ID230228-P

SELASA 28 FEBRUARI 2023

11 AGRIBUSINESS

Realisasi ProgramPSR Baru 9,94% dari Target

Mentan Panen Raya di Semarang Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) didampingi Bupati Semarang Ngesti Nugraha (kiri) memanen padi menggunakan mesin panen modern Combine Harvester saat panen raya padi di areal persawahan Kelompok Tani Pangudi Tani, Dusun Boto, Desa Krasak, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (27/02/2023). Mentan Syahrul Yasin Limpo memastikan panen raya yang berlangsung pada Februari-Maret di wilayah Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Semarang dengan produktivitas panen mencapai 6-7 ton per hektare akan mencukupi ketersediaan beras menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

JAKARTA, ID–Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Andi Nur Alam Syah menyebut kan, kinerja program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih rendah dan belum memenuhi ekspektasi. Masih ada banyak lahan kebun sawit rakyat potensial untuk dapat dijajaki program itu. “Realisasi PSR pada 2017-2022 masih sangat rendah, baru 278.200 hektare (ha) dari 2,8 juta ha luasan sawit rakyat yang potensial diremajakan, realisasi PSR ini hanya 9,94% dari target,” ungkap Andi saat Rakornas dan Talkshow: Menjaga Resiliensi Perkebunan Indonesia 2023, Akselerasi Perema jaan Sawit Rakyat di Jakarta, Senin (27/02/2023). Pencapaian realisasi yang masih

Andi Nur Alam Syah

belum memenuhi harapan itu, jelas Andi, perlu upaya strategis yang lebih nyata sehingga pencapaian atas target 180 ribu ha per tahun dapat diraih lebih baik. Sejak diluncurkan pada 2017, program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten/kota sentra perkebunan sawit dan sampai sekarang masih terus berlanjut. Kementan berupaya dapat menyatukan pikiran dan visi petani sawit, pengusaha, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sehingga program PSR ini bisa membawa keuntungan. “Karena itu, kami harap rakornas ini menjadi momentum membangun komitmen bersama untuk dapat mendorong pencapaian program PSR lebih baik lagi,” tutur Andi. Rakornas itu juga bertujuan menyinergikan pandangan pemangku kebijakan terkait dengan PSR di berbagai tingkatan, mulai dari pemerin tah provinsi hingga kabupaten/kota. Begitu juga, bagi perusahaan sawit yang melakukan kemitraan dengan program PSR serta asosiasi usaha, baik perkebunan maupun perusahaan perkebunan. Menurut Andi, dalam menyukseskan akselerasi PSR, Kementan menggandeng langsung Ke menko Perekonomian, Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, Kemente rian LHK, dan BPDPKS. Sementara itu, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurachman menu turkan, dalam konferensi pers BPDPKS 2022 lalu, capaian PSR 2022 terlihat menurun dari tahun sebelumnya karena kendala pemenuhan persyaratan keterangan tidak berada di Kawasan Hutan (KH) dan Kawasan Lindung Gambut (KLG) serta keterangan tidak berada di lahan Hak Guna Usaha (HGU). Selama 2016-2022, realisasi penyaluran dana PSR mencapai Rp 7,52 triliun yang tersebar di 21 provinsi, lahan seluas 273.666 ha, dan 120.168 pekebun di Indonesia. Secara umum, sektor sawit nasional melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja, dan terus mendorong produk domestik bruto (PDB) di sektor perkebunan pada angka positif. Merujuk Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pertanian Januari-Desember 2022 sebesar Rp 640,56 triliun atau naik 3,93% dari tahun sebelumnya dan subsektor perkebunan terus menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi Rp 622,37 triliun atau 97,16%. Ekspor komoditas perkebunan yang melonjak paling besar pada 2022 adalah komoditas sawit senilai Rp 468,64 triliun (75,3%). Hal ini menunjukkan peluang ekspor komoditas perkebunan seperti sawit sebagai salah satu sumber devisa negara masih terus meningkat. Tantangan Produktivitas Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasil Limpo mengatakan, kontribusi kelapa sawit saat ini ditopang luas areal tutu pan kelapa sawit nasional yang mencapai 16,38 juta ha. Dari jumlah itu, sekitar 6,9 juta ha merupakan kebun sawit rakyat. “Kondisi kebun sawit rakyat kita terus menghadapi tantangan besar terkait produktivitas. Produktivitas yang rendah serta penggunaan agroinput yang belum maksimal menjadi tantangan utama pekebun sawit Indonesia,” ujar dia. Syahrul mengatakan, produktivitas sawit nasional baru mencapai 3-4 ton per ha setara crude palm oil (CPO). Dengan jumlah produksi sebesar itu, masa depan sawit rakyat Indonesia akan terancam jika tidak melakukan suatu langkah komprehensif. Karena itu, kata Mentan, pemerintah melakukan upaya perbaikan dari sektor hulu perkebunan sawit rakyat dengan mengganti tanaman tua atau tidak produktif melalui program PSR. Dari luas areal sawit rakyat tersebut, setidaknya terdapat 2,8 juta ha yang potensial direma jakan. Peningkatan produksi dan produktivitas sawit itu memanfaatkan dana BPDPKS melalui program PSR yang dimulai sejak 2017. Sasaran program PSR adalah kebun-kebun sawit rakyat dengan tanaman tua atau lebih dari 25 tahun, produktivitas rendah, dan sudah waktunya diremaja kan. (dho) Turunkan Emisi, Sektor Hutan Butuh Rp 204 T JAKARTA, ID–Indonesia membutuhkan dana Rp 204,02 triliun hingga 2030 guna melakukan aksi mitigasi iklim di sektor kehutanan dan peng gunaan lahan lain ( forestry and other land uses /FoLU). Aksi mitigasi tersebut tertuang dalam Indonesia’s FoLU Net Sink 2030, di antaranya mencakup pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut, resto rasi dan perbaikan tata air gambut, serta pengelolaan hutan lestari. Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto menyebutkan, adanya emisi karbon atau gas rumah kaca (GRK) telah menimbulkan permasalahan perubahan iklim, termasuk di Indonesia, di antaranya berupa kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, anomali iklim, dan peningkatan tinggi permukaan air laut. Dampaknya, muncul masalah produktivitas tanaman pangan, bencana alam, baik kekeringan, banjir, maupun angin, juga hi langnya daratan. “Karena itu, Indonesia perlu fondasi kuat terkait perlind ungan lingkungan dan iklim, salah satunya melalui Indonesia’s FoLU Net Sink 2030,” papar Agus yang juga Ketua Harian II Tim FoLU Net Sink 2030 saat Sosialisasi Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 di Provinsi Papua Barat pada 15 Februari 2023. (tl)

FOTO: ant

Pemerintah Sudah Gelontorkan 383 Ribu Ton Beras ke Pasar JAKARTA, ID–Pemerintah melalui Perum Bulog per 25 Februari 2023 telah menggelontorkan 383.517 ton beras ke pasar guna meredam lonjakan harga komoditas tersebut. Intervensi harga yang dilakukan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tersebut mencapai 31,96% dari target penyaluran sepanjang tahun ini sebesar 1,2 juta ton. Menjelang Puasa-Lebaran pada Maret-April, program itu akan diintensifkan dengan dukungan dari daerah, baik untuk penentuan titik penyaluran maupun pengawasan.

Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menya takan, tiga komoditas yang paling banyak terjadi kenai kan harganya di kabupaten/ kota selain beras pada minggu keempat Februari 2023 adalah cabai merah, minyak goreng, dan bawang merah. Beras menyumbang kenaikan harga di 149 kabupaten/kota, cabai merah di 123 kabupaten/ kota, minyak goreng di 117 kabupaten/kota, dan bawang merah di 84 kabupaten/kota. Selain itu, cabai rawit meny umbang kenaikan harga di 47 kabupaten/kota, bawang putih di 33 kabupaten/kota, daging ayam ras di 21 ka bupaten/kota, udang basah di 20 kabupaten/kota, ikan kembung di 19 kabupaten/ kota, tempe di 17 kabupaten/ kota, jeruk di 13 kabupaten/ kota, pisang di 12 kabupaten/ kota, tahu mentah di 11 ka bupaten/kota, gula pasir di 9 kabupaten kota, telur ayam ras di 8 kabupaten/kota, dan daging sapi di 3 kabupaten/ kota,” jelas dia. Nyoto Suwignyo menutur kan, Bapanas juga memiliki enumerator pangan di 514 kabupaten/kota di Indonesia, sehingga apa yang disam paikan BPS hampir sama dengan pantauan Bapanas. Dia mencontohkan, untuk aneka cabai memang terjadi kenaikan harga karena turun nya perdagangan komoditas itu di Pasar Induk Kramat Jati dari biasanya 42 ton per hari saat ini hanya 29,67 ton per hari untuk cabai merah keriting. “Ini kemungkinan karena kondisi curah hu jan pada minggu ketiga dan minggu keempat Februari yang masih tinggi sehingga mengganggu hasil panen di beberapa sentra produksi. Butuh kolaborasi untuk mel akukan penanaman ulang dan perlindungan di sentra produksi yang terdampak cuaca,” ujar dia.

pasokan beras akibat min imnya panen di sentra-sentra ser ta efek psikologis pasar akibat minimnya stok CBP sehingga muncul spekulan di pasaran. Harga gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG), dan beras di penggilingan pada 25 Febru ari 2023 masing-masing Rp 5.380 per kg, Rp 6.150 per kg, dan Rp 8.300 per kg. Harga harga itu melebihi HPP dan harga acuan pembelian (HAP) yang masing-masing Rp 4.200 per kg, Rp 5.250 per kg, dan Rp 8.300 per kg. “Karena itu, kami memandang penyerapan 2023 oleh Bulog perlu mem pertimbangkan kesetimban gan harga baru. Pekan lalu, kami sudah mengeluarkan kebi jakan untuk menjaga keseimbangan itu agar peng gilingan padi kecil danmenen gah dapat memperoleh gabah dengan harga wajar. Ini juga agar Bulog bisa menyerap saat panen raya,” kata Nyoto. Menurut dia, dalam peny erapan sebelumnya, upaya Bulog menyerap gabah petani domestik dibatasi Rp 4.200 per kg, hal itu tentu membuat BUMN tersebut kesulitan melaksanakan penugasan yang diperintahkan karena saat menyerao harga gabah atau beras di lapangan sudah begitu tinggi. “Karena itu, kebijakan batas atas ( ceil ing price ) harga pembelian gabah dan beras melalui Su rat Edaran Kepala Bapanas No 47/ts.03.03/k/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras diharapkan mengantisipasi hal-hal tersebut. Bulog dapat segera menyerap gabah hasil panen raya tahun ini sesuai penugasan Bapanas,” papar dia. Bapanas menugasi Bulog menyerap 2,4 juta ton gabah atau beras sepanjang 2023. Pangan Selain Beras Sementara itu, Deputi Bi dang Statistik Distribusi dan

Produksi Beras Indonesia Januari-Maret 2023

Oleh Tri Listiyarini

Periode

Luas Panen

Produksi

Konsumsi

Produksi-Konsumsi (Surplus/Defisit) (Ton) -1.000.000 (Defisit) 720.000 (Surplus) 3.400.000 (Surplus)

B erdasarkan data Ba d a n Pa ng a n Nasional/National Food Agency (Bap anas/NFA), rerata nasional harga beras medium pada 25 Februari 2023 sebesar Rp 11.882 per kilogram (kg). Harga itu 25,73% di atas harga eceran ter tinggi (HET) Rp 9.450 per kg, naik 0,04% dari 24 Februari 2023 sebesar Rp 11.877 per kg, naik 2,38% dari rerata minggu sebelumnya Rp 11.606 per kg, naik 2,38% dari rerata Januari 2023 sebesar Rp 11.606 per kg, dan naik 8,99% dari rerata 2022 sebesar Rp 10.902 per kg. Sementara itu, rerata harga beras jenis IR64 III di Pasar Induk Beras Cipi nang (PIBC) Rp 10.100 per kg atau turun 0,5% dibanding rata-rata minggu sebelumnya dan khusus di DKI Jakarta Rp 10.589 per kg atau naik 3,01% dari rata-rata Januari 2023. Deputi Bidang Kerawa nan Pangan Bapanas Nyoto Suwignyo mengatakan, saat ini, hampir semua wilayah di Indonesia menghadapi isu utama yang sama yakni kenaikan harga beras, indeks inflasi di daerah rata-rata dipengaruhi komoditas itu. Karena itu, Bapanas bersama Bulog terus menyalurkan beras SPHP, baik dari beras domestik maupun impor. “Per 25 Februari 2023, penyaluran beras SPHP ini sudah 383.517 ton dari target sepanjang 2023 sebesar 1,2 juta ton. Terima kasih kepada seluruh kepala daerah yang sudah bersama sama mengawal ini. Kami masih butuh dukungan dae rah untuk menghadapi situasi menjelang Puasa-Lebaran ini terkait upaya meningkatkan penyaluran beras SPHP, mo hon perhatian lebih khusus dari seluruh kepala daerah terkait program ini. Jadi Bap

(Hektare) 509.000 1.065.000 1.914.000

(Ton)

(Ton)

Januari 2023 Februari 2023

1.510.000 3.230.000 5.910.000

2.510.000 2.510.000 2.510.000

Maret 2023

Sumber : Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS)

mengganggu produktivitas yang ada. Hal ini tidak hanya menyangkut komoditas padi, tapi juga komoditas lain sep erti cabai. “Beberapa wilayah tentu tidak 100% wilayahnya bisa dipanen, beberapa ada yang puso. Karea itu, kami berharap teman-teman Ke menterian Per tanian (Ke mentan) bisa memberikan gambaran yang lebih jelas akan daerah-daerah yang terdampak akibat kondisi cuaca itu yang kemudian berdampak pada puso,” jelas Nyoto. Tingkatkan Cadangan Merujuk data Bapanas, per 25 Februari 2023, stok beras di Bulog mencapai 419.920 ton, di ID Food 44 ton, dan di PIBC 21.718 ton. Stok di Bu log jauh di bawah normal 1-1,5 juta ton, pun di PIBC sebagai salah satu barometer harga beras nasional masih di bawah normal 30 ribu tonmeski telah meningkat dibanding minggu sebelumnya. Bapanas telah meminta Bulog mempercepat pemasukan beras dari luar negeri sebanyak 500 ribu ton agar tuntas akhir Februari atau sebelum puncak panen raya, Bulog juga diminta meningkatkan pasokan beras (cadangan beras pemerin tah/CBP) di PIBC. “Kami juga sedang mengkaji ulang kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) dan HET gabah dan beras” tutur Nyoto. Bapanas menyatakan, ke naikan harga beras sejalan dengan naiknya harga gabah di tingakt petani. Kenaikan diduga karena berkurangnya

ak Gubernur, Bupati, dan Wa likota mari berkolaborasi agar manfaat SPHP ini dirasakan maksimal oleh masyarakat,” papar Nyoto. Saat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dipantau dari kanal media sosial Kemendag ri, Senin (27/02/2023), Nyoto menjelaskan, pemerintah melalui Bapanas dan Bulog membutuhkan dukungan Kemendagri khususnya kepa la daerah untuk membantu memastikan program SPHP menjelang Puasa-Lebaran pada Maret-April 2023 ber jalan baik, terutama terkait pemantauan penyaluran beras SPHP melalui kerja sama dengan pimpinan Bulog se tempat dan Satgas Pangan Polri di daerah. Selain itu, terkait pemantauan pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing, pemanfaatan pendanaan APBN maupun APBD untuk menggelar pan gan murah, penguatan ca dangan pangan pemerintah daerah, serta berkoordinasi intensif dengan Bulog untuk penyerapan gabah atau beras saat panen raya. Bapanas mengakui, peri ode Puasa-Lebaran tahun ini ber tepatan dengan Indone sia yang tengah mengalami panen raya padi. Namun de mikian, saat ini, di Indone sia juga sedang menghadapi cuaca dengan intensitas hujan sangat tinggi dan beberapa daerah yang sedang meng hadapi musim panen bisa jadi mendapatkan gangguan ala miah yang mungkin akhirnya

KKP Tambah Keahlian Nelayan Mengolah Ikan

digitalisasi sistemDesaPerikananPintar (Smart Fisheries Village/SFV) yang rencananyadibangundiDesaPoka,Kota Ambon, Maluku. “Dari sisi digitalisasi sistem, kamimendapat dukunganpenuh dari Pemkot Ambon. Kami akan coba bersinergi dengan BUMN, BUMD, dan BUMDES, agar bisa menerapkan digi talisasi sistem SFVmasuk ke desa,” ujar Nyoman. Salah satu aplikasi yang sudah dikembangkan oleh PT Telkom yakni Simpel Desa bisa menjadi percontohan pengembangan digitalisasi SFV di Desa Poka. “Aplikasi Simpel Desa bisamemu dahkan seluruh perangkat desa beserta masyarakat desa berkomunikasi dalam pengembanganunit usahamaupunbudi daya,” tutur dia. (dho)

Makan Ikan (Gemarikan) dan kali ini menyasar masyarakat Timor Tengah Utara,” ujar dia. Anggota Komisi IV DPR RI Edward Tannur mengatakan, Indonesia terle bih khusus di NTT, memiliki potensi luar biasa, kaya akan sumber daya alam, namun masih memerlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola potensi tersebut. “Dengan program pelatihan, peningkatan kualitas SDM ini adalah jawaban atas kebutuhan yang hakiki dari masyarakat perikanan di NTT. Kami harap gubernur, bupati, waliko ta, dan kepala dinasnya turun tangan secara maksimal,” jelas Edward. Pada bagian lain, KKP akan men

diikuti 300pengolah ikandariKabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT).Dalamketeranganyangdi kutipSenin (27/02/2023), pesertadiberi pelatihanberupapembuatanrolade ikan, abon ikan, siomai ikan, dan risoles ikan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Peri kanan (BPPP) Banyuwangi. Pelatihan berfokus pada masyarakat NTT, hal ini berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI)2021,NTTmemiliki 15kabupaten berkategori merah, yang salah satunya Kabupaten Timor Tengah Utara pada posisi kedua. Melalui pelatihan itu di harapkanmasyarakat semakinmengge mari makan ikan. “Guna mengurangi stunting , salah satu langkah pemerintah melalui Gerakan Memasyarakatkan

JAKARTA, ID–Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan (BRSDM KKP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersinergi mening katkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, salah satunya meningkatkan kemampuan mengolah ikan menjadi berbagai produk diver sifikasi perikanan. “Melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan ada transfer knowledge dan skill kepada pengolah ikan, sehingga mereka dapat men ingkatkan taraf penghasilan melalui diversifikasi produk perikanan yang dihasilkan,” kata Kepala BRSDMKKP I Nyoman Radiarta. Salah satu pelatihan pengolahan ikan

FOTO: ant

Petani Bawang Merah Papua Petani memasang tiang kincir air di lahan Arsopura, Skanto, Keerom, Papua, Senin (27/02/2023). Sejumlah petani orang asli Papua (OAP) mengalihfungsikan lahannya dari tanaman singkong menjadi bawang merah setelah sebelumnya belajar bertani di lahan milik orang lain.