ID230214-P

SELASA 14 FEBRUARI 2023

23 MONEY & BANKING

JAKARTA, ID - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berkomitmen untuk terus mempertahankan kinerja yang positif dan berkelanjutan sehingga memberikan value yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, perseroan memiliki tujuh kebijakan strategis yang menjadi fokus tahun ini. “Dengan berpedoman kepada tujuh kebijakan strategis tersebut, kami percaya dan optimistis akan mencetak kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2023 ini, khususnya kondisi di Indonesia yang jauh lebih baik dibanding negara-negara lain,” tutur Corporate Secretary BNI Okki Rus hartomo, Minggu (12/2/2023). Okki menyebutkan, strategi pertama yang dilakukan adalah dengan mengembangkan solusi transaksi dan ekosistem dalam memenuhi ke butuhan nasabah. Kedua, mengembangkan infrastruktur teknologi serta inovasi digital melalui data driven berbasis analytics, customer experience, dan perluasan partnership. Ketiga, BNI fokus pada peningkatan penghimpunan dana murah atau current account saving account (CASA) dan pendapatan berbasis biaya atau fee based income (FBI) yang berkelanjutan. Keempat, BNI mening katkan ekspansi bisnis pada corporate top tier serta sektor prioritas, value chain, dan cross selling dengan mengutamakan budaya risiko. Kelima, perseroan melanjutkan Transformasi Human Capital, Culture, dan Operasional sehingga lebih tangkas dan sesuai jalur dalammendukung bisnis perseroan. Keenam, perseroan memperkuat jaringan bisnis internasi onal dalammendukung penetrasi pasar global. Ketujuh, BNI mengoptimali sasi sinergi BNI Grup dalammemperkuat posisi perusahaan anak. Adapun, harga saham BNI di akhir 2022 tercatat meningkat 36,7% year on year (yoy), jauh lebih tinggi dari peningkatan harga saham LQ-45 yang sebesar 0,7% (yoy). Pertumbuhan tersebut terlepas dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang bergerak cukup fluktuatif di 2022 serta diwarnai dinamika kondisi geopolitik, harga komoditas, dan kebi jakan moneter bank-bank sentral dunia dalam melakukan penyesuaian suku bunga (rate adjustment). “Kami melihat banyak peluang di tahun 2023 yang dapat kami tangkap. Untuk itu, upaya transformasi perusahaan di tahun ini akan tetap berlan jut dalam memenuhi kebutuhan nasabah,” pungkas dia. (nid) BNI Dorong Tujuh Strategi Transformasi 2023 Negara Kembali Harus Menyuntikkan Dana ke Jiwasraya Rp 3 Triliun JAKARTA, ID - Penyelesaian permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kembali menyeret kebutuhan dana melalui penyertaan modal negara (PMN). Setelah disuntik negara Rp 20 triliun, kini Kementerian BUMN mencanangkan untuk meminta tambahan sebesar Rp 3 triliun. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, persoal an di Jiwasraya belum tuntas. Saat ini masih ada aset senilai Rp 7,5 triliun yang perlu dipindahkan dari Jiwasraya ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). Dia menerangkan, pengalihan aset ini belum bisa tuntas karena memerlukan dana tambahan. Pasalnya, penjualan aset sitaan yang ada relatif lambat. Sehingga Kementerian BUMN memutuskan untuk kem bali meminta PMN dalam penyelesaian persoalan ini. “Kami memutuskan karena OJK meminta dipercepat untuk menam bah PMN Rp 3 triliun di tahun ini. Dan ini nanti rencananya pull -nya dari cadangan investasi karena di APBN sudah ada cadangan investasi seki tar Rp 5 triliun,” ungkap Tiko, sapaan akrabnya dalam Raker bersama Komisi VI DPR RI, Senin (13/2/2023). Dia mengatakan, rencana ini akan disampaikan lebih lanjut oleh Kementerian BUMN pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI beri kutnya. Dalam hal ini, PMN merupakan kelanjutan dari penyelesaian program restrukturisasi polis Jiwasraya ke IFG Life. Tiko menyebut, sisa kebutuhan dana akan dicari dari berbagai sumber. Sisa dana sekitar Rp 5 triliun akan ditutup dari pendanaan holding Indonesia Financial Group (IFG) dan pengalihan aset investasi berupa reksa dana yang sempat disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). “Jadi ini harapan kami, dengan effort ini, tahun ini benar-benar tuntas. Karena kami melihat masih ada nasabah yang belum dipindahkan ke IFG Life. Sampai tahun ini kita harapkan selesai sebelum nanti mulai tahun politik,” jelas Tiko. Di kesempatan berbeda, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang meminta Jiwasraya untuk menyampaikan rencana penyehatan keuangan (RPK) terbaru tentang penyelesaian pengalihan polis ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). RPK dimaksud meliputi potensi penambahan modal dari pemegang saham. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan, pengalihan portofolio polis saat ini sedang berlangsung secara bertahap. OJK telah meminta perusahaan untuk mengalihkan seluruh polis dengan segera. Terhadap polis yang belum dialihkan, OJK meminta Jiwasraya untuk menyesuaikan RPK sehingga mencerminkan keadaan terkini. Adapun dalammendukung proses penyelesaian pengalihan portofolio polis, masih diperlukan adanya tambahan modal dari pemegang saham. De ngan demikian, semua polis yang telah setuju restrukturisasi dapat dialihkan seluruhnya ke IFG Life. “Jiwasraya harus menyampaikan RPK yang dapat menyelesaikan pengalihan portofolio bagi seluruh pemegang polis yang menyetujui restrukturisasi termasuk tambahan modal dari pemegang saham yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengalihan dimaksud,” jelas Ogi. Sampai dengan akhir 2022, terdapat sekitar 99,1% peserta yang telah mengikuti program restrukturisasi polis Jiwasraya. Jumlah tersebut terdiri atas 98,4% peserta asuransi dari produk bancassurance atau se banyak 17.189 pemegang polis; 99,6% atau sebanyak 289.247 pemegang polis dari produk ritel; dan 99,4% atau sebanyak 6.051 peserta asuransi dari produk korporasi. Direktur Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum Jiwasraya, R Mahelan Prabantarikso mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang melakukan upaya pengalihan aset dan liabilitas yang menjadi rangkaian akhir dari program restrukturisasi Jiwasraya. Jika tak ada halangan, upaya pengalihan aset dan liabilitas Jiwasraya ini pun di targetkan dapat selesai dalam waktu dekat. “Target ini pula yang menjadi arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu dengan pemegang saham yang kemudian diteruskan ke manajemen,” ungkap Mahelan. (pri)

B Universe Photo/David Gita Roza

Transaksi Digital Perbankan Nasabah berada di digtal lounge CIMB Niaga, Jakarta, Senin (13/2/2023). Transaksi digital banking diprediksi akan tumbuh sekitar 22,13% menjadi Rp 64.175,1 triliun pada tahun ini. Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai transaksi digital tahun 2022 tumbuh 28,72% menjadi Rp 52.545,8 triliun.

Oleh Prisma Ardianto JAKARTA, ID - Dana Pensiun (Dapen) BUMN tercatat memiliki total aset sebesar Rp 126 triliun, mencakup hampir 40% dari total aset neto industri Dapen nasional. Namun demikian, sebanyak 65% Dapen BUMN memiliki permasalahan defisit kecukupan dana. M engacu Buku Statistik Dana Pensiun 2021 yang di r i l i s Otoritas Jasa KELOLA DANA RP 126 TRILIUN 65% Dapen BUMN Bermasalah

melakukan sosialisasi kepada seluruh Pendiri Dapen. “Bah kan kemarin kita sosialisasi mengajak KPK untuk meng ingatkan bahwa ini menjadi hal yang krusial,” kata Erick. KBUMN juga memasukkan agenda penyehatan Dapen ke dalam aspirasi pemegang saham pada November 2022 danmemasukkan agenda pen yehatan Dapen ke dalamKon trak Manajemen pada Januari 2023. Ke depan Kementerian BUMN akan mengkaji secara komprehensif kinerja mas ing-masing Dapen. Disusul menyusun petunjuk teknisnya sehingga nantinya Dapen BUMN bisa mempunyai buku biru tentang pengelolaan yang sesuai, rencananya akan terbit pada Februari-Maret 2023. Dia menambahkan, hal ini perlu disampaikan sejak awal kepada Komisi VI DPR untuk mengantisipasi kemungkinan mencuat isusoalDapenBUMN bermasalah dalam beberapa waktu ke depan. “Karena kita melihat lampunya sudah mulai kuning. Jadi jangan sampai 6-7 bulan lagi tiba-tiba ada isu, padahal ini kasus lama, bukan kasus baru. Nah inilah kenapa kita serius memperbaiki ini,” tandas Erick. Menanggapi persoalan di Dapen BUMN, Kepala Ek sekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Ogi Prastomiyono menutur kan, saat ini terdapat 60 DPPK milik BUMN, di mana 49 men gusung programmanfaat pasti dan 11 di antaranya program iuran pasti. “Dari program pensiun manfaat pasti, rata rata kecukupan dananya 93%. Sementara total aset yang dikelola oleh dana pensiun milik BUMN Rp 126 triliun,” kata dia.

Keuangan (OJK) akhir tahun lalu, dari 141 Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Pro gram Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), ada 48 entitas atau 34% memi l iki pendanaan tingkat tiga. Artinya, kekayaan untuk pendanaan kurang dari kewajiban solvabilitas. Da pen dalam kondisi ini berada dalam keadaan tidak solven. Selain i tu, terdapat 24 DPPK yang mempunyai ra sio pendanaan di bawah 75% atau mencakup 17,02% DPPK berada di kategori RP III dan RP IV. Di laporan yang sama, masih ada sekitar 3% Dapen menggunakan asumsi tingkat bunga lebih dari 10%, seban yak 26% Dapen mengasumsi kan tingkat bunga 8-10%, dan 71% mengasumsikan tingkat bunga kurang dari 8%. Di akhir 2021, penetrasi Dapen baru menyentuh 5%, bahkan lebih rendah dari tahun 2020 sebesar 6%. Jumlah pesertaDapenmenyusut men jadi 3,99 juta, dibandingkan sebanyak 80,37 juta jumlah tenaga kerja. Jumlah peserta menurun sebanyak 355.504 orang atau 8,18% pada 2021. Sejumlah indikator terse but menjadi alasan Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera membenahi Dapen BUMN. Pembenahan dan perbaikan telah dicanangkan sejak tahun 2020 dan kini terus berlangsung. Karena jika tidak ada tindakan segera, bukan tidak mungkin kembali mencuat kasus seperti yang

Erick Thohir

dialami Jiwasraya atau Asabri. “Ketika kita sudah mem perbaiki BUMN seperti ini, kita bicara laba. Tetapi ke depannya tidak ada guaran tee pensiunan BUMN bisa mendapatkan pensiunannya. Ini kan kontradiksi. Kita bic ara BUMN sehat, tetapi begitu mereka pensiun, tidak ada (manfaat). Nah ini akan ter jadi ‘ledakan’ satu-dua tahun ke depan kalau kita tidak intervensi hari ini,” ungkap Erick saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (13/2/2023). Menur ut dia, idealnya BUMN harus sehat, maka Dapen-nya bisa ikut sehat. Alih-alih Dapen bisa sehat, kalau BUMN-nya sendiri ti dak sehat. Oleh karena itu, penyehatan dan perbaikan keuangan Dapen menjadi bagian penting dalam refor masi BUMN. Apalagi bonus demografi akan berakhir tidak lama lagi. Erick mengingat kan, ke depan para pensi unan BUMN akan semakin banyak. Kesejahteraan calon pensiunan BUMN ini mesti dipastikan sejak saat ini. “Kita sudah lihat ini ada defisit (kecukupan dana) yang cukup besar, Rp 9,8 triliun

begitu, penanganan tidak akan mudah. Pasalnya, Un dang-Undang (UU) yang ada mengatur pengelolaan mesti dilakukan di masing-masing Dapen dan pendiri. Progres Penyehatan Di hadapan Komisi VI DPR RI, Erick melaporkan sejum lah langkah yang telah di lakukan Kementerian BUMN dan rencananya dalam beber apa waktu ke depan. Pada September 2022, pihaknya telah mengeluarkan surat arahan untuk menjalankan uji tuntas Dapen yang harus dipimpin Direktur Keuangan dan Direktur SDM di mas ing-masing BUMN. “ Jadi ada peran ser t a BUMN sendiri melihat Dana Pensiun-nya, bukan dikelola murni oleh Dana Pensiunnya sehingga tidak ada profe sionalisme, yang akhirnya akan bermasalah di kemudian hari,” ungkap dia. Selanjutnya, Kementerian BUMN sudah mengeluarkan petunjuk teknis untuk men jalankan uji tuntas Dapen pada Oktober 2022, sekaligus

tahun 2021. Yang terdiri atas mayoritas BUMN yang ada, 35% sehat, sisanya (65%) belum sehat. Kesehatan BUMN dan Dana Pensiun harus diselaras kan. Ini menjadi catatan pent ing,” ungkap Menteri BUMN. Penyehatan dan perbaikan DapenBUMN juga diharapkan bisa berkontribusi besar terh adap ekonomi nasional di masa mendatang. Sebab, saat ini aset industri Asuransi dan Da pen terhadap PDB Indonesia masih 5,8%, jauh tertinggal dari negara-negara tetangga. Sebut saja Filipina yang sudah 10,8% atau Malaysia sebesar 22,3%. Erick bilang, rendahnya kontribusi Dapen ini tidak ter lepas dari ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban pemberian manfaat secara komprehensif kepada para peser ta. Jangankan untuk meramu solusi pensiun secara komprehensif, perusahaan akhirnya hanya berkutat pada defisit kecukupan dana yang mesti dipenuhi. Di a mengungkapkan , reformasi Dapen BUMN ini menjadi fokus Kementerian BUMN di tahun 2023. Meski

Bank Raya Raih Pemasukan dari Recovery Kredit Rp 418 Miliar

dari KPKNL Palembang Sumatera Selatan. “Keberhasilan ini mendorong Bank Raya akan terus mengaksele rasi recovery pada tahun 2023 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mendorong recovery, Bank Raya akan lebih mengintensifkan komunikasi dengan KPKNL khusus nya untuk lelang,” imbuh dia Berdasarkan keterbukaan informa si dari PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA) sebagai salah satu debi tur Bank Raya menyatakan telah me lunasi utang senilai Rp 22,218 miliar kepada bank dengan kode saham AGRO ini. Dengan demikian, komit men telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaima na diberitakan sebelumnya, ZATA telah merealisasikan pengguna an dana IPO untuk melakukan pelu nasan utangnya ke AGRO. (nid)

lang paling jumbo di sektor perbank an sepanjang 2022 melalui KPKNL Palembang, Sumatera Selatan. “Bank Raya melelang kebun kelapa sawit di Palembang Sumatera Selat an senilai Rp 383 miliar,” ungkap Di rektur Lelang DJKN Joko Prihanto. DJKN Kemenkeu merupakan lembaga pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Ke menterian Keuangan yang mampu mengelola barang milik negara, mengelola investasi pemerintah, me ngelola hutang dan piutang negara yang dibantu oleh KPKNL yang ber tanggung jawab langsung kepada Ke pala Kantor Wilayah. Lebih lanjut, Dedy menyampaikan bahwa pihaknya menyadari proses re covery kredit ini tidaklah mudah hing ga Bank Raya mendapat penghargaan

kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumsel dan nasional oleh Kantor Pelayanan Kekaya an Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang pada acara Lelang Awar ds 2023. Recovery kredit menjadi salah satu langkah strategis Bank Raya dalam transformasi bisnis ke arah digital sebagai House Of Fintech and Home of Gig Economy. Selaras dengan strategi bisnis legacy Bank Raya, yaitu menjaga kualitas aset dan pemasukan reco very, Bank Raya memperkuat lan dasan proses transformasi menjadi bank digital. Pencapaian Bank Raya melakukan recovery pada 2022 ditan dai oleh penghargaan dari KPKNL Palembang. DJKN Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa Bank Raya memiliki nilai pokok le

JAKARTA, ID - Dalam rangka mempercepat transformasi bis nis, PT Bank Raya Indonesia Tbk melakukan recovery kredit . Hingga September 2022, perseroan men catatkan pemasukan dari recovery sebesar Rp 418 miliar mengalami kenaikan sebesar 20 kali lipat dari ta hun sebelumnya. “Dengan percepatan recovery kre dit bisnis legacy ini, sangat mendu kung transformasi bisnis Bank Raya sebagai bank digital dan ke depan akan fokus kepada penyaluran kredit digital yang tentunya tetap memper hatikan prinsip kehati-hatian,” jelas Direktur Retail Agri & Pendanaan Bank Raya Dedy Hendrianto dalam keterangannya, Senin (13/2/2023). Perseroan pun mendapatkan peng hargaan special appreciation atas pokok lelang terbesar se-wilayah

B Universe Photo/David Gita Roza

Sentra Vaksinasi Prudential Indonesia Karyawan Prudential Indonesia menerima vaksin booster kedua (dosis keempat) di Sentra Vaksinasi Prudential Indonesia disaksikan Chief Operations and Health Officer Prudential Indonesia dr. Dian Budiani (kedua dari kiri) dan Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen (kiri). Sentra vaksinasi ini dibuka dari 13-16 Februari 2023 di PRUUniversity Lantai 2, Mal Kota Kasablanka dan menargetkan pemberian 2000 dosis vaksin untuk diberikan kepada karyawan dan tenaga pemasar Prudential Indonesia dan Prudential Syariah beserta keluarga.