ID230313-P

senin 13 maret 2023 6 MACRO ECONOMICS

JAKARTA, ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah me nerima data dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), mengenai 964 pegawai Kemenkeu yang dinilai terlibat dalam transaksi mencurigakan selama periode 2007-2023. “Jadi, 964 itu akumulasi jumlah pegawai yang diidentifikasi oleh Itjen (Inspektorat Jenderal) Kemenkeu atau yang diidentifikasi oleh PPATK,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, di Kantor Kemenkeu, Sabtu (11/3/2023). Mengutip data Itjen Kemenkeu bahwa dalam periode 2007 sam pai dengan 2023, tercatat ada 266 surat dari PPAT ke Kemenkeu. Angka ini terbagi dalam 185 atas permintaan Itjen Kemenkeu dan 81 inisiatif PPATK. “Artinya, PPATK menjalankan tugasnya dan menemukan adanya transaksi menyangkut aparat di Kemenkeu, pegawai Kemenkeu, dan transaksinya itu disampaikan kepada kami,” kata Sri Mulyani. Dari data tersebut, Kemenkeu melakukan tindak lanjut terhadap 86 surat dengan kegiatan lanjutan berupa pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). Surat ditindaklanjuti menjadi audit inves tigasi sebanyak 126 kasus, dengan hasil rekomendasi hukuman disiplin terhadap 352 pegawai. “Kami memberikan tindak lanjut de ngan melakukan beberapa pengumpulan bukti tambahan, pengum pulan bahan keterangan. Artinya, itu informasi belum memadai dan kita terus menambah informasi melalui tindakan, dari Itjen menambah dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan,” kata dia. Selanjutnya, ia mengatakan, 31 surat tidak dapat ditindaklanjuti karena pegawai pensiun, tidak ada info, atau pegawai nonkemen keu. Sedangkan 16 surat dilimpahkan dan ditindaklanjuti aparat pe negak hukum. Menkeu mengatakan, bila ada pegawai yang terlibat tindakan kriminal maka harus melibatkan aparat penegak hukum untuk penanganan hal tersebut. “Jadi dalam hal ini kalau ada suatu kasus yang menyangkut tindakan hukum apakah itu kriminal, itulah yang kita sampaikan ke aparat penegak hukum, apakah itu KPK (Komisi Pemberantasan Hukum), kejaksaan atau kepolisian. Kita kerja sama dengan ketiga aparat penegak hukum itu untuk tindaklanjuti dalam rangka pene gakan hukum,” kata Sri Mulyani. Harta Tidak Wajar Sementara itu, Kemenkeu juga akan menyelesaikan pemeriksaan terhadap 69 pegawai yang terindikasi memiliki harta kekayaan tidak wajar. Pemeriksaan dilakukan oleh Itjen Kemenkeu dengan menentukan kesesuaian antara nilai harta dan penghasilan 69 pegawai tersebut. “Semakin cepat diidentifikasi dan terbukti akan semakin mudah buat kia melakukan hukuman disiplin. Sampai dengan minggu depan. Kami akan selesaikan seluruh investigasi tambahan hingga pekan depan. Investigasi dilakukan terhadap semua pegawai yang masuk dalam profil risiko tinggi maupun menengah,” ucap Menkeu Sri Mulyani. Kemenkeu telah melakukan investigasi selama satu pekan. Investigasi dilakukan terhadap 69 pegawai Kemenkeu yang memiliki harta dalam kategori risiko tinggi dan risiko menengah. Itjen Kemenkeu melakukan identifikasi. Ke 69 pegawai tersebut akan diperiksa berdasarkan Laporan Harta Kekayaan (LHK) 2019 pelaporan 2020 dan LHK 2020 pelaporan 2021. “Informasi dari kami, 29 untuk risiko tinggi dan 68 pegawai yang risiko menengah. Sudah seminggu ini dipanggil dan memperdalam semua yang masuk ke risiko tinggi dan menengah. Risiko rendah bukannya tidak kita perhatikan, tapi sekarang ini resource -nya sedang fokus kejar-kejaran dengan waktu,” tandas Sri Mulyani. Itjen Kemenkeu menerima pengaduan melalui whistleblowing system di mana pada 2017 menerima 510 pengaduan dengan tindak lanjut 66 pegawai terkena hukuman disiplin menyangkut fraud . Pada 2018 menerima 482 pengaduan dengan tindak lanjut 118 hu kuman disiplin fraud . Berikutnya, tahun 2019 menerima 445 peng aduan dengan tindak lanjut 83 hukuman disiplin fraud . Pada 2020 menerima 446 pengaduan dengan tindak lanjut 71 hukuman disiplin fraud . Pada 2021 menerima 599 pengaduan dengan tindak lanjut 114 hukuman disiplin fraud . Sedangkan tahun 2022 menerima 805 pengaduan dengan tindak lanjut 98 hukuman disiplin fraud . Sri Mulyani menegaskan, dalam pemeriksaan tetap mengguna kan asas praduga tidak bersalah, sebab harus dijalankan sesuai regulasi. Dalam pelaksanaan pemeriksaan Kemenkeu menerapkan asas kepatutan dan kepantasan. “Kami dari Kemenkeu minta selu ruh jajaran untuk memperhatikan asas kepatutan dan kepantasan,” tutur Sri Mulyani. Secara terpisah, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan, dari hasil audit investigasi akan ada hasil reko mendasi terhadap hukuman disiplin kepala pegawai. Apabila dalam audit investigasi ditemukan indikasi tindak pidana, maka akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum. “Itjen Kemenkeu dalam melakukan profiling , pemeriksaan, dan audit investigasi selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPATK, aparat penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejak saan serta pihak terkait lainnya,” kata Awan saat dihubungi Investor Daily , Sabtu (11/3/2023). Dia mengatakan, penentuan profil risiko pegawai di Kemenkeu dilakukan berdasarkan sejumlah parameter yaitu pengaduan dan valid, informasi transaksi keuangan mencurigakan, informasi lain (media atau medsos), pelanggaran integritas, serta adanya ketidak wajaran dalam pelaporan harta kekayaan. “Pegawai dengan risiko tinggi diberi warna merah,” imbuh Awan. Itjen kemenkeu melakukan verifikasi laporan harta kekayaan baik formal melalui kepatuhan dan kelengkapan maupun secara material. Verifikasi laporan harta kekayaan dilakukan berdasarkan sumber perolehan harta, kenaikan harta tidak wajar, warisan/hibah tanpa akte, informasi harta yang belum dilaporkan, kepemilikan saham atau penghasilan usaha yang belum dilaporkan, kepemilikan uang tunai yang signifikan, dan informasi transaksi keuangan men curigakan. Laporan harta kekayaan yang tidak wajar akan menjadi kan profil pegawai menjadi tinggi ( high risk ). “Itjen melakukan pemanggilan pegawai dengan profil risiko ting gi untuk klarifikasi. Kegiatan pemanggilan dapat dilanjutkan sampai dengan audit investigasi apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau fraud ,” pungkas Awan. (ark) PPATK Temukan 964 Pegawai Kemenkeu Terindikasi Transaksi TidakWajar

Antara

JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) menilai, keluarnya aliran modal asing ( capital outflow ) dari pasar keuangan domestik hanya bersifat temporer. Saat ini terjadi capital outflow yang disebabkan ekspektasi investor terhadap sikap hawkish dari Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve). B I mencatat, aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan domestik sejak tanggal 6 hingga 9 Maret 2023 mencapai Rp Oleh Arnoldus Kristianus Tanggapi Dugaan Transaksi Gelap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (kanan) dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait dugaan transaksi gelap karyawan Kemenkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (11/3/2023). Menkeu Sri Mulyani meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan secara detail perhitungan transaksi gelap pegawai Kemenkeu sebesar Rp300 triliun tersebut dan siapa saja yang terlibat untuk bisa menjadi bukti hukum. BI: Capital Outflow Hanya Bersifat Temporer Aliran Modal Asing 2023 SBN JUAL NETO Rp 3,03 triliun JUAL NETO DATA TRANSAKSI Transaksi Nonresiden di Pasar Keuangan Domestik Premi CDS Indonesia 5 Tahun 84,64 93,26

SBN BELI NETO Rp 34,56 triliun SAHAM JUAL NETO Rp 0,24 triliun

2,67 triliun. Aliran modal asing keluar bersih itu berasal dari jual neto di pasar surat berharga negara (SBN) senilai Rp 3,03 triliun dan beli neto di pasar saham sebesar Rp 360 miliar. Sementara itu, secara kumulatif sejak 1 Januari hingga 9 Maret 2023 tercatat beli neto di pasar SBN Rp 34,56 triliun dan jual neto di pasar saham Rp 240 miliar. Kepala Depar temen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto mengatakan, data inflasi Amerika Serikat (AS) ber ada di atas ekspektasi pasar. Apalagi ditambah permintaan yang hawkish kembali dari Gubernur The Fed Jero me Powell, sehingga menyebabkan ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga The Fed ( Fed Fund Rates / FFR) menjadi lebih agresif dibanding kan ekspektasi sebelumnya. Terminal rate FFR diperkirakan meningkat dibandingkan perkiraan sebelumnya. “Kami melihat tekanan ini tidak akan lebih tinggi dibandingkan perio de semester II-2022, ketika FFR naik 75 basis poin untuk beberapa kali, dan juga kemungkinan akan bersifat temporer,” kata Edi kepada Investor Daily , Minggu (12/3/2023). Edi mengatakan, bila melihat data year to date investor asing di pasar obligasi mengalami net outflow dari negara-negara Asia. Bahkan, sudah ada yang dimulai dari Januari 2023. Untuk Asia Tenggara, menurut data sampai dengan awal Maret 2023 me nunjukkan bahwa Thailandmengalami net outflow terbesar. “Investor asing di pasar obligasi Indonesia juga menga lami net outflow yang dimulai dari awal Februari 2023,” papar Edi. Dengan kondisi di mana terjadi

SAHAM BELI NETO Rp 0,36 triliun

Rp2,67 triliun

bps

3 Maret 2023

9 Maret 2023

6 - 9 Maret 2023

s.d 9 Maret 2023 (ytd)

Sumber: BI

pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar, selain menaikkan suku bunga acuan. “Hal ini bisa dilakukan dengan ber bagai cara seperti menginsentifkan pengendapan dana asing atau valas di berbagai instrumen finansial nasional, meningkatkan market akses investasi, fasilitasi ser ta insentif investasi di sektor-sektor investasi produktif,” kata dia. Dia berpendapat dalam ketentuan minimal spread , pada prinsipnya suku bunga BI harus mengikuti kebutuhan penciptaan stabilitas makro ekonomi dan stabilitas moneter domestik. Langkah ini dilakukan untuk mening katkan daya tarik rupiah. Hal yang le bih penting sebenarnya bukan spread selisih suku bunga tetapi lebih kepada penciptaan produktivitas ekonomi domestik. Khususnya produktivitas ekspor barang dan jasa, penciptaan kecukupan cadangan devisa untuk membiayai utang luar negeri dan liabilitas lain termasuk pembiayaan impor. “Jadi difokuskan saja kepada kebu tuhan stabilitas ekonomi domestik. Tidak akan ada pertumbuhan tanpa jaminan stabilitas dalam kondisi eko nomi global yang memiliki tingkat ketidakpastian dan tekanan eksternal terhadap negara berkembang,” tutur Shinta.

dan imported inflation . BI juga harus memantau sejauh mana pengaruh data tenaga kerja Amerika Serikat terhadap kondisi nilai tukar rupiah. Sebab, dalam satu minggu terakhir terjadi pelemahan nilai tukar rupiah yang salah satunya disebabkan capital outflow . “Saya kira akan menjadi salah satu penentu apakah kemudian BI perlu menaikkan suku bunga acuan kembali atau tidak, karena kita tahu bahwa se benarnya kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan BI dalam beberapa kesempatan sebelumnya itu sudah relatif tinggi dan sifatnya pre-emptive ,” tutur Yusuf. Pertahankan Suku Bunga Di sisi lain, Wakil Ketua UmumAso siasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ShintaWidjaja Kamdani menyarankan agar BI dapat menahan tingkat suku bunga acuan dan menyesuaikan kece patan kenaikan suku bunga nasional secara lebih moderat dan berimbang, sehingga sesuai dengan kebutuhan pengendalian inflasi nasional dan ke butuhan penciptaan stabilitas moneter nasional. Menurut dia, sedapat mungkin kenaikan suku bunga acuan diper tahankan. BI perlu memaksimalkan penggunaan instrumen-instrumen alternatif yang berkontribusi terhadap

capital outflow di pasar keuangan domestik, BI memastikan akan selalu berada di pasar dengan melakukan triple intervention. Langkah ini di lakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan mekanisme pasar. “BI juga memastikan supply demand valuta asing bekerja dengan baik. Ini tentunya dengan keberadaan inisiatif baru yaitu term deposit valas devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) semoga akanmemberikan keyakinan kepada pasar ,” tutur Edi. Sementara itu, peneliti Center of Re formon Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet yang dihubungi secara terpisah mengatakan, keluar nya aliran modal asing tidak terlepas dari kondisi investor yang ingin melihat situasi atau data terakhir dari perekonomian AS. Amerika Serikat baru merilis data tenaga kerja yang sebenarnya bisa menjadi salah satu acuan kebijakan Federal Reserve . “Apakah kemudian dia akanmenaik kan suku bunga acuan atau tetap bera da pada level yang sama. Sehingga ini yang kemudian terjadi penyesuaian yang dilakukan oleh investor asing dan berujung pada keluarnya aliran modal dari dalam negeri,” ucap Yusuf, Minggu (12/3/2023). Yusuf menuturkan, BI harus me mantau sejauh mana pengaruh capital outflow terhadap nilai tukar rupiah

Pemerintah Dorong Usaha Mikro Tingkatkan Manajemen Keuangan

masih ada permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, seperti keterbatasan SDM (sumber daya manusia), akses pasar dan pemasaran, pembiayaan, teknologi, dan legalitasnya,” kata Ari. Untuk itu, kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah perlu diarahkan untuk dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian pelaku UMKM. “Kegiatan pengembangan kapasitas SDM usaha mikro ini meru pakan salah satu dukungan pemerin tah untuk memperkuat para pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya,” pungkas Ari. (ark)

keuangan formal dan kemitraan den gan pelaku usaha lainnya,” kata dia. Ari mengatakan, UMKM terutama usaha mikro, terus menjadi concern pemerintah untuk ditingkatkan kuali tas dan skala usahanya. Sebab, jumlah usaha mikro sangat besar hingga mendominasi struktur pelaku ekonomi di Indonesia dengan lebih dari 63 juta unit usaha ataumencapai 99% dari total pelaku UMKM dan kontribusinya ter hadap perekonomian Indonesia sangat signifikan. “Ini adalahpotensi ekonomi yang san gat besar, namun tidakdipungkiri bahwa

Anindya Hartika dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (11/3/2023). Terlebih lagi, jelas Ari, di era digital saat ini pengelolaan manajemen bisa lebih mudah dan efektif. Para pelaku usaha mikro bisa memiliki catatan keuangan dalam buku digital pada gadget atau handphone. Menurut Ari, dengan memiliki manajemen keuan gan yang lebih baik dan terdokumen tasi, baik manual maupun digital, akan memudahkan pelaku usaha mikro untuk mengakses layanan dalam ekosistem bisnis lebih luas. “Seperti akses pembiayaan dengan lembaga

JAKARTA, ID – Pemerintah mela lui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) terus mendorong pelaku usaha mikro agar mengelola usaha berdasarkan tata kelola usaha yang baik termasuk dari sisi branding , kemasan produk, dan aspek manaje men keuangan. “Pencatatan keuangan itu sangat penting agar segala pemasukan dan pengeluaran bisnis setiap harinya terkontrol dengan baik,” jelas Asdep Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Ari

B Universe Photo/Mohammad Defrizal

Berpotensi Naik Pedagang menata minyak goreng di sebuah toko di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Minggu (12/3/2023). Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan inflasi yang berpotensi melonjak pada Ramadan dan Lebaran. Pada momen tersebut harga komoditas berpotensi naik, termasuk minyak goreng hingga daging ayam.