ID230302-P

kamis 2 maret 2023 8 MACRO ECONOMICS

Kemenkeu Terbitkan Sukuk Negara Rp 156 Miliar untuk PPS

JAKARTA, ID – Kemente rian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara seri PBS035 sebesar Rp 156,52 miliar, de ngan skema private placement dalam rangka Program Peng ungkapan Sukarela (PPS). Pelaksanaan transaksi private placement dilakukan berda sarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107/ PMK.08/2022, PMK Nomor 38/PMK.02/2020, dan PMK Nomor 196/PMK.03/2021. Direktorat Pembiayaan

Deni Ridwan

Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Rabu (1/3/2023) melaporkan, jenis imbalan atau kupon yang diberikan PBS035 ini bersifat tetap atau fixed rate . Tingkat imbalan atau kupon yang diberikan sebesar 6,75% dengan imbal hasil ( yield ) 7,23%. SBSN tersebut dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan mata uang rupiah. Adapun nominal per unit yang diterbitkan sebesar Rp 1 juta sejumlah 156.522 sehingga yang diter bitkan totalnya yaitu Rp 155,52 miliar. PBS035 ini akan jatuh tempo pada 15 Maret 2042. Sesuai ketentuan dalam PMK 196/PMK.03/2021, dalam hal wajib pajak menginvestasikan harta bersih dalam Surat Berharga Negara (SBN), dilakukan dengan tiga ketentuan. Ketentuan pertama yakni dilakukan melalui dealer utama dengan cara private placement di pasar perdana dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, investasi dalam SBN dalam mata uang do lar AS hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak yang mengungkap kan harta dalam valuta asing (valas). Terakhir, dealer utama wajib melaporkan transaksi SBN dalam rangka PPS wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (Kemenkeu). Lelang SUN Sementara itu, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu menyampaikan telah menyerap pem biayaan sebesar Rp 20 triliun dari hasil lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (28/2/2023). Adapun minat investor pada lelang SUN tersebut masih solid, tercermin dari penawaran yang masuk ( incoming bids ) mencapai Rp 45,97 triliun atau dua kali dari target indikatif yang telah diumumkan sebelumnya. Hal ini didorong optimisme investor atas menguatnya perekonomian Indonesia pada 2022 yang tercatat 5,31% (yoy), atau meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,70% (yoy) dan didukung kinerja positif APBN. Termasuk pertumbuhan penerimaan pajak yang solid, serta meningkatnya likuiditas perekonomian nasional untuk periode sam pai dengan akhir Januari 2023. “Dengan mempertimbangkan yield SBN yang wajar di pasar sekunder, rencana kebutuhan pembiayaan 2023 dan kinerja APBN per akhir Januari 2023, serta kondisi kas negara terkini, pemerin tah memutuskan untuk memenangkan permintaan sebesar Rp 20 triliun,” kata Direktur SUN Kemenkeu Deni Ridwan, Selasa (28/2/2023). Ia mengatakan, seri SUN yang dilelang adalah seri SPN03230531 ( new issuance ), SPN12240229 ( new issuance ), FR0095 ( reopening ), FR0096 ( reopening ), FR0098 ( reopening ), FR0097 ( reopening ), dan FR0089 ( reopening ). Deni menuturkan, aliran modal yang masuk ( inflow ) dari investor asing pada lelang SUN terus berlanjut, ditandai dengan incoming bids sebesar Rp 6,79 triliun, naik dari Rp 6,55 triliun pada lelang sebelumnya. Jumlah incoming bids dari investor asing tersebut ma yoritas pada seri SUN tenor 5 dan 10 tahun yaitu Rp 5,1 triliun atau 75,11% dari total incoming bids investor asing dan dimenangkan sebesar Rp 2,9 triliun atau 14,5% dari total awarded bids . Demand in vestor masih dominan pada seri SUN tenor 5 dan 10 tahun, dengan jumlah incoming bids dan awarded bids sebesar 55,87% dari total incoming bids dan 62% dari total awarded bids . “ Incoming bids dan awarded bids terbesar adalah pada tenor 10 tahun yaitu Rp 15,21 triliun (33,1% dari total incoming bids ) dan Rp 8,25 triliun (41,0% dari total awarded bids ),” kata dia. (ark/ks)

B Universe Photo/Joanito De Saojoao.

Kebijakan Automatic Adjustment Tak Hambat Belanja Prioritas K/L JAKARTA, ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, kebijakan pencadangan anggaran ( automatic adjustment ) dijalankan untuk mengantisipasi dampak kondisi perekonomian global terhadap perekonomian domestik. Walaupun ada pencadangan anggaran, tetapi hal itu tidak mengurangi kegiatan prioritas dari setiap kementerian/lembaga (K/L). Inflasi Februari 2023 Pekerja membawa barang merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (1/3/2023). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 5,47% ( year on year /yoy) pada Februari 2023, sementara inflasi bulanan terealisasi sebesar 0,16%.

pembangunan infrastruktur tak selalu menunggu dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurut dia, kebutuhan infrastruktur selalu sangat mendesak, apalagi untuk Indo nesia yang ingin keluar dari jebakan kelas menengah alias middle income trap . Kebutuhan tersebut mulai dari air bersih, jalan raya, bendungan, irigasi, jalur kereta api, hingga satelit yang memerlukan pembiayaan. Karena itu, kata dia, pembiayaan inovatif dibutuhkan melalui kerja sama dengan K/L, pemerintah daerah, maupun badan usaha. Barulah kemu dian menyusun struktur pembiayaan dari sebuah kebutuhan infrastruktur. Tak hanya untuk infrastruktur biasa, lanjutnya, pembiayaan saat ini juga di berikan untuk kegiatan inovatif seperti penerangan jalan hingga pengelolaan sampah di daerah. “Dalam perjalanan nya, sesudah Kemenkeu harus mema hami, kami butuh mitra. Kemudian, kami juga harus bicara dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan ten tang skema penjaminannya,” jelas dia. Sri Mulyani menyebutkan, peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dalam hal ini menjadi penting sehingga pemerintah memberikan penyer taan modal negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun sejak 2009-2022. Sementara itu, Direktur Utama PII Wahid Sutopo mengatakan, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) telah memberikan penjaminan sebesar Rp 95 triliun untuk 48 proyek pembangunan dengan nilai investasi yang dapat dibangkitkan sebesar Rp 497 triliun sejak 2009 hingga 2022. “Sejak berdiri, PII telah mendapatkan penyer taan modal negara sebesar Rp 10,65 triliun yang menjadi dasar bagi kami untuk dapat menyalurkan penjaminan,” kata dia. (ks)

N ilai automatic adjustment belanja K/L tahun ang garan 2023 ditetapkan sebesar Rp 50,23 triliun yang berasal dari belanja K/L dalambentuk rupiahmurni (RM), dengan mempertimbangkan kinerja realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir (tahun anggaran 2020-2022). “Coba dilihat lagi kegiatan mana yang prioritas, kegiatan yang paling pent ing tetap jalan. Cadangkan 5% yang dianggap tidak prioritas, setiap K/L tahu persis belanja mereka, bukan kami yangmenentukan,” jelasMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dia menjelaskan, rata-rata realisasi belanja K/L hingga akhir tahun di kisaran 94 sampai 95% dan sangat jarang menyentuh angka 100%, se hingga pencadangan 5% dana belanja tidak akan mempengaruhi kinerja. K/L diperkirakan tetap bisa mencapai target pembangunan. Kebijakan ini meminta seluruh K/L untukmemblokir sebagian dari angga ran yang belum prioritas dilaksanakan di awal tahun. Dengan kebijakan ini, KL diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar- benar penting. Melalui kebijakan automatic adjust ment , seluruh K/L akan memiliki ke tahanan untuk antisipasi apabila harus dilakukan perubahan dalam meng hadapi dampak ketidakpastian global tersebut. Dalam pelaksanaannya K/L mengusulkan sendiri kegiatan/KRO/ RO/akun yang akan diblokir sesuai dengan besaran automatic adjustment masing-masing K/L yang terlampir pada Surat Menteri Keuangan tentang Automatic Adjustment Belanja K/L Oleh Arnoldus Kristianus

Belanja Kementerian/Lembaga

triliun Rp1.000,8

Diarahkan semakin berkualitas (spending better) melalui belanja yang semakin efektif, efisien, produktif, serta memiliki daya ungkit kepada perekonomian

21,3

12,4

3,2

-3,1

-13,3

1.190,8

1.059,6

1.032,4

1.000,8

368,0

270,5

873,4

238,1

1.000,8

822,8

794,3

789,1

873,4

2019

2020

2021

2022

2023

Belanja K/L NonPEN (triliun)

Belanja K/L PEN (triliun)

Pertumbuhan (%)

Sumber: Kemenkeu

dokumen pendukung pelaksanaanya sampai dengan akhir semester I tahun anggaran 2023. Pembiayaan Inovatif Sementara itu, Sri Mulyani mengata kan, pembiayaan inovatif sangat diper lukan untuk mengatasi kesenjangan ( gap ) pendanaan infrastruktur di Indo nesia yang cukup besar. “Kesenjangan (pendanaan) infrastruktur kita itu bisa puluhan, ratusan, bahkan bisa men capai ribuan triliun rupiah,” ungkap dia dalam acara Innovative Financing in Unity (Infinity) yang berlangsung secara daring, Rabu (1/3/2023). Dengan demikian, pengemban gan pola pembiayaan pembangu nan infrastruktur sangat diperlukan, terutama pembiayaan inovatif, agar

tahun anggaran 2023 melalui mekan isme revisi anggaran. “Dalam situasi tidak pasti tolong ca dangkan dari belanja yang sudah kita alokasikan dan kita tidak potong. Kami minta cadangkan, artinya 95% tetap digunakan K/L dan 5% ditandai dulu, ini cadangan bersama,” kata Menkeu. Kegiatan yang diprioritaskan un tuk dilakukan automatic adjustment antara lain belanja pegawai yang dapat diefisienkan, belanja barang yang dapat diefisienkan (diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket meeting , belanja barang operasional lainnya dan belanja barang non opera sional lainnya), belanja modal yang da pat diefisienkan, bantuan sosial yang tidak permanen, serta kegiatan yang diperkirakan belum dapat memenuhi

B Universe/David Gita Roza Trina Solar Siap Masuki Pasar Energi Surya Indonesia Head of Southeast Asia Trina Solar Elva Wang (dua dari kiri), Sales Manager Indonesia Trina Solar Yabes Supit (kanan), Regional Marketing Manager, APAC Region Liu Zhen (kiri) dan Event and Operations Executive Tan Yan (dua dari kanan), berbincang di sela paparan mengenai energi solar, di Jakarta, Rabu (1/3/2023). Trina Solar, penyedia solusi total energi pintar dan photovoltaic (PV), melihat bahwa Indonesia memiliki potensi energi matahari yang sangat besar dan bahwa matahari adalah sumber energi terbarukan terbaik untuk memenuhi target nasional.

DI HADAPAN PENGUSAHA JEPANG Gobel: Jangan Ragu Investasi di IKN

polusi udara, polusi air, dan juga polusi suara. Angka kriminalitas dan segala permasalahn sosial lainnya juga tinggi. Ketiga, pemindahan ibu kota ini akan meningkatkan angka pertumbu han ekonomi. Selama ini pertumbuhan ekonomi berpusat di kota-kota besar di Jawa dan Sumatra. Dengan pemin dahan ibu kota ini akan menciptakan pusat-pusat per tumbuhan ekonomi baru. “Gorontalo yang menjadi kam pung halaman saya akanmenjadi salah satu provinsi yang akan terdampak oleh pemindahan ibu kota ini,” kata dia. Gobel menambahkan, pada 2045, saat berusia 100 tahun, Indonesia su dah harus menjadi negara yang maju dan makmur. (ks)

ini, kata dia, akan memiliki dampak yang luas. Pertama, akan menciptakan pemerataan ekonomi, khususnya untuk wilayah timur Indonesia, yaituKaliman tan, Sulawesi,Maluku, Papua, danNusa Tenggara. Selama ini, pembangunan lebih berkembang di Sumatra, Jawa, dan Bali. Kedua, mengurangi beban demografi, ekologi, dan sosial wilayah Jakarta dan Jawa. Jakarta sudah terlalu padat. Kepadatan penduduk Jakarta adalah 15.978 jiwa/km2. Jawa Barat yang menjadi tetangganya memiliki kepadatan penduduk 1.379 jiwa/km2. Sedangkan rata-rata nasional Indone sia, kepadatan penduduknya hanya 142 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di Jakarta ini memiliki dampak terhadap

galaman pandemi 2020. Saat itu, banyak masyarakat kesulitan karena ekonomi yang tidak merata antardaerah. “Oleh karena itu, pasca-Covid ini suatu mo mentum, presiden ingin mendorong pemerataan ekonomi,” kata dia. Gobelmenerangkan, ide pemindahan ibu kota negara pernah dimunculkan oleh Presiden Sukarno maupun oleh Presiden Soeharto. Saat itu, Sukarno menimbang sejumlahwilayah, salah sa tunya di Palangkaraya, KalimantanTen gah. Sedangkan Soeharto menimbang pemindahan ke Jonggol, Jawa Barat. Kini, ide tersebut diwujudkan Presiden JokoWidodo denganmemilih Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ke Kalimantan Timur

Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. Sedangkan anggota DPR yang hadir adalah Ary Egahni Ben Bahat, Novita Wijayanti, dan Kamrussamad. Mereka didampingi Duta Besar Indonesia un tuk Jepang Heri Akhmadi. Gobel mengatakan, pemindahan dan pembangunan IKN mendapat dukun gan penuh dari DPR RI, baik berupa dukungan regulasi, politik, maupun penganggaran. Selain itu, kata dia, pemindahan ibu kota negara ini untuk memperbaiki tata kelola wilayah yang modern, berkelanjutan, dan bisa men jadi acuan bagi pengelolaan wilayah lainnya di Tanah Air. Legislator asal Gorontalo ini menambahkan, peman gku kepentingan turut belajar dari pen

JAKARTA, ID – Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Go bel mengumpulkan para pengusaha Jepang yang berhimpun di organisasi Keidanren, dan menjelaskan tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. “Para pengusaha Jepang tak perlu ragu untuk berpartisipasi dalam pem bangunan IKN ini,” jelas dia, di Tokyo, Selasa (28/2/2023).

Hal itu ia sampaikan dalam perte muan delegasi Indonesia dengan para pengusaha Jepang yang tergabung dalam organisasi Keidanren. Dari Indonesia, selain Gobel, juga hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Su madi, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, dan Wakil Rachmat Gobel