ID230113-P

JUMAT 13 JANUARI 2023 12 COSMOPOLITAN

JAKARTA, ID - Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menyelenggarakan Ijtimak Ulama Nusantara. Kegiatan ini di gelar sebagai upaya mendengar dan menyerap aspirasi para ulama yang akan digelar di Hotel Millenium Jakarta pada 13-14 Januari 2023. Namun, Ijtimak Ulama Nusantara tidak akan merekomendasi kan nama calon Presiden yang nantinya mereka akan usung pada Pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dewan Syura DPP PKB, KH. Saifullah Maksum dalam jumpa pers yang digelar di Hotel Santika Slipi, Kamis (12/1/2023). “Ijtimak Ulama ini tidak akan merekomendasikan nama calon Presiden di Pemilu 2024 mendatang. Kita tidak ingin terjebak tentang sosok siapa yang pantas memimpin bangsa ini, tetapi di sini kita tidak akan bicara itu,” ungkap Kiai Maksum. Meski tidak akan menunjuk dan merekomendasikan satu sosok yang akan mereka usung di Pemilu 2024 nanti, Ijtima Ulama Nusan tara PKB ini hanya akan berbicara tentang kriteria sosok pemimpin yang nanti diusung. “Kita akan bicara bagaimana kriteria pemimpin usai Presiden Joko Widodo selesai menjalankan tugasnya sebagai Presiden di tahun 2024. Hingga nanti kita akan ada diskusi kriteria apa yang harus dimiliki untuk pemimpin Indonesia ke depannya,” tambahn ya. Kiai Maksum juga mengatakan penyelenggaraan Ijtima Ulama Nusantara ini akan juga membahas tentang masalah bangsa dari kacamata para kiai pesantren dan bagaimana gagasan serta aspirasi mereka dalam memecahkan permasalahan itu. “Ijtima Ulama Nusantara ini juga akan mendorong bagaimana pe nyelenggaraan Pemilu 2024 akan bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintah tanpa menimbulkan pergolakan di masyarakat. Di sini kita akan dengar dan serap aspirasi para ulama agar Pemilu 2024 ini bisa berjalan lancar termasuk dalam Ijtima Ulama ini juga akan berbicara tentang banyak hal termasuk masalah wanita dan anak yang belakangan menjadi perhatian masyarakat,” tandasnya. Ijtima Ulama Nusantara yang diselenggarakan PKB ini rencanan ya akan dihadiri oleh Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin, Menko Pol hukam Mahfud MD, Mantan Ketua Umum DPP PKB Alwi Shihab, Mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj dan juga ratusan ulama dari seluruh Indonesia. (b1) Ijtimak Ulama Nusantara PKB Tidak Akan Sebut Tokoh Jadi Capres Alokasi Belanja Tidak Terduga DKI 2023 Naik Rp 220,1 Miliar JAKARTA, ID - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Mar sudi menyebut alokasi belanja tidak terduga (BTT) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 naik Rp 220,1 miliar menjadi Rp 868,6 miliar yang mana awalnya eksekutif dan legislatif menyepa kati nilainya Rp 648,5 miliar. “Nilai BTT kembali disesuaikan setelah draf anggaran penda patan dan belanja daerah (APBD) 2023 dievaluasi Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) pada Desember 2022,” kata Prase tyo di Jakarta, Kamis (12/1/2023). Dalam rekomendasinya, Kemendagri menilai anggaran BTT DKI tahun 2023 sebesar Rp 648,5 miliar masih dianggap sangat kecil dan tidak sepadan dengan belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp 74,3 triliun. “Setelah mendengar penjelasan dari pihak eksekutif terkait hasil evaluasi Kemendagri, selanjutnya DPRD Provinsi DKI Ja karta menyampaikan surat persetujuan kepada penjabat Gubernur untuk keabsahannya,” kata Prasetyo. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menyampai kan penambahan anggaran untuk BTT akan diambil dari program program yang tidak tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), termasuk dari kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp220,8 miliar. “Setelah kami sisir dan lihat kembali memang ada kegiatan baru di belanja modal yang tidak ada dalam RKPD dan KUA PPAS. Itu akan kami alihkan ke belanja tidak terduga,” kata Michael. Dari sejumlah pergeseran kegiatan anggaran, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan total penambahan sebesar Rp285,6 miliar, namun terpotong Rp65,5 miliar untuk program menunjang penca paian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai amanat undang-undang yang terdiri dari pemenuhan alokasi anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk bantuan operasional sekolah (BOS). Kemudian bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD dan BOP Kesetaraan sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan sebesar Rp25,5 miliar dan pemenuhan alokasi anggaran Lem baga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) sebesar Rp 40 miliar. “Total yang bisa dimasukkan dalam BTT awalnya sebesar Rp285,6 miliar dan dipotong Rp 65,5 miliar. Jadi hanya bertambah Rp220,1 miliar, sehingga total BTT menjadi Rp 868,6 miliar. Postur (APBD) tidak berubah, hanya komposisi belanjanya saja yang berubah,” ucap Michael. Selain itu Kemendagri meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menganggarkan kegiatan pembangunan melampaui tahun ang garan atau dengan skema tahun jamak ( multiyears ). Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menghimpun ada sebesar Rp38,1 miliar, salah satunya kegiatan anggaran milik Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta yang diproyeksikan untuk pembangunan Kantor Sudin Perhubungan Jakarta Utara. “Kegiatan multiyears harus memperhatikan masa jabatan Gubernur. Kebetulan saat ini dijabat oleh Pj, dianggap berlaku satu tahun. Jadi tidak bisa multiyears , itu ada pembangunan Sudin Perhubungan Jakut yang dievaluasi, tidak boleh melebihi masa jabatan Gubernur,” ucap Michael. (ant)

Eksekusi Lahan Warga meninggalkan lokasi yang dieksekusi petugas di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta, Kamis (12/1/2023). Eksekusi lahan tersebut merupakan bagian dari pengerjaan proyek sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur yang dipercepat pembangunannya untuk mengurangi dampak banjir.

B Universe Photo/Joanito De Saojoao.

JAKARTA, ID - Penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta harus melalui tahap uji coba lebih dulu. Hal tersebut bertujuan untuk melihat efektivitas kebijakan tersebut. Hal ini disampaikan Wapres Ma’ruf Amin kepada wartawan usai memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Jakarta, Kamis (12/1/2023). Wapres: Penerapan Sistem ERP Diuji Coba Lebih Dulu

cara ganjil genap atau juga 3 in 1. “Sistem ERP ini adalah bagian dari disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi agar mau pindah ke transpor tasi publik. Agar lebih efektif men gendalikan atau menekan tingginya penggunaan kendaraan pribadi yang bikin macet Jakarta, maka perlu diser tai sistem layanan transportasi publik yang terintegrasi baik, serta manaje men parkir baru di Jakarta,” kata Tigor. Tigor berpendapat, sistem parkirn ya harus bisa menekan atau membuat warga berpikir panjang bila ingin menggunakan mobil pribadi atau mo tor pribadinya di kota Jakarta. Sistem parkir baru juga bisa dit erapkan dengan menghilangkan total parkir liar, menghapus parkir di semua badan jalan ser ta tarif parkir yang mahal agar menyulitkan pengguna menggunakan kendaraan pribadi, mobil dan motor di Jakarta. “Kalau warga sulit menggunakan kendaraan pribadi, mereka akan ber pindah ke transportasi publik massal. Jadi Dinas Perhubungan Jakarta tidak cukup hanya menerapkan ERP untuk memecahkan kemacetan Jakarta. Per lu ada manajemen parkir dan integrasi layanan transportasi publik,” ujarnya. Mengeni rencana sistem tarif atau pembayaranyang akan diterapkan, Tigor mengusulkan sebaiknya me makai sistem yang disesuaikan atau mengikuti tingkat tinggi rendahnya demand penggunaan di ruas jalan yang diterapkannya ERP. “Sistem tarif atau bayar ERP di Jakar ta akan dapat meniru sistem tarif ERP di Singapura. Saat tinggi penggunaan jalannya, maka tarifnya akan mahal. Sementara ketika penggunaan jalan nya rendah maka tarifnya akan turun menjadi murah,” ujar Tigor. (b1/ant)

“Setiap kota yang memiliki trafik kendaraan tinggi dan sisi lainnya memenuhi syarat, bisa menerapkan kebijakan tarif jalan berbayar ini,” tandasnya. Alasan lainnya, Tulus menyebut berbagai kota lain di sejumlah negara juga sudah menerapkan kebijakan jalan berbayar ini sejak lama. “Untuk melihat implementasi dari kebijakan tersebut, saya sendiri sudah melakukan kunjungan ke beberapa kota yang sudah lebih dulu menerap kan kebijakan ini, seperti Stockholm di Swedia, London di Inggris, dan Singapura,” pungkasnya. Atasi Kemacetan Pengamat transportasi yang juga Ketua Fakta Jakarta Azas Tigor Naing golan mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menerapkan ERP atau jalan berbayar secara ele ktronik untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. “Namun agar lebih efektif, penera pan kebijakan jalan berbayar di Jakarta juga harus didukung dan disertai cara lain, seperti manajemen parkir dan integrasi layanan transpor tasi pub lik,” kata Tigor dalam keterangannya yang dikutip Beritasatu.com , Rabu (12/1/2023). Tigor menyampaikan, sistem ERP sebetulnya sudah banyak digunakan di kota-kota besar di beberapa negara sep erti Stockholm Swedia, London Inggris serta Singapura, dan terbukti berhasil mengatasi kemacetan di kota tersebut. ERP merupakan salah satu cara un tuk mengendalikan penggunaan ken daraan pribadi di ruas jalan tertentu. Berdasarkan pengalaman, ERP lebih efektif dalammemecahkan kemacetan pada ruas jalan tertentu dibandingkan

Oleh Imam Suhartadi “S aya kira suatu kebija kan baru itu perlu di uji coba dulu, apakah bisa betul efektif apa tidak,” kata Wapres. Wapres mengatakan uji coba perlu dilakukan untuk menentukan apakah sebuah kebijakan tepat diterapkan atau tidak. “Lebih baik diuji coba. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kebijakan itu merupakan sesuatu, kalau bahasa kiai-nya ijitihad , nah ini apakah benar itu maka lakukan uji coba dulu. Saya anjurkan untuk diuji coba lalu kemudi an kita lihat hasilnya,” terang Wapres. Sebagaimana diketahui Pemerin tah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik. Dalam Rancangan Peraturan Dae rah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) dijelaskan kebijakan ERP merupakan pembatasan kendaraan bermotor secara elektronik pada ruas jalan, kawasan dan waktu tertentu. Merujuk draf tersebut, ERP bakal dilaksanakan di 25 ruas-ruas jalan atau kawasan yangmemenuhi kriteria. Berkaitan dengan tarif, Dishub DKI Jakarta telah mengusulkan besaran nya berkisar antara Rp5.000 sampai Rp19.900 untuk sekali melintas. Terpisah, Pengamat transportasi, Tulus Abadi mengatakan, kondisi lalu lintas di Jakarta sudah memenuhi syarat kepadatan untuk penerapan jalan berbayar. “Nah, kalaumelihat kondisi traf fic di Jakarta secara secara volume itu tentu sudah sangat memenuhi syarat untuk diterapkan jalan berbayar,” kata Tulus

Ma’ruf Amin

kepada tim liputan BTV di Jakarta, Kamis (12/1/2023). Tulus menjelaskan, sekarang ini disebutkan ada 25 ruas jalan yang selama ini juga diterapkan kebijakan ganjil genap untuk membatasi kepa datan kendaraan. “Itumemang volume traf fic di jalanan tersebut sudah sangat tinggi,” jelasnya. Menurut Tulus, wacana mengenai kebijakan jalan berbayar di Jakarta ini sejatinya sudah digagas sejak lama. Ia menyebut untuk regulasi tarif jalan berbayar juga sudah ada. “Artinya sudah ada landasan hukum yang bisa dijadikan pijakan untuk pen erapan kebijakan jalan berbayar. Setiap kota di Indonesia tentunya memiliki syarat tertentu untuk bisamenerapkan jalan berbayar,” imbuhnya. Tulus menyebutkan, artinya tidak hanya ranah DKI Jakarta saja yang bisa menerapkan kebijakan jalan ber bayar untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.

Polda Metro Sita Ganja dan Sabu saat Tangkap Aktor Revaldo

penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Revaldo tertangkap tangan mem bawa sabu sebanyak 50 gram di Ja karta Barat, Selasa (20/7/2010). Polisi menciduk artis Ibu Kota itu saat ber transaksi pembelian sabu dengan seorang bandar narkoba. Pada kasus kedua tersebut majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakar ta Barat menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara kepada Revaldo. (b1/ant)

kalinya Revaldo berurusan dengan aparat penegak hukum terkait pen yalahgunaan narkotika. Revaldo pertama kali ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Metro Jaksel pada 10 April 2006. Yang bersangkutan kemudian men jalani proses hukum dan divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian pada 20 Juli 2010 yang bersangkutan kembali ditangkap oleh

Zulpan menerangkan yang ber sangkutan ditangkap pada Selasa (10/1) pagi sekitar pukul 04.30 WIB di Apartemen Green Pramuka Park, Jakarta Pusat. Lebih lanjut, dia mengatakan saat ini penyidikmasihmelakukanpengemban gan atas penangkapan terhadap yang bersangkutan terkait asal barangharam tersebut. “Saat ini kita sedang lakukan pemeriksaandanpendalaman,” ujarnya. Penangkapan ini menjadi ketiga

JAKARTA, ID - Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menyita barang bukti berupa narko tika jenis ganja dan sabu-sabu saat melakukan penangkapan terhadap aktor Revaldo Fifaldi Surya Permana alias Revaldo. “Barang bukti di antaranya bekas penggunaan sabu, ada barang bukti ganja,” kata KabidHumas PoldaMetro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan di Jakarta, Kamis (12/1/2023).

KPK Limpahkan Berkas Terdakwa Pemberi Suap Pengurusan Perkara di MA

Pegawai kepaniteraan yang berse dia dan bersepakat dengan Theo dorus dan Ekp, yaitu Desy dengan syarat pemberian sejumlah uang. Selanjutnya, Desy turut mengajak Muhajir dan Elly untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim. KPK juga menduga Desy dan kawan-kawan sebagai representasi dari Sudrajad dan beberapa pihak di MA untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di MA. (b1/ant)

berikutnya pada tingkat kasasi pada MA. Di 2022, Heryanto dan Ivan mengajukan kasasi ke MA melalui Theodorus dan Eko sebagai kuasa hukumnya. Dalam pengurusan kasasi terse but, KPK menduga Theodorus dan Eko bertemu dan berkomunikasi dengan beberapa pegawai di Kepan iteraan MA yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilita tor dengan majelis hakim sehingga bisa mengkondisikan putusan sesuai keinginan Theodorus dan Eko.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa mulanya ada laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari KSP Intidana di PN Semarang yang diajukan Heryanto dan Ivan dengan diwakili melalui kuasa hukumnya, yakni Theodorus dan Eko. Saat proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Heryanto dan Eko belum puas dengan keputusan pada dua lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum

Bandung,” kata Ali. Keduanya bersama pihak swasta/ debitur KSP Intidana Heryanto Tana ka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) merupakan pemberi suap dalam pengurusan perkara di MA. Sedangkan, penerima suap, yaitu Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu, dua PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie (MH) serta dua PNS MA Nurmanto Akmal dan Albasri.

Parera dan kawan-kawan ke PN Tipikor Bandung,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Kamis (12/1/2023). Selain itu, kata dia, surat dakwaan juga turut diserahkan baik ke Pen gadilan Tipikor Bandung maupun kepada pihak terdakwa. “Keduanya didakwa sebagai pemberi suap dalam pengurusan perkara di MA. Dari informasi yang kami peroleh, sidang perdana akan di gelar Rabu (18/1) di PN Tipikor

JAKARTA, ID - Komisi Pember antasan Korupsi (KPK) melimpah kan berkas perkara dua terdakwa pemberi suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Rabu (11/1/2023). Dua terdakwa tersebut, yakni The odorus Y Parera dan Eko Suparno masing-masing selaku pengacara. “Tim jaksa KPK, Rabu (11/1/2023) telah selesai melimpah kan berkas perkara Theodorus Y