ID230113-P

22 LIFESTYLE & SPORTS JUMAT 13 JANUARI 2023

RS SiloamAsri Luncurkan Layanan Unggulan Transplantasi Ginjal

dokter kapan saja ketika akan mela kukan konsultasi. Sementara itu, Ketua Tim Trans plantasi Ginjal RS Siloam Asri Prof. Endang Susalit menambahkan, manfaat transplantasi ginjal dapat meningkatkan harapan hidup. Pasal nya, pasien dengan komorbid yang melakukan transplantasi ginjal ini dapat memiliki harapan hidup lebih baik dari sebelumnya. “Bisa dilihat pada pasien dialisis yang disebabkan oleh diabetes melitus yang dinyatakan memiliki harapan hidup 8 tahun, namun jika dilakukan transplantasi ginjal, pada kelompok umur yang sama, harapan hidupnya meningkat menjadi 25 tahun,” ujarnya. Endang menyebutkan, hingga saat ini transplantasi ginjal mengalami berbagai kemajuan yang pesat dalam bidang medis dan bedah. Saat ini, di Indonesia sudah diterapkan metode pemeriksaan persiapan operasi dan obat imunosupresan terbaru sehing ga mengurangi angka rejeksi. Teknik operasi terbaru yang sama dengan di luar negeri pun sudah diterapkan, sehingga keberhasilan harapan hidup donor dan pasien tidak berbeda dengan hasil di luar negeri. “Contohnya, jika dahulu teknik pengambilan ginjal donor dilakukan dengan cara nefrektomi terbuka, sekarang dilakukan dengan metode laparoskopi yang sangat bermanfaat bagi pendonor,” pungkas dia. ( b1 )

mentara menurut laporan European Renal Association Registry di tahun 2013, rata-rata global untuk tingkat keberhasilan hidup 1 tahun adalah 95,8% dan tingkat keberhasilan cang kok ginjal 1 tahun adalah 98,6%. Perbesar Harapan Hidup Sementara itu, Ketua Asri Urology Center (AUC) dr. Nur Rasyid menga takan, transplantasi ginjal merupa kan salah satu upaya untuk memper panjang angka harapan hidup dan memperbaiki kualitas hidup serta efisiensi total pembiayaan jangka panjang dari pasien gagal ginjal. Nur Rasyid menjelaskan, trans plantasi ginjal sudah dilakukan di Indonesia sejak 1977. Namun, baru berkembang pesat pada 2011 dan sampai saat ini telah dilakukan lebih dari 1.200 kasus. Akan tetapi, jumlah yang sangat kecil dibandingkan populasi dan penderita gagal ginjal kronik (GGK). “Setelah melakukan transplantasi ginjal, orang akan kembali hidup normal, maka kita sangat mendo rong, orang-orang masih produktif untuk transplantasi ginjal supaya kembali produktif,” kata Nur Rasyid pada acara Launching Transplan tasi Ginjal Siloam Hospitals Asri, di Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (12/1). Nur Rasyid menuturkan, RS Siloam Asri akan terus mendampingi pasien pasca transplantasi ginjal. Bahkan, pada era teknologi memu dahkan pasien dapat menghubungi

am melakukan pelatihan terhadap sumber daya manusia (SDM) kese hatan hingga sosialisasi. Pasalnya, transplantasi ginjal bukan tindakan yang mudah, tetapi membutuhkan tim multidisiplin. “Jadi sekampung mengerjakan untuk keuntungan satu pasien,” ucap dia. Untuk itu, Caroline menegaskan, keberhasilan RS Siloam Asri berkat dukungan dari tim multidisiplin yang terdiri atas berbagai spesialis yang berpengalaman dan andal dibidang nya, inovasi teknologi transplantasi ginjal, dan sistem pengelolaan klinis dan operasional dari jaringan Siloam Hospitals. Kendati demikian, masyarakat Indonesia diharapkan tidak perlu lagi pergi ke luar negeri untuk mendapat kan layanan transplantasi ginjal yang optimal dan berkualitas. Pasalnya, sejak 2018, RS Siloam Asri juga telah melakukan teknik retroperitoneal yang lebih aman dan efektif untuk pendonor. Tindakan transplantasi dilakukan langsung ke letak ginjal pendonor. Dengan dukungan dari tim multidi siplin yang berpengalaman, inovasi teknik dan teknologi terbaru, RS Siloam Asri mampu mencapai ting kat keberhasilan yang setara dengan tingkat internasional. RS Siloam Asri mencatat tingkat keberhasilan hidup 1 tahun sebesar 95,6% dan tingkat keberhasilan cang kok ginjal 1 tahun sebesar 98,0%. Se

JAKARTA, ID - RS Siloam Asri meluncurkan Layanan Unggulan Transplantasi Ginjal untuk menjawab kebutuhan pasien terhadap terapi pengganti ginjal di Indonesia, Kamis (12/1). Wakil Presiden Direktur Siloam Hospitals Group, Caroline Riady mengatakan, RS Siloam Asri telah melakukan lebih dari 200 operasi transplantasi ginjal sejak 2017 hingga sekarang, dengan 41% pasien berasal dari Pulau Jawa dan 59% dari luar Pulau Jawa. Caroline menuturkan, sebagai rumah sakit swasta yang aktif melakukan transplantasi ginjal di Indonesia, Siloam Hospitals Group berharap dapat mengembangkan kapasitas sebagai pusat transplan tasi di masa depan, menggunakan teknik inovatif, keahlian klinis dan riset, serta pendekatan multidisiplin untuk mendapatkan hasil klinis yang berkualitas tinggi. “Kami berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan yang telah memberikan sertifikasi, juga semangat dan dukungan sehingga kami bisa mewujudkan visi, misi dan komitmen untuk terus meningkat kan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia serta berkontribusi kepa da bangsa dan negara,” kata Caroline dalam acara Launching Transplan tasi Ginjal Siloam Hospitals Asri, di Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (12/1). “Bersama dengan rumah sakit

B Universe Photo/David Gita Roza

RS Siloam Asri Luncurkan Layanan Unggulan Transplantasi Ginjal Pertama di Indonesia

Deputy Presiden Director Siloam Hospitals Group Caroline Riady (kanan), bersama (ki-ka) dr Diani Adrina, CEO Siloam Asri, dr Lily Arianti Widiyawinata, Director Siloam Hospitals Group dr Grace Frelita, keluarga pasien transplantasi ginjal, Ketua Tim Transplantasi Ginjal Siloam Hospitals Asri, Prof Dr dr Endang Susalit dan Ketua Asri Urology Center (AUC), Dr dr Nur Rasyid, saat peluncuran Transplantasi Ginjal Siloam Hospitals Asri, Jakarta, Kamis (12/1/2023). RS Siloam Asri meluncurkan Layanan Unggulan Transplantasi Ginjal untuk menjawab kebutuhan pasien akan terapi pengganti ginjal di Indonesia.

Caroline menuturkan, RS Siloam menyediakan layanan transplantasi ginjal hingga di daerah-daerah guna memberikan pelayanan kepada pasi en yang selama ini masih kesulitan akses. Caroline mengatakan, RS Silo

pemerintah, kini RS Siloam Asri menjadi rumah sakit swasta yang mendapatkan pengakuan dari Kemenkes untuk melakukan trans plantasi ginjal di Indonesia demi pemulihan kehidupan pasien gagal ginjal,” sambung Caroline.

tahun 6.681 anak, dan untuk usia 7-12 tahun sebanyak 19.989 orang. “Artinya sejauh ini dengan capaian tersebut, anak yang belum menerima imunisasi di Banda Aceh sampai Rabu (11/1) tersisa 7.688 dari target yang telah ditetapkan,” ujar Lukman. Lukman menuturkan, arahan dari Kementerian Kesehatan, pelaksanaan imunisasi polio diharapkan bisa selesai sesuai target yang telah ditentukan. Dia menambahkan, pelaksa naan imunisasi polio tersebut dilaksanakan dengan menda tangi sekolah-sekolah serta desa, tim dari Puskesmas di Banda Aceh terus menyasar ke titik yang telah ditentukan. Selama ini, kata Lukman, dalam kegiatan imunisasi polio ini pihaknya masih terkendala untuk meyakinkan masyara kat yang tidak mengizinkan anaknya diberikan imunisasi. Meski demikian mereka terus berusaha maksimal. ( ant )

BANDA ACEH, ID - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banda Aceh mencatat sebanyak 41.740 anak berusia 0-12 tahun di Ibu Kota Provinsi Aceh itu telah menerima imunisasi polio selama pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dari total sasaran 49.428 anak. “Berdasarkan data Pusdatin Kemenkes, anak yang sudah imunisasi polio di Banda Aceh sudah mencapai 41.740 orang atau sekitar 84,4 persen,” kata Kepala Dinkes Banda Aceh Lukman seperti dilansir Antara , di Banda Aceh, Rabu (11/1). Sub Pekan Imunisasi Na sional (PIN) di Banda Aceh telah dilakukan sejak Senin, 5 Desember 2022 sampai Rabu (11/1), bersamaan dengan se jumlah kabupaten/kota lainnya di Aceh. Lukman merincikan, 41.740 anak yang telah menerima imu nisasi polio tersebut terbagi dari usia 0 sampai 59 bulan sebanyak 15.070 anak, kemudian usia 5-7

JAKARTA, ID – Krisis dokter spesialis yang terjadi di Indonesia dipicu akibat beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah masalah Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

studi dokter spesialis. PB IDI bersama kolegium hanya melakukan penjaminan mutu. Sementara, untuk rekomendasi dan akreditasi sebagian besar berada dalam kewenangan Lembaga Akredi tasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-Ptkes). Kolegi um adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing -masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. “Ini akreditasi berkaitan dengan standar. Artinya, kami dalam konteks ini bukan yang merekomendasikan berdirinya fakultas atau prodi spesialis. Kami hanya dilibat kan dalam penjaminan mutu saja,” jelas Dr Adib. Sementara itu, soal keputusan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sa dikin untuk menerapkan PPDS ber basis rumah sakit ( hospital base ) dari berbasis universitas ( university base ), menurut dr Zaenal, perlu didiskusi kan dengan sejumlah pihak. “Kalau ingin mencetak banyak dokter spesialis dengan PPDS ber basis rumah sakit di setiap daerah, harus dilihat kesiapan masing-ma sing RSUD sebagai rumah sakit pendidikan. Sebab, selain dibutuh kan fasilitas peralatan untuk praktik dokter, juga dibutuhkan dokter spesialis bidang tersebut yang siap menjadi tenaga pengajar dan membimbing dokter peserta PPDS praktikum. Jangan sampai dokter pembimbing tak punya waktu karena sudah banyak menangani pasien,” kata dr Zaenal. “Kalau menurut saya, Indonesia saat ini masih cocok PPDS berbasis universitas dengan melibatkan 3 serangkai, yaitu universitas sebagai juru masak yang memproduk si dokter spesialis, rumah sakit pendidikan sebagai tempat/wadah memproduksi dokter spesialis, dan kolegium (lembaga profesi) sebagai pihak yang menyusun kurikulum dan menguji apakah dokter spesialis yang dicetak sudah sesuai dengan yang dibutuhkan,” tandas dr Zaenal. Kesulitan Perizinan Selain minimnya jumlah dokter spesialis, masalah lain di dunia kesehatan adalah proses perizinan pendirian laboratorium. Menurut sumber Investor Daily , pihaknya per nah mengalami kesulitan mendirikan laboratorium. Salah satu syarat men dirikan laboratorium adalah sudah harus memiliki perawat. “Namun, ketika mengajukan untuk memperkerjakan perawat, kami diminta izin laboratorium. Kondisi ini seperti ini membuat kami bingung,” jelas sumber Investor Daily . ( id )

Herlina, butuh waktu hingga 6 bulan. Ada 6 pintu yang harus didatanginya untuk mendapatkan izin praktik dokter spesialis anak. “Pertama harus mendapat reko mendasi ke Kolegium yaitu Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Konsil Kedokteran Indonesia, lalu ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI), lalu ke dinas kesehatan (dinkes) sesuai domisili dan tempat praktik. Kalau wilayah domisili berbeda de ngan wilayah tempat praktik, maka rekomendasi dari IDI pun harus 2 yaituIDI sesuai domisili dan IDI di wilayah tempat praktik yang dituju. Begitu juga dengan Dinas Kesehat an,” papar dr Herlina. Masing-masing pintu tersebut, kata dr Herlina, ada biaya resmi yang harus dibayar. Soal isu sulitnya men dapat rekomendasi dari IDI, Herlina memahami karena ada ribuan dokter dari sleuruh Indonesia yang memin ta rekomendasi. “Sering-sering saja ditanyakan, apa sudah ditandatangani surat rekomen dasinya. Izin praktik tersebut hanya berlaku selama 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun, dokter spesialis harus mengu rus perpanjangan izin melalui pintu-pintu itu,” pesan dr Herlina. Tak cukup hanya itu, ada satu syarat lagi untuk memperpanjang perizinan. “Dokter spesialis harus mengikuti seminar dan workshop sesuai dengan spesialisasinya dan harus mengumpulkan kredit seba nyak 200 SKP,” kata dr Herlina. Biaya sekali ikut seminar dan workshop bisa mencapai Rp 10 juta, termasuk biaya menginap di hotel. “Seminar yang diikuti tidak boleh sembarangan, harus yang digelar oleh Kolegium. Kalau saya, ya semi nar dari IDAI,” lanjut dr Herlina. Ke depan, Herlina berharap, waktu dan pintu pengurusan izin praktik dokter spesialis menjadi lebih sing kat. “Saya berharap pengurusannya bisa lebih singkat dan biaya meng ikuti seminar serta workshop bisa disubsidi oleh Kolegium,” tandas dr Herlina. Sedangkan, kebutuhan dokter spesialis seharusnya mengikuti permintaan kebutuhan dokter dari setiap daerah. “Kami mendorong setiap daerah melakukan asesmen, berapa jumlah dokter umum dan dokter spesialis di setiap kabupaten kota, jadi kita punya formasi. Dari situ nanti akan menjadi cerminan berapa fakultas kedokteran yang dibutuhkan,” ujar Dr Adib. Saat ditanya soal monopoli sistem akreditasi dan rekomendasi dokter spesialis yang rumit, Dr Adib meng aku, PB IDI hanya bagian kecil dari sistem akreditasi berdirinya program

Oleh Mardiana Makmun dan F RioWinto

M enurut Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indo nesia (PB IDI), Dr Moh Adib Khumaidi, SpOT, ada tujuh jenis dokter spesia lis yang dbutuhkan di setiap daerah, yaitu dokter spesialis anak, obstetri dan ginekologi, penyakit dalam, saraf atau neurologis, anestesi, radiologi, dan patologi klinik. “Namun, terkadang karena ada faktor KKN di setiap daerah, kota atau kabupaten, tujuh kategori dok ter spesialis yang dibutuhkan mem buat posisi tersebut tidak terisi lan taran ada pihak-pihak tertentu yang melakukan KKN dengan menitipkan dokter sebagai orang terdekatnya untuk mengisi posisi tertentu,” kata Dr Adib saat berkunjung ke Redaksi B-Universe, di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, belum lama ini. PB IDI memiliki 208.900 anggota, terdiri atas 167.374 dokter umum, dan 45.330 dokter spesialis. Menurut ketentuan WHO, idealnya seorang dokter menangani 1.000 orang atau 1 banding 1.000. Kemudian, di Indone sia, seorang dokter harus menangani 1.450 orang. Berdasarkan kondisi tersebut, kata dr Adib, akhirnya timbul masalah kelangkaan dokter spesialis, seka ligus distribusi yang tidak merata. Bahkan, distribusi dokter spesialis di daerah tidak didukung oleh sistem pendataan yang seharusnya dilaku kan pemerintah daerah. Menurut Direktorat Jenderal Tenaga Kesehat an Kementerian Kesehatan, terdapat 43.558 dokter spesialis di Rumah Sakit (RS) pada 2021. Dari jumlah tersebut sebanyak 17.584 merupa kan dokter spesialis dasar, 7.075 dokter spesialis penunjang, 16.065 dokter spesialis lain, dan 2.834 dok ter gigi spesialis. Hal senada diungkapkan oleh pengamat kesehatan yang juga man tan Ketua Umum PB IDI Dr Zaenal Abidin, M.HKes. Dia mengatakan, permasalahan dokter spesialis bu kan hanya jumlahnya yang kurang, tetapi juga distribusinya yang tidak merata. “Di Jakarta dan di Bekasi misal nya, jumlah dokter spesialis seperti nya kurang terus karena rumah sakit yang dibangun terus bertambah,” kata Dr Zaenal. “Jadi rekomendasi IDI untuk izin praktik yang dinilai orang sulit di dapat, itu karena rekomendasi yang dikeluarkan IDI akan mempertim

Distribusi dokter spesialis di daerah tidak didukung oleh sistem pendataan yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah.

Dr Moh Adib Khumaidi, SpOT Ketua Umum PB IDI

bangkan apakah dokter tersebut secara mutu layak praktik, tidak me langgar kode etik. Soal jumlah kuota dan apakah tenaganya dibutuhkan di wilayah tempat praktik yang dituju, itu wewenang dinas kesehatan se tempat,” tambah Dr Zaenal. Soal distribusi dokter spesialis, Dr Zaenal mengingatkan pemerintah agar benar-benar menempatkan dokter spesialis sesuai kebutuhan masing-masing daerah. “Dulu di daerah Papua, dokter kandungan dan dokter bedah jarang dibutuhkan karena masyarakat melahirkan cu kup ke bidan. Akibatnya dokter yang dikirim ke sana banyak bengong. Lama-lama keahlian sebagai dokter spesialis pun berkurang, padahal su dah mahal-mahal sekolah,” ungkap Dr Zaenal. Minim PPDS Masalah lain adalah minimnya Program Pendidikan Dokter Spe sialis (PPDS) hingga rumitnya izin praktik. “Dulu, waktu saya ambil PPDS di Universitas Negeri Solo, hanya tersedia untuk dua orang saja dari ri buan yang mendaftar PPDS,” ungkap dokter spesialis anak dr Herlinawati SpA saat dihubungi Investor Daily , Kamis (12/1). Menurut dr Herlina, dirinya berha sil menyelesaikan pendidikannya da lam waktu 4 tahun. Kini, dia praktik di Jakarta. Soal izin praktik, kata dr

Ilustrasi Nitrogen Cair pada Makanan

IST

menggunakan nitrogen cair pun dapat memicu kesulitan berna pas yang cukup parah. Selain itu, mengonsumsi nitrogen yang sudah dicairkan dapat menyebabkan tenggorok an terasa seperti terbakar, karena suhu yang teramat dingin dan langsung bersentuhan dengan organ tubuh. Bahkan, kata Ret no, tidak sedikit kasus terparah yang menunjukkan bahwa ice smoke dapat memicu kerusakan internal organ tubuh. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran nomor: KL.02.02/C/90/2023, tanggal 6 Januari 2023 dan Surat Edaran dari Badan Peng awasan Obat dan Makanan Nomor: PW.04.08.5.53.01.23.01, tanggal 6 Januari 2023, Perihal Pengawasan Pangan Olahan Siap Saji yang ditambahkan Nitrogen Cair, terdapat infor masi tentang kasus kesakitan ( foodborne disease ) yang diduga akibat mengonsumsi makanan chiki ngebul . ( ant )

BOGOR, ID - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Jawa Barat menjelaskan, bahaya penambah an nitrogen cair pada produk ma kanan siap saji yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) dapat menyebabkan gang guan kesehatan atau keracunan makanan. Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Rabu (11/1) ma lam, menyebutkan, penambahan nitrogen cair dapat menimbulkan empat masalah kesehatan. “Bisa berefek pada kulit, kesulitan bernapas, tenggorokan seperti terbakar, dan kerusakan organ tubuh,” ujar Sri Nowo Retno. Sri Nowo Retno pun mene rangkan secara lebih rinci bahwa penambahan nitrogen cair tidak sesuai SOP dapat menyebabkan radang dingin dan luka bakar terutama pada beberapa jaringan lunak seperti kulit. Menghirup terlalu banyak uap yang dihasilkan oleh makanan atau minuman yang diproses