ID230302-P

KAMIS 2 MARET 2023 12 PROPERTY

Konsumen Lebih Suka Apartemen yang Sudah Ada Jakarta, ID- Colliers International Indonesia (Colliers) menilai bahwa konsumen lebih menyukai apartemen yang sudah ada (existing).

Basuki Bangun Permukiman Tangguh terhadap Bencana

JAKARTA, ID– Menteri Pekerjaan Umum dan Peruma han Rakyat (PUPR) PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pem bangunan infrastruktur akibat dampak Erupsi Gunung Semeru yang terjadi di Kabupaten Luma jang, Jawa Timur harus tangguh terhadap bencana sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman. “Pemerintah membangun ru

Oleh: Edo Rusyanto

P ada 2022, permintaan apar temen di Jakarta membaik dibandingkan setahun sebel umnya, yakni dari 1.289 unit menjadi 1.389 unit. “Penjualan pada 2022 sedikit lebih baik dari tahun 2021, terlihat dari lebih banyaknya unit terjual,” papar Senior Associate Director Research Col liers Indonesia, Ferry Salanto, belum lama ini. Dalam catatan Colliers, sekalipun permintaan apar temen membaik pada 2022, namun belum menyentuh angka prapandemi Covid-19. Tahun 2019, permintaan apartemen strata di Jakarta sebanyak 4.682 unit. Jakarta mencatat permintaan tert inggi pada 2015, yakni sebanyak 10.620 unit. Permintaan terendah sepanjang delapan tahun terakhir terjadi pada 2021, yakni 1.289 unit (lihat grafis) Komposisi pembeli apar temen mencakup investor ( investors buyers) 60% dan konsumen pengguna ( end users ) 40%. Dia menerangkan, pandemi Cov id-19 menyebabkan pelemahan pasar end user dan terjadi kehati-hatian di kalangan investor. ”Apar temen dengan permintaan paling banyak di kisaran Rp1 miliar hingga Rp 2 miliar,” urai Ferry. Membaiknya penjualan residensial pada 2022 selaras dengan hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia. “Dari sisi penjualan, hasil survei mengindikasikan penjualan properti residensial di pasar primer pada tri wulan IV 2022 tumbuh melambat. Penjualan properti residensial tum buh sebesar 4,54% ( year on year /yoy) pada triwulan IV 2022, lebih rendah dari 13,58% (yoy) pada triwulan III 2022,” papar Erwin Haryono, direktur eksekutif Depar temen Komunikasi Bank Indonesia dalam publikasinya, baru-baru ini. Sekalipun demikian, temuan hasil sur vei BI itu juga menyebutkan tentang hambatan penjualan residen sial primer. Faktor yang menghambat penjualan properti residensial primer mencakup lima aspek. Per tama, kenaikan harga bahan bangunan (24,63% dari jawaban re sponden). Kedua, masalah perizinan/ birokrasi (14,41%). Ketiga, suku bunga KPR (15,27%). Keempat, proporsi uang muka yang tinggi dalam pengajuan KPR (12,01%), dan kelima, perpajakan (8,83%). Pada triwulan IV/2022, hambatan dari faktor kenaikan harga bangunan terlihat melonjak bila dibandingkan dengan periode sama 2021. Mengutip data BI, triwulan IV/2021 hambatan itu sebesar 20,61%, kemudian melonjak menjadi 24,63% pada periode yang sama 2022. Hal serupa terkait dengan faktor Tolak Rafael Wamenkeu, Suahasil Nazara juga mengemukakan, Kemenkeu menolak pengunduran diri Rafael Alun Trisam bodo. Penolakan ini mengacu Peratu ran Pemerintah (PP) No17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Badan Ke pegawaian Negara (BKN) No 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberhentian PNS. Kemenkeu, menurut Suahasil, su dah mencopot Rafael dari jabatanya sebagai kepala bagian umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan pada Ka mis (23/02/20223). Namun pada Jumat (24/02/2023), Rafael mengirimkan surat pengunduran diri dari DJP. “Kami mener ima (surat pen gunduran diri Rafael) pada Senin (27/02/2023) melalui DJP. Terkait itu, berdasarkan PP 17 Tahun 2020 dan Peraturan BKN 3 Tahun 2020, pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundur kan diri. Jadi, pengunduran diri Rafael ditolak,” tegas dia. Dari hasil pemeriksaan, kata Suaha sil, ItjenKemenkeu telahmenindaklan juti dan meminta Rafael menunjukkan bukti kepemilikan untuk memastikan keabsahan harta kekayaannya. Tim Itjen bersama KPK sedang mendalami lebih lanjut LHKPN dan dugaan harta yang belum dilaporkan, serta keco cokan profilnya dengan SPT. “Saya ingatkan bahwa Rafael masih berstatus sebagai ASN, sehingga ia masih terikat dengan seluruh pe rundang-undangan, kode etik, dan > Sambungan dari hal 1

mah masyarakat terdampak ben cana bukan hanya memperbaiki kerusakannya saja, namun juga mengharapkan adanya permuki man baru yang tangguh terhadap bencana sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman,” kata Menteri Basuki, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/2/2023). Menurut Menteri PUPR, pemerintah telah mengalokasikan angga ran sebesar Rp 770 miliar guna Pembangunan Rumah Khusus yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar permukiman seperti drainase, air minum, sanitasi, dan jembatan serta Pembangunan Jembatan Besuk Koboan. “Penanganan tanggap darurat bencana alam erupsi Gunung Semeru dilakukan atas perintah Presiden Jokowi untuk membantu korban bencana dan mengambil langkah-langkah penanganan jangka pendek dan panjang. Termasuk untuk melakukan rekonstruksi pada rumah masyarakat yang terdampak,” katanya. Melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa IV, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR membangun Rumah Khusus tipe 36 sebanyak 1.951 unit dengan alokasi angga ran senilai Rp 350,55 miliar. Pekerjaan dilakukan oleh PT Brantas Abipraya dan PT Hutama Karya sejak Januari 2022 dan telah dihuni oleh masyarakat. Masyarakat penerima manfaat tersebut berasal dari tujuh desa di Kabupaten Lumajang yakni Desa Sumbersari, Desa Kebondeli Utara, Desa Kebondeli Selatan, Desa Curah Koboan, Desa Gumukmas, Desa Kamarkajang, dan Desa Kajar Kuning. Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan, rumah khusus hunian tetap (huntap) tersebut dibangun berukuran 6x6 meter pada tanah seluas 10x14 meter untuk setiap Kepala Keluarga (KK) dan menyatu dengan hunian sementara (huntara). “Desain dan spesifikasi teknis huntap ini menggunakan konsep build back better dengan teknologi rumah tahan gempa yang diban gun dengan metode RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat). Selu ruhnya menggunakan produk dalam negeri,” kata Iwan Suprijanto. Selain membangun rumah khusus, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya juga melengkapi hunian dengan sejumlah fasili tas infrastruktur dasar permukiman guna menambah kenyamanan. Pekerjaan berupa drainase, air minum, sanitasi dan jembatan dengan total luas 81,55 hektare. “Untuk instalasi air minum, dibangun reservoir berkapasitas 300 m3, pipa jaringan distribusi sepanjang 5.280 meter, 2 unit broncap ture, serta perlintasan dan aksesoris untuk menyambung Saluran Rumah sebanyak 1.951 SR. Total kapasitas penyediaan air minum sebesar 25 liter/detik untuk 2.000 KK yang bersumber dari Kali Tunggeng dengan debit 10 liter/detik, Kali Pitik 5 liter/detik (gravi tasi), dan Hutan Bambu dengan debit 10 liter/detik dengan biaya sebesar Rp17 miliar,” tambah Iwan. Sementara untuk prasarana sanitasi dibangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) berkapasitas 80-500 KK dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) berkapasitas 2000 KK. Anggaran pemban gunannya sebesar Rp 57,5 miliar. Huntap dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum fasos) untuk mengakomodasi kegiatan sehari-hari masyarakat seperti masjid, sekolah, sarana olahraga, lapangan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan pasar. Kemudian, melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kemen terian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Jembatan Besuk Koboan yang sebelumnya roboh akibat terjangan material vulkanik saat erupsi Gunung Semeru. Robohnya Jembatan Besuk Koboan tersebut mengakibatkan terpu tusnya konektivitas yang menghubungkan Lumajang-Turen-Malang. Jembatan pengganti dibangun dengan panjang 140 meter dengan nilai kontrak sebesar Rp 160 miliar dan dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero) selaku kontraktor dan PT Virama Karya (Persero) selaku konsultan. Saat ini, progress fisiknya telah mencapai 97,1% dan ditargetkan rampung pada akhir Februari 2023. (imm) IST Basuki Hadimuljono

B Universe Photo/David Gita Roza

Okupansi Perkantoran Suasana gedung perkantoran di Jakarta, kemarin. Konsultan properti Knight Frank Indonesia melaporkan tingkat keterisian perkantoran CBD Jakarta mencapai 74,1% pada semester akhir 2022. Sektor logistik yang menjadi penyumbang okupansi yang cukup agresif di akhir tahun lalu. Saat ini harga sewa gedung perkantoran di Jakarta masih stagnan, bahkan cenderung melemah hingga 6%. Deretan proyek gedung perkantoran baru yang memiliki harga sewa cenderung lebih tinggi adalah gedung berkonsep ramah lingkungan.

Pembeli apartemen masih didominasi investor-buyers

! Investors -buyers vs end -users: 60% to 40% .

Purpose of Buying

Payment Method

! Sebaliknya , sekitar 80 – 90% pembeli rumah tapak adalah end -users ( terutama untuk upper -middle -class housing). ! Sementara rumah tapak kelas bawah hampir semua adalah end-user . ! Kenaikan bunga pinjaman tidak terlalu berdampak pada penjualan apartemen karena pembeli lebih memilih pembayaran cicilan lewat pengembang . ! Untuk properti tipe rumah tapak , kenaikan suku bunga lebih berdampak dibandingkan apartemen karena sekitar 90% pembeli menggunakan fasilitas KPR . ! Apartemen dengan permintaan paling banyak di kisaran Rp1 hingga 2 miliar .

Hard Cash 14.64%

Installment 41.00%

End -User 41.88%

Investor 58.13%

Mortgage 44.35%

Sumber : Colliers_Sinarmas Talkshow_2023

Menurut Awan, pemeriksaan akan dilakukan menggunakan metode analitis data ( data analytic ). “Dengan menggunakan data analytic , kami bisa tahu anomali terhadap harta kekayaan pegawai Kemenkeu. Setelah ketemu anomalinya, kami cek lagi terkait profil jabatan, sumber kekayaan, harta kekayaan yang tidak dilaporkan, serta informasi keuanganmencurigakan dari berbagai macam informasi,” ujar dia. Awanmenjelaskan, Kemenkeu tetap membutuhkan masukan dari masyar akat. Kemenkeu membuka saluran pengaduan Whistleblowing System (WISE). Pengaduan yangmasuk ditin daklanjuti dengan rangkaian kegiatan, mulai dari verifikasi sampai investigasi yang dapat berujung pada penjatuhan hukuman disiplin. Awan menambahkan, tata kelola WISE menjadi media untuk mend eteksi dan mengawasi pegawai dari Kemenkeu. Pertama yaitu verifikasi pegawai dengan tugas dan fungsi di Kemenkeu. Kedua, apakah ada indi kasi awal pelanggaran disiplin fraud atau non-fraud . “Sesudah melakukan verifikasi, baru kami melakukan kajian dan mendalami pengaduan serta data di Kemenkeu. Kami pun menghubungi pelapor apabila diperlukan untuk melengkapi bukti,” ucap dia. Awan mengemukakan, dari hasil verifikasi dan kajian, Itjen Kemenkeu akan mendapat informasi dan keter angan berdasarkan data pemeriksaan. “Kami minta keterangan dari pihak-pi hak terkait. Bila sudah terbukti, kami lanjutkan dengan audit investigasi. Audit ini dilakukan terhadap pen gaduan setelah dilakukan verifikasi,” dari total pembiayaan, diikuti oleh tunai bertahap (18,22%), dan secara tunai (6,76%). Pemanfaatan skema KPR menurun pada triwulan IV/2022 bila dibandin gan dengan periode sama 2021 yang sebesar 75,65%. “Kenaikan bunga pinjaman tidak terlalu berdampak pada penjualan apar temen karena pembeli lebih memilih pembayaran cicilan lewat pengembang,” kata Ferry. Data Colliers memperlihatkan, pada 2022, skema pembelian apar temen oleh konsumen didominasi oleh kredit ( morgage ) yakni sebesar Rp 44,35%, sedangkan skema kedua terbesar adalah cicilan kepada pengembang ( installment ) sebesar 41%. Sisanya, yakni 14,64% membeli secara tunai keras ( hard cash ).

foto di depan pesawat charter . “Menur ut yang bersangkutan, fotonya di depan pesawat terbang diambil dalam rangka latihan terbang. Berdasarkan penelusuran tim DJBC, pesawat tersebut milik PT Federasi Aerosport Indonesia,” tutur Suahasil. Selain itu, kata Suahasil, pihaknya telah menelusuri moge yang acapkali dipamerkan Eko Darmono. “Motor besar yang ditampilkan di akun med sosnya, menurut yang bersangkutan, adalah pinjaman. Namun ED men gakui memiliki har ta motor besar yang tidak dilaporkan dalamLKHPN,” tandas dia. Eko Darmono, menurut Suahasil, telahmengaku bersalah karena pamer harta secara berlebihan. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Meski demikian, Itjen Kemenkeu dan DJBC tetap melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan keco cokan harta Eko Darmono. Panggil 69 Pegawai Irjen Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh juga mengungkapkan, saat ini terdapat 69 pegawai Kemenkeu yang belummelaporkan harta kekayaannya secara jujur dalam LHKPN. Itu sebab nya, Itjen bakal segera memanggil 69 pegawai tersebut untuk mendapat kan penjelasan lebih lanjut. “Ada 69 pegawai tidak clear , selanjutnya akan kami panggil untuk pemeriksaan,” tutur dia. Dia mengatakan, pada 2020 ada 33 pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan LHKPN sesuai keten tuan. Sedangkan pada 2019 terdapat 36 pegawai yang belum melaporkan LHKPN sesuai ketentuan. dan peraturan turunannya (NIB, PBG, KKPR, Persetujuan Lingkungan). “Nomor Induk Berusaha (NIB) sektor real estate 68111 belummasuk dalam lampiran PP 5/2021,” papar dia, baru-baru ini. Lalu, layanan Konfirmasi Kegiatan PemanfaatanRuang (KKPR) belumada NSPKbagi daerahyangbelummemiliki RDTRmaupunpetadigital. “Persetujuan Lingkungan sektor real estate pada Per men LHK4/2021 bertentangan dengan Sementara itu, SHPR BI juga me nyebutkan bahwa pada triwulan IV/2022 skema pembiayaan KPR masih menjadi pilihan responden dalam melakukan pembelian rumah primer dengan pangsa sebesar 75,03% PP 64/2016,” urainya. Pemanfaatan KPR

ketentuan ASN Kemenkeu,” ujar dia. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada yang tidak masuk akal terkait nilai harta Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp 56 miliar. Ada yang tidak sesuai antara pekerjaan dan harta yang dimiliki Rafael. “Terhadap yang bersangkutan, yang masyarakat sudah mengatakan (har tanya) kayaknya doesn’t make a sense (tidak masuk akal), kami juga tahu itu tidak make sense (masuk akal),” ucap Sri Mulyani. Dirjen Bea Cukai Wamenkeu, Suahasil Nazara juga mengungkapkan, pihaknya telah me minta Dirjen Bea dan Cukai Askolani untuk membebastugaskan Kepala Kanwil Bea dan Cukai DI Yogyakarta (DIY), Eko Darmanto (ED) yang ke dapatanmemamerkan harta kekayaan nya. Itjen Kemenkeu bersama Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) sedang mem eriksa perilaku, harta, dan kecocokan utangnya dengan LHKPN. “Dalam rangka memudahkan pem eriksaan, saya telahmenginstruksikan kepada Dirjen Bea dan Cukai agar yang bersangkutan (Kakanwil BC DIY) dibebastugaskan sesegera mun gkin,” tandas Suahasil. ItjenKemenkeu danDJBC, menurut dia, sudah memanggil Eko Darmanto untuk meminta klarifikasi atas viral nya foto-foto ED yang menunjukkan peri laku pamer kemewahan dan tidak sesuai kepantasan sebagai ASN Kemenkeu. Di medsos, Eko Darmono kerap memamerkan kekayaannya, seperti motor gede (moge) dan mobil kuno bernilai tinggi, termasuk berswa suku bunga KPR. Semula porsi ham batannya sebesar 11,92%, kini menjadi 15,27%. “Naiknya suku bunga, mening katnya biaya konstruksi, dan ketidak stabilan lapangan pekerjaan membuat peluncuran baru apartemen menjadi semakin sulit,” tutur Ferry. SHPR BI memperlihatkan bahwa hambatan dari masalah perizinan/ birokrasi juga meningkat, yakni dari 13,42 menjadi 14,41%. Terkait hal itu, menurut Sekjen DPP Realestat Indonesia (REI), Hari Ganie, masalah perizinan merupakan salah satu faktor yangmenantang pada 2023. Dia mengatakan, terhambatnya berbagai layanan publik dalam proses perizinan pada industri property terja di sejak diberlakukannya Undang Un dang Cipta Kerja (UUCK) Tahun 2020

Dalami Kasus Rafael, Kemenkeu Bentuk Tiga Tim

karena dalamUUNo 28 Tahun 1999 ti dak ada satu pasal pun yang menyebut pidana. Jadi, tidak melapor, melapor tidak benar, melapor benar tapi asal hartanya tidak benar, itu tidak ada pi dananya kalau di LHKPN,” ujar Pahala. Pelanggaran tersebut, kata Pahala, hanya dikenai sanksi administrasi dari atasan. Kondisi ini telah berlangsung sejak 1999. “Kalau atasannya tidak tertarik, tidak lapor (LHKPN) juga tidak diapa-apain,” tutur dia. Pahala Nainggolan mencontohkan, suatu ketika KPK memberi notifikasi bahwa harta kekayaan seorang pejabat negara tidak sesuai yang dilaporkan atau ada yang belumdilaporkan. “ Nah , kalau atasannya tidak peduli atau tidak tertarik, ya sudah. Atau yang bersangkutan tidak melaporkan seba gian harta kekayaannya, lalu datang ke KPK untuk melakukan koreksi, itu boleh,” ucap dia. Pahala mengakui, hal itu mem buat KPK kesulitan menindaklanjuti pejabat ASN yang lalai melaporkan LHKPN atau melaporkan LHKPN secara tidak benar. Karana itu, kerja sama dengan inspektorat masing-mas ing kementerian dan lembaga (K/L) sangat penting untuk memastikan ASN melaporkan harta kekayaannya secara benar dan jujur. “Baik juga untuk kita perkuat sambil menunggu Rencangan Undang-Un dang (RUU) tentang Perampasan Aset seperti apa. Kami sangat berharap ke sana karena LHKPN kalau tidak ada sanksi pidananya pasti bikin repot. Kami mengirim orang, setelah itu dianggap selesai, tinggal kewajiban kami yang melakukan verifikasi dan pemeriksaan,” papar Pahala. (az)

tutur Awan. Wamenkeu, Suahasil Nazara me negaskan, tingkat kepatuhan LHKPN dan LaporanHarta Kekayaan (LHK) di Kemenkeu terus dijaga dan dipastikan disiplin. Pada tahun pelaporan 2020 (daftar har ta tahun 2019), pegawai Kemenkeu yang melapor mencapai 99,86%, tahun pelaporan 2021 seban yak 99,87%, tahun pelaporan 2022 seki tar 99,98%, dan tahun pelaporan 2023 sebanyak 99,99%. “Pegawai yang tidak melaporkan LHKPN dan LHK dikenai sanksi sesuai ketentuan,” tandas dia. Melalui kerja sama yang baik den gan KPK, menurut Suahasil, Ke menkeu memiliki koneksi dengan data KPK, sehingga lembaga itu dapat masuk ke dalam sistem internal Kemenkeu. Data ini digunakan untuk menganalisis internal Kemenkeu se bagai verifikasi yang meliputi aspek formal dan aspek material. “Aspek formal mengecek kepatuhan dan kelengkapan berkas dalampelapo ran, sedangkan aspek material untuk menilai kewajaran kepemilikan harta yang dikaitkan dengan profil pegawai,” kata Suahasil. Kelemahan LHKPN Di sisi lain, Deputi Pencegahan Korupsi KPK, Pahala Nainggolan membeberkan kelemahan LHKPN sebagaimana diatur UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kelemahan itu antara lain tidak adanya sanksi pidana jika pejabat ASN tidakmelaporkan, ter lambat melaporkan, atau melaporkan harta kekayaannya secara tidak benar. “LHKPN itu ada keterbatasannya