ID230217

First page Table of contents 1 Next page Last page

Investor Daily

10 >>

22 >>

ENERGY

MONEY & BANKING

SPORTS

Laba Bersih BTN Melonjak 28%

Maret 2023, PT MIND ID Resmi Jadi Holding Company BUMN Tambang

Erick Thohir: Sepak Bola Indonesia Masih Butuh Kerja Keras

JUMAT 17 FEBRUARI 2023

KAPOLRI DIMINTA PANGGIL PAKSA PIMPINAN BAPPEBTI Ombudsman Temukan 3 Dugaan Malaadministrasi Bappebti

Oleh Zsazya Senorita dan Agnes Purba

JAKARTA, ID --Ombudsman menemukan tiga dugaan malaadministrasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dalam proses pembentukan bursa kripto yang mandek dan meleset dari target sejak beberapa tahun lalu.

MARKETS & CORPORATE

Jumlah Investor Kripto & Pasar Modal di Indonesia, 2017-2022

JUTA ORANG

Keterangan: Investor pasar modal termasuk investor reksadana, saham & surat berharga lain, dan surat berharga negara (SBN). Seorang investor dapat memiliki lebih dari satu jenis aset.

16,55 KRIPTO

9,6 REKSADANA 10,31 PASAR MODAL

■ Kasan Muhri

Goto Targetkan EBITDA Positif Kuartal IV-2023 PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mempercepat target pencapaian profitabilitas. Perseroan menargetkan laba sebelum beban bunga, pajak, depresiasi, dan amortisisasi ( earning before interest, taxes, depreciation, and amortization /

SAHAM & SURAT BERHARGA LAIN

4,44

investor.id Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika (kiri) dalam konferensi pers, Kamis (16/02/2023). Ombudsman menemukan tiga dugaan maladministrasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dalam proses pembentukan bursa kripto yang mandek dan meleset dari target sejak beberapa tahun lalu.

0,83 SBN

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(Wamenkeu) Suahasil Nasara. Birokrat harus memahami per aturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), dan peraturan menteri (Permen) yang dibuat. Agarmampumenyosialisasi dengan baik, birokrat harus paham dulu aturan. Saat ini baru ada 48 PP dan empat Perpres serta 195 Permen soal Cipta Kerja. “Belum semuanya lengkap, tapi pemerintah terus bekerja. Semua peraturan pelaksanaan ini sedang dirampungkan,” kata Arif Budimanta, Sekretaris Satgas Per cepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja. Perppu Ci p t a Ker j a , yang segera berganti menjadi UU Cipta Kerja, adalah game changer untuk mengakselerasi pembangunan eko nomi. UU ini penting untukmenarik investasi dan mendongkrak kinerja UMKM. “D ar i has i l se - m e n t a r a , setelah kami m e l a k u k a n p e r m i n t a a n keterangan, baik terlapor maupun pihak terkai t , maka set idak tidaknya ada tiga dugaan malaad ministrasi yang akan dibuktikan. Nanti bisa bertambah atau berkur ang, seiring proses permintaan keterangan,” kata Anggota Om budsman Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers, Kamis (16/2/2023) di Jakarta. Temuan i n i d i awa l i o l eh pelaporan PT Digital Futures Ex change (DFX) yang tak kunjung mendapat izin usaha, meski sudah memenuhi syarat pembentukan bursa berjangka komoditi sebagai bakal calon bursa kripto. Yeka menyebutkan, dugaan malaadministrasi pertama adalah dugaan penundaan yang berlarut. Hingga saat ini, tidak ada ke jelasan status perizinan Izin Usaha Bursa Berjangka (IUBB) PTDFX. Kedua, dugaan penyimpangan prosedur karena ketidakjelasan prosedur perizinan IUBB PT DXF.

kan Ombudsman meliputi pe meriksaan Bappebti pada 8,13, dan 14 Februari 2023. Terkait permintaan keterangan dari pihak lain, Ombudsman jugamemanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 9 Februari 2023, disusul Bank Indonesia (BI) pada 10 Feb ruari, dan Kementerian Keuangan pada 13 Februari 2023. Pada 14 Februari 2023, selain memanggil Bappebti, Ombuds man juga memanggil Ketua As osiasi Perdagangan Aset Kripto dan Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia untuk dimintai keter angan. Menurut catatan Ombudsman, selama pemeriksaan, Kepala Bappebti sebagai pemberi ke putusan perizinan usaha bursa berjangka tidak pernah hadir dan hanya diwakilkan oleh pe meriksa ahli perdagangan ber jangka komoditi.

Ketiga, dugaan penyalahgun aan wewenang menggunakan kewenangan untuk menerap kan prosedur yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Merujuk Pasal 1 angka 3 UU No 37 Tahun 2008 tentang Om budsman Republik Indonesia, malaadministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggun akan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewen ang tersebut. Termasuk dalamhal ini kelalaian atau pengabaian ke wajiban hukum dalam penyeleng garaan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. “Jadi ada tiga dugaan malaad ministrasi yang akan kami buk tikan dalam proses permintaan keterangan yang kemarin sudah kami lakukan dan akan kami lak ukan,” sambung Yeka. Seperti diberitakan, pelaksan aan proses pemeriksaan pihak terkait yang sudah dilaksana

SUMBER: BAPPEBTI ILUSTRASI: FREEPIK

EBITDA) yang disesuaikan positif kuartal IV-2023, lebih cepat dibandingkan pedoman sebelumnya kuartal II-2025.

>> 15

Manfaat Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto Meningkatkan investasi di dalam negeri

INFRASTRUCTURE

1 2 3 4 5

Garuda Turunkan Biaya Penerbangan Haji Rp 1,2 Juta Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia mengajukan biaya penerbangan haji menjadi Rp 32.743.992

atau mencegah capital outflow Membuka lapangan kerja baru di bidang Teknologi Informasi

Meningkatkan penerimaan pajak bagi negara

Meningkatkan penilaian Mutual Evaluation Review – The Financial Action Task Force

atau turun sebesar Rp 1,2 juta dari diskusi awal biaya penerbangan haji bersama Kementerian Agama (Kemenag).

Mencegah kejahatan pencucian uang ( Money Laundering ) dan pendanaan terorisme

>> 6

Memberikan perlindungan kepada konsumen dan kepastian berusaha

INDUSTRIES

Presiden Ajak Industri Otomotif Geser Produksi ke Kendaraan Listrik Presiden Joko Widodo mengajak pelaku industri otomotif mulai menggeser arah produksi ke kendaraan listrik ( electric vehicle /EV) seiring langkah pemerintah

Bersambung ke hal 12

SUMBER: KEMENDAG ILUSTRASI: ISTOCK

Perppu atau UU Cipta Kerja Hasil Revisi Memberi Kepastian Hukum

yang terus mendorong terciptanya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

>> 9

NATIONAL & POLITICS

hukum. “Kalau ada gugatan ke MK, kami siap menghadapi,” kata Wakil Ketua Satgas Percepatan Sosialisasi UUCipta Kerja yang juga Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi di Gedung Utama Kemen terian Sekretariat Negara, Kamis (16/02/2023). Proses legal akan berjalan mulus setelah tujuh dari sembilan fraksi di DPR memberikan persetujuan pada rapat Badan Legislatif (Baleg), Rabu (15/02/2023). Dua fraksi yang menolak Perppu Cipta Kerja menjadi UU adalah Fraksi De mokrat dan PKS. Dengan demikian, yang akan menjadi masalah adalah sosialisasi secara masif agar para pekerja dan pemberi kerja mema hami dengan baik UU Cipta Kerja. “Kunci ada pada birokrasi. UU Ciptaker hendaknya menjadi mo mentum untuk mengubah kinerja birokrasi kita,” kata Satgas Perce patan Sosialisasi UU Cipta Kerja yang juga Wakil Menteri Keuangan

JAKARTA, ID — Peraturan Pe merintah Pengganti Undang-Un dang (Perppu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Un dang-Undang (UU) Cipta Kerja hasil revisi sudah cukup menjadi landasan hukum dan pedoman para pelaku bisnis. Kalau pun ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah siap mengha dapi. Pada pertengahanMaret 2023, Perppu Cipta Kerja akan disepakati menjadi UU. Saat ini, para pelaku usaha sudah cukup mendapatkan pedoman dalam berinvestasi. Peraturan pemerintah (PP) pelak sana UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaan lainnya sudah siap. Saat ini, peraturan pelaksanaan sudah menjadi acuan para pelaku bisnis. Sebelum Perppu disetujui DPR RI menjadi UU pun, pelaku usaha tidakmengalami kekosongan Oleh Primus Dorimulu, Kunradus Aliandu, Thomas E Harefa, dan Imam Suhartadi

Muhaimin, Mahfud MD, dan Khofifah Tokoh NU Paling Potensial Maju di Pilpres 2024 Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa adalah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang paling potensial maju dalam pemilihan presiden (pilpres). >> 12 Memperingati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Investor Daily tidak terbit pada Sabtu (18/02/2023) versi epaper . Kami akan kembali menjumpai pembaca pada Senin (20/02/2023). Terima kasih. ■ Redaksi TIDAK TERBIT

Badan Legislasi Menyetujui RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja dibawa ke Sidang Rapat Paripurna DPR

Gerindra

Golkar

PDIP

Nasdem

PAN

PKB

PPP

Setuju Menolak

Demokrat

PKS

Bersambung ke hal 2

SUMBER: BERITA SATU RESEARCH

>> HARGA ECERAN RP 9.000 (BERLANGGANAN RP 160.000 /BULAN)

WWW.INVESTOR.ID

>> INVESTOR DAILY EDISI 2023 NO. 6289

>> TELP REDAKSI: (021) 29957500, IKLAN: (021) 29957500, SIRKULASI: (021) 8280000, LAYANAN PELANGGAN: (021) 2995 7555, FAX. (021) 5200 812

2 INTERNATIONAL jumat 17 Februari 2023

DZIVIN, ID – Situasi di sepanjang perlintasan batas antara Belarusia dan Ukraina semakin tegang pada Kamis (16/02/2023). Selain tumpukan ban dan kawat berduri, barisan bendera Ukraina berkibar di seberang pasukan penjaga perbatasan Belarusia yang terus berpatroli. Di antara bendera Ukraina itu tertancap bendera lain yang dapat dilihat sebagai simbol pembangkangan, yakni bendera warna putih dan merah yang dipakai kelompok oposisi Belarusiaia yang merasa tertindas.

Hanya Jika Diserang Lukashenko pada Kamis menegas kan bahwa Belarusia akan terlibat dalam serangan di Ukraina hanya jika diserang terlebih dahulu oleh tentara Ukraina. “Saya siap berperang bersama de ngan Rusia dari wilayah Belarusia hanya dalam satu kasus. Jika satu ten tara dari (Ukraina) datang ke wilayah kami dengan membawa senjata untuk membunuh rakyat saya,” kata orang Belarusia itu saat menggelar sebuah acara langka. konferensi pers dengan para jurnalis asing di ibukota Minsk, seperti dilansir AFP . Ia menandaskan bahwa hal ini juga berlaku untuk negara-negara tetangga Belarusia yang lain. “Jika mereka melakukan agresi terhadap Belarusia, reaksi kami akan menjadi yang paling kejam. Paling kejam!” ujar Lukashenko. Belarusia mengizinkan Rusia meng gunakan wilayahnya sebagai landasan peluncuran operasi militer khusus ter hadap Ukraina pada akhir Februari ta hun lalu. Belarusia masihmenampung pasukan Rusia. Jumlahnya diperkira kan antara 60.000 dan 70.000 personel yang melewati perbatasan selatan ke wilayah Ukraina. (afp)

sekitar 7.600 warga Ukraina telah memasuki Belarusia sejak awal tahun ini. Sebagian besar dalam perjalanan menuju Rusia. Mulai Negosiasi Sejak Belarusia mengizinkan wila yahnya untuk digunakan sebagai titik awal serangan Rusia, muncul kekhawa tiran di Belarusia dan Ukraina bahwa kedua negara dapat berperang. Lukashenko sangat bergantung pada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk meraih dukungan politik dan ekonomi. Belarusia masih menam pung pasukan Rusia dalam jumlah yang tidak dapat dipastikan dan telah membentuk pasukan regional gabung an dengan Rusia. Dua sekutu ini juga mengadakan latihan angkatan udara bersama yang berakhir pada 1 Februari 2023. Dalam konteks ini, para analis mengatakan harapan untukmeredakan ketegangan antara Belarusia dan Ukraina tidak mungkin terjadi. Di persimpangan Dzivin, sekitar 500 mobil pernahmelintas antara Belarusia barat daya dan Ukraina barat laut. Tapi sekarang kontak antara pasukan perbatasanBelarusia danUkraina telah

terkendali tetapi tegang. Pihak berwenang di Belarusia, yang diperintah olehLukashenko sejak 1994, menunjukkan kepada AFP pos peme riksaan perbatasan Dzivin, sebagai ba gian dari tur pers yang dikontrol ketat. Belarusia hampir tertutup bagi media asing sejak Lukashenkomembungkam protes terhadap pemerintahannya pada 2020. Pos pemeriksaan itu berada di da erah pedesaan barat daya Belarusia. Jauh dari medan per tempuran di Ukraina. Di sebuah persimpangan, di sekitar tanah kosong tak bertuan yang memisahkan kedua pihak, situasinya menunjukkan ketegangan tidak akan mereda dalam waktu dekat. Seluruh 13 titik penyeberangan melalui jalan darat telah ditutup me lintasi perbatasan Ukraina-Belarusia. Perbatasan ini membentang lebih dari 1.000 kilometer. Ada juga peningkatan kontrol di zona perbatasan. Pos-pos pemeriksaan didi rikan di luar Dzivin. Hanya penduduk setempat yang bisa masuk tanpa izin. Bagi warga Ukraina yang ingin masuk ke Belarusiaia, satu-satunya cara adalah melalui Polandia. Penjaga perbatasan Belarusia mengatakan

S emua pos pemeriksaan antara Belarusiaia dan Ukraina telah ditutup. Selain penyeberangan yang sudah tutup selama se tahun, seiring invasi pasukan Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022. Kekhawatiran yang sekarang me ningkat adalah Belarusia ikut terjun ke dalam konflik tersebut. Meskipun ada jaminan dari presidennya, Alexander Lukashenko, bahwa hal itu hanya akan terjadi jika terjadi agresi dari pihak Ukraina. Pasukan penjaga perbatasan Belaru sia di desa Dzivin, sering juga disebut sebagai Divin, mengatakan pihaknya bersiaga karena mengklaim pihak lain telah melakukan beberapa provokasi. “Ada upaya untuk menyeret pihak Belarusia ke dalam konflik ini,” kata juru bicara Penjaga Perbatasan Be larusia Anton Bychkovsky, seper ti dikutip AFP . Iamenambahkan, pasukan berusaha kerasmenahan diri untuk tidak terseret ke dalambeberapa insiden di perbatas an. Bychkovskymengatakan situasinya Oleh Iwan Subarkah Nurdiawan Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat mengatakan, pe nerbitan Perppu Cipta Kerja ter sebut dapat mengisi kekosongan hukumsebelumnya. “Inilah yang sudah ditunggu-ditunggu oleh investor serta pelaku usaha. Se lain ditetapkan Perppu tersebut, Kadin juga berharap kondisi hubungan industrial dapat lebih ditingkatkan agar lebih harmonis dan kondusif antarpelaku usaha dan tenaga kerja/buruh. Karena, selain kepastian hukum, iklim ketenagakerjaan yang kondusif jugamerupakan salah satu faktor utama untuk menarik investor,” katanya kepada Investor Daily. Dibawa ke Rapat Paripurna Sementara itu, pada Rabu (15/02/2023), pemerintah ber sama Badan Legislasi (Baleg) DPR melakukan rapat kerja bersama untuk pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, di Gedung DPR. Baleg DPR menyetujui RUU dibawa ke sidang Rapat Paripurna DPR untuk pengam bilan keputusan tingkat II dan disahkan menjadi UU. Dalam rapat tersebut, sembi lan fraksi di DPRmenyampaikan pandangannya terkait Perppu. Tujuh fraksi menyatakan setuju Perppu dibahas lebih lanjut sesuai tahapan pembuatan per undang-undangan, sementara dua fraksi menolak. Tujuh fraksi yang setuju yaitu Par tai PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Nasdem, Par tai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Par tai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara dua fraksi yang me nolak adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Har tar to, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, serta perwakilan Fraksi DPR yang hadir melakukan penandatanganan persetujuan Badan Legislasi DPR atas RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. “Pemerintah telah mendengar pandangan fraksi fraksi dan memberikan apresi asi, baik yang mendukung dan menyetujui, maupun fraksi yang tidak menyetujui. Tentunya, semua catatan itu selalu menjadi masukan bagi pemerintah dalam pelaksanaan UU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU nantinya,” ungkap Menko Airlangga. Dalammengantisipasi perkem bangan dinamika perekonomian global yang dapat berdampak > Sambungan dari hal 1

Investor Daily/Natalia KOLESNIKOVA / AFP

Perbatasan Belarusia-Ukraina Seorang pria berjalan di zona kesepakatan perbatasan Belarusia di Dzivin dekat perbatasan Ukraina, pada Rabu (15/02/2023) waktu setempat. Ketegangan meningkat di perbatasan tersebut dan dikhawatirkan melebarkan konflik antara Rusia-Ukraina.

sepenuhnya berhenti. “Seperti semua komunitas interna sional, hari itu kami menyadari bahwa para politikus akhirnya harus duduk

di meja dan mulai bernegosiasi,” ujar Bychkovsky, saat ditanya kenangannya saat Rusia pertama kali melancarkan serangan ke Ukraina tahun lalu.

Perubahan Substansi Perpajakan

Poin Penting mengenai Perppu Cipta Kerja dan Ekonomi 2023

Substansi Harmonisasi dan sinkronisasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

1 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan perubahannya: a Yang tetap diatur dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 2: Subjek Pajak Pasal 26: Pemotongan (Tarif) Pajak PPh Pasal 26. b Yang telah diatur dalam UU HPP dan tidak diatur lagi dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 4: Objek Pajak 2 UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM) dan perubahannya: a Yang tetap diatur dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 1A: Jenis penyerahan Barang Kena Pajak Pasal 13: Faktur Pajak. b Yang telah diatur dalam UU HPP dan tidak diatur lagi dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 4A: Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenai PPN Pasal 9: Norma terkait Pajak Masukan dan Pajak Keluaran 3 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan perubahannya: a Yang tetap diatur dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 9: Pembayaran atau penyetoran pajak terutang, Pasal 11: Kelebihan pembayaran pajak, Pasal 15: Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, Pasal 17B: Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan imbalan bunga, Pasal 19: Sanksi administratif dalammengasur atau menunda pembayaran pajak, Pasal 27B: Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak, dan Pasal 38: Pidana denda yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. b Yang telah diatur dalam UU HPP dan tidak diatur lagi dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 8: Norma terkait Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak termasuk sanksi, Pasal 13: Norma terkait Surat Ketetapan Kurang Bayar, Pasal 14: Norma terkait Surat Tagihan Pajak mengacu pada UU HPP, Pasal 44B: Norma terkait Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan mengacu pada UU HPP 4 Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan UU HKPD.

I. Perppu

* Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker mengganti UU No 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker * Memberi kemudahan dan iklim berusaha lebih baik * Memberi kepastian hukum

Bersambung ke hal 11

* Meningkatkan investasi di dalam negeri. * Meningkatkan serapan tenaga kerja.

* Pada UU Ciptaker tidak diatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, sedangkan dalam Perppu, jenis pekerjaan alih daya dibatasi. * Memberi jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja kena PHK, dengan pemberian 6 kali gaji, informasi lowongan pekerjaan, hingga pelatihan kerja. * Penerbitannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Putusan MK No 38/PUU-VII/2009. * Merevisi 79 perundang-undangan. * Bukti komitmen pemerintah dalammemberikan perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan ketenagakerjaan. II. Ekonomi Global * Gejolak ekonomi global karena konflik Ukraina dan Rusia serta konflik lainnya menyebabkan berbagai negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim. * Kondisi krisis pada emerging/developing countries sangat nyata. * Sepertiga dunia masuk resesi, 19 negara jadi pasien IMF, dan lebih dari 30 sedang antre bantuan IMF. III. Ekonomi Dalam Negeri * Di tengah ketidakpastian global dan tahun ini Indonesia masuk APBN normal, diperlukan kepastian reformasi struktural dalam bentuk revisi 79 perundang undangan. * Defisit APBN kembali dipatok di bawah 3% PDB. * Kinerja ekonomi tetap kuat seiring pemulihan yang terus terakselerasi. * Geliat ekonomi kian meningkat karena terkendalinya pandemi Covid-19 dan PPKM resmi dicabut pada 30 Desember 2022. * Keberpihakan pemerintah juga dilakukan kepada UMKM melalui perpanjangan restrukturisasi kredit oleh OJK hingga Maret 2024. * Pemerintah akan memberi perhatian kepada sektor tertentu seperti tekstil dan alas kaki, untuk kemudahan impor bahan baku, perlindungan pasar dalam negeri, dan agar bisa mempertahankan tenaga kerja.

SUMBER: KEMENKO PEREKONOMIAN ILUSTRASI: FREEPIK

tutur dia. Dia menilai pembuatan Perp pu Cipta Kerja yang kini tinggal ‘selangkah’ lagi menjadi UU tidak dilaksanakan secara terbu ru-buru. Penerbitan Perppu ini tepat sebagai upaya pemerintah RI untukmengantisipasi dampak dari gejolak ekonomi dunia. Jika UU dibuat dengan cara konven sional, maka akan terlambat untuk bisa mengantisipasi. Sedangkan Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyam paikan alasan DPR menyetujui Perppu Cipta Kerja diproses selanjutnya untuk menjadi un dang-undang (UU). Perppu telah disetujui oleh Baleg DPR dan akan disahkan menjadi UU di masa sidang selanjutnya. “Kalau Perppu Ciptaker misal nya ditolak, itu ada juga kompli kasinya, kan banyak investasi yang masuk dengan keyakinan bahwa aturan tersebut tidak akan berubah. Nah itu sisi-sisi yang dilihat DPR,” ungkap Ar sul kepada war tawan, Kamis (16/02/2023). (b1/en)

29 kali oleh Satgas Sosialisasi Cipta Kerja. Hal ini menunjuk an pemerintah secara terus menerus melakukan sosialisasi, edukasi, konsultasi, bimbingan teknis, dan pendampingan yang diperlukan dalam implementasi UU Cipta Kerja. Cepat Antisipasi Sebelumnya, akademisi Uni versitas Gajah Mada (UGM) Prof Nindyo Pramono menga takan bahwa presiden memiliki kewenangan untukmenerbitkan Perppu akibat kegentingan yang memaksa. Alasan kegentingan memaksa sepenuhnya berasal dari diskresi presiden. “Beberapa aspek lahirnya Perppu Cipta Kerja adalah situ asi krisis, tidak adanya hukum, dan ada situasi global yang berkaitan pada situasi nasional, termasuk ancaman resesi. Itu yang menjadi per timbangan pemerintahmenerbitkan Perppu untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonsti tusional bersyarat (oleh MK),”

kewenangan atributif Presiden RI berdasarkan Pasal 22 UUD 1945. Namun, pelaksanaan ke wenangan tersebut juga dibatasi, di mana Perppu harus diajukan kepadaDPRuntukmendapatkan persetujuan. Dengan demikian, subjektivitas Presiden dalam menetapkan Perppu akan dinilai secara objektif oleh DPR untuk dapat ditetapkan menjadi UU. “Berkaitan dengan pelak sanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Cipta Kerja, pemerintah bersama DPR telah melaksanakan putusan tersebut, yakni diaturnya metode omnibus dalampenyusunan UU. Selanjut nya juga telah dilakukan perba ikan kesalahan teknis penulisan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja, dan pemerintah telah pula meningkatkan partisipasi yang bermakna ( meaningful partici pation ) , ” ucapnya. Sejak UU Cipta Kerja berlaku, ia mengatakan, kementerian/ lembaga telah melakukan so sialisasi dan konsultasi publik sebanyak 610 kali dan sebanyak

SUMBER: KEMENKO PEREKONOMIAN ILUSTRASI: FREEPIK

signifikan kepada perekonomian nasional dan penciptaan lapangan pekerjaan, lanjut dia, pemerintah menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

sebagai kebijakan antisipatif da lam penguatan fundamental eko nomi domestikmelalui reformasi struktural. Perppu Cipta Kerja memberikan kepastian hukum

danmanfaat kepada masyarakat, UMKM, pelaku usaha, maupun pekerja. Penetapan Perppu ini merupa kan pelaksanaan konstitusi atas

INVESTOR DAILY JUMAT 17 FEBRUARI 2023 | 3

LAPORAN KEUANGAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN ARUS KAS Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

31 Des 2022 (Diaudit)

31 Des 2021 (Diaudit)

31 Des 2022 (Diaudit)

31 Des 2021 (Diaudit)

31 Des 2022 (Diaudit)

31 Des 2021 (Diaudit)

31 Des 2022 (Diaudit)

31 Des 2021 (Diaudit)

No.

POS-POS

No.

POS-POS

No.

POS-POS

ASET 1. Kas

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga

I. Tagihan Komitmen 1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

1.661.533 37.992.835 1.872.318

1.539.577 38.493.195 1.197.135

Penerimaan bunga, bagi hasil dan marjin Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan Pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi Pembayaran pajak penghasilan badan Beban operasional lainnya - neto Penerimaan atas surat ketetapan pajak Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi : Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi : Penempatan pada Bank Lain Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Pendapatan (Beban) bukan operasional lainnya - neto Penerimaan kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi

24.331.326

22.427.061

503.307

362.436

2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan derivatif/ forward 5. Surat berharga yang dimiliki

2.641.853

1.082.678

2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ forward

25.888.043 10.740.281 15.147.762

25.827.535 12.626.069 13.201.466

(10.775.222) (1.001.324) (6.896.183)

(13.027.787) (820.461) (5.927.136)

3. Lainnya

2. Beban Bunga

103.939

31.017

Pendapatan (Beban) Bunga Bersih

53.688.141

48.313.203

II. Kewajiban Komitmen 1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik a. Committed

402.428 13.828

6. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( Repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( reverse repo )

(27.932)

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan 2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan 3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan 4. Keuntungan (kerugian) transaksi spot dan derivatif/ forward ( realised ) 5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method 6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing

1.434.190 420.562

1.598.325 454.140

6.578.160

2.986.181

80.128

97.934

8. Tagihan akseptasi 9. Kredit yang diberikan 10. Pembiayaan Syariah 11. Penyertaan modal 12. Aset keuangan lainnya

(9.887)

(154.116)

b. Uncommitted

15.029.853 221.484 2.477.048

18.080.459 280.604 1.031.664

266.657.565 31.624.139

247.285.433 27.549.858

2. Irrevocable L/C yang masih berjalan

(500.323)

895.413

3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ forward

21.621

(9.903)

4. Lainnya

13.100

12.505

947.105

10.756.035

9.175.069

13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- a. Surat berharga yang dimiliki b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah

(104.885)

849.641

III. Tagihan Kontinjensi 1. Garansi yang diterima

119.610

(888)

(2.399)

(2.000)

7. Pendapatan Dividen

350.713 5.169.262

613.036 4.997.015

(4.955.939)

4.842.769 (258.069) (16.988.247) 1.241.584

(15.674.923)

(14.435.760)

2. Lainnya

8. Komisi/provisi/ fee dan administrasi

1.242.951 826.742 4.018.453

1.095.320 493.206 3.624.456 3.003.434 340.301 5.516.363 -

Tagihan Akseptasi

33.578

c. Lainnya

(1.883)

(2.321)

9. Pendapatan Lainnya

Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah

(26.318.471) (196.503)

14. Aset tidak berwujud

- -

IV. Kewajiban Kontinjensi 1. Garansi yang diberikan

10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( impairment )

Aset lain-lain

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-

11. Kerugian terkait risiko operasional

948.495

903.130

15. Aset tetap dan inventaris

10.599.848 (4.246.045)

9.468.655 (3.731.864)

Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi : Liabilitas segera

12. Beban tenaga kerja 13. Beban promosi 14. Beban lainnya

3.398.808 469.580 5.027.222 (11.213.349)

2. Lainnya

Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-

(466.852)

(1.120.009)

16. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih

Simpanan dari nasabah Giro

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) Periode 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Jutaan Rupiah) KETERANGAN

1.410 77.591

4.444 77.591

31.538.044 3.268.857 (10.617.072) (322.562) 70.400 (33.578) 654.214 2.094.203 1.265.073 43.479

4.762.109 2.270.858 8.099.264 245.030 (1.338.019) 36.127 258.069 (206.114) 2.923.653 9.551.932

Pendapatan (beban) Operasional Selain Bunga Bersih

(10.165.522)

Giro Wadiah Tabungan

c. Rekening tunda d. Aset antarkantor

- -

LABA (RUGI) OPERASIONAL

3.934.413

3.035.944

Tabungan Wadiah Deposito berjangka Simpanan dari bank lain Liabilitas Akseptasi Liabilitas lain-lain Dana syirkah temporer

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya

31 Des 2022 (Diaudit)

31 Des 2021 (Diaudit)

17. Aset lainnya

5.183.456

4.852.614

TOTAL ASET

402.148.312

371.868.311

(58.723) (58.723)

(42.624) (42.624)

I. MODAL INTI ( Tier 1 )

18.531.612 18.531.612 5.295.000 15.667.272 15.749.307 3.395.808

22.533.407 22.533.407 5.295.000 20.153.835 21.426.088 3.508.565

LABA (RUGI) NON OPERASIONAL

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro

1. Modal Inti Utama ( Common Equity Tier - CET 1 ) 1.1. Modal Disetor (Setelah dikurangi Saham Treasury )

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK

3.875.690

2.993.320

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi

1.2. Cadangan Tambahan Modal

Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN

114.006.513 42.195.160 165.735.643

79.198.441 51.921.732 164.855.653

1.2.1 Faktor Penambah

(1.019.298)

(829.431) 212.338 2.376.227

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi Pembelian efek-efek diukur pada biaya perolehan diamortisasi Pembelian obligasi pemerintah yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi Penurunan efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Penerimaan Efek - Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Penempatan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Penurunan Obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan Pembayaran atas surat-surat berharga yang diterbitkan jatuh tempo Perolehan aset tetap

2. Tabungan 3. Deposito

1.2.1.1 Pendapatan komprehensif lainnya

188.681

1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan 1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain 1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap 1.2.1.2 Cadangan tambahan modal lainnya ( other disclosed reserves )

199.964

4. Uang Elektronik

- - - -

- -

3.045.073

(236.767) (5.922.417) (415.473)

5. Liabilitas kepada Bank Indonesia 6. Liabilitas kepada bank lain 7. Liabilitas spot dan derivatif/ forward

(7.816.426) (1.042.464)

87.817

179.182

73.730 17.741

LABA (RUGI) KEPENTINGAN MINORITAS

3.508.565 17.917.523 2.054.454 4.621.242 5.440.179 3.045.073 2.756.575 (1.272.253 ) (1.193.252 ) -

3.307.991 12.353.499 2.054.454 4.621.242 3.301.576 2.376.227

8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( repo )

1.2.1.2.1 Agio

381.580

330.249

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap

1.2.1.2.2 Cadangan umum 1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun lalu 1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan 1.2.1.2.5 Dana setoran modal

9. Liabilitas akseptasi

420.562 8.652.260 33.979.224

454.140

165.683.898 (165.520.488)

432.875.932 (433.519.302)

10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman/Pembiayaan yang diterima

12.371.708 30.822.035

200.574

- - - -

b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti

5.714.402 (2.399.534)

10.722.233 3.834.455

12. Setoran Jaminan 13. Liabilitas antar kantor 14. Liabilitas lainnya

9.872

9.962

1.2.1.2.6 Lainnya

59.872 (11.376)

75.005 (1.484)

1.2.2 Faktor Pengurang

(82.035)

c. Lainnya

11.060.542

10.736.522

1.2.2.1 Pendapatan komprehensif lainnya

1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan 1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain 1.2.2.2 Cadangan tambahan modal lainnya ( other disclosed reserves )

15. Kepentingan Minoritas ( Minority interest )

1.541.330 (5.263.000) (237.624) 11.814.826 (9.095.884)

10.186

2. Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

(3.455.000)

TOTAL LIABILITAS

376.238.958

350.461.664

Pembayaran dividen

(1.193.252 ) (79.001 )

(82.035)

Penerimaan dari Pinjaman yang Diterima Pembayaran dari Pinjaman yang Diterima Penerimaan dari Efek-efek Subordinasi

6.455.429 (8.204.691) 1.500.000 1.716.191 (1.716.191) (3.000.000)

EKUITAS 16. Modal Disetor

1.2.2.2.1 Disagio

- - -

1.2.2.2.2 Rugi tahun-tahun lalu 1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan

a. Modal dasar

10.239.216 (4.944.216)

(1.576.967)

(1.259.616) 228.670 (957.425) 1.418.802

Penerimaan atas efek - efek yang dijual dengan janji dibeli kembali Pembayaran atas efek - efek yang dijual dengan janji dibeli kembali jatuh tempo Pembayaran atas pinjaman dan efek-efek subordinasi jatuh tempo

592.326 (592.326)

b. Modal yang belum disetor -/-

1.2.2.2.4 Selisih kurang antara Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif 1.2.2.2.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book

c. Lainnya

266.580

c. Saham yang dibeli kembali ( treasury stock ) -/-

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK

(1.061.317) 1.983.756

17. Tambahan modal disetor a. Agio

(99.959)

Pembayaran liabilitas sewa Dana Setoran Modal

(84.983)

2.054.454

2.756.575 1.431.240

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

b. Disagio -/-

- - -

Kas Neto (digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

(6.794.035)

1.2.2.2.6 PPKA non-produktif

(79.001 )

(82.035)

c. Dana setoran modal

2.756.575

1.2.2.2.7 Lainnya

- -

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada: - Pemilik

d. Lainnya

1.3. Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan

KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

296.779

6.592.352 34.637.555 41.229.907 1.539.577 10.692.484 1.096.798 27.901.048 41.229.907

3.045.073

2.376.227

1.4. Faktor Pengurang Modal Inti Utama

(2.915.428 ) (2.915.428 )

(2.430.660) (2.430.660)

18. Penghasilan komprehensif lain a. Keuntungan

41.229.907 41.526.686

- Kepentingan Non Pengendali

1.4.1 Perhitungan Pajak Tangguhan ( Deferred Tax )

3.508.565 (1.652.210) 4.621.242 840.476 5.440.179 3.045.073 25.909.354 25.909.354 402.148.312 -

3.395.808 (478.136) 4.621.242 840.476 3.301.576 2.376.227

1.4.2 Goodwill

- - - - - -

TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN

3.045.073

2.376.227

b. Kerugian -/-

1.4.3 Aset tidak berwujud

19. Cadangan

1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang 1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi

Rincian kas dan setara kas akhir tahun adalah sebagai berikut : Kas

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada: - Pemilik

a. Cadangan Umum b. Cadangan Tujuan a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan

1.661.533 25.416.941 1.472.257 12.975.955 41.526.686

1.983.756

1.418.802

1.4.6 Eksposur Sekuritisasi

Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain

1.4.7 Faktor Pengurang modal inti Utama lainnya

- Kepentingan Non Pengendali

20. Laba/rugi

1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau tier 2 pada bank lain 1.4.7.2 Kepemilikan silang entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat 1.4.7.3 Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan settlement (settlement risk) - Non Delivery Versus Payment 1.4.7.4 Eksposur di Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (apabila ada)

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

1.983.756

1.418.802

c. Dividen yang dibayarkan -/-

Jumlah Kas dan Setara Kas

TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT

TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK

21.406.647 21.406.647 371.868.311

DIVIDEN

TOTAL EKUITAS

Catatan : 1) Informasi keuangan di atas diambil dari Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Bank sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”) (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan rekan penanggung jawab adalah Muhammad Kurniawan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini audit tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 17 Februari 2023 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. 2) Informasi keuangan di atas disajikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang “Transparansi dan Publikasi Laporan Bank”. b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang “Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional”. c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang “”Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum””. d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang “Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik”. e) Peraturan No.VIII.G.7, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan - BAPEPAM-LK No.KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”. f) Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-2/PB.11/2020 Tanggal 20 Januari 2020 Perihal Perubahan Format Laporan Publikasi 3) Pihak terkait pada Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi lainnya disajikan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. 4) Nilai tukar mata uang asing untuk 1 USD per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp15.567,50 dan Rp14.252,50. 5) Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar selama tahun yang bersangkutan.

- - - - -

LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)

288

224

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

2. Modal Inti Tambahan ( Additional Tier - AT 1 ) 2.1. Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA Per 31 Desember 2022 Dan 2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

2.2. Agio / Disagio

2.3. Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan:

2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau tier 2 pada bank lain 2.3.2 Kepemilikan silang entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat

31 Desember 2022 (Diaudit)

31 Desember 2021 (Diaudit)

No.

POS-POS

DPK

JUMLAH

DPK

JUMLAH

II. MODAL PELENGKAP ( Tier 2 )

5.635.050 4.206.070

7.174.698 5.799.444

I. PIHAK TERKAIT 1. Penempatan pada bank lain a. Rupiah

1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2

2. Agio/Disagio

3. Cadangan umum PPKA aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)

- - - - - -

1.428.980

1.375.254

b. Valuta Asing

4. Faktor Pengurang Modal Pelengkap

- - -

2. Tagihan spot dan derivatif/ forward a. Rupiah 3. Surat Berharga yang dimiliki a. Rupiah 4. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( Repo ) a. Rupiah 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( Reverse Repo ) a. Rupiah 7. Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah b. Valuta Asing b. Valuta Asing b. Valuta Asing b. Valuta Asing 6. Tagihan Akseptasi

4.1. Sinking Fund

4.2. Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain 4.3. Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat

Total Modal

28.168.457

25.706.310 31 Des 2021 (Diaudit)

31 Des 2022 (Diaudit)

31 Des 2021 (Diaudit)

31 Des 2022 (Diaudit)

KETERANGAN

- -

ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO

RASIO KPMM

ATMR RISIKO KREDIT ATMR RISIKO PASAR

114.318.357 110.020.335 Rasio CET 1 (%) 1.373.299 2.406.567 Rasio Tier 1 (%) 23.938.858 21.913.665 Rasio Tier 2 (%) 139.630.514 134.340.567 Rasio KPMM (%)

16,13% 16,13% 4,04% 20,17% 10,13% 2,500% 0,000% 1,000%

13,80% 13,80% 5,34% 19,14% 9,89% 0,000% 0,000% 1,000%

ATMR RISIKO OPERASIONAL

TOTAL ATMR

- - -

RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO

9,40%

9,25% CET 1 untuk Buffer

ALOKASI PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO

PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK

Dari CET1 (%) Dari AT1 (%) Dari Tier 2 (%)

6,00% 0,00% 3,40%

3,91% 0,00% 5,34%

Capital Conservation Buffer Countercyclical Buffer Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (%)

- -

- - - - - - - - - -

- -

- - - - - - - - - -

- -

PENGURUS BANK

LAPORAN RASIO KEUANGAN Per 31 Desember 2022 Dan 2021

ii. Valuta asing

b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah

KOMISARIS Komisaris Utama/Independen Wakil Komisaris Utama/Independen

101.246

1.396

139

102.781

113.455

1.080

114.535

: Chandra M. Hamzah : Iqbal Latanro : Andin Hadiyanto

31 Des 2022 (Diaudit)

31 Des 2021 (Diaudit)

ii. Valuta asing

No.

RASIO

c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah

Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris

- - - - - -

: Herry Trisaputra Zuna : Himawan Arief Sugoto : Mohamad Yusuf Permana*

Rasio Kinerja 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif 3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 4. Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif

ii. Valuta asing

20,17%

19,14%

8. Penyertaan modal 9. Tagihan Lainnya

Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen

: Armand B. Arief : Ahdi Jumhari Luddin : Sentot A. Sentausa

2,76% 2,74%

3,02% 2,99%

10. Komitmen dan kontinjensi a. Rupiah

b. Valuta Asing

4,41% 3,38% 1,32% 1,02% 16,42% 4,40% 86,00% 46,66% 92,65%

4,42% 3,70% 1,20% 0,81% 13,64% 3,99% 89,28% 48,18% 92,86%

DIREKSI Direktur Utama

5. NPL gross 6. NPL net

: Haru Koesmahargyo : Nixon L.P. Napitupulu : Hirwandi Gafar : Eko Waluyo : Nofry Rony Poetra : Elisabeth Novie Riswanti

II. PIHAK TIDAK TERKAIT 1. Penempatan pada bank lain a. Rupiah

Wakil Direktur Utama Direktur Consumer

7. Return on Asset (ROA) 8. Return on Equity (ROE) 9. Net Interest Margin (NIM) 11. Cost to Income Ratio (CIR) 12. Loan to Deposit Ratio (LDR)

940.113 930.474

- - - -

940.113 932.205

598.646 596.807

- - - -

598.646 598.489

Direktur Human Capital, Compliance, and Legal

Direktur Finance

b. Valuta Asing

1.731

1.682

10. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Direktur Assets Management Direktur IT and Digital Direktur Distribution and Funding Direktur Risk Management

2. Tagihan spot dan derivatif/ forward a. Rupiah 3. Surat Berharga yang dimiliki a. Rupiah 4. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( Repo ) a. Rupiah 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( Reverse Repo ) a. Rupiah 7. Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) i Rupiah b. Valuta Asing b. Valuta Asing b. Valuta Asing b. Valuta Asing 6. Tagihan Akseptasi

: Andi Nirwoto

- -

31.017

- -

31.017

: Jasmin

103.939

: Setiyo Wibowo

Kepatuhan ( Compliance ) 1. a. Persentase pelanggaran BMPK i. Pihak terkait b. Persentase pelampauan BMPK i. Pihak terkait i. Pihak tidak terkait

48.752.703 4.841.243

36.727

3.153

5.436

48.879

48.846.898 4.841.243

41.409.861 6.789.155

42.076

4.474

7.284

60.353

41.524.048 6.789.155

PEMEGANG SAHAM

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pemegang Saham Pengendali (PSP) - Pemerintah Republik Indonesia

: 60%**

- -

Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal ( 5%) : Nihil Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal ( 5%) : Nihil

i. Pihak tidak terkait

2. Giro Wajib Minimum (GWM) a. GWM Utama Rupiah 1.) Konvensional - Harian

1.434.190

1.598.325

- - -

1.598.325

* Diangkat sebagai anggota Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 11 Januari 2023 dan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan ( Fit & Proper Test ) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. ** Komposisi pemegang saham per tanggal publikasi laporan yaitu 17 Februari 2023. Kantor Pusat : Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130, Telp. (021) 6336789. 6332666 Fax. (021) 6346704 Kantor Cabang : • Ambon • Ba l i kpapan • Banda r Lampung • Bandung • Bandung Timur • Bangkalan • Banjarmasin • Banjarbaru • Batam • Banyuwang i • Bekasi • Bengkulu • Bintaro Jaya • Bogor • Bumi Serpong Damai • Cibinong • Cibubur • Cikarang • Cilegon • Cimahi • Ciputat • Cirebon • Denpasar • Depok • Gresik • Gorontalo • Harapan Indah • Jakarta Cawang • Jakarta Kuningan • Jakarta Harmoni • Jakarta Melawai • Jakarta Pluit • Jambi • Jayapura • Jember • Karawaci • Karawang • Kelapa Gading Square • Kebon Jeruk • Kediri • Kendari • Kudus • Kupang • Madiun • Magelang • Makassar • Malang • Mamuju • Manado • Mataram • Medan • Mojokerto • Mulyosari • Padang • Palangkaraya • Palembang • Palu • Panakukkang • Pangkal Pinang • Pare-Pare • Pekalongan • Pekanbaru • Pematang Siantar • Pontianak • Purwakarta • Purwokerto • Samarinda • Semarang • Sidoarjo • Solo • Sukabumi • Surabaya • Surabaya Bukit Darmo • Tangerang • Tanjung Pinang • Tarakan • Tasikmalaya • Tegal • Ternate • Yogyakarta.

0,18% 8,10% 7,76% 4,13% 4,17%

0,55% 3,00% 3,70% 6,24% 2,63%

- Rata - rata

420.562

454.140

2.) Syariah

b. GWM Valuta Asing (Harian)

3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan

3.976.969

232.407

27.570

71.289

1.402.564

5.710.799

6.065.163

1.221.707

56.854

183.977

2.912.420

10.440.121

LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF Per 31 Desember 2022 (diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah)

ii Valuta asing

b. Bukan debitur UMKM i Rupiah

262.829.959 19.900.672

552.646

816.693

7.199.399

291.299.369 245.922.311

11.189.344

164.760

300.484

6.560.547 264.137.446

ii Valuta asing

1.168.755

143.189

Liabilitas Tagihan Tagihan dan Liabilitas Derivatif

Hedging Trading Tujuan

c. Kredit yang direstrukturisasi i Rupiah

Nilai Notional

No.

TRANSAKSI

39.179.730 11.733.213

467.981

689.849

5.890.755

57.961.528

50.953.107

7.281.507

149.973

354.095

5.872.999

64.611.681

ii Valuta asing

- - -

8. Penyertaan modal 9. Tagihan Lainnya

A. Terkait Dengan Nilai Tukar 1. Spot

10. Komitmen dan kontinjensi a. Rupiah

- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

15.134.427

754.249

21.204

12.722

24.205

15.946.807

18.086.204

1.063.308

14.053

19.162

67.784

19.250.511 124.121

2. Forward 3. Option a. Jual b. Beli 4. Future 5. Swap 6. Lainnya

b. Valuta Asing

346.253

124.121

- - - -

III. INFORMASI LAIN 1. Total aset bank yang dijaminkan : a. Pada Bank Indonesia

- -

2.641.843

- 2.641.843

103.939

b. Pada pihak Lain

2. Agunan yang diambil alih

77.591

B. Terkait Dengan Suku Bunga 1. Forward

Jakarta, 17 Februari 2023 S.E. & O PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. Direksi

2. Option

CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI DAN PENYISIHAN PENILAIAN KUALITAS ASET Per 31 Desember 2022 Dan 2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

a. Jual b. Beli

- - - - - -

3. Future 4. Swap 5. Lainnya C. Lainnya

31 Desember 2022 (Diaudit)

31 Desember 2021 (Diaudit)

CKPN

PPKA wajib dibentuk

CKPN

PPKA wajib dibentuk

No.

POS-POS

Stage 3

Umum

Khusus

Stage 3

Stage 1

Stage 2

Umum

Khusus

Stage 1

Stage 2

J U M L A H

2.641.843

- 2.641.843

103.939

1. Penempatan pada bank lain 2. Tagihan spot dan derivatif/ forward 3. Surat berharga yang dimiliki

- - - - - - - - -

1.731

18.706

1.731

- - - - - -

1.682

11.955

1.682

1.039

- - -

310

SUKU BUNGA DASAR KREDIT ( PRIME LENDING RATE ) Tanggal 31 Desember 2022 (Efektif % per tahun)

Haru Koesmahargyo

Nofry Rony Poetra Direktur Finance

399

2.000

16.284

54.522

2.000

21.187

66.770

Direktur Utama

4. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( Repo ) 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( Reverse Repo )

Berdasarkan Segmen Bisnis Suku Bunga Dasar Kredit ( Prime Lending Rate )

- -

6. Tagihan akseptasi

136

4.206

623

4.541

Kredit Konsumsi

Kredit Korporasi

Kredit Ritel

Kredit Mikro

7. Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan

3.014.067

3.525.156

9.135.700

2.663.032

9.246.776

2.468.071

2.309.833

9.657.856

2.508.843

9.333.279

KPR

Non KPR

8. Penyertaan modal 9. Tagihan Lainnya

- -

- - -

- -

- - -

- -

Contact Center : 1500286 www.btn.co.id

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)

8,00%

8,25%

n/a

7,25%

8,75%

10. Komitmen dan Kontinjensi

4.719

16.711

37.712

2.005

1.639

18.093

53.165

Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6-7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24

Made with FlippingBook Annual report maker