ID230217

2 INTERNATIONAL jumat 17 Februari 2023

DZIVIN, ID – Situasi di sepanjang perlintasan batas antara Belarusia dan Ukraina semakin tegang pada Kamis (16/02/2023). Selain tumpukan ban dan kawat berduri, barisan bendera Ukraina berkibar di seberang pasukan penjaga perbatasan Belarusia yang terus berpatroli. Di antara bendera Ukraina itu tertancap bendera lain yang dapat dilihat sebagai simbol pembangkangan, yakni bendera warna putih dan merah yang dipakai kelompok oposisi Belarusiaia yang merasa tertindas.

Hanya Jika Diserang Lukashenko pada Kamis menegas kan bahwa Belarusia akan terlibat dalam serangan di Ukraina hanya jika diserang terlebih dahulu oleh tentara Ukraina. “Saya siap berperang bersama de ngan Rusia dari wilayah Belarusia hanya dalam satu kasus. Jika satu ten tara dari (Ukraina) datang ke wilayah kami dengan membawa senjata untuk membunuh rakyat saya,” kata orang Belarusia itu saat menggelar sebuah acara langka. konferensi pers dengan para jurnalis asing di ibukota Minsk, seperti dilansir AFP . Ia menandaskan bahwa hal ini juga berlaku untuk negara-negara tetangga Belarusia yang lain. “Jika mereka melakukan agresi terhadap Belarusia, reaksi kami akan menjadi yang paling kejam. Paling kejam!” ujar Lukashenko. Belarusia mengizinkan Rusia meng gunakan wilayahnya sebagai landasan peluncuran operasi militer khusus ter hadap Ukraina pada akhir Februari ta hun lalu. Belarusia masihmenampung pasukan Rusia. Jumlahnya diperkira kan antara 60.000 dan 70.000 personel yang melewati perbatasan selatan ke wilayah Ukraina. (afp)

sekitar 7.600 warga Ukraina telah memasuki Belarusia sejak awal tahun ini. Sebagian besar dalam perjalanan menuju Rusia. Mulai Negosiasi Sejak Belarusia mengizinkan wila yahnya untuk digunakan sebagai titik awal serangan Rusia, muncul kekhawa tiran di Belarusia dan Ukraina bahwa kedua negara dapat berperang. Lukashenko sangat bergantung pada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk meraih dukungan politik dan ekonomi. Belarusia masih menam pung pasukan Rusia dalam jumlah yang tidak dapat dipastikan dan telah membentuk pasukan regional gabung an dengan Rusia. Dua sekutu ini juga mengadakan latihan angkatan udara bersama yang berakhir pada 1 Februari 2023. Dalam konteks ini, para analis mengatakan harapan untukmeredakan ketegangan antara Belarusia dan Ukraina tidak mungkin terjadi. Di persimpangan Dzivin, sekitar 500 mobil pernahmelintas antara Belarusia barat daya dan Ukraina barat laut. Tapi sekarang kontak antara pasukan perbatasanBelarusia danUkraina telah

terkendali tetapi tegang. Pihak berwenang di Belarusia, yang diperintah olehLukashenko sejak 1994, menunjukkan kepada AFP pos peme riksaan perbatasan Dzivin, sebagai ba gian dari tur pers yang dikontrol ketat. Belarusia hampir tertutup bagi media asing sejak Lukashenkomembungkam protes terhadap pemerintahannya pada 2020. Pos pemeriksaan itu berada di da erah pedesaan barat daya Belarusia. Jauh dari medan per tempuran di Ukraina. Di sebuah persimpangan, di sekitar tanah kosong tak bertuan yang memisahkan kedua pihak, situasinya menunjukkan ketegangan tidak akan mereda dalam waktu dekat. Seluruh 13 titik penyeberangan melalui jalan darat telah ditutup me lintasi perbatasan Ukraina-Belarusia. Perbatasan ini membentang lebih dari 1.000 kilometer. Ada juga peningkatan kontrol di zona perbatasan. Pos-pos pemeriksaan didi rikan di luar Dzivin. Hanya penduduk setempat yang bisa masuk tanpa izin. Bagi warga Ukraina yang ingin masuk ke Belarusiaia, satu-satunya cara adalah melalui Polandia. Penjaga perbatasan Belarusia mengatakan

S emua pos pemeriksaan antara Belarusiaia dan Ukraina telah ditutup. Selain penyeberangan yang sudah tutup selama se tahun, seiring invasi pasukan Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022. Kekhawatiran yang sekarang me ningkat adalah Belarusia ikut terjun ke dalam konflik tersebut. Meskipun ada jaminan dari presidennya, Alexander Lukashenko, bahwa hal itu hanya akan terjadi jika terjadi agresi dari pihak Ukraina. Pasukan penjaga perbatasan Belaru sia di desa Dzivin, sering juga disebut sebagai Divin, mengatakan pihaknya bersiaga karena mengklaim pihak lain telah melakukan beberapa provokasi. “Ada upaya untuk menyeret pihak Belarusia ke dalam konflik ini,” kata juru bicara Penjaga Perbatasan Be larusia Anton Bychkovsky, seper ti dikutip AFP . Iamenambahkan, pasukan berusaha kerasmenahan diri untuk tidak terseret ke dalambeberapa insiden di perbatas an. Bychkovskymengatakan situasinya Oleh Iwan Subarkah Nurdiawan Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat mengatakan, pe nerbitan Perppu Cipta Kerja ter sebut dapat mengisi kekosongan hukumsebelumnya. “Inilah yang sudah ditunggu-ditunggu oleh investor serta pelaku usaha. Se lain ditetapkan Perppu tersebut, Kadin juga berharap kondisi hubungan industrial dapat lebih ditingkatkan agar lebih harmonis dan kondusif antarpelaku usaha dan tenaga kerja/buruh. Karena, selain kepastian hukum, iklim ketenagakerjaan yang kondusif jugamerupakan salah satu faktor utama untuk menarik investor,” katanya kepada Investor Daily. Dibawa ke Rapat Paripurna Sementara itu, pada Rabu (15/02/2023), pemerintah ber sama Badan Legislasi (Baleg) DPR melakukan rapat kerja bersama untuk pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, di Gedung DPR. Baleg DPR menyetujui RUU dibawa ke sidang Rapat Paripurna DPR untuk pengam bilan keputusan tingkat II dan disahkan menjadi UU. Dalam rapat tersebut, sembi lan fraksi di DPRmenyampaikan pandangannya terkait Perppu. Tujuh fraksi menyatakan setuju Perppu dibahas lebih lanjut sesuai tahapan pembuatan per undang-undangan, sementara dua fraksi menolak. Tujuh fraksi yang setuju yaitu Par tai PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Nasdem, Par tai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Par tai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara dua fraksi yang me nolak adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Har tar to, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, serta perwakilan Fraksi DPR yang hadir melakukan penandatanganan persetujuan Badan Legislasi DPR atas RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. “Pemerintah telah mendengar pandangan fraksi fraksi dan memberikan apresi asi, baik yang mendukung dan menyetujui, maupun fraksi yang tidak menyetujui. Tentunya, semua catatan itu selalu menjadi masukan bagi pemerintah dalam pelaksanaan UU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU nantinya,” ungkap Menko Airlangga. Dalammengantisipasi perkem bangan dinamika perekonomian global yang dapat berdampak > Sambungan dari hal 1

Investor Daily/Natalia KOLESNIKOVA / AFP

Perbatasan Belarusia-Ukraina Seorang pria berjalan di zona kesepakatan perbatasan Belarusia di Dzivin dekat perbatasan Ukraina, pada Rabu (15/02/2023) waktu setempat. Ketegangan meningkat di perbatasan tersebut dan dikhawatirkan melebarkan konflik antara Rusia-Ukraina.

sepenuhnya berhenti. “Seperti semua komunitas interna sional, hari itu kami menyadari bahwa para politikus akhirnya harus duduk

di meja dan mulai bernegosiasi,” ujar Bychkovsky, saat ditanya kenangannya saat Rusia pertama kali melancarkan serangan ke Ukraina tahun lalu.

Perubahan Substansi Perpajakan

Poin Penting mengenai Perppu Cipta Kerja dan Ekonomi 2023

Substansi Harmonisasi dan sinkronisasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

1 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan perubahannya: a Yang tetap diatur dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 2: Subjek Pajak Pasal 26: Pemotongan (Tarif) Pajak PPh Pasal 26. b Yang telah diatur dalam UU HPP dan tidak diatur lagi dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 4: Objek Pajak 2 UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM) dan perubahannya: a Yang tetap diatur dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 1A: Jenis penyerahan Barang Kena Pajak Pasal 13: Faktur Pajak. b Yang telah diatur dalam UU HPP dan tidak diatur lagi dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 4A: Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenai PPN Pasal 9: Norma terkait Pajak Masukan dan Pajak Keluaran 3 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan perubahannya: a Yang tetap diatur dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 9: Pembayaran atau penyetoran pajak terutang, Pasal 11: Kelebihan pembayaran pajak, Pasal 15: Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, Pasal 17B: Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan imbalan bunga, Pasal 19: Sanksi administratif dalammengasur atau menunda pembayaran pajak, Pasal 27B: Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak, dan Pasal 38: Pidana denda yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. b Yang telah diatur dalam UU HPP dan tidak diatur lagi dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 8: Norma terkait Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak termasuk sanksi, Pasal 13: Norma terkait Surat Ketetapan Kurang Bayar, Pasal 14: Norma terkait Surat Tagihan Pajak mengacu pada UU HPP, Pasal 44B: Norma terkait Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan mengacu pada UU HPP 4 Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan UU HKPD.

I. Perppu

* Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker mengganti UU No 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker * Memberi kemudahan dan iklim berusaha lebih baik * Memberi kepastian hukum

Bersambung ke hal 11

* Meningkatkan investasi di dalam negeri. * Meningkatkan serapan tenaga kerja.

* Pada UU Ciptaker tidak diatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, sedangkan dalam Perppu, jenis pekerjaan alih daya dibatasi. * Memberi jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja kena PHK, dengan pemberian 6 kali gaji, informasi lowongan pekerjaan, hingga pelatihan kerja. * Penerbitannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Putusan MK No 38/PUU-VII/2009. * Merevisi 79 perundang-undangan. * Bukti komitmen pemerintah dalammemberikan perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan ketenagakerjaan. II. Ekonomi Global * Gejolak ekonomi global karena konflik Ukraina dan Rusia serta konflik lainnya menyebabkan berbagai negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim. * Kondisi krisis pada emerging/developing countries sangat nyata. * Sepertiga dunia masuk resesi, 19 negara jadi pasien IMF, dan lebih dari 30 sedang antre bantuan IMF. III. Ekonomi Dalam Negeri * Di tengah ketidakpastian global dan tahun ini Indonesia masuk APBN normal, diperlukan kepastian reformasi struktural dalam bentuk revisi 79 perundang undangan. * Defisit APBN kembali dipatok di bawah 3% PDB. * Kinerja ekonomi tetap kuat seiring pemulihan yang terus terakselerasi. * Geliat ekonomi kian meningkat karena terkendalinya pandemi Covid-19 dan PPKM resmi dicabut pada 30 Desember 2022. * Keberpihakan pemerintah juga dilakukan kepada UMKM melalui perpanjangan restrukturisasi kredit oleh OJK hingga Maret 2024. * Pemerintah akan memberi perhatian kepada sektor tertentu seperti tekstil dan alas kaki, untuk kemudahan impor bahan baku, perlindungan pasar dalam negeri, dan agar bisa mempertahankan tenaga kerja.

SUMBER: KEMENKO PEREKONOMIAN ILUSTRASI: FREEPIK

tutur dia. Dia menilai pembuatan Perp pu Cipta Kerja yang kini tinggal ‘selangkah’ lagi menjadi UU tidak dilaksanakan secara terbu ru-buru. Penerbitan Perppu ini tepat sebagai upaya pemerintah RI untukmengantisipasi dampak dari gejolak ekonomi dunia. Jika UU dibuat dengan cara konven sional, maka akan terlambat untuk bisa mengantisipasi. Sedangkan Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyam paikan alasan DPR menyetujui Perppu Cipta Kerja diproses selanjutnya untuk menjadi un dang-undang (UU). Perppu telah disetujui oleh Baleg DPR dan akan disahkan menjadi UU di masa sidang selanjutnya. “Kalau Perppu Ciptaker misal nya ditolak, itu ada juga kompli kasinya, kan banyak investasi yang masuk dengan keyakinan bahwa aturan tersebut tidak akan berubah. Nah itu sisi-sisi yang dilihat DPR,” ungkap Ar sul kepada war tawan, Kamis (16/02/2023). (b1/en)

29 kali oleh Satgas Sosialisasi Cipta Kerja. Hal ini menunjuk an pemerintah secara terus menerus melakukan sosialisasi, edukasi, konsultasi, bimbingan teknis, dan pendampingan yang diperlukan dalam implementasi UU Cipta Kerja. Cepat Antisipasi Sebelumnya, akademisi Uni versitas Gajah Mada (UGM) Prof Nindyo Pramono menga takan bahwa presiden memiliki kewenangan untukmenerbitkan Perppu akibat kegentingan yang memaksa. Alasan kegentingan memaksa sepenuhnya berasal dari diskresi presiden. “Beberapa aspek lahirnya Perppu Cipta Kerja adalah situ asi krisis, tidak adanya hukum, dan ada situasi global yang berkaitan pada situasi nasional, termasuk ancaman resesi. Itu yang menjadi per timbangan pemerintahmenerbitkan Perppu untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonsti tusional bersyarat (oleh MK),”

kewenangan atributif Presiden RI berdasarkan Pasal 22 UUD 1945. Namun, pelaksanaan ke wenangan tersebut juga dibatasi, di mana Perppu harus diajukan kepadaDPRuntukmendapatkan persetujuan. Dengan demikian, subjektivitas Presiden dalam menetapkan Perppu akan dinilai secara objektif oleh DPR untuk dapat ditetapkan menjadi UU. “Berkaitan dengan pelak sanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Cipta Kerja, pemerintah bersama DPR telah melaksanakan putusan tersebut, yakni diaturnya metode omnibus dalampenyusunan UU. Selanjut nya juga telah dilakukan perba ikan kesalahan teknis penulisan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja, dan pemerintah telah pula meningkatkan partisipasi yang bermakna ( meaningful partici pation ) , ” ucapnya. Sejak UU Cipta Kerja berlaku, ia mengatakan, kementerian/ lembaga telah melakukan so sialisasi dan konsultasi publik sebanyak 610 kali dan sebanyak

SUMBER: KEMENKO PEREKONOMIAN ILUSTRASI: FREEPIK

signifikan kepada perekonomian nasional dan penciptaan lapangan pekerjaan, lanjut dia, pemerintah menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

sebagai kebijakan antisipatif da lam penguatan fundamental eko nomi domestikmelalui reformasi struktural. Perppu Cipta Kerja memberikan kepastian hukum

danmanfaat kepada masyarakat, UMKM, pelaku usaha, maupun pekerja. Penetapan Perppu ini merupa kan pelaksanaan konstitusi atas