ID230302-P

kamis 2 maret 2023

5 OPINION

Insentif GWM dan Pemulihan Ekonomi

Pemimpin Umum: Rio Abdurachman Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Primus Dorimulu

TAJUK

Disrupsi Inflasi

D i tengah seluruh negara ber juang memerangi inflasi atau bahkan hiperinflasi, Indonesia tampaknya tidak akan terlalu kesulitan untuk mengendalikan laju kenaikan harga konsumen tersebut. Laju inflasi Februari tercatat hanya 0,16% secara bulanan ( month to month /mtm), lebih rendah dibanding inflasi bulanan Januari 2023 sebesar 0,34%. Adapun laju inflasi tahunan Februari ( year on year / yoy), tercatat 5,47% atau naik diband ingkan posisi Januari 2022 yang sebesar 5,28%. Pendorong inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok transpor tasi yang memberikan andil 1,63%. Untuk komoditas, bensin memberikan andil 1,07%, beras 0,32%, dan bahan bakar rumah tangga 0,22%. Adapun pemicu inflasi bulanan adalah makanan, minu man, tembakau, pakaian dan alas kaki, serta perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Selama dua bulan, laju inflasi tercatat sebesar 0,5%. Apabila dalam 10 bulan ke depan, rata-rata inflasi bulanan bisa dikendalikan pada level 0,25% atau 0,3%, maka inflasi sepanjang 2023 ini bisa diperkirakan hanya mencapai 3,0-3,5%. Dengan asumsi tersebut, inflasi akan berada dalam rentang yang dipatok oleh pemerintah seperti yang tercantum dalam APBN 2023 maupun proyeksi Bank Indonesia. Mengacu pada perkembangan global

Dalam menavigasi ekonomi Indonesia di tengah berbagai ketidakpastian, Bank Indonesia (BI) konsisten dengan pilihan kebijakan stabilitas ekonomi ( pro-stability ) dan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi ( pro-growth ). Kebijakan pro-stability dicapai melalui kebijakan moneter, terutama dalam bentuk kenaikan suku bunga kebijakan BI-7 Day Reverse Repo Rat e (BI7DRR).

akan meningkatkan biaya pengeringan, yang dapat menambah inflasi. Faktor ketiga yang berpotensi mendis rupsi inflasi adalah harga minyak yang bertahan tinggi. Rencana pemangkasan produksi oleh Rusia, mengikuti jejak Saudi Arabia, secara teori bakal menaik kan harga minyak. Kenaikan harga min yak biasanya akan diikuti oleh kenaikan harga komoditas lain, termasuk gas, minyak sawit mentah (CPO), dan produk pertambangan. Dalam komoditas minyak dan BBM, separuh kebutuhan harian nasional masih harus diimpor. Tahun lalu kita mengalami periode defisit neraca migas terparah sepanjang sejarah. Apalagi se lama momen Lebaran dan Natal-Tahun Baru nanti, kebutuhan BBM cenderung melonjak. Tingginya impor minyak akan menyulut inflasi lebih tinggi ( imported inflation ). Selur uh pemangku kepentingan, terutama otoritas terkait, mesti mengan tisipasi segala kemungkinan terburuk. Kementerian teknis yang bertanggung jawab terhadap produksi pangan mesti memantau ketat perkembangan di lapa ngan. Bank Indonesia perlu terus mem perkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian In flasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) harus terus makin diperkuat melalui programGerakanNasional Pengendalian

optimal. Walau sebenarnya ku curan kredit tumbuh relatif tinggi dan telah menembus dua digit. Sebagai gambaran, pada 2022 pertumbuhan kredit telahmenca pai 11,35% secara tahunan, men ingkat ketimbang 2021 yang tum buh 5,24%. Tingginya penyaluran kredit perbankan tersebut diikuti dengan risiko kredit dan likuidi tas yang terjaga baik, terlihat dari rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) yang berada pada level 2,44% dan rasio AL/DPKmencapai 31,20%. Tidak dapat dimungkiri bahwa raihan apik penyaluran kredit tersebut tidak lepas dari per tumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia yang mencapai 5,31% sepanjang 2022 atau telah kembali pada level se

tidak hanya menyasar pada pen gendalian risiko sistemik, namun juga pada upaya mendorong fungsi intermediasi perbankan. Bahkan, pada awal tahun ini, amanat kebijakan makropruden sial kepada BI itu telah diperkuat dengan berlakunya Undang Undang No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Menur ut UU tersebut , BI berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial dalam rangka turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui tiga cara. Per tama, mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan. Kedua, memitigasi dan mengelola risiko sistemik.

banyak insentif dalam memikat investor agar mau berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Dalam konteks mendorong kredit perbankan sekaligus men capai proyeksi per tumbuhan kredit 10-12% pada 2023 dan 2024 sebagaimana disampaikan Gubernur BI pada Pertemuan Ta hunan Bank Indonesia (PTBI) 30 November 2022, BI menebarkan insentif dalam bentuk pelongga ran giro wajib minimum (GWM) sebagai bagian dari bauran kebi jakan BI. Saat ini secara total perban kan dapat menerima insentif pelonggaran GWM paling tinggi 2,8% atau 280 bp dengan rincian sebagai berikut. Per tama, BI memberikan insentif GWM bagi bank yang menyalurkan kredit ke subsektor prioritas paling tinggi 1,5%. Setidaknya BI telah merilis sekitar 46 subsektor prioritas yang dapat dipilih bank, seper ti industri makanan dan minuman, perdagangan besar dan eceran, dan industri kimia dan farmasi. Seluruh subsektor prioritas tersebut terbagi dalam tiga golongan besar yaitu yang bersifat resillience , growth driver dan slow starter . Kedua, BI memberikan insentif GWMkepada bank penyalur KUR dan kredit UMKM paling tinggi 1% disertai dengan penambahan kelompok bank berdasarkan pen capaianRasioPembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), yaitu kisaran 30% - 50%, dan di atas 50%. Tentu ini menjadi peluang bagi perbankan untuk menyalurkan kelebihan likuiditasnya agar pen dapatan bank kian melonjak ting gi, mengingat besarnya potensi pembiayaan inklusif, khususnya usaha mikro, kecil dan menangah (UMKM) yang mencapai kisaran Rp 1.600 triliun. Ketiga, BI memberikan in sentif GWM terhadap kredit/ pembiayaan properti dan/atau kendaraan bermotor berwawasan lingkungan paling tinggi 0,3%. Insentif ini dikaitkan dengan upaya menggalakkan ekonomi dan keuangan hijau yangmemang sudah menjadi tuntutan global dan sebagai bagian dari upaya penanganan dari perubahan iklim. Kendati cukup banyak kucuran insentif GWM, namun efektivitas kebijakan BI tetap memerlu kan koordinasi dan sinergi den gan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Di sini pent ingnya menjaga kebersamaan antarotoritas keuangan, ter masuk dengan pelaku usaha dan masyarakat agar ekonomi terus bertahan dari berbagai gejolak. *) Deputi Direktur di Departe men Surveilans Sistem Keuangan, Bank Indonesia. Tulisan adalah pendapat pribadi dan tidakmewak ili institusi tempat penulis bekerja.

Oleh Ardhienus *)

K ebijakan BI diambil seba gai langkah untuk secara front loaded , pre-emptive , dan forward looking me mastikan terus berlan jutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Dan sejak Agustus 2022 hingga Feb ruari 2023 BI telah menggerek BI7DRR sebanyak 225 basis poins (bps) hingga menjadi 5,75%. Kebijakan suku bunga kebija kan itu juga diperkuat dengan ke bijakan triple intervention dalam menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Tak lupa koor dinasi erat dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan mitra strategis untuk mengenda likan inflasi pangan dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Tim tersebut kemudian digaungkan dalam forum besar bernama Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Di samping itu, pada tahun lalu BI juga melakukan normal isasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum (GWM) sebanyak 300 bps. Agar bank lebih siap, kenaikan GWM dilakukan secara bertahap hing ga 9% untuk bank konvensional dan 7,5% untuk bank syariah pada September 2022. Kendati kebija kan itu menyedot dana perban kan dalam kisaran Rp 200 triliun, namun imbasnya tidak bakal mengetatkan kondisi likuiditas dan mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit, termasuk tidak menghalangi bank berpartisipasi aktif dalam membeli surat berharga negara (SBN) untuk kepentingan pem biayaan defisit fiskal pemerintah. Hal ini karena kondisi likuiditas perbankan masih cukup berle bih. Ini terbukti dengan kondisi likuiditas saat ini yang masih cukup longgar, per tumbuhan kredit juga masih di atas 10% secara tahunan dan pembelian SBN yang ter us meningkat. Bahkan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang menjadi tolak ukur kondisi likuiditas perbankan masih lebih tinggi dari sebelum terjadinya pandemi yang berada pada level 23% dan jauh berada di atas thresh old otoritas sebesar 10%. Sementara untuk kebijakan pro-growth , BI menggunakan terutama kebijakan makropru densial. Sebuah kebijakan yang

Inflasi Pangan (GN PIP) di berbagai daerah. Yang har us di - j aga o l eh Bank I n d o n e s i a d a n pemerintah adalah inflasi inti, barang yang diatur pemer intah ( administered prices ), bahan pan gan be r ge j o l ak ( v o l a t i l e f o o d ) , serta impor ted in flation. Selain itu, kewaspadaan tinggi juga perlu diarah kan kepada para oknum penimbun barang kebutuhan masyarakat, yang kerap menger uk keuntungan semak simal mungkin di tengah kelangkaan barang. Kepolisian mest i di l ibatkan

saat ini, Bank In donesia meyakini inflasi inti tetap be rada pada kisaran 3,0±1% pada semes ter I-2023 dan in flasi umum kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada semes ter II-2023. Laju in flasi akan kembali di bawah 4% mulai September 2023. Sebab, tingginya inflasi yang masih di atas 5% saat ini merupakan imbas based ef fect setelah kenaikan harga ba han bakar minyak (BBM) pada 2022. Beg i t u dampak tersebut hilang, in flasi akan kembali di bawah 4%. Meski inflasi ta hun ini diprediksi

Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pemerintah daerah perlu mengerahkan segenap kebijakan dan instrumen untuk mengendalikan inflasi. Ketika inflasi rendah, pertumbuhan ekonomi juga lebih mudah untuk diakselerasi.

Kendati cukup banyak kucuran insentif GWM, namun efektivitas kebijakan BI tetap memerlukan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

dalam operasi semacam itu. Apabila seluruh kementerian teknis dan pembuat kebijakan telah bekerja se baik mungkin dan antisipatif, semestinya inflasi benar-benar bisa dikendalikan sesuai skenario. Inflasi yang rendah tentu membuat Bank Indonesia tidak perlu menaikkan lagi suku bunga acuan ( BI 7-day Reverse Repo Rate /BI7DRR) yang saat ini berada di level 5,75%. MeskipunBankSentral Amerika Serikat (The Fed)masih akanmenaikkan tiga kali suku bunga, kita berharap sikap BI tidak goyah. Dalam rapat dewan gubernur BI Februari lalu, sudah diisyaratkan bahwa BI7DRR tidakperlunaik lagi. KomitmenBI tersebut tentu saja bakal terwujud apabila inflasi benar-benar bisa ditekan. Kita tahu betapa inflasi menjadi per taruhan nasional yang sangat penting. Inflasi yang rendah akan membuat suku bunga kredit pun terjaga rendah, sehingga dunia usaha lebih confidence un tuk berekspansi. Pebisnis yang ekspansi otomatis akan menciptakan lapangan kerja baru. Yang lebih penting lagi, inflasi rendah tidak akan menggerogoti daya beli masyarakat. Dalam konteks itulah, pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuan gan (OJK), ser ta pemerintah daerah perlu mengerahkan segenap kebijakan dan instrumen untuk mengendalikan inflasi. Ketika inflasi rendah, pertumbu han ekonomi juga lebih mudah untuk diakselerasi. q

dapat dikendalikan, ada beberapa potensi disrupsi yang dapat merusak skenario pemerintah. Pertama, menjelang bulan Ramadan, ada sejumlah kebutuhan masyarakat yang hampir selalu naik sehingga menyulut inflasi. Hal itu terjadi karena permintaan melonjak sementara suplai kemungkinan tidak mencukupi. Beberapa komodi tas kebutuhan masyarakat yang secara siklus mening kat antara lain daging sapi atau kerbau, daging ayam ras, telur, minyak goreng, gula pasir, dan beberapa produk horti kultura. Selain itu, tarif angkutan selalu melonjak sekitar dua kali lipat dari tarif normal pada periode Lebaran, karena berlaku tarif batas atas. Karena itu, menjadi tantangan serius bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengendalikan suplai komoditas tersebut. Volatile food itulah yang selama ini menghantui inflasi kita. Selain me mastikan produksi berjalan dengan baik, jalur distribusi harus mendapat perhatian ekstra. Sebab, gangguan distribusi akan selalu memicu kenaikan harga barang. Faktor kedua yang mesti diwaspadai adalah cuaca ekstrem. Curah hujan tinggi berkepanjangan di berbagai daerah ber potensi mengganggu panen. Sebagian lahan produksi pangan, terutama padi, banyak yang terendam banjir. Selain mengancam gagal panen, hasil panen yang ada pun cepat rusak bila terjadi pada musim hujan tinggi. Untuk padi, apabila dipanen dalam kondisi basah

Ketiga, meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan. Apabila berkaca pada kondisi saat ini, di tengah cukup kuatnya daya tahan (resiliensi) perbankan dalam menghadapi turbulensi ekonomi, memang dibutuhkan dorongan yang lebih kuat untuk memacu kucuran kredit dalam memulihkan ekonomi nasional setelah terpapar pandemi Cov id-19. Pasalnya, kredit perbankan menjadi pelumas dalammengger akkan roda ekonomi. Hanya saja fungsi intermediasi perbankan dinilai masih belum sepenuhnya

belum pandemi. Positifnya PDB itu telah mengerek keyakinan pelaku usaha dan masyarakat terhadap ekonomi Indonesia ke depan. Kebijakan Insentif Oleh karena itu, selain regula si, dibutuhkan pula suatu bentuk insentif yang berfungsi sebagai pil penguat bagi pencapaian tujuan tersebut. Memberikan insentif merupakan salah satu cara untuk merangsang orang melakukan sesuatu. Cara ini jamak digunakan. Sebagai misal, pemerintah telah menawarkan

SURAT PEMBACA

Percepatan Relokasi

mah, minimal hunian sementara, bukan di tenda. Sebagai catatan, verifikasi data terhadap mereka yang berhak mendapatkan bantuan rumah maupun perbaikan rumah mesti tepat sehingga tak salah sasaran.

percepatan relokasi rumah untuk korban bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Kita akan turut senang jika masyarakat terdampak gempa, yang rumahnya rusak dan kini tinggal di tenda, bisa segera mendapat bantuan hunian sebe lum Idul Fitri. Berlebaran bukan di tenda-tenda pengungsian lagi. Setidaknya, sebelum Lebaran para korban sudah tinggal di ru

menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah. Di anta ranya adalah pencairan bantuan rumah warga terdampak. Tak dimungkiri bahwa peker jaan rumah itu bukanlah yang mudah dilakukan, layaknya mem balikkan telapak tangan. Namun, bukan berarti tak bisa dipercepat dengan pendekatan yang tepat. Maka, wajar jika banyak pihak juga berharap dan mendorong

POJOK IDE Kemenaker: Ada tiga faktor perubahan pasar kerja nasional. Perlu kolaborasi cetak generasi yang gesit, kreatif dan produktif.

Korban Gempa

Bencana gempa yang terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat, pada akhir tahun 2022 lalu, masih

Santoso Bogor

Dewan Redaksi: Enggartiasto Lukita (Ketua) Rio Abdurachman, Iman Pambagyo, Lili Yan Ing, Primus Dorimulu, Marwata, Anthony Wonsono, Apreyvita D. Wulansari

MANAGEMENT: Executive Chairman : Enggartiasto Lukita. Direktur Utama : Rio Abdurachman.

Wakil Direktur Utama : Apreyvita D. Wulansari. Direktur Digital & Business Development : Anthony Wonsono. Direktur Keuangan & Direktur Umum : Tania Kirana. Direktur Bisnis : Melly Marliani. Direktur Legal : Patricia Tambunan

Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Aziz. Redaktur Senior: Hari Gunarto. Redaktur Pelaksana : Ester Nuky. Wakil Redaktur Pelaksana : Nasori, Jauhari Mahardhika (online). Redaktur : Abdul Muslim, Edo Rusyanto, Euis Rita Hartati, Eva Fitriani, Fransiscus Rio Winto, Harso Kurniawan, Imam Suhartadi, Iwan Subarkah, Parluhutan Situmorang (online), Thomas E. Harefa, Tri Listiyarini, Tri Murti, Totok Hari Subagyo, U Heri Gagarin (foto). Wakil Redaktur : Amrozi Amenan, David Gita Roza (foto), Ely Rahmawati, Emanuel Kure, Grace Eldora Sinaga (online), Happy Amanda Amalia, Imam Mudzakir, Indah Handayani (online), Kunradus Aliandu, Leonard Al Cahyoputra, Mardiana Makmun, Nida Sahara, Rangga Prakoso, Ridho Syukra, Thresa Sandra Desfika (online). Reporter : Arnoldus Kristianus, Muhammad Ghafur Fadillah, Muawwan Daelami, Prisma Ardianto. Surabaya : Amrozi Amenan. Sekretariat Redaksi : Chandra Wijayanti (Kepala), Litbang : Alam Surawijaya, Fernando Sihotang. Produksi : Gianto (Kepala), Agustinus W. Triwibowo, R. Thatit Tri Adiwanto. Desain Grafis : Rochadi Kusmabrata. Advertising : Unggul Wicaksono, Adhyatma Warih (General Manager). Marcomm & Event Management : Lucky Sukmawati (Manager), Circulation : Dwi Erna Sari. Alamat Redaksi dan Iklan: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Redaksi: Telp. (021) 29957500, Fax. (021) 5277983/ 81, Iklan: Telp. (021) 29957500, Fax. (021) 5277983 / 81, Email Iklan: iklan.investordaily@investor.co.id, Alamat Sirkulasi : Graha Investor, Jl. Padang No. 22, Ps. Manggis, Setiabudi, Manggarai. Tlp 021- 29957555 WA 0877-8005-7578 Rek. sirkulasi: CIMB NiAGa, 800065640800 Fax. (021) 5200976, Surabaya: Jl. Taman Apsari No. 15-17 Kompleks PWI Surabaya Telp. (031) 5479837 Fax. (031) 5479837, Tarif Iklan : Display BW Rp 70.000/mmk, FC Rp 80.000/mmk, Prospektus, Lap. Keuangan, RUPS/RUPO dsb BW Rp 22.000/mmk, FC Rp 32.000/mmk, Harga belum termasuk ppn 11%. No Rekening: BCA Cab. Kuningan Jakarta AC. 217.30.90111, CIMB Niaga Cab. Gatot Subroto Jakarta AC. 226.0100364007 (Rek. Iklan), CIMB Niaga: 226.0100448005 (Rek. Sirkulasi) Percetakan: PT. Gramedia Jl. Palmerah Selatan No. 22-28 Jakarta Pusat. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

■ Investor Daily menerima kiriman surat pembaca dan artikel opini minimum 7.500 karakter. Artikel opini dapat dikirim melalui pos ke alamat redaksi atau e-mail: koraninvestor@investor.co.id. Wartawan Investor Daily tidak diperkenankan menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari narasumber.