu memper kuat dinamika positif ini,” katanya. Ia pun menetapkan prioritas bagi pemerintah untuk mencapai kenaik an gaji yang nyata tahun depan, dan mengatakan upah minimum harus dinaikkan lebih cepat daripada inflasi. Siapkan Perang Panjang Salah seorang pejabat senior militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov menyampaikan pada Kamis bahwa Rusia sedang mengupayakan perang panjang di Ukraina dan masih ingin menaklukkan seluruh negeri. Dalam pengarahan, Gromov men jelaskan tidak memperkirakan Rusia bakal melancarkan serangan dari Belarusia. Tapi, Rusia sedang melatih pasukan baru di tanah tetangganya dan telah memindahkan pesawat mi liter ke sana. “Kreml in ber usaha mengubah konflikmenjadi konfrontasi bersenjata yang berkepanjangan,” tuturnya. Wakil Menteri Pertahanan Hanna Malyar pun memperingatkan untuk tidak berpuas diri setelah kemunduran militer Rusia baru-baru ini. “Kita dan dunia tidak boleh santai, karena tujuan akhir Federasi Rusia adalahmenaklukkan seluruh Ukraina, dan kemudian dapat melanjutkan,” tambahnya dalam pengarahan di tem pat yang sama Di sisi lain, Gromov tidak me ngatakan apa tujuan Rusia dalam memperpanjang perang yang sudah berlangsung hampir 10 bulan itu. Meski demikian, para pejabat Ukra ina berpendapat bahwa Kremlin putus asa untuk membalikkan kemunduran militer baru-baru ini – termasuk mun dur dari kota selatan Kherson setelah pendudukan berbulan-bulan - dan mengamankan kemenangan untuk membenarkan perang kepada publik Rusia. (sumber lain)

Dolfie mengungkapkan, penyusun an RUU P2SK dimulai sejak penyam paian ke Badan Legislasi (Baleg) sebagai RUU prioritas usulan Komisi XI pada 28 September 2021. Sesuai keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR (Bamus) pada 9 November, RUU P2SK dibahas dan ditindaklanjuti Komisi XI. Komisi XI DPR RI kemudian menggelar rapat kerja (raker) bersama wakil peme rintah pada 10 November 2022 untuk membentuk Panitia Kerja RUU P2SK. “Panja RUU P2SK pun melaksana kan pembahasan, perumusan, dan sinkronisasi dalam raker Komisi XI bersama pemerintah pada 8 Desember 2022,” papar dia. Menur ut Ment er i Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, pembahasan antara pemerintah dan parlemen dalam Panja RUU selalu mengedepankan kepentingan ma syarakat serta melalui proses diskusi yang terbuka, produktif, konstruktif, dan dinamis. “Pemerintah telah melakukan 26 diskusi publik yang melibatkan akade misi, asosiasi, industri, media, gerakan koperasi, dan berbagai elemen masya rakat dalam proses penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM). “Ini sebagai bagian dari meaningful public par ticipation terhadap penyusunan RUU P2SK,” tandas dia. Menkeu menambahakan, pemerin tah juga telah membuat portal untuk menyerapmasukanmasyarakat secara online melalui webpage ( e-partisipasi. peraturan.go. id), sehingga diperoleh lebih dari 2.700 masukan. “Pemerintah bahkan menerima ratusan surat masukan dari berbagai elemen masyarakat terhadap konten pengaturan dalam RUU P2SK. “Kami meyakini bahwa ikhtiar kita akan membawa RUU P2SK mencapai tujuannya, yaitu mereformasi sek tor keuangan Indonesia demi masa depan bangsa yang lebih sejahtera,” tegas dia. LPS dan OJK Berdasarkan Salinan UU P2SK yang diperoleh Investor Daily , kewenangan LPS dalam menjamin polis asuransi termaktub dalam Pasal 4 poin b. Saat ini, LPS hanya menjamin dana simpan an nasabah perbankan. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, kewenangan LPS menjamin polis asuransi tidak langsung berlaku. Ber dasarkan Pasal 329 UU P2SK, penye lenggaraan program penjaminan polis > Sambungan dari hal 1 I a menambahkan, Rusia bakal mengembangkan hubungan ekonominya dengan para mitra di Asia, Afrika dan Amerika La tin untuk menggagalkan upaya Barat mengisolasinya secara ekonomi. “Kami akanmenghapus pembatasan logistik dan keuangan. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa dengan memberlakukan sanksi, negara-nega ra Barat berusaha mendorong Rusia ke pinggiran pembangunan dunia. Tapi kami tidak akan pernahmengam bil jalur isolasi diri. Sebaliknya, kami memperluas, dan akan memperluas, kerja sama dengan semua orang yang berkepentingan di dalamnya,” ujarnya, yang dilansir Reuters. Dalam pidato tentang ekonomi Rusia yang disiarkan televisi, Putin berjanji tunjangan pensiun dan upah minimum bakal terus meningkat. Walau pengeluaran untuk perang di Ukraina telah memeras dana kesehat an dan pendidikan. Sebagai informasi, penjualan energi Rusia ke Uni Eropa (UE) turun tajam sejak perang di Ukraina dimulai. Laporan menyebutkan, Uni Eropa me ngurangi ketergantungan pada Negeri Beruang Merah, menyusul insiden ledakan misterius yang berdampak penutupan jaringan pipa gas Rusia di bawah Laut Baltik. Namun Putin menyatakan, Rusia akan meningkatkan penjualan gas ke wilayah timur dan mengulangi renca nanya untuk membangun pusat gas baru di Turki. Dia juga menambahkan bakal menentukan harga penjualan gas ke Eropa menggunakan platform elektronik. Menurut laporan, Rusia mulai men jual gas alam ke Tiongkok pada akhir tahun 2019 melalui Power of Siberia Pipeline, yang memasok sekitar 10 miliar meter kubik (bcm) gas pada 2021 dan akan mencapai kapasitas penuhnya sebesar 38 bcm pada 2025. Oleh Happy Amanda Amalia

Investor Daily/Mikhail Metzel / SPUTNIK / AFP

Mengalihkan Perdagangan Presiden Rusia Vladimir Putin saat memimpin rapat Dewan Pembangunan Strategis dan Proyek Nasional secara virtual di kediaman kenegaraan Novo-Ogaryovo di luar kota Moskow, Kamis (15/12/2022). Dalam kesempatan itu Putin mengatakan Rusia akan mengalihkan perdagangan dan aliran energi untuk melawan sanksi-sanksi Barat terkait invasinya ke Ukraina.

Belanja Sosial Putin juga mengatakan, jika pereko nomian Rusia diperkirakan menyusut sebesar 2,5% pada 2022. Ia mengakui mengalami kesulitan tertentu, tetapi kembali menegaskan bahwa ekonomi Barat telahmengalami efek bumerang

dan keamanan domestik, sambil me mangkas dana untuk sekolah, rumah sakit dan jalan raya. Putin – yang diperkirakan kembali mencalonkan diri pada 2024 – seper tinya harus susah payah menekankan bakal melindungi kelompok palingmis

dalam bentuk lonjakan inflasi akibat sanksi-sanksi mereka sendiri. Mengingat perang Ukraina yang belum berakhir, Rusia pun telah mem buat rencana belanja di mana hampir sepertiga dari anggaran tahun depan akan digelontorkan untuk pertahanan

Mereka bahkan merencanakan jalur pipa kedua melalui Mongolia. Diungkapkan oleh Putin, proyek tersebut akan memungkinkan Rusia meningkatkan penjualan gasnya ke Tiongkok menjadi 48 bcm per tahun pada 2025 danmenjadi 88 bcmdi 2030.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan tugas pengaturan dan penga wasan tersebut diatur dalamperaturan pemerintah (PP) yang harus ditetap kan paling lambat enam bulan sejak UU P2SK diundangkan. Sri Mulyani menambahkan, perizin an, pengaturan, dan pengawasan kope rasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan juga menjadi ke wenangan OJK. “Ketentuan tersebut akan memberikan kepastian hukum yang berorientasi pada perlindungan masyarakat,” ujar dia. Sejalan dengan itu, kata Menkeu, pemerintah memperkuat fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang istilah nya diubahmenjadi Bank Perekonomi an Rakyat. “Hal ini dilakukan agar BPR semakin berperan dalam menopang bisnis UMKM sebagai penyangga perekonomian nasional,” ucap dia. Menkeu mengemukakan, peran BPR akan semakin vital. Untuk itu, permodalan BPR akan diperkuat. Begitu pula dari sisi efisiensi dan profitabilitas. “Selain itu, BPR akan didorong untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik ( good corporate governance/ GCG) dengan membuka kemungkinan masuk ke pasar modal,” tutur dia. Menkeu menegaskan, pemerintah mengapresiasi perhatian DPR untuk memperkuat pengawasan terhadap bisnis konglomerasi jasa keuangan yang trennya semakin meningkat dan berpotensi meningkatkan risiko sistemik. Fenomena konglomerasi jasa ke uangan, menurut Menkeu, membu tuhkan pengaturan yang lebih jelas, termasuk penetapan kriteria, ruang lingkup, aspek materialitas, dan th reshold yang memper timbangkan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan. “Konglomerasi akan dikaitkan de ngan praktik persaingan usaha yang sehat untuk mencegah praktik mono poli dan oligopoli di jasa keuangan,” tandas Sri Mulyani. Fungsi Menkeu UU P2SK juga mengamanatkan penguatan fungsi menkeu di KSSK. Pasal Pasal 9 UU P2SK menyatakan, pengambilan keputusan KSSK dilaku kan dalam rapat secara musyawarah untuk mufakat. Jika dalam pengam bilan keputusan berdasarkan suara terbanyak tidak tercapai, menkeu sebagai koordinator dapat mengambil keputusan atas nama KSSK. Hal lain yang diatur UUP2SK adalah pungutan terhadap industri jasa keu angan oleh OJK. Berdasarkan Pasal

mulai berlaku lima tahun terhitung sejak UU P2SK diundangkan. “LPS punya waktu persiapan lima tahun. Jadi, UU ini tidak langsung berlaku,” tutur dia. Sri Mulyani mengemukakan, ada dua hal yang harus disiapkan LPS, yaitu dari sisi industri dan dari sisi kesiapan internal LPS. Soalnya, man dat ini berbeda dengan wewenang LPS sebelumnya dalam menjamin simpanan di perbankan yang sudah berjalan lama. Menkeu tidak merinci seperti apa sistem dan kelembagaan jaminan polis asuransi oleh LPS kelak. Dia hanya mengatakan, pemerintah akan membuat peraturan turunannya be rupa peraturan pemerintah (PP). Pe nguatan kelembagaan juga dilakukan melalui penambahan anggota Dewan Komisioner di LPS yang khusus mem bidangi program penjaminan polis. Perihal OJK, Sri Mulyani menegas kan, OJK akan mengawasi sektor keu angan secara menyeluruh. Pasal 6 UU P2SKmenyatakan, OJKmelaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perbankan, pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. OJK juga mengatur dan mengawasi perasuransian, penjaminan, dana pensiun, perusahaan pembiayaan ( multifinance ), perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kewenangan serupa berlaku terha dap sektor inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) serta aset keuangan digital dan aset kripto. “Pengawasan ini tidak hanya berlaku pada sektor yang sudah berkembang seperti perbankan, tetapi juga pasar modal, dana pensiun, asuransi, fintech , dan aktivitas transaksi aset keuangan digital seperti kripto,” papar dia. Menkeu menjelaskan, sejalan de ngan berlakunya UU P2SK, penga wasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, beralih dari Bappebti Kemendag ke OJK. “Itu dilakukan agar pengaturan dan pengawasan ke uangan digital lebih kuat, khususnya dalam hal aspek pelindungan inves tor,” tandas dia. Pasal 312 P2SK menyatakan, saat UU ini mulai berlaku, peralihan tugas pengaturan dan pengawasan dari Bappebti ke OJK harus diselesaikan secara penuh paling lambat dalam 24 bulan. Peralihan tugas pengaturan dan pengawasan itu mencakup aset keuangan digital, komoditi instrumen keuangan yang dijadikan subjek kon trak berjangka, kontrak derivatif syari ah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Pertumbuhan Kredit Perbankan, 2013-2022

DPK 7.681,9

8.000 TRILIUN RUPIAH

KREDIT 6.314,4

6.000

4.000

2.000

0

JAN 2014

JAN 2016

JAN 2018

JAN 2020 JAN 2022 OKT

SUMBER: BANK INDONESIA ILUSTRASI: FREEPIK

termasuk kepala eksekutif pengawas inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto merangkap anggota Sri Mulyani memastikan UU P2SK tidak akanmengganggu independensi BI, OJK, dan LPS. Terdapat 17 UU ter kait sektor keuangan yang direformasi oleh UU P2SK sebagai omnibus law di sektor jasa keuangan. “Perubahan dalam UU ini justru semakin mem perkuat kredibilitas masing-masing otoritas,” ujar dia. UU yang diubah melalui RUU PPSK di antaranya adalah UU Perbankan, UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), UU LPS, UU BI, UU OJK, UU Pasar Modal, UU Perdagangan Berjangka Komoditi, UU Surat Utang Negara, UU Perbankan Syariah, UU Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, UU Perasuransian, dan UU Penjaminan. Sri Mulyani menuturkan, reformasi melalui UU P2SK bertujuan mengu atkan kewenangan dan tata kelola kelembagaan di sektor keuangan, se hingga tujuan, tugas, dan wewenang, BI, OJK, dan LPS dipertegas, di antara nya turut memelihara stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi, namun dengan tetap mengedepankan independensi. Pasal 36A menyebutkan, dalam rangka penanganan stabilitas sistem keuangan yang disebabkan kondisi

37 ayat 3 UU tersebut, pungutan dan penerimaan lainnya dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-un dangan di bidang keuangan negara, bukan lagi berdasarkan UU OJK. Pasal 34 ayat 2 UU P2SK secara te gasmenekankan bahwa anggaranOJK tidak terlepas dari APBN. “Anggaran OJK merupakan bagian dari bagian anggaran bendahara umum negara pada APBN,” jelas pasal tersebut. Namun, dalam Pasal 37 Ayat 3 dise butkan bahwa hasil pungutan dapat digunakan sebagian atau seluruhnya secara langsung oleh OJK untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan dan untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan demikian, berdasatkan RUU PPSK, pungutan industri jasa ke uangan tidak lagi masuk sebagai pene rimaan OJK, melainkan akan dikelola sesuai peraturan perundang-undangan keuangan negara. Alhasil, anggaran OJK sepenuhnya berasal dari APBN. Namun, pungutan industri yang ber laku saat ini masih akan berlangsung hingga akhir 2024. Kecuali itu, ber dasarkan Pasal 10 UU P2SK, anggota Dewan Komisioner OJK ditambah dari sembilanmenjadi 11 orang. Tambahan berasal dari kepala eksekutif penga was lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota. Itu belum

INVESTOR DAILY JUMAT 16 DESEMBER 2022 | 3

BRI TERUS TUMBUH DAN TANGGUH, TAK PERNAH BERHENTI MEMBERI YANG TERBAIK BAGI NEGERI Kontribusi BRI ke Negara melalui Dividen & Pajak mencapai Rp26,5 Triliun *. Hingga September 2022, BRI berhasil mencatatkan laba sebesar Rp39,3 Triliun untuk terus berkontribusi optimal bagi masyarakat Indonesia

Sebagai wujud komitmen terhadap sustainable business , BRI telah menyalurkan (September 2022) Rp671,1 T Sustainable Loan. Rp76,1 T di antaranya masuk ke dalam kategori Green Loan.

Co-location Sentra Layanan Ultra Mikro atau “SENYUM” berhasil mengintegrasikan >34 juta nasabah Ultra Mikro dan telah mencapai target Gerai Senyum di >1.000 lokasi

(November 2022)

Mobile Banking Super App. yang mudah dan aman. Telah digunakan oleh >23 Juta user dengan jumlah transaksi tembus Rp2.000 T (November 2022)

Untuk menyelamatkan Pelaku Usaha terdampak pandemi, BRI secara akumulasi telah merestrukturisasi kredit sebesar Rp252,7 T kepada 3,9 juta nasabah yang mayoritas adalah UMKM (September 2022)

Desa BRILian merupakan program inkubasi dan literasi melalui optimalisasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

BRI telah memberdayakan >2.182 Desa BRILian di seluruh Indonesia, dimana 552 desa diantaranya merupakan desa wisata

Layanan AgenBRILink telah membuka lapangan pekerjaan kepada >597 ribu agen. Selain itu, benefit ekonomi yang diterima masyarakat, diproyeksikan mencapai >Rp2-3 T (November 2022)

(November 2022)

baik nasional maupun internasional. >160

penghargaan yang diterima oleh BRI di tahun 2022,

Puluhan juta orang telah merasakan manfaat nyata inisiatif BRI peduli yang fokus pada Pendidikan, Lingkungan, Kesehatan, dan Pemberdayaan UMKM

Untuk inisitif lingkungan, BRI Menanam telah menyalurkan 680ribu bibit pohon produktif hingga November 2022. BRI menargetkan 1.75 juta pohon hingga akhir 2023 untuk mengurangi emisi karbon sebesar 108.000 tCO 2 e

(November 2022)

THE ASSET TRIPLE A ‘The Best SME Banker of the Year 2022’ ‘The Best Treasury & Working Capital - SME 2022’

FORBES GLOBAL 2000 ‘Largest Public Company in Indonesia 2022’

GLOBAL FINANCE

‘World’s Best Bank in Indonesia 2022’

ASIAMONEY PRIVATE BANKING AWARDS ‘Best Domestic Private Bank in Indonesia 2022’

ASIAN BANKER ‘Best Managed Bank in Indonesia 2022’

*Merupakan setoran dividen dan pajak dari laba Tahun 2021 (Bank Only) yang dibayarkan Tahun 2022.

www.bri.co.id bankbri_id

bankbri_id

BANK BRI

BANK BRI

bankbri_id

BRI merupakan peserta penjaminan LPS & berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

jumat 16 Desember 2022 4 INTERNATIONAL BUSINESS

JENEWA, ID - Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada Rabu (14/12/2022) waktu setempat menyatakan bahwa pihaknya berharap Covid-19 tidak lagi menjadi darurat kesehatan masyarakat pada 2023. Menjelang peringatan tiga tahun wabah ini bermula, WHO menyatakan virus Covid akan tetap ada. Tetapi perlu ditangani bersama penyakit pernafasan lainnya. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, jumlah kematian Covid mingguan sekarang sekitar seperlima dari tahun lalu. Tetapi dinilai masih terlalu tinggi. “Minggu lalu, kurang dari 10.000 orang kehilangan nyawa. Itu masih 10.000 terlalu banyak dan masih banyak yang bisa dilaku kan semua negara untuk menyelamatkan nyawa. Tapi kami telah menempuh perjalanan panjang. Kami berharap pada suatu saat di tahun depan, kami dapat mengatakan bahwa Covid-19 tidak lagi menjadi darurat kesehatan global,” katanya dalam konferensi pers di markasnya di Jenewa, Swiss, seperti dikutip AFP . Komite darurat WHO untuk Covid-19, yang memberi masukan kepada Tedros apakah virus tersebut merupakan darurat kesehatan masyarakat dan menjadi perhatian internasional (PHEIC), akan membahas kriteria untuk menyatakan berakhirnya fase darurat saat bertemu lagi pada Januari 2023. Maria Van Kerkhove, pimpinan tek nis Covid-19 WHO, mengatakan komite akan melihat epidemiologi, varian seperti Omicron, dan dampak virus. “Sementara gelombang infeksi masih diperkirakan terjadi, pandemi tidak seperti pada awalnya. Ditandai kasus-kasus sekarang mengakibatkan lebih sedikit rawat inap dan kematian,” katanya. WHO menyatakan telah lebih dari 13 miliar dosis vaksin diberi kan. Masih ada sekitar 30% dunia yang belum menerima satu dosis pun. Sementara total kasus terkonfirmasi global mencapai hampir 650 juta dengan lebih dari 6,6 juta kematian. Tedros mengatakan bahwa pada saat dunia ingin mengakhiri keadaan darurat Covid, dunia juga perlu memahami bagaimana pandemi ini dimulai. Kasus pertama Covid-19 tercatat di kota Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019. “Kami terus mengimbau Tiongkok untuk membagikan data dan melakukan studi yang kami minta, untuk lebih memahami asal-usul virus ini. Semua hipotesis tetap ada,” kata Tedros. Ia menambahkan bahwa hal itu termasuk teori bahwa virus tersebut lolos dari laboratorium virologi di Wuhan. (afp/sn)

WASHINGTON, ID – Beberapa investor meyakini bahwa resesi yang telah diprediksi bakal mendera Amerika Serikat (AS) tahun depan akan juga memaksa The Federal Reserve (The Fed) untuk melonggarkan kebijakan moneternya. Di saat bank sentral AS tersebut memproyeksikan suku bunga lebih tinggi dari ekspektasi sebelumnya dan akan mempertahankannya lebih lama karena masih berjuang memerangi inflasi.

Data Covid-19 Global Total kasus terkonfirmasi*

646.266.987

Total kematian*

6.636.278

Kasus baru 24 jam terakhir* Total vaksin sudah diberikan**

410.104

13.008.560.983 5.450.104.507 5.003.482.156

Jumlah orang sudah divaksin setidaknya 1 dosis**

Jumlah orang sudah divaksin lengkap**

Keterangan: *per Rabu. 14 Desember 2022 ** per Senin. 12 Desember 2022

Sumber: WHO. diolah

Investor Daily/Nicholas Kamm / AFP

Pernyataan Powell Gubernur The Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell berbicara pada konferensi pers usai pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) di Gedung Dewan Gubernur The Fed di Washington, DC, AS, Rabu (14/12/2022) waktu setempat. Powell antara lain menjelaskan suku bunga acuan akan tetap tinggi hingga tahun depan dan menantikan lebih banyak bukti bahwa lonjakan inflasi di AS sudah mencapai puncaknya.

TOKYO, ID – Bank of Japan (BOJ) bersiap mempertahankan suku bunga acuan sangat rendah dan panduan dovish dalam pertemuan kebijakan pekan depan. Langkah bank sentral Jepang tersebut menandakan tekadnya untuk menunda penarikan stimulus sampai ada kejelasan bahwa ekonomi negara dapat menahan puku kan dari perlambatan pertumbuhan global. Menurut laporan, BOJ diperkirakan luas mempertahankan target -0,1% untuk suku bunga jangka pendek dan batas 0% untuk imbal hasil obligasi tenor 10 tahun dalam pertemuan kebijakan pada 19-20 Desember 2022. Kedua target ini ditetapkan di bawah kebijakan kontrol kurva imbal hasil ( yield curve control /YCC). Keputusan itu bakal menyusul penaikan suku bunga acuan terbaru The Federal Reserve (The Fed ) Amerika Serikat (AS) yang ditetapkan pada Rabu (14/12/2022), dan memperkuat status BOJ sebagai bank sentral beraliran dovish. Pasalnya, para mitra BOJ lain memilih memperketat kebijakan moneter demi memerangi inflasi yang melonjak. Di sisi lain, perekonomian Negeri Matahari Terbit itu sendiri baru mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan Gubernur BOJ Haruhiko Kuroda telah menekankan perlunya menjaga kebijakan tetap longgar. Para investor sendiri dikabarkan sedang fokus pada pengarah an pasca pertemuan Kuroda, terkait petunjuk-petunjuk tentang prospek kebijakan. Pasar pun dipenuhi spekulasi bahwa BOJ akan menyesuaikan kebijakannya di saat masa jabatan lima tahun kedua Kuroda berakhir pada April tahun depan. “Sementara BOJ kemungkinan tidak akan mengubah kebijakan di minggu depan, pasar bakal mencari perubahan tentang bagai mana bank sentral itu menjelaskan prospek harga. Karena inflasi mungkin masih di kisaran target 2% hingga tahun depan. Apabila ekonomi AS menghindari resesi mendalam dan ekonomi Jepang dalam kondisi yang cukup baik, BOJ dapat menghapus batas imbal hasil sekitar Juni atau Juli tahun depan,” demikian penjelasan Izuru Kato, kepala ekonom di Totan Research, yang dilansir Reuters pada Kamis (15/12/2022).

gambarkan tantangan yang mereka hadapi. Yang tidak sebegitunya tentang kredibilitasmelawan inflasi, tetapi kredi bilitas menjadi hawkish dan berpegang teguh pada kebijakannya,” tutur Sonal Desai, CIO dari Franklin Templeton Fixed Income, mengacu pada The Fed. Di antara yang memprediksi suku bunga yang lebih rendah adalah mana jer dana Vanguard, Deutsche Bank dan Bank of America. Dua bank terakhir memperkirakan resesi terjadi tahun depan danmemprediksi The Fedmulai memangkas suku bunga pada Desem ber 2023. “Pasar percaya bahwa The Fed harus melakukan pelonggaran di akhir tahun depandan tiada sanggahan atas gagasan tersebut dari gubernur The Fed hari ini,” ungkapRJGallo,manajer portofolio di Federated Hermes. Sementara itu, Christopher Alwine, kepala tim kredit global di Vanguard Fixed Income Group, percaya ekonomi AS akan jatuh ke dalam resesi dangkal di semester kedua tahun depan dan mendorongTheFeduntukmemangkas suku bunga di kuartal IV- 2023. (sum ber lain)

kinkan pasar untuk bergerak ke arah mereka. Ada kurangkepercayaan terha dap kemampuan Fed untukmenaikkan sukubunga secara signifikandi atas 5%,” ujar Ed Al Hussainy, ahli strategi suku bunga global senior di Columbia Thre adneedle, kepada Reuters pada Kamis (15/12/2022). Pertanyaan yang menganggu para investor selama berbulan-bulan adalah berapa besar biaya pinjaman akan naik lebih tinggi. Dan apakah kebijakan mo neter yang ketat akan menjerumuskan ekonomi kedalamresesi. Pertanyaan ini dipicu langkah The Fed yang memulai penaikan suku bunga paling agresif sejak 1980-an untuk menjinakkan lon jakan inflasi. Gubernur The Fed Jerome Powell menyampaikan pada Rabu bahwa pro yeksi The Fed tidak berarti ekonomi akan jatuh ke dalam resesi. Ia pun menunjukkan risikonya sepadan dan bahwa para pembuat kebijakan tidak memiliki rencana untuk meredam pu kulan denganmemangkas suku bunga. Ini adalah pesan yang telah ia gaungkan di kesempatan sebelumnya. “Pergerakanpasar benar-benarmeng

D inamikadipasar finansial ter sebut menjadi fokus utama usai pertemuan kebijakan moneterTheFedpadaRabu (14/12/2022) siang waktu setempat. Yang menghasilkan kenaikan suku bunga 50 basis poin seperti diduga sebelumnya. The Fed memproyeksikan biayapinjamannaikdengan tambahan75 basis poin pada akhir 2023 atau 0,50 poin lebih tinggi dari perkiraan resmi pada September 2022. Langkah tersebut akan membuat fed funds rate (FFR) naik ke level 5,1%. Demikian menurut perkiraan rata-rata dalam ringkasan proyeksi ekonomi ku artalan The Fed. Level tersebut adalah yang terbesar sejak 2007. Sementara berdasarkan penaikan yang terakhir, FFR saat ini berada di kisaran 4,25% -4,50%. Namun pasar berjangka punya ce rita yang berbeda. Para investor pada Rabu malam waktu setempat bertaruh bahwa The Fed akan terus menaikkan suku bunga acuan sepanjang semester Oleh Happy Amanda Amalia

The Fed sedang berjuang meyakinkan pasar untuk bergerak ke arah mereka. Ada kurang kepercayaan terhadap kemampuan Fed untuk menaikkan suku bunga secara signifikan di atas 5%.

Ed Al Hussainy Ahli strategi suku bunga global senior di Columbia Threadneedle

pertama 2023. Sebelum kemudian me mangkasnya menjadi sekitar 4,4% pada akhir tahun tersebut. “The Fed sedang berjuang meya

Penjualan Ritel Tiongkok (Persentase)

Penjualan Ritel AS (Persentase)

2,7

6,7

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

0 2 4 6 8

5,4

3,1

1,7

2,7

2,5

1,7

1,3

1,2

0

1

0,7

0,7

0,6

0,4

-0,5

-8 -6 -4 -2

0

-3,5

Des 2021 Jan 2022 Feb 2022 Mar 2022 Apr 2022 Mei 2022 Jun 2022 Jul 2022 Agst 2022 Sep 2022 Okt 2022 Nov 2022 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 -1,6 -0,4

-5,9

-6,7

Des 2021 Jan 2022 Feb 2022 Mar 2022 Apr 2022 Mei 2022 Jun 2022 Jul 2022 Agst 2022 Sep 2022 Okt 2022 Nov 2022 -12 -10 -11,1

Sumber: Biro Statistik Nasional Tiongkok, tradingeconomics.com, diolah

Sumber: Biro Sensus AS, tradingeconomics.com, diolah

produksi industri Tiongkok tumbuh sebesar 2,2% pada November 2022, tapi tetap meleset dari perkiraan Reuters untuk kenaikan sebesar 3,6%. Penurunan penjualan ritel itu mem buat total penurunan di 2022 ini mencapai 0,1% dibandingkan 11 bu lan per tama tahun lalu. Makanan dan obat-obatan adalah satu-satunya subkategori yang mengalami pertum buhan penjualan pada November. Pada saat pakaian dan sepatu mengalami kejatuhan penjualan sebesar 15,6%. Pada saat yang sama, penjualan onli ne barang fisik naik hanya 4% secara tahunan pada November 2022. (afp/ sumber lain/sn)

tetap didukung oleh per tumbuhan lapangan kerja yang kuat dan pe ningkatan pendapatan nominal dan upah serta penahan dari kelebihan tabungan,” kata Rubeela Farooqi dari High Frequency Economics, seperti dikutip AFP . Sementara itu, Biro Statistik Nasio nal Tiongkok melaporkan pada Kamis bahwa penjualan ritel anjlok 5,9% pada November dibandingkan tahun lalu. Angka tersebut lebih buruk dari ekspektasi penurunan 3,7%, menurut para analis yang disurvei oleh Reuters. Angka penurunan itu juga jauh lebih besar dibandingkan penurunan ta hunan 0,5% pada Oktober. Sedangkan

Kontraksi tersebut membalikkan kenaikan pada Oktober. Faktor uta ma penyebab penurunan itu adalah karena penjualan mobil anjlok 2,6% pada November. Sementara penjualan barang-barang yang berkaitan dengan furnitur dan bahan bangunan turun dengan tingkat yang sama. Dibandingkan dengan November 2021, penjualan ritel AS itu naik 6,5 persen. Karena biaya-biaya tetap tinggi, data terbarumenunjukkan kon sumen membelanjakan lebih banyak uangnya untuk barang-barang pen ting seperti makanan dan perawatan kesehatan. “Secara keseluruhan, konsumsi

WASHINGTON, ID - Penjualan ritel di Amerika Serikat (AS) berubah negatif pada November 2022 karena terseret oleh pasokan mobil, furnitur, dan bangunan. Kontraksi terjadi kare na konsumen AS berjuang mengha dapi inflasi yang terus-terusan tinggi. Sehingga harga banyak barang naik, mulai dari bahan makanan hingga pakaian. Depar temen Perdagangan (Dep dag) AS melaporkan pada Kamis (15/12/2022), penjualan ritel merosot 0,6% pada November dari Oktober menjadi US$ 689,4 miliar. Penurun annya dilaporkan di atas perkiraan kalangan ekonom.

Investor Daily/STR / AFP

Penjualan Ritel Tiongkok Foto yang diambil pada Kamis (15/12/2022) ini memperlihatkan seorang buruh di pabrik mainan di kota Lianyungang, Provinsi Jiangsu, Tiongkok. Data yang dirilis pada Kamis menunjukkan bahwa penjualan ritel dan produksi industri Tiongkok mengecewakan pada bulan lalu.

JUMAT 16 DESEMBER 2022

5 OPINION

Pemimpin Umum: Rio Abdurachman Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Primus Dorimulu

TAJUK

Persoalan hukum pajak tampaknya terus mencari titik keseimbangan dalam upaya melakukan pungutan pajak menuju kepastian dan keadilan yang diharapkan. Upaya praperadilan yang selama ini hanya bergulir dalam persoalan pidana umum, telah merambat ke ranah pidana pajak dan menjadi perhatian para praktisi dan akademisi pajak.

T erlepas dari kontroversi dan perdebatan yang menyertai pem bahasannya, Rancangan Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (15/12/2022). UU PPSK merupakan omnibus law ke tiga yang telah disahkan DPR, setelah Undang-UndangCiptaKerja danUUKitab Undang-UndangHukumPidana (KUHP). Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 27 Bab dan 341 Pasal ini merupakan gabungan dari perubahan sejumlah pasal yang ada di UU Perbankan, UU Pence gahan dan Penanganan Krisis SistemKe uangan (PPKSK), UULembaga Penjamin Simpanan (LPS), UU Bank Indonesia (BI), UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU Pasar Modal, UU Perdagangan Berjangka Komoditi, UU Surat Utang Negara, UU Perbankan Syariah, UU Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, UU Perasuransian, dan UU Penjaminan. Ada sejumlah pasal penting yang ter tuang dalam UU PPSK. Di antaranya, penambahan jumlah anggota dewan komisioner LPS menjadi tujuh orang dan OJK menjadi 11 orang. Untuk OJK, kini ada kepala eksekutif pengawas ino vasi teknologi sektor keuangan, aset ngamanatkan pemben tukan badan supervisi OJK dan LPS, seperti yang dimiliki Bank In donesia saat ini. Badan Supervisi OJK bertu gas membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap OJK. Selain itu, pungutan industri jasa keuangan tidak lagi masuk sebagai penerimaan OJK, tetapi akan dikelola sesuai peraturan perundang-undangan keuangan negara mulai 2025. Pungutan industri yang berlangsung saat ini masih akan berlaku hingga akhir tahun 2024. Hal penting lain adalah Lembaga Pen jamin Simpanan kini diberikan mandat untukmenjamin polis asuransi, sekaligus untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pengaturan oleh otoritas pengawas asuransi. LPS juga diberikan kewenang an untuk melikuidasi asuransi. Dalam UU PPSK, peran menteri ke uangan diperkuat. Menteri keuangan diperbolehkan mengambil keputusan rapat jika rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak berhasil menda patkan kesepakatan, meski telah dilaku kan voting . Dalam aturan sebelumnya, pengambilan keputusan KSSK melalui musyawarah dan mufakat. Substansi menarik lain adalah skema berbagi beban ( burden sharing ) antara Bank Indonesia dan pemerintah berlaku selamanya. BI tetap dapat melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana untukmendukung pem biayaan APBN. Selain itu, BI berwenang membeli/repo SBN yang dimiliki oleh LPS untuk biaya penanganan perma salahan bank. BI juga berwenang untuk memberikan akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara repo SBN yang dimiliki korporasi/swasta melalui keuangan digital, dan aset kripto, serta kepa la eksekutif pengawas perilaku pelaku usaha jasa keuangan, eduka si, dan perlindungan konsumen merangkap anggota. Artinya, peng awasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dipindahkeOJK. UU PPSK juga me

perbankan. UUPPSK jugamengatur rupiah digital. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan rupiah digital. Rupiah digital merupakan rupiah dalam bentuk digital yang dikeluarkan oleh BI danmerupakan kewajiban moneter BI. UU baru ini juga memberikan peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang lebih luas. BPR yang kini diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat diperkenan kan untuk penukaran valas danmemung kinkan go public . Ada pula rencana pem bentukan bullion bank atau bank emas. Mencermati substansi keseluruhan UU PPSK, terlihat jelas bahwa omnibus law ini didesain untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka penguat an jaring pengamanan sistem keuangan. Selain memberikan kesempatan seluas luasnya terhadap inovasi produk keuang an, UU PPSK juga memperkuat perlin dungan investor atau konsumen terhadap pelanggaran dan perbuatan tindak pidana perorangan dan korporasi sektor keuang an. Bagaimanapun, UU ini juga memiliki misi untuk memperluas jangkauan pro duk keuangan serta basis investor. Kehadiran UU PPSK diharapkan dapat mendorong tata kelola yang

kerap terjadi pada ketidakpaham an memilah aspek prosedural (formal) dengan aspek material (substansial). Contoh sederhana yakni bagai mana menilai aspek prosedural seperti, tanggal, hari, bulan, no mor surat dan kejelasan surat, bukti dokumen pengiriman serta tanda terima surat, jangka waktu, kewenangan penandatanganan, dan lain-lain yang kerap dinilai sederhana, namun bisa menjadi bumerang jika tidak dapat dibuk tikan. Kesalahan formal tidak menunjukkan Surat Tugas pun sudah dapat dikatakan tidak sah menurut hukum. Ketidaksahan atas tindakan hukum dapat dinyatakan berten tangan dengan peraturan perun dang-undangan sehingga dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum. Ketika perbuatan hukum dinyatakan tidak sah, maka segala akibat hukum yang ditimbulkan juga dianggap tidak pernah ada. Begitu yang ditegaskan Pasal 18 UU Administrasi Pemerintahan No 30/2014. Bahkan, dari sisi hak asasi manusia (HAM), pranata prape radilan memberi perlindungan hukum tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya pada proses hukum prosedural. Pasal 77 KUHAP maupun PMK 239/PMK.03/2014 sudah meng gariskan adanya pemenuhan hak sebagai jaminan dari perla kuan yang mungkin dilakukan sewenang-wenang. Munculnya ‘perlawanan’ pajak melalui praperadilan adalah wajar dan dapat dipahami dalam ber pikir bahwa ‘hukum adalah pang lima’ dalam hidup bernegara. Hukum menjadi alat dan tujuan menuju kepastian dan keadilan dalam segala tindakan hukum. Itu ditekankan Prof Charles Hi mawan dalam bukunya ‘Hukum Sebagai Panglima’. Begitulah berhukumdalamne gara hukum, sebagaimana yang tertuang dalamkonstitusi negara, UUD 1945. Membaca putusan praperadi lan pajak pada dua kasus yang sudah diputus, harus dianggap benar dan akan menjadi yuris prudensi bagi kasus yang ke mungkinan sama. Karenanya, praperadilan pajak merupakan cara berhukum biasa yang dija lankan sesuai hukum positif yang berlaku, sekaligus menilai sisi filosofis hukum yang memberi perlindungan hukum bagi setiap pihak sesuai UU. *) Akuntan Forensik, Advokat, Sekjen Perkumpulan Kuasa Hu kum Pajak Pro Justitia, Dosen Prodi Magister Akuntan FEB Uni versitas Muhammadiyah Jakarta, dan Dosen Tamu Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. **) Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Ja kar ta, Pengacara dan Praktisi HukumPajak Indonesia (P3HPI). tannya ilegal, yang terjadi adalah bak pepatah ‘sudah jatuh tertimpa tangga pula’. Kita tentu sepakat, dan saya yakin pula, pemerintah punya komitmen kuat untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Takmudah memang, dan kita perlumemberi kan waktu kepada pemerintah untuk bekerja, bekerja dengan konsisten dan berkelanjutan, tak sekadar ‘musiman’ karena hajatan politik semata.

pihak menyatakan norma Pasal 32 ayat (1) huruf b UUKUP ber bicara tentang hak dan kewajiban perpajakan yang sudah masuk pokok perkara sehingga bukan wewenang lembaga praperadilan. Karenanya, hakim praperadilan tidak bisa menyentuh pokok perkara, sedangkan penetapan tersangka hanya berhubungan dengan pemeriksaan dua alat bukti. Juga dinyatakan Pasal 2 ayat (2) Perma 4/2016 bahwa praperadilan hanya menilai aspek formil semata. Akan tetapi, hakimberpandang an bahwa dalam hal terjadi ke pailitan, maka hak dan kewajiban terhadap asetnya diurus kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga. Pendapat hakimdimaksudmenu rut penilaian hukum tidak masuk pokok perkara. Kalau begitu, dua penilaian hukum dari kasus di atas menjadi perenungan yang patut dilakukan kajian ulang. Persoalan pokok praperadilan pajak adalah tidak mudahnya me mahamai norma hukum ketika hanya dibaca dalam makna teks

Oleh Wirawan B. Ilyas *)

dan Richard Burton **)

M unculnya putusan praperadi lan yang memenangkan wa jib pajak (WP) di PN Sanggau, Kalimantan Barat, pada 7 Juni 2021 lalu, serta putusan Praperadilan Nomor 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps di Bali, telah menjadi pembelajaran betapa tidak mudah meni lai hukum dalam konteks kepastian dan keadilan di bidang pajak. Hakim PN Sanggau menyata kan, kasus pemeriksaan bukti permulaan cacat hukum dan tidak sah karena menyalahi pro sedur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 239/ PMK.03/2014 tentang Pemerik saan Bukti Permulaan. Sedang kan hakim PN Denpasar Bali dengan Putusan No 19/Pid. Pra/2018/PN Dps, memutuskan menerima permohonan pemohon berkaitan dengan perusahaan sudah dinyatakan pailit. Aspek Prosedural Awalnya, norma pengaturan praperadi lan muncul dalam Pasal 77 KUHAP sebagai pranata hukum yang ditujukan untuk me nguji sah tidaknya perbuatan hu kum yang dilakukan pemerintah sebagai penegak hukum terkait dengan penangkapan, penahan an, penghentian penyidikan/pe nuntutan, serta ganti kerugian. Pada tahun 2014 muncul Pu tusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadian; meliputi sah tidaknya penetap an tersangka, penyitaan ser ta penggeledahan, yang kemu dian diikuti terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No mor 4/2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Pranata hukum praperadilan yang ber fungsi melakukan pe ngawasan kerap dinilai hanya bersifat formal, sebatas masalah administratif semata. Di sisi lain, fungsi pengawasan tidak menyentuh pada esensi makna norma yang dimaksud dalam UU. Misalnya, soal praperadilan di Denpasar, Bali, hakim dinilai seakan tidak memper timbang kan lebih dalam substansi norma Pasal 32 ayat (1) huruf b UU KUP mengenai keberadaan ku rator yang mewakili perusahaan pailit. Perdebatan pun muncul, satu

Putusan Hakim Dianggap Benar

Persoalan pokoknya, bagaima na memahami norma PMK-239/ PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpa jakan? Kasus yang diputus Hakim PN Sanggau, Kalimantan Barat, harus dianggap benar sesuai prinsip hukum res judicata pro veritate habetur. Upaya hukum pun berhenti sampai di titik pra peradilan, karena tidak ada upaya

baik serta penguatan penegakan hukum di sektor keuangan. Aspek tersebut sangat penting mengingat per ingkat Indone sia dalam aspek tata kelola dan penegakan hukum sangat rendah dibandingkan negara berkembang lainnya. Dua aspek tersebut menjadi penentu pen ting kredibilitas sek tor finansial. UU PPSK semesti nya menjadi regulasi komprehensif dan ber sifat sapu jagat yang mampu merespons

UU PPSK diharapkan mendorong terciptanya integritas sistem keuangan di Indonesia, yang dibangun di atas kredibilitas regulator dan otoritas yang kompeten.

tantangan saat ini dan masa mendatang, sehinggadapatmewujudkansektorkeuang an yang adil, kredibel, dan dapat mening katkan fungsi intermediasi secara efektif. Catatan yang juga harus digarisbawahi dalam UU PPSK adalah pentingnya men jaga independensi dan kredibilitas dari institusi-institusi yang ada dalam KSSK, yakni Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Kekuasaan yang diberikan lebih terha dap menteri keuangan dalam pengambi lan keputusan di KSSKhendaknya jangan sampai memperlemah independensi BI, OJK, dan LPS. Pada akhirnya, UU PPSK bakal menja di perisai sektor keuangan domestik, ke tika ke depan dunia bakal makin diwarnai ketidakpastian, potensi turbulensi yang lebih besar, serta disrupsi yang dapat mengguncang tatanan finansial global. Sistem keuangan yang kuat diyakini mampu meminimalisasi dampak negatif gejolak eksternal. Namun paralel dengan itu, Undang-Undang ini sekaligus dapat mencegah potensi kejahatan di sektor ini yang diprediksi semakin canggih. Berlandaskan pada itu semua, UU PPSK diharapkan mendorong tercipta nya integritas sistem keuangan di Indo nesia, yang dibangun di atas kredibilitas regulator dan otoritas yang kompeten. Integritas dan kredibilitas tersebut meru pakan prasyarat untuk memaksimalkan peran industri keuangan dalammewujud kan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, sertamengoptimalkan peran dalam menggaet investasi. ❐

Munculnya ‘perlawanan’ pajak melalui praperadilan adalah wajar dan dapat dipahami dalam berpikir bahwa ‘hukum adalah panglima’ dalam hidup bernegara. Hukum menjadi alat dan tujuan menuju kepastian dan keadilan dalam segala tindakan hukum.

hukum banding sesuai Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011. Itu sebabnya, tindakan hu kum pemeriksa/penyidik pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan mesti dilakukan de ngan cermat dan benar ser ta lebih berhati-hati. Kesalahan prosedural adalah kesalahan fa tal dalam hukum. Kefatalannya

hukum semata. Karena teks hu kum esensinya merupakan teks yang lentur yang dapat dibaca pada dua makna teks. Pertama, pada teks atau kata-kata semata. Kedua, dapat dibaca pada makna semangat dirumuskannya teks (baca: teks UU). Itu sebabnya, teks Pasal 32 ayat (1) huruf b UUKUP patut dipahami bersama. menangani kasus ini dan berha sil menangkap pelakunya. Kita tinggal menunggu hasil proses pemidanaan kepada pelaku ber dasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pembe rantasan Tindak Perdagangan Orang. Catatan kedua, pemberantasan mafia penempatan ilegal pekerja migran Indonesia (PMI) tetap mesti menjadi program prioritas pemerintah. Ketiga, negara harus terus hadir dalam perlindungan kepada PMI. Dalam kasus PMI dari Dompu ini, ia mengaku

SURAT PEMBACA

POJOK IDE

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

mendapat perlakuan yang tidak baik dari pengguna jasa seperti dipekerjakan selama 20 jam per hari, diberi makan sisa, dipukul, diseterika, dan disiram air panas. Terakhir, hulu dari kasus ini adalah soal kemiskinan. Penyebab kemiskinan tentu tidak hanya dari satu-dua sebab, tetapi banyak hal yang bertali-temali. Ketika mer asa sudah tak berdaya di negeri sendiri, bekerja di rantau atau luar negeri bagi mereka adalah sebuah pengharapanmembuka lembaran hidup yang lebih baik. Sayang, jika dalam prosedur keberangka

Kemenperin fokus kembangkan hilirisasi industri porang. Jangan lupakan pendampingan aspek pemasarannya.

Kabar mengenai penangkapan terduga pelaku perdagangan anak dari Kabupaten Dompu ke Arab Saudi, membuahkan beberapa catatan penting buat kita, dan utamanya pemangku kebijakan negeri ini. Yang pertama, kita tentu patut memberikan apresiasi kepada aparat Kepolisian yang cepat

Risma: Kemensos evaluasi jumlah penerima bansos setiap minggu. Verifikasi, validasi tentukan akurasi distribusi bansos.

M. Nazri Mataram

Dewan Redaksi: Enggartiasto Lukita (Ketua) Rio Abdurachman, Iman Pambagyo, Lili Yan Ing, Primus Dorimulu, Marwata, Anthony Wonsono, Apreyvita D. Wulansari

MANAGEMENT: Executive Chairman : Enggartiasto Lukita. Direktur Utama : Rio Abdurachman. Wakil Direktur Utama : Apreyvita D. Wulansari. Direktur Digital & Business Development : Anthony Wonsono. Direktur Keuangan : Tania Kirana. Direktur Umum : Hendra Prawira. Direktur Bisnis : Melly Marliana. Direktur Legal : Patricia Tambunan

Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Aziz. Redaktur Senior: Hari Gunarto. Redaktur Pelaksana : Nurjoni, Ester Nuky. Wakil Redaktur Pelaksana : Nasori, Jauhari Mahardhika (online). Redaktur : Abdul Muslim, Aris Cahyadi, Edo Rusyanto, Euis Rita Hartati, Eva Fitriani, Fransiscus Rio Winto, Harso Kurniawan, Imam Suhartadi, Iwan Subarkah, Parluhutan Situmorang (online), Thomas E. Harefa, Tri Listiyarini, Tri Murti, Totok Hari Subagyo, U Heri Gagarin (foto). Wakil Redaktur : Amrozi Amenan, David Gita Roza (foto), Ely Rahmawati, Emanuel Kure, Grace Eldora Sinaga (online), Happy Amanda Amalia, Imam Mudzakir, Indah Handayani (online), Kunradus Aliandu, Leonard Al Cahyoputra, Lona Olavia (online), Mardiana Makmun, Nida Sahara, Rangga Prakoso, Ridho Syukra, Thresa Sandra Des ka (online). Reporter : Arnoldus Kristianus, Muhammad Ghafur Fadillah, Muawwan Daelami, Novy Lumanauw, Prisma Ardianto, Triyan Pangastuti. Riset Foto : Arief Hidayat. Surabaya : Amrozi Amenan. Sekretariat Redaksi : Chandra Wijayanti (Kepala), Fransiscus Chrisnanto Nugroho, Litbang : Alam Surawijaya, Fernando Sihotang. Produksi : Gianto (Kepala), Sukadi, Agustinus W. Triwibowo, R. Thatit Tri Adiwanto, Mega. Desain Gra s : Rochadi Kusmabrata. Advertising : Djemy Piether (General Manager), Arlan Darmawan (Manajer), Jaya Peranginangin (Manager), Enny Wulandari, Hery Suhaery. Marcomm & Event Management : Herry Wardiyanto (Manager), Circulation : Dwi Erna Sari. Alamat Redaksi dan Iklan: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Redaksi: Telp. (021) 29957500, Fax. (021) 5277983/ 81, Iklan: Telp. (021) 29957500, Fax. (021) 5277983 / 81, Email Iklan: iklan.investordaily@investor.co.id, Alamat Sirkulasi : Graha Investor, Jl. Padang No. 22, Ps. Manggis, Setiabudi, Manggarai. Tlp 021- 29957555 WA 0877-8005-7578 Rek. sirkulasi : CIMB NiAGa, 800065640800 Fax. (021) 5200976, Surabaya: Jl. Taman Apsari No. 15-17 Kompleks PWI Surabaya Telp. (031) 5479837 Fax. (031) 5479837, Tarif Iklan : Display BW Rp 60.000/mmk, FC Rp 70.000/mmk, Prospektus, Lap. Keuangan, RUPS/RUPO dsb BW Rp 22.000/mmk, FC Rp 32.000/mmk, Harga belum termasuk ppn 10%. No Rekening: BCA Cab. Kuningan Jakarta AC. 217.30.90111, CIMB Niaga Cab. Gatot Subroto Jakarta AC. 226.0100364007 (Rek. Iklan), CIMB Niaga: 226.0100448005 (Rek. Sirkulasi) Percetakan: PT. Gramedia Jl. Palmerah Selatan No. 22-28 Jakarta Pusat. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

■ Investor Daily menerima kiriman surat pembaca dan artikel opini minimum 7.500 karakter. Artikel opini dapat dikirim melalui pos ke alamat redaksi atau e-mail: koraninvestor@investor.co.id. Wartawan Investor Daily tidak diperkenankan menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari narasumber.