ID230302-P

KAMIS 2 MARET 2023

11 AGRIBUSINESS

Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat RI Membaik

JAKARTA, ID–Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) menyatakan, kuali tas konsumsi masyarakat Indonesia membaik yang tercermin dari menin gkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH). Berdasarkan analisis skor PPH selama 10 tahun terakhir, capaian skor PPH nasional 2022 di angka 92,9 atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya. “Hal ini menun jukan adanya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Angka ini juga telah melebihi target RPJMN 2022 sebesar 92,8. Skor 92,9 mengindikasikan kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia menga rah pada komposisi yang beragam dan bergizi seimbang,” kata Plt Sek retaris Utama Bapanas Sarwo Edhy.

Pencegahan Penularan Virus Flu Burung Petugas Dinas Pertanian Bidang Kesehatan Hewan menyemprotkan disinfektan di Sentra pembibitan itik di Desa Mamar, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Rabu (1/3/2023). Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan vitamin, penyemprotan disinfektan dan vaksinasi serta melakukan monitoring ke sejumlah peternak unggas sebagai upaya pencegahan dan kewaspadaan munculnya kasus flu burung di perternakan unggas di Kalsel.

Sarwo Edhy

Data Produksi Daging Perlu Segera Dibenahi JAKARTA, ID–Ketua Umum Komite Pendayagunaan Pertanian Teguh Boediyana menyatakan, Indonesia perlu data produksi daging ruminan sia, baik daging sapi maupun kerbau, yang akurat. Dengan data yang akurat maka pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat terkait perlu tidaknya impor daging tersebut. Teguh menduga adanya ketidakakuratan data daging ruminansia di Indonesia, padahal data yang ada menjadi rujukan untuk mengambil ke bijakan impor. Ketidakakuratan data sebenarnya sudah dimulai dari level daerah. “Ketidakakuratan data produksi daging ruminansia khususnya sapi ini ini perlu diperbaiki. Proses ketidakakurasian data ini dimulai dari tingkat daerah,” ungkap Teguh di Jakarta, Rabu (01/03/2023). Data yang demikian yang bisa jadi membuat Indonesia selalu terus menerus mengimpor daging ruminansia dalam jumlah cukup besar setiap tahunnya. Bahkan, pemerintah juga membuka keran impor daging kerbau yang sebenarnya relatif riskan terhadap munculnya penyakit. “Menurut saya, tidak perlu slogan swasembada daging sapi, tapi perbaiki dulu soal data, akurasi data, khususnya daging sapi. Kami sudah adukan soal perlunya akurasi data produksi daging tersebut ke Ombudsman RI,” ujar dia kepada Investor Daily. Dia juga menyoroti upaya pemerintah yang mengimpor daging kerbau dengan tujuan meredam harga daging sapi. Selain riskan terhadap penyakit mulut dan kuku (PMK), impor daging kerbau dalam kenyataan nya bukan menarik turun harga daging sapi, tetapi malah harga daging kerbau itu sendiri yang meningkat. “Kalau bagi kami, apapun kebijakan harusnya bermuara pada upaya melindungi peternak sapi lokal,” tutur Teguh. Dalam pernyataan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Ba panas/NFA) sebelumnya, daging ruminansia merupakan salah satu pan gan strategis yang ketersediaannya masih harus ditunjang pasokan dari luar negeri. Hal itu mengingat produksi domestik belum bisa menutupi kebutuhan nasional. Pada 2023, produksi daging ruminansia nasional diperkirakan 404 ribu ton, kebutuhannya sekitar 815 ribu ton dalam satu tahun. Pemerintah telah menugasi Perum Bulog melakukan pengadaan dari luar negeri sekitar 100 ribu ton daging kerbau dan ID Food sekitar 100 ribu ton daging sapi untuk tahun ini. (tl) FSVA ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk mengukur dan memitigasi kerawanan pangan di Indonesia. Ketersediaan FSVA dan skor PPH merupakan bagian dari upaya Bapanas dalam melakukan inovasi dan transformasi penyediaan data dan informasi. Hasil FSVA dan capaian skor PPH disampaikan kepada seluruh pihak serta stakehold ers pangan terkait, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan dalam upaya membangun sistem pangan nasional yang adaptif, tangguh, dan berkelanjutan. (dho) Dalam keterangan Bapanas yang dikutip Rabu (01/03/2023), pengua tan tata kelola pangan nasional tidak hanya berhenti pada upaya memas tikan ketersediaan dan stabilitas pangan, tetapi harus berdampak kepada penurunan tingkat kerawanan pangan dan gizi serta peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan indikator PPH. Sarwo Edhy mengatakan, upaya Bapanas menjaga kualitas konsumsi pangan masyarakat dan ketahanan pangan tersebut mendapatkan capaian positif. Pencapaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sesuai target yang dicanangkan dan perolehan skor PPH yang diluncurkan melebihi target RPJMN 2022. “Sepanjang 2022, pemerintah melalui Bapanas telah mel akukan extra ef fort guna meningkatkan IKP dan skor PPH nasional,” ujar Sarwo saat peluncuran bersama FSVA dan skor PPH dan pemberian IKP dan PPH Award Tahun 2022, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/02/2023). Capaian ini merupakan akumulasi dari berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Ke depan, perlu ditingkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak guna mempercepat peningkatan konsumsi masyarakat menjadi Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). “Tentunya akan terus kita dorong dan tingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Dalam Road Map Bapanas yang telah disusun, pada 2024 ditargetkan peningkatan skor PPH sampai 95,2 yang ditandai dengan penurunan konsumsi beras serta diimbangi penamba han konsumsi sayur, buah, umbi, dan protein hewani,” ungkap dia. Skor PPH sendiri merupakan parameter untuk mengukur seberapa beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat, skor dilihat dari nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Sedangkan pencapaian IKP, berdasarkan hasil Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2022, jumlah daerah rentan rawan pangan di Indonesia tercatat 74 kabupaten/kota atau sekitar 14%. Daerah yang sangat rentan (Prioritas 1) dan daerah rentan (Prioritas 2) menurun dari 2021. Hal ini masih sejalan dengan target nasional untuk penurunan dae rah rentan rawan pangan. “IKP merupakan bagian yang tidak terpisah kan dari dokumen FSVA, indeks untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat pencapaian ketahanan pangan antarwilayah,” jelas Sarwo.

ANT

Januari-April, Produksi Beras RI Capai 13,79 Juta Ton JAKARTA, ID–Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, produksi beras nasional pada Januari April 2023 mencapai 13,79 juta ton, naik 0,08 juta ton atau 0,56% dibandingkan periode sama 2022 yang sebesar 13,71 juta ton. Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya produksi padi hingga 0,53% yang didorong oleh bertambahnya luas panen sampai 2,13% pada Januari-April 2023 dibanding Januari-April 2022. Namun demikian, potensi produksi beras itu bisa saja nantinya terkoreksi karena pengaruh cuaca.

0,63% dari bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik 0,89% lebih tinggi dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) 0,26%. Pada Februari 2023, NTP Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan tertinggi (2,41%) dari provinsi lainnya. Sebal iknya, NTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penu runan terbesar (2,25%) dari provinsi lainnya. NTPmerupa kan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di perdesaan. BPS juga melaporkan, se lama Februari 2023, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp 5.711 per kilogram (kg) atau turun 2,16% dan di penggilin gan Rp 5.856 per kg atau turun 1,96% dari harga gabah kuali tas sama bulan sebelumnya. Rata-rata harga GKGdi tingkat petani Rp 6.436 per kg atau turun 0,99% dan di tingkat penggilingan Rp 6.557 per kg atau turun 0,88%. Harga gabah luar kualitas di tingkat petani Rp 5.431 per kg atau naik 5,18% dan di tingkat penggilingan Rp 5.550 per kg atau naik 5,03%. Dibandingkan Februari 2022, rata-rata harga gabah pada Februari 2023 di tingkat petani untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing naik 17,78%, lalu 18,12%, dan 21,94%. Di sisi lain, pada Februari 2023, rata-rata harga beras premium di penggilingan Rp 11.818 per kg, naik 4,17% dari bulan sebelumnya, beras medium di penggilingan Rp 11.301 per kg atau naik 4,62%, dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan Rp 10.468 per kg atau naik 2,35%. Dibanding Februari 2022, rata-rata harga beras di penggilingan pada Februari 2023 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing naik 20,26%, lalu 20,75%, dan 15,52%.

Oleh Tri Listiyarini

Produksi Beras, 2021–2023* (Juta Ton)

M enur ut BPS, potensi luas p a nen p a d i pada Januari A p r i l 2 0 2 3 mencapai 4,51 juta hektare (ha), naik 0,09 juta ha atau 2,13% dibanding periode sama 2022 yang seluas 4,41 juta ha. Penambahan luas panen itu mendorong peningkatan produksi padi pada Janu ari-April 2023 sebesar 23,94 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 0,13 juta ton atau 0,53% dibanding periode sama 2022 yangmencapai 23,82 juta ton. Setelah melalui konversi merujuk Hasil Sur vei Kon versi Gabah ke Beras 2018, produksi beras Januari-April 2023 mencapai 13,79 juta ton, naik 0,08 juta ton atau 0,56% dari periode sama 2022 sebe sar 13,71 juta ton. BPS juga melansir angka tetap luas panen padi 2022 yang mencapai 10,45 juta ha, naik 0,04 juta ha atau 0,39% dari 2021 yang seluas 10,41 juta ha. Peningkatan luas panen itu mendorong naiknya produksi padi 2022 sebesar 54,75 juta ton GKG, naik 0,33 juta ton atau 0,61% dibanding 2022 sebesar 54,42 juta ton. Setelah dikonversi, produksi padi 2022 tersebut setara den gan 31,54 juta ton beras, naik 0,18 juta ton atau 0,59% dari 2021 yang sebesar 31,36 juta ton. Produksi beras yang di hitung BPS merupakan beras yang dikonsumsi masyarakat, tidakmenghitung beras untuk nonpangan, seper ti benih, pakan, dan industri. Deputi Bidang Statistik Distr ibusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, produksi beras Januari-April 2023 yang sebesar 13,79 juta ton merupakan potensi atau angka sementara karena menggunakan data luas panen Januari 2023 dan potensi luas panen Februari-April 2023

5,57

5,49

2021 2022 2023*

5,27

0,59 % 0,18jutaton

4,48

4,45

3,68

3,18

31,54

31,36

0,56 % 0,08jutaton

3,51

2,50

2,40

2,38 2,51

2,38

2,71

2,35

1,88

2,46

2,35

2,34

2,30

2,28 2,33

1,33

13,71 13,79

1,17

1,65

1,42

1,20

1,11

Jan-Des 2021

Jan-Des 2022

Jan-Apr 2022

Jan-Apr 2023*

Jan Feb Mar

Apr

Mei

Jun Jul

Ags

Sep Okt

Nov Des

Keterangan : *)Produksi beras Jan-Apr 2023 adalah angka sementara karena menggunakan angka luas panen Jan2023 dan potensi luas panen Feb-Apr 2023 serta rata-rata produktivitas SRI 2018-2022.

Sumber : BPS

meningkatkan produksi yang cukup tajam selama La Nina. Berdasarkan informasi jar ingan tani kami, ini karena petani padi sekarang semakin lama semakin enggan mena nam padi karena harga gabah selama tiga tahun terakhir ini terus menurun,” tutur dia. Merujuk BPS, produksi be ras 2022 didominasi di Pulau Jawa 17,67 juta ton atau 56,02% dari total nasional. Produksi tertinggi di Pulau Jawa berada di Jawa Timur sebesar 31,13% dari total produksi Pulau Jawa. Sementara produksi beras di Pulau Sumatera mencapai 6,48 juta ton atau 20,56% dari total produksi beras nasional 2022 dengan Sumatera Se latan memproduksi 24,58% dari total produksi Sumatera. Selanjutnya, produksi beras di Pulau Sulawesi 4,26 juta ton atau 13,52% dari produksi beras nasional. Di pulau ini, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi produsen beras terbe sar 72,13% dari produksi beras Pulau Sulawesi. Kesejahteraan Petani Dalamkesempatan itu, Pud ji Ismartini memaparkan, ting kat kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami per baikan. NTP nasional Febru ari 2023 sebesar 110,53, naik

yang juga Ketua Umum Aso siasi Bank Benih dan Teknolo gi Tani Indonesia (AB2TI), menjelaskan, produksi be ras nasional menunjukkan tren penurunan. Produksi beras dalam empat tahun terakhir rata-rata mengalami penurunan 1,7% setiap tahun nya. Apabila pada 2019 turun hingga 7,7%, pada 2020 naik 0,09%, pada 2021 turun 0,42%. “Dalam empat tahun terakhir, produksi beras Indonesia itu menurun rata-rata 1,7% per tahun,” kata dia. Tidak ber beda jauh dengan proyeksi, produksi beras 2022 seperti angka tetap BPS juga hanya naik 0,59%. Saat dihubungi Investor Daily , Dwi Andreas mengata kan, tren penurunan produksi itu pun dipertanyakan karena dalam tiga tahun terakhir, In donesia secara berturut-turut mengalami iklim La Nina, terutama pada 2020-2022, yang secara historis setiap ada peristiwa La Nina biasan ya terjadi lonjakan produksi padi sangat besar. Sementara itu, lonjakan produksi paling rendah sebesar 4,7% terjadi pada 2007 dan terbesar pada 2016 sebesar 9,6%, sementara pada 2021 justru turun, pada 2020 naik sedikit, pun dengan 2022 kenaikannya juga minim. “Artinya, kita tidak berhasil

ser ta rata-rata produktivi tas Januari-April ( subround per tama) 2018-2022. “Sama halnya dengan potensi luas panen dan produksi padi, angka potensi produksi beras Januari-April 2023 juga dapat terkoreksi karena adanya pengaruh cuaca pada Febru ari 2023,” papar Pudji dalam keterangannya yang dipantau dari kanal media sosial BPS, Rabu (01/03/2023). Pudji menjelaskan, masa panen raya padi di Tanah Air dimulai akhir Februari Maret 2023, namun saat ini sebagian besar wilayah RI mengalami curah hujan tinggi. “Pada minggu-minggu tera khir Februari, kita memasuki masa panen, akan berlangsung hingga akhir Maret. Tapi, saat yang sama, curah hujan masih tinggi di sebagian besar wilayah Indonesia. Pengala man menunjukkan, cuaca eks tremdapat memengaruhi atau berpengaruh terhadap periode panen,” ujar dia. BPSmencatat bencana banjir terjadi dan me rendam sawah di beberapa wilayah, seperti di Mojokerto, Enrekang, Bontang, Sumbawa, dan beberapa wilayah lainnya. Cenderung Turun Sementara itu, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Uni versity Dwi Andreas Santosa,

Indonesia Terima Kompensasi Pengurangan Emisi di Kaltim

dari deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan kapasitas institusi dan sumberdaya manusia. “Indone sia menerima pembayaran pertama untuk pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Kaltim,” tulis keterangan Kementerian LHK. BPDLH sebagai channeling dana FCPF-Carbon Fund diharapkan bisa memastikan dana yang dikelola sesuai mandat dan peruntukannya secara transparan dan akuntabel mengacu Dokumen Benefit Sharing Plan yang telah disusun Pemerintah RI dan disampaikan ke World Bank Oktober 2021. (tl)

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Gubernur Kaltim, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), danKepala PerwakilanBankDu nia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen turut menyaksikan penandatangan PKS tersebut. Pelaksana kegiatan program FCPF meliputi Pemprov Kaltim, Kota Ba likpapan, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten PenajamPaser Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai Kartane gara. Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi pengu rangan emisi gas rumah kaca (GRK)

sanakan Penandatanganan Kerja Sama (PKS) dari Program FCPF-Carbon Fund dengan Provinsi Kaltim. Melalui kerja sama ini, Provinsi Kaltim men erima pembayaran berbasis kinerja (Result Based Payment/RBP) Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degra dasi Hutan dan Lahan Gambut Plus (REDD+) dengan penerima manfaat sampai ke tingkat tapak. Penandatan ganan PKS dilakukan Direktur Utama BPDLH dengan Kepala Badan Pen gelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten/kota lingkup Provinsi Kaltim. PKS ini dilakukan un tuk pembayaran advance payment RBP REDD+ FCPF-Carbon Fund. Menteri

JAKARTA, ID–Pemerintah Indo nesia telah menerima pembayaran pertama dari program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)-Carbon Fund sebesar US$ 20,9 juta atau setara Rp 303 miliar melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Selain itu, Pemerintah RI juga men erima pembayaran secara penuh US$ 110 Juta atau hampir Rp 1,7 triliun yang akan diberikan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor independen). Program FCPF-Carbon Fund tersebut dijalankan di Kaliman tan Timur (Kaltim). Pada ajang Penghargaan Adipura di Jakarta, Selasa (28/02/2023), dilak

ANT

Eceng Gondok Warga mengamati permukaan Sungai Jratun yang dipenuhi tumbuhan Eceng gondok (Eichhornia crassipes) di Desa Payaman, Mejobo, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (1/3/2023). Tumbuhan gulma yang hidup mengapung di atas air itu menyebabkan pendangkalan sungai serta mengganggu aliran sungai dan menjadi salah satu penyebab sering terjadinya banjir di kawasan itu. FOTO: ant