SP170428

Harian Umum Sore

memihak kebenaran

Jumat, 28 April 2017

MEDIA HOLDINGS

> 2

Mengapa Kahar Muzakir Diganti? Pekan lalu, Kahar Muzakir di- ganti dari Ketua Fraksi Partai Golkar. Informasi yang dipero- leh SP menyebutkan, Kahar diganti lantaran ada yang me- ngendus kemungkinan ia te- ngah membuat manuver di in- ternal Golkar akhir-akhir ini.

> 6

Politik & Hukum

Penguatan KASN

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) perlu diperkuat agar menjamin dan menjaga pene- rapan sistem merit dalam ma- najemen ASN. Dengan sistem merit ini diharapkan ASN yang dihasilkan sungguh-sungguh ASN yang berkualitas, berinte- gritas dan efektif. Karena itu, perlu penguatan peran KASN agar sistem merit benar-benar terlaksana.

Cantrang Rugikan Nelayan

Enam Kapolda Dilantik Kapolri Jenderal Tito Karnavian melantik Kapolda Papua, Bengkulu, Maluku, Jambi, Kalbar, dan Kalsel.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan operasional cantrang mengancam ketersediaan dan merugikan nelayan.

> 5

Politik & Hukum

> 19

Nusantara

 Redaksi: 2995 7500 • Sirkulasi: 2995 7555 - 2995 7500 ext 3206 • Iklan: 2995 7500 ext: 3403, 3409 • Tahun XXXI 10.374 • 28 Halaman • Rp 4.000 • Langganan Rp 75.000 • Beritasatu.com • Suarapembaruan.com

Utama

Suara Pembaruan

2

Jumat, 28 April 2017

Mengapa Kahar Muzakir Diganti?

P ekan lalu, Kahar Partai Golkar. Pergantian sangat mengagetkan kare- na selama ini Kahar dini- lai tidak melakukan pe- langgaran atau kesalah- an. Kahar juga disebut se- bagai orang dekat Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Informasi yang diper- oleh SP menyebutkan, Kahar diganti lantaran ada yang mengendus ke- mungkinan ia tengah membuat manuver di in- ternal Golkar akhir-akhir ini. Manuver dimaksud terkait dengan pemanfaat- Muzakir diganti da- ri Ketua Fraksi

an situasi di mana sang Ketua Umum Novanto tersangkut kasus KTP elektronik. Apalagi Novanto sudah dicekal KPK untuk tidak beper-

e-KTP. Tetapi ide itu ter- lalu cepat disampaikan. Apalagi Kahar paling de- pan untuk mendorong ada- nya Plt," kata se- buah sumber di Jakarta, Kamis (27/4). Sumber itu menjelaskan, Novanto kaget. Usut punya usut, ternyata ide itu bukan muncul dari Kahar sendi- ri. Ada kelompok di inter- nal partai berlambang be- ringin ini yang mendo- rongnya. "Kahar dipe- ngaruhi sesama rekannya dari kelompok alumni di Golkar," ungkap sumber tersebut.

Sumber itu menam-

bahkan, penggantian Kahar sejatinya juga agar menghidarkan dia dari pengaruh kelompok-ke- lompok pengganggu di Golkar. "Ada yang ingin me- mainkan isu Munaslub melalui isu Plt. Mereka percaya jika benar-benar terjadi Munaslub, Novanto akan menyerahkan estafet kepemimpinan ke Kahar. Namun, dengan diganti- nya Kahar maka skenario itu gagal. Kita mereka mulai dengan meminta Wapres Jusuf Kalla untuk turun tangan," katanya sumber tersebut. [R-14]

gian keluar ne- geri karena ka- sus tersebut. Disebutkan, Kahar yang me-

mulai wacana agar ada pelaksana tugas (Plt) un- tuk menggantikan Novanto. Dengan adanya Plt, Novanto tidak lagi mengurusi Golkar. "Idenya memang bagus yaitu untuk menyelamat- kan Golkar supaya tidak tergerus karena kasus

Waspadai Gerakan Keagamaan Transnasional NKRI dan Pancasila HargaMati

[JAKARTA] Kehadiran gerakan keagamaan trans- nasional di Tanah Air sela- ma beberapa dekade tera- khir harus diwaspadai dan diambil tindakan oleh pe- merintah dan aparat kea- manan. Sebab, kehadiran mereka secara nyata ingin mengganti bentuk dan dasar negara Pancasila. “Selama satu dekade tera- khir, kehadiran dan eksistensi mereka semakin kuat dan sig- nifikan,” ujar Direktur Eksekutif Maarif Institute Muh amma d Abdu l l a h Darraz, Jumat (28/4). Menurutnya, dengan menggunakan strategi poli- tik nonkekerasan, gerakan ini relatif dapat diterima di ruang kekosongan ideologis s e b a g i a n ma s y a r a k a t Indonesia. Gerakan tersebut secara nyata ingin menghi- d u p k a n k h i l a f a h d i Indonesia. Pendekatan yang dilakukan terutama melalui dunia pendidikan. Tidak ha- nya melakukan infiltrasi ideologis di kampus, mere- ka juga mulai menyasar sis- wa SD hingga SMA. “Gerakan ini secara tegas merupakan ancaman nyata bagi ketahanan ideologis bangsa ini. Apalagi disinya- lir mulai merasuki aparat pe- merintahan,” jelasnya. Strategi gerakan ini ada- lah menggunakan politik nirkekerasan. Mereka lebih banyak mengandalkan per- ubahan pola pikir masyara- kat Indonesia melalui dunia pendidikan dan ceramah -ceramah keagamaan. “Mereka mengkampa- nyekan ide khilafah Islam melalui dunia sekolah dan kampus. Di sekolah, mere- ka menginfiltrasi para guru dan kegiatan ekstrakuriku- ler. Sedangkan di kampus mereka menciptakan orga-

nisasi dan gerakan mahasis- wa,” paparnya. Oleh karenanya, peme- rintah wajib memperkuat ke- beradaan ormas-ormas pem- bela ideologi Pancasila, se- perti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah agar berperan lebih aktif di ka- langan masyarakat luas un- tuk meneguhkan Pancasila sebagai ideologi negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagi kedua ormas ini, tam- bahnya, Pancasila dan NKRI adalah sesuatu yang telah fi- nal dan tak dapat diganggu gugat, apalagi ditukar de- ngan ideologi lain semacam khilafah. Selain itu, lanjutnya, kampus dan sekolah-seko- lah negeri yang berada di bawah koordinasi pemerin- tah harus secara aktif meng- halau gerakan ini dan mem- persempit ruang geraknya di kampus dan sekolah. Untuk itu kampus dan seko- lah harus memiliki kebijak- an internal untuk memper- kuat ideologi Pancasila. Abdullah Darraz meng- ungkapkan, kelompok peng- usung khilafah ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kelompok ini telah menyebarkan ideologi khi- lafah di hampir 45 negara di Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Asia.Keberadaannya bertujuan untuk menyatukan negara Islam dan negara de- ngan penduduk muslim da- lam satu entitas politik yang disebut khilafah. Terkait hal itu, mantan Ketua Umum Pengurus Pus a t Muhammad i yah Syafii Maarif mengatakan, HTI adalah sebuah badan hukum yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. “Semestinya Menteri Hukum dan HAM yang se-

munisme,” imbuh dia.

Yudi juga berharap NU dan Muhammadiyah sebagai representasi ormas Islam di Indonesia, untuk “mengam- bil alih” masjid-masjid, khu- susnya di kampus dan kam- pung-kampung yang dikua- sai kelompok radikal. “Mereka harus mampu me- ngendalikan dan menggem- balakan umat melalui ni- lai-nilai Islam yang menye- jukkan, mendamaikan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” ujarnya. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dari Fraksi PDI-P, Hamka Haq. Menurutnya, gerakan yang ingin mem- bentuk khilafah jelas-jelas b e r t e n t a n g a n d e n g a n Pancasila. Dia menyayangkan be- lum semua daerah aparat keamanan bertindak tegas terhadap kehadiran dan ke- giatan ormas-ormas yang mengusung gagasan khilaf- ah. “Sekarang, mereka be- rani berkoar di depan apa- rat, dan dibiarkan. Saya tak habis pikir itu kenapa bisa,” kata Hamka. Sedangkan, Presidium N a s i o n a l P E N A’ 9 8 (Persatuan Nasional Aktivis 1998) Yahdi Basma mene- gaskan, Indonesia telah ko- k o h d e n g a n f o n d a s i Pancasila sebagai penopang kehidupan berbangsa dan bernegara. “Karena itu, aksi-aksi radikalisme dan ekstremis- me yang kembali mengge- jala, bahkan merangsek ke segmen generasi muda dan mahasiswa, patut kita cer- mati bersama dan secara komprehensif mengantisi- pasinya,” tegas Yahdi. [R- 15 /YUS / FAR /MJ S / G-5/159/J-11]

FOTO-FOTO: DOK SP

Tito Karnavian

Yudi Latif

Syafii Maarif

karang harus berani menca- butnya kembali. Karena tu- juannya jelas-jelas ingin membentuk negara baru di Indonesia,” katanya. Dia menilai, kelemahan pemerintah selama ini ada- lah seperti membiarkan ge- rakan transnasional ini ma- kin membesar dan meresah- kan masyarakat luas. Secara terpisah, Kapolri Jenderal Tito Karnavian ju- ga angkat bicara soal HTI yang mengusung konsep khilafah. Belakangan ini, kegiatan HTI di sejumlah daerah batal digelar karena tidak ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) oleh polisi. Salah satu yang batal di- gelar itu adalah agenda HTI yang mengangkat tema “Khilafah Kewajiban Syar’i Jalan Kebangkitan Umat” yang semula akan digelar di Jakarta pada Minggu (23/4). “Kita memang tidak keluar- kan izin STTP-nya, karena banyak potensi konfliknya. Jadi lebih baik kita larang,” kata Tito, di Mabes Polri, Jumat (28/4). Dia menegaskan, STTP tidak dikeluarkan bukan ka- rena instruksi Mabes Polri,

tetapi ada keberatan dari banyak pihak. “Karena ba- nyak ancaman dari berbagai pihak yang tidak suka, atau yang anti. Mereka yang me- nolak HTI beralasan gerak- an itu tidak sesuai dengan NKRI dan Pancasila. Polisi tugasnya untuk mencegah konflik,” lanjut Tito. Kapolri menegaskan, si- ap menindaklanjuti jika ada laporan adanya gerakan yang mengancam NKRI dan Pancasila. “Yang pasti siapa pun yang mencoba merongrong atau meng- ganggu NKRI tentu harus ditindak tegas,” ujarnya. Terkait perekrutan HTI di kampus-kampus, Tito me- nilai, hal itu indikasi yang bisa dianggap berbahaya. Disinggung kemungkin- an HTI dilarang secara per- manen, Kapolri menjawab, “Sedang dibicarakan di Polhukam.” Sementara itu, penga- mat sosial politik Yudi Latif mengungkapkan perlu lang- kah tegas dari pemerintah dan masyarakat mencegah berbagai gerakan yang ingin mengubah bentuk ne- Revisi UU Ormas

gara dari negara kesatuan menjadi negara khilafah. Pertama , menindak te- gas kelompok atau ormas yang mengampanyekan atau mempropagandakan gerakan ini. “Jangan ada loyalitas ganda dari aparat penegak hukum, mereka harus tegak lurus dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangannya. Mereka juga tidak boleh kompromi dengan kelom- pok ini. Karena ada juga elemen di dalam kekuasaan yang bermain-main dengan kelompok atau ormas-or- mas tersebut demi kepen- tingan sesaat,” ungkap dia. Kedua , perlu revisi UU Ormas yang hanya memberi- kan definisi sempit terhadap golongan atau ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut Yudi, ku- alifikasi “bertentangan de- ngan Pancasila” terlalu sem- pit, yaitu komunisme dan ateisme. “Padahal, banyak seka- rang kelompok yang ber- tentangan dengan Pancasila, yang berdasarkan ideologi agama-agama tertentu, ti- dak hanya ateisme atau ko-

Utama

Suara Pembaruan

3

Jumat, 28 April 2017

Kampus Terlarang bagi Gerakan Radikalisme

[ JAKARTA] Me n t e r i Riset, Teknologi, dan P e n d i d i k a n T i n g g i (Menristedikti) M Nasir menegaskan, kampus harus steril dari kegiatan yang mengarah pada gerakan ra- dikalisme, dan propaganda yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Untuk itu, menjadi tanggung jawab rektor dan pimpinan pergu- ruan tinggi, untuk menga- wasi segala kegiatan kema- hasiswaan, agar tidak men- jurus pada hal-hal yang bersinggungan dengan radi- kalisme serta gerakan mengganti bentuk negara dan dasar negara. “Saya sejak menjabat sebagai menteri sudah me- nandatangani MoU dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) pada 2015, yang isinya kampus harus bebas radika- lisme. Selain itu juga de- ngan BIN (Badan Intelijen Negara) dan Kementerian Pertahanan. Juga MoU de- n g a n B NN ( B a d a n Narkotika Nasional) agar kampus bebas narkotika,” kata Nasir kepada SP , Jumat (28/9).  Penegasannya itu di- sampaikan menanggapi

dan wakil rektor agar meng- awasi segala bentuk kegiat- an di lingkungan kampus. Apabila terjadi kegiatan yang mengarah pada gerak- an radikalisme serta upaya mengganti bentuk dan dasar negara tersebut rektor akan dipanggil dan diberikan sanksi.  “Manakala diketahui ada kegiatan semacam itu di kampus, yang pertama saya panggil adalah rektor- nya. Akan saya beri sanksi. Jangan sampai ada pembi- aran oleh rektor,” tegas- nya. Diungkapkan, salah satu rektor telah dipanggil kare- na kasus penggunaan kam- pus sebagai wadah perkum- pulan kelompok tertentu yang menjadi viral di media sosial. Hal tersebut ternyata berkaitan dengan kegiatan keagamaan berupa perte- muan antara pengurus yang adalah mahasiswa, dengan organisasi dari luar yang terjadi pada malam hari, se- hingga di luar kontrol pim- pinan kampus.  “Setelah melihat video i t u , s aya l i ha t l ang - sung  kontak rektornya. Mengapa terjadi viral se- perti itu. Ini berarti melang-

gar ketentuan yang telah saya buat sehingga menye- babkan radikalisme di ling- kungan kampus,” ucapnya. Selain itu, Menristek- dikti menambahkan, juga akan melaporkan kepada pihak berwajib jika ditemu- kan indikasi pelanggaran pidana terkait kegiatan di kampus.  Upaya menangkal radi- kalisme di kampus juga me- l i ba t kan Kemen t e r i an Pertahanan. Bentuk kegiat- an yang dilakukan adalah pendidikan bela negara

Nasir juga mengimbau mahasiswa agar memahami toleransi dan kebineka- an. Bagi mahasiswa yang telanjur terlibat dalam pa- ham keagamaan yang me- nyimpang, Menristekdikti menjanjikan adanya pen- dampingan. Secara terpisah, Guru Besar Pendidikan Anak U n i v e r s i t a s N e g e r i Yo g y a k a r t a ( U N Y ) Rochmat Wahab menilai, tumbuh kembangnya sikap Pemahaman Kurang

lah diantisipasi oleh pihak kampus, namun pergerakan dan pergaulan mahasiswa di luar kampus menjadi hal yang s u l i t d i kon t r o l . “Apalagi waktu terbanyak mahasiswa berada di luar lingkungan kampus,” jelas- nya. Menurutnya, kegiatan mahasiswa di luar kampus yang relatif tidak terpantau inilah yang disinyalir men- jadi pintu bagi kelompok tertentu yang berhaluan ra- dikalisme dan memiliki agenda mengganti dasar ne- gara untuk masuk ke ling- kungan kampus. Untuk itu, kegiatan di luar kampus jangan sampai luput dari pantauan. “Ini mungkin sulit. Barangkali bisa bekerja sama dengan BIN, karena mereka relatif memiliki informasi yang cukup. Jadi harus ada kola- borasi semua pihak untuk mencegah tumbuhnya pa- ham ini,” ujarnya. Rochmat berpandangan, perlu ada pendampingan dan pemahaman mengenai bela negara di kalangan ma- hasiswa. “Mahasiswa ra- wan menjadi incaran ke- lompok radikal,” jelas- nya. [FAT/A-17]

Manakala diketahui ada kegiatan semacam itu di kampus, yang pertama saya panggil adalah rektornya. Akan saya beri sanksi. Jangan sampai ada pembiaran oleh rektor. “

EMRAL

M Nasir

adanya forum gerakan yang diindikasi mengarah pada upaya mengganti bentuk dan dasar negara yang dige- lar di sejumlah perguruan tinggi. Tidak hanya itu, me- reka juga melakukan peng- galangan massa pengikut dengan menyasar para ma- hasiswa. Dia menjelaskan, jika radikalisme dibiarkan ma- suk kampus, akan melahir- kan bibit-bibit intoleransi. “Langkah ini untuk menja- ga generasi muda kita,” je- lasnya. Untuk itu, Nasir telah menginstruksikan rektor

y a n g d i mu l a i s e j a k O r i e n t a s i S t u d i d a n P e n g e n a l a n K a mp u s (Ospek). “Adanya pendidikan be- la negara diharapkan dapat meredam radikalisme dan kekerasan dalam kampus dalam bentuk apapun,” ha- rapnya.

intoleransi dan radikalisme di kalangan mahasiswa di- pengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya keter- batasan pengetahuan me- ngenai agama sehingga membuat mahasiswa mu- dah terpengaruh paham yang menyesatkan.  Meskipun faktor ini te-

Politik & Hukum

Suara Pembaruan

4

Jumat, 28 April 2017

2019, Pemilu Gunakan“E-Voting”

Hari Otda Ke-21 Bangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

[YOGYAKARTA] Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan bahwa pemilihan dengan sistem elektronik atau e-vo- ting siap diterapkan pada Pemilu 2019 mendatang atau lebih awal dari target 2024. “India yang jumlah pen- duduknya lebih banyak dari Indonesia saja bisa, mengapa kita tidak. E-Voting sangat mungkin dilakukan,” ujar Tjahjo usai menjadi keynote speaker Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik I ndon e s i a (AI P I ) , d i Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (27/4). Menuru t Mendagr i , e-voting akan mempersing- kat proses penghitungan su- ara. “KPU inginnya, saat penghitungan suara di TPS, detik itu juga sudah terekam di data pusat,” ujarnya. Untuk mewujudkan itu, Kemdagri akan menyiapkan data, KPU menyiapkan regu- lasinya, pengawalan pada ba- waslu pengaman pada TNI, BIN, fungsi-fungi moni- toring pada perguruan tinggi, elemen masyarakat dan pers. Dengan e-voting terse- but, kotak suara yang harus bermalam di kecamatan se- hingga menimbulkan kera- wanan, bisa dihindari. “India yang jumlah pemi- lihnya miliaran saja bisa, kita 178 juta pemilih mengapa ti- dak. Di Filipina, jam 3 sore sudah ketahuan siapa presiden terpilihnya,” kata Tjahjo. Dikatakan, pada tahun 2018 ini data kependudukan telah selesai, termasuk usia

permohonan maafnya jika ternyata anggaran Pilkada serentak meleset. “Saya sa- ya menjadi Menteri, mulai Pilkada Serentak 2015, ba- yangan saya akan hemat. Teryata membengkak ham- pir 200%,” ujarnya. Pembengkakan tersebut terjadi pada komponen belanja logistik KPU, tetapi juga peru- bahan teknis penggunaan per- lengkapan kerja KPU. “Kalau dulu, KPU bisa pinjam mobil Pemda, sekarang beli mobil. Jadi efisiensinya tidak ada. 2017 juga masih sama mem- bengkak, jika dibandingkan pilkada setiap hari,” ujar Mendagri. Meski diakui bahwa ke- berhasilan demokrasi politik tidak bisa diukur dengan be- rapa dana yang digulirkan, namun bagaimana mewujud- kan sinkronisasi biaya pemi- lu tersebut dengan hasil yang didapatkan. “Bagaimana bi- aya yang triliunan tersebut, bisa diwujudkan dengan kerja riil pada calon yang terpilih,” katanya. Tjahjo juga memperte- gas soal paket atau pasang- an calon yang maju baik se- bagai pasangan presiden dan wakilnya maupun peja- bat daerah. Seharusnya me- nurut Tjahjo, jika salah satu pasangan melakukan tin- dakan hukum, maka kedua- nya atau satu paket harus di-drop. Mencontoh kasus korupsi yang melibatkan sa- lah satu bupati, Mendagri menyebutkan bahwa bisa juga pasangannya menjebak untuk bisa naik posisi. Karena itu, persoalan paket Nasib aduan itu? Setelah kita inventarisasi ada yang berkadar perlu pengawasan 90,7% dan ti- dak berkadar pengawasan 9,21%. Yang tidak itu misal- nya ungkapan salut atas adanya Satgas Pungli dan ucapan terimakasih tidak ada Pungli. Yang pengawas- an ya kita tindaklanjuti. bekerja ada 82 OTT dan da- lam 6 bulan ini, sampai 24 April, kita melaksanakan OTT ada 756 kasus dan ada 1.485 tersangka dari berbagai daerah termasuk pusat. Kita juga terus sosiasilisasi dan workshop se- perti kemarin ke Kementerian Pendidikan dan lainnya juga ke daerah-daerah. OTT paling besar? Yang terbesar OTT di Samarinda terkait dengan Koperasi Komura ada empat tersangka. Awalnya ditemu- Perkembangan terakhir? Tiga bulan pertama kita karang ada 29.339.

pasangan tersebut harus di- tinjau kembali.

[SIDOARJO] Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap mengingatkan agar pemerintah pusat dan da- erah senantiasa memba- ngun tata kelola pemerin- tahan yang efektif, efisien dalam upaya memperce- pat reformasi birokrasi, dan memperkuat otonomi daerah. Sebab, permasa- lahan yang dihadapi dae- rah yakni pemerataan, keadilan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi. Demikian disampai- kan Men t e r i Da l am Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo usai acara peri- ngatan Hari Otonomi Daerah (otda) ke-21, di Alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (25/4). “Peringatan Hari Otda ini, bagaimana daerah le-

bih memacu skala priori- tas, mengurangi ketim- pangan, kemiskinan dan angka pengangguran,” kata Tjahjo. Ha r i Ot da ke - 21 mengangkat tema Dengan S ema n g a t O t o n om i Daerah, Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui e-Government . Menurut Tjahjo, pe- merintah pusat terus men- dorong pemerintah daerah (pemda) agar lebih fokus, efektif serta terbuka me- laksanakan pembangunan. Ia juga meminta daerah menerapkan e-govern- ment . “Kita sudah mem- buat e-planning , jangan malu-malu daerah untuk tiru. Di Jatim sudah ada Surabaya, Banyuwangi, Sidoarjo,” ujarnya. [C-6]

Dampak

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman me- nilai, penundaan pengesah- an RUU Penyelenggaraan Pemilu sampai Mei 2017 akan berdampak pada persi- apan KPU. Menurut Arief, penundaan tersebut menga- kibatkan waktu persiapan semakin sempit. “Ada efeknya, banget, persiapan KPU semakin sempit. Ada tahapan yang bisa dikerjakan bertumpuk- an dan bersamaan,” ujar Arief di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Kamis (27/4). Arief menjelaskan bahwa dalam pemilu ada tiga tahap- an besar yang harus dipersi- apkan dan diselenggarakan KPU, yakni pre-election (se- belum pemilihan), election period (selama pemilihan) dan post-election (setelah pe- milihan). Menurut dia, yang diminta DPR untuk diku- rangi atau dipotong waktu tahapan adalah pada period election. “Yang diminta mereka dibatasi itu kan pada saat election period , hal-hal yang dikerjakan di sini, di- tambah atau dikurangi wak- tunya tidak berpengaruh, hanya pekerjaannya makin panjang pendek, singkat atau apa, misalnya kampa- nye, di sini kan ada pemuta- khiran daftar pemilih sam- pai pencalonan,” jelas dia. [MJS/YUS/152/H-14] kan barang bukti Rp 6,1 mili- ar dan kemudian berkembang ada uang Rp 329 miliar dan bahkan berkembang indikasi TPPU ada Rp 2,4 triliun. Jadi akan ada banyak ini yang akan diperiksa Satgas khusus- nya Bareskrim. Yang di Pelabuhan Surabaya juga ada, pelabuhan di Sumatera Utara juga ada. Awal tiga bulan per- tama kita OTT Rp 10,5 miliar dan kini terus bertambah. Tapi total kerugian belum di- hitung seluruhnya. Paling banyak sebaran pungli itu di sektor pela- yanan masyarakat 33%, la- lu masalah hukum 24%, pendidikan 17%, perizinan 11%, kepegawaian 8%, dan barang jasa 7%. Layanan masyarakat itu misalnya bi- kin Prona lalu e-KTP dan SIM, paspor. Di Sampang juga ada pungli dana desa sampai Rp 1, 4 miliar. Ini semua yang jadi perhatian kita. [FAR/W-12] Di mana paling banyak ditemukan pungli?

antara

Tjahjo Kumolo

dewasa yang sudah memi- liki hak pilih dalam pemilu. “Nama, alamat, tinggal- nya di mana, RT, RW, desa, Kelurahan, kabupaten, kota, provinsi sudah selesai, se- hingga KPU tinggal melaku- kan verifikasi ulang, data ke- pendudukan yang mempu- nyai hak pilih,” ujarnya. Menurut Mendagri, pe- merintah awalnya menarget- kan pemberlakukan e-voting pada Pemilu 2024. Namun, peluang pemberlakuannya bisa saja di 2019. Meski be- lum diatur dalam UU Pemilu yang baru, e-voting akan membantu proses efisiensi. Namun diharapkan, e-voting sudah akan masuk dalam UU Pemilu. “Pengertian Pemilu yang bersih, jujur saya kira sudah bisa menjadi payung hukum pelaksanaan e-vo- ting . Kita ingin mengefek- tifkan, mengefesiensikan pemerintah pusat dan dae- rah yang memperkuat oto- nomi daerah,” tegasnya. Namun di sisi lain, Mendagri mengucapkan dikasi. Ini ada tujuh hal yang kita lakukan termasuk mem- bangun sistim pencegahan sekaligus Operasi Tangkap Tangan (OTT). Strateginya preemptive, prefentif, dan penindakan. Hasilnya? Tiga bulan pertama hasil sudah kami laporkan ke pre- siden dan kini kami menyu- sun laporan tiga bulan kedua. Dalam tiga bulan pertama kami juga menyamakan per- sepsi kepada anggota Satgas di kementerian/lembaga dan daerah yang diamanatkan dalam Perpres ini untuk membentuk Unit Pemberantasan Pungli. Sampai saat ini sudah ada Satgas Pusat, juga ada Satgas di 31 di provinsi, dan ada di kabupaten/kota sebanyak 480. Sejak saya mulai dilan- tik sebagai Kasatgas pada 28 Oktober 2016 kita sudah me- nerima aduan dan info baik melalui SMS, email , call cen- ter, aplikasi web, aduan lang- sung. Jumlahnya sampai se-

Jokowi Resmikan Rusun

SP/Joanito De Saojoao Presiden Joko Widodo didampingi Menakertrans Hanif Dhakiri, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Presiden Commissioner PT PP (Persero) Andi Gani Nena Wea (kedua kiri) dan Pejabat Provinsi Banten Nata Irawan meresmikan Proyek pembangunan rumah susun milik (rusunami) seharga Rp 295 juta per unit di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (27/4).

Enam Bulan Bekerja, Satgas Saber Pungli Sikat 1.485 Tersangka

E nam bulan sudah tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) beker- ja setelah mendapat mandat Peraturan Presiden (Perpres) No 87/2016. Sejumlah hal telah dilakukan oleh Satgas Saber Pungli yang di ko- mandoi oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Dwi Priyatno sebagai Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli itu. Berikut penutur- an Dwi saat diwawancarai Selasa (25/4). Apa saja yang sudah dilakukan dalam enam bu- lan ini? Satgas Saber pungli ini dibentuk sesuai dengan Perpres No 87/2016 dalam konsiderannya pungli ini merusak sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara sehingga perlu pemberantasan pungli yang tegas, efektif, efisien, dan terpadu dan efek jera atau 2T3E.

Kenapa harus terpadu? Karena sudah melibatkan beberapa kementerian dan masyarakat dimana orang su- dah mengatakan “budaya” pungli padahal seharusnya kalau budaya itu kan suatu hal yang positif. Kita sebutlah pungli itu tingkah laku yang sudah berpola. Dulu, sih , per- nah ada Inpres No 9/1977 ada Opstib dipimpin Menpan dan Pak Sudomo. Ternyata itu ti- dak membuahkan hasil yang signifikan. Pungli itu, kan, ba- hasa sosial, bahasa hukumnya bisa pemerasan, korupsi, dan penyuapan. Harapan pemerintah dan masyarakat pelayanan publik ini bisa betul-betul baik. Pungli ini bikin high cost eco- nomy dan merusak tatanan dan sampai-sampai investor asing kalau mau investasi di- sini mereka akan bertanya so- al berapa keuntungan dan kendalanya apa. Padahal in- frastruktur belum siap. Maka Apa kerusakan yang disebabkan pungli?

istimewa

Dwi Priyatno

itu saat ini infrastruktur di- genjot dan ini simultan de- ngan reformasi hukum.

Apa saja reformasi hu-

kum itu?

Yang pertama, ya, Satgas pemberantasan pungli ini la- lu penyelundupan, lalu per- baikan pelayanan SIM STNK BPKKB dan masalah kaitannya dengan Lapas. Saya selalu ketua pelaksana, dengan teman-teman, karena ada fungsi intelejen, pence- gahan, penindakan, dan yu-

Politik & Hukum

Suara Pembaruan

5

Jumat, 28 April 2017

Hak Angket ke KPK Layu Sebelum Berkembang

Revisi PP Remisi untuk Atasi Kelebihan Kapasitas Lapas Pengelolaan oleh SwastaMasih Dikaji

[JAKARTA] Empat fraksi di DPR secara tegas menyata- kan menolak usulan hak ang- ket atas pemeriksaan KPK terhadap eks anggota Komisi II Miryam Haryani. Keempat fraksi itu yakni Demokrat, Gerindra, PKS dan PKB. Sejumlah fraksi lainnya ma- sih terlihat plin-plan untuk ementukan apakah menolak atau meneken usulan angket ke lembaga atirasuah itu. Usulan hak angket itu akan dibacakan dan dibahas pada rapat paripurna terakhir DPR sebelum masa reses, Jumat (28/4). Hal itu merupa- kan keputusan yang di- ambil pada rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, Kamis (27/4). Pada rapat paripurna ke- marin, Wakil Ketua DPR Fadli Zon tetap memaksa- kan pembacaan usulan ang- let ke KPK. Padahal, sejum- lah pimpinan DPR bahkan tidak mengetahui adanya surat dari Komisi III DPR terkait angket ke KPK. “Ada surat dari alat ke- lengkapan dewan, dalam hal ini Komisi III DPR pa- da 20 April 2017 perihal hak angket dan hasil pem- bahasan akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme

yang berlaku,” ujar Fadli Zon saat memimpin rapat paripurna. S e m e n t a r a , A g u s Hermanto mengatakan, be- lum ada surat masuk dari Komisi III DPR ke pimpinan DPR terkait hak angket KPK. Oleh karena itu, dalam pari- purna hari ini tidak akan ada pembacaan surat pengajuan hak angket tersebut. “Saat ini angket KPK belum masuk ke pimpinan. Kita akan rapat Bamus, apabila usulan sudah ada. Jadi belum dapat laporan,” ujar Agus sebelum rapat pa- ripurna digelar. Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah mengatakan, setelah usulan hak angket dibacakan, rapat paripurna memiliki dua opsi mekanisme pengambilan ke- putusan. “Langsung tanggap- an anggota, setuju atau tidak setuju atau pengambilan ke- putusannya itu ditunda,” ujar Fahri. Opsi lain yang berkem- bang dalam rapat Bamus adalah forum lobi. Fahri menuturkan, usulan hak angket sudah ditandata- ngani 25 pengusul yang berasal dari delapan fraksi. [H-14] mengatakan, salah satu pa- rameter yang menentukan kekuatan pertahanan mari- tim adalah kemampuan pen- deteksian serta memberikan reaksi terhadap ancaman se- cara efektif dan efisien. Artinya, intelijen maritim sebagai first line of defense . Dia juga mengingatkan pentingnya Network Centric Warfare (NCW) sebagai sis- tem komando dan pengen- dalian yang fokus pada penggunaan teknologi infor- masi mutakhir dan berbasis komputer pada kapal, pe- sawat, pangkalan, dan sat- uan lainnya. Sistem itu ter- integrasi dalam satu sistem komputer atau digital. “NCW merupakan per- wujudan single agency-multi task yang terintegrasi, efisien, dan terpadu untuk memudah- kan koordinasi dalam pengumpulan data dan me- mudahkan respons terhadap ancaman. Dengan demikian, bisa menghindari adanya ego sektoral,” katanya. Menurut Nuning, perlu pula ada transformasi intelijen angkatan laut ( naval intelli- gence ) yang terbatas pada di- mensi pengamanan dan sek- toral menjadi intelijen mari- tim yang mampu menyedi- akan informasi menyeluruh kepada pemangku kepentin- gan maritim nasional. [O-1]

laku di setiap sektor. “Sesudah dia baik, kamu bilang jangan kasih remisi. Untuk apa dia mengaji sam- pai 30 juz sampai orang ba- ik. Nggak kamu kasih re- ward ke dia. Itu bohong itu, nggak begitu caranya. Anak kita saja kalau terus-terusan baik tapi tidak ada reward , ah mendingan tidak baik sa- ja. Itu filosofinya, sudah di- uji itu. Reward and punish- ment , di mana-mana itu. Di kantor juga, baik berprestasi tidak dikasih reward , sama saja mendingan mencuri,” paparnya. Yasonna membantah dorongan agar PP No 99/2012 memiliki tujuan m e n g o b r a l r e m i s i . Dikatakan, pihaknya akan membangun sistem yang ketat agar remisi ini tidak diobral. Selain memba- ngun sistem secara online, pihaknya juga akan mem- bentuk tim penilai. Tim pe- nilai ini akan menilai peri- laku napi, dan menilai ka- sus-kasus yang menjerat napi tersebut. Dengan sis- tem ini, Yasonna memasti- “ Jadi paradigma kita melihat orang orang binaan itu harus diubah, mereka itu adalah orang orang yang bisa kita jadikan manusia-manusia produktif

[JAKARTA] Men t e r i H u k u m d a n H AM (Menkumham) Yasonna H Laoly terus mendorong revi- si PP No 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Revisi tersebut terutama ter- kait dengan remisi terhadap narapidana kasus narkoba. Yasonna menjelaskan, napi narkoba merupakan penghuni terbanyak lapas saat ini. Untuk itu, revisi PP remisi ini diharapkan dapat mengatasi persoalan over capacity di Lapas. “Kita katakan, karena narkoba adalah bagian terbe- sar dari penghuni lapas kita maka kemarin kita dorong betul revisi PP 99,” kata Yasonna usai Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakat- an, di Kantor Pusat Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta, Kamis (27/4). Menurutnya, kelebihan kapasitas lapas saat ini ter- jadi lantaran adanya sum- batan. Jumlah napi yang masuk banyak, sementara napi yang keluar sedikit. Disebutkan, selama 2,5 ta- hun menjadi menteri, jum- lah napi sudah bertambah sekitar 70.000. “Masuk segini (besar) keluar segini (kecil). Ada bottle neck . Saya jadi men- teri 2,5 tahun, yang nam- bah sudah hampir 70.000. Hanya dua tahun setengah, karena kita sumbat itunya tadi,” katanya. Selain untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas, revisi PP No 99/2012 ini juga untuk memberikan [ JAKARTA] Kapo l r i Jenderal Tito Karnavian re- sm i me l a n t i k e n am Kapolda Jumat (28/4). Mereka disumpah oleh Tito. “Sumpah yang sau- dara ucapkan disaksikan kita yang hadir di sini dan Tuhan Yang Maha Esa,” kata Tito. Sumpah yang diba- cakan Tito diikuti oleh mereka yang dilantik. Mereka disumpah sejum- lah hal termasuk untuk ti- dak melakukan Korupsi, K o l u s i , N e p o t i s m e (KKN). Yang dilantik adalah Kapolda Papua dari Irjen Paulus Waterpauw ke Irjen Boy Rafli Amar. Lalu Kapolda Bengkulu dari Brigjen Yovianes Mahar ke Brigjen Coki

kan tidak ada bandar nar- koba besar yang mendapat remisi. “Kalau ada petugas yang memainkan, kita ba- ngun sistemnya. Kita buat online , ada tim penilai,” ungkapnya. Dalam acara tersebut Menkumham juga menga- takan, kementeriannya ma- sih mengkaji pengelolaan lapas oleh pihak swasta. “Soal pembangunan lapas yang dikelola swasta itu masih dalam taraf kajian,” kata Yasonna. Menurut Yasonna, wa- cana lapas yang dikelola swasta ini mencuat lantaran adanya keterbatasan ang- garan yang dimiliki peme- rintah untuk mengelola la- p a s . N a n t i n y a , Kemkumham akan berdis- kusi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu) terkait wacana tersebut. “Nanti akan kami d i s k u s i k a n d e n g a n Kemkeu. Masih dalam ka- jian,” katanya. Sejumlah negara telah menerapkan pengelolaan la- pas oleh pihak swasta. Gagasan ini mulanya dite- rapkan di Inggris pada 1992 melalui Wold Prison dengan anggapan pihak swasta akan lebih profesional mengelola lapas. Gagasan tersebut ke- mudian diadopsi oleh se- jumlah negara lainnya, se- perti Australia dan Prancis. “Di beberapa negara, seperti Australia (sudah diterapkan) masih kita kaji betul-betul,” ungkap Yasonna. [F-5] Kaji

antara

Yasonna H Laoly

penghargaan terhadap na- rapidana yang berkelakuan baik. Dikatakan, paradig- ma pembinaan terhadap narapidana harus diubah. Saat ini, katanya pemasya- rakatan bukan lagi pemen- jaraan dan hukuman mela- inkan pembinaan. Dengan paradigma ini revisi PP No 99/2012 diharapkan dapat menjadi pemicu agar prila- ku narapidana menjadi le- bih baik. “Jadi paradigma kita melihat orang orang binaan itu harus diubah, mereka itu adalah orang orang yang bisa kita jadikan ma- nusia-manusia produktif. Nah , revisi PP No 99/2012 itu, aku katakan, orang-o- rang di dalam frustrasinya sangat besar,” katanya. Menurutnya, remisi merupakan hak bagi napi yang berkelakuan baik. Tanpa remisi sebagai ben- tuk penghargaan, napi tak memiliki motivasi untuk me n g u b a h p e r i l a k u . Punishment and reward termasuk kepada napi me- rupakan filosofi yang ber-

Tambah Jangkauan Patroli Udara Maritim

Kapolri Lantik Enam Kapolda

sp/asni ovier Susaningtyas NH Kertopati

[JAKARTA] TNI Angkatan Laut, khususnya Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) perlu menam- bah jangkauan patroli udara maritim. Salah satunya den- gan menggunakan dorne yang dapat dikendalikan dari kapal-kapal perang. Pandangan itu disampai- kan pengamat intelijen dan pertahanan Susaningtyas NH Kertopati atau yang akrab disapa Nuning di sela-sela acara Latihan Siaga Tempur Laut Koarmabar yang digelar di Jakarta, Kamis (27/4). “Koarmabar juga harus membangun kemampuan prosedur komunikasi para awak kapal-kapal dengan pesawat-pesawat tempur TNI AU,” ujarnya. Nuning yang menjadi pembicara pada acara itu

berita satu photo/farouk arnaz

Kapolri Jenderal Tito Karnavian melantik sejumlah Kapolda di Jakarta, Jumat (28/4).

Manurung.

Priyo Widyanto. Kursi Kapolda Kalbar Irjen Musyafak diserahkan ke Brigjen Erwin Triwanto. Kapolda Kalsel dise- rahkan Brigjen Erwin

Triwanto kepada Brigjen Rachmat Mulyana. Lalu posisi Kadiv Humas Irjen Boy Rafli Amar diganti oleh Irjen Setyo Wasisto. [FAR/W-12]

KapoldaMaluku Brigjen Ilham Salahudin diganti oleh Irjen Deden Juhara. Kapolda Jambi Brigjen Yazid Fanani diisi Brigjen

Politik & Hukum

Suara Pembaruan

6

Jumat, 28 April 2017

Politisi Hanura Jadi Buronan KPK Terdakwa E-KTP YakinMiryamDisuruh Kabur

[ JAKARTA ] Ma n t a n Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Miryam yang telah menjadi tersang- ka kasus dugaan pemberian keterangan palsu di persi- dangan ini masuk dalam daf- tar pencarian orang (DPO) KPK. Nama Miryam sebagai DPO pun telah dilayangkan KPK kepada Polri dalam hal ini NCB Interpol Indonesia. "Hari ini, KPK mengi- rimkan surat ke Kapolri UP NCB Interpol Indonesia ten- tang daftar pencarian orang atas nama MSH (Miryam S [ JAKARTA] Komi s i Aparatur Sipil Negara (KASN) dinilai perlu di- perkuat agar menjamin dan menjaga penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Dengan sistem merit ini diharapkan ASN yang dihasilkan sungguh-sung- guh ASN yang berkualitas, berintegritas dan efektif. Karena itu, perlu penguat- an peran KASN agar sis- tem merit benar-benar ter- laksana. Hal ini merupakan sa- lah poin penting yang muncul dalam forum dis- kusi bertajuk Pengawasan Penerapan Sistem Merit dalam UU ASN, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/4). Hadir dalam acara tersebut, antara lain Deputi II KSP Yanuar Nugroho, Ketua Komisioner KASN Sofyan Effendi, Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro, Rohidin Sudamo dari PAT T I R O , A r m a n Suparman dari KPPOD, Apung Widadi dari FITRA dan Medelina Hendytio dari CSIS. Ketua KASN Sofyan Effendi mengakui bahwa peran KASN sangat vital dalam meningkatkan ki- nerja ASN melalui fungsi pengawasan yang dimiliki selama ini. Publik, kata Sofyan merespon dengan positif atas kehadiran KASN, meskipun belum optimal dalam menjalan- kan tugasnya. "Karena itu, kita berha- rap pemerintah konsisten mendukung dan memper- kuat kewenangan dan ek- sistensi KASN," ujar Sofyan. D i a me n j e l a s k a n , KASN merupakan lemba- ga mandiri yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

Haryani)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/4). Miryam menjadi buron- an lantaran telah berulang kali mangkir dari pemerik- saan penyidik. Miryam di- ketahui telah dua kali di- panggil secara patut, dan satu kali penjadwalan ulang. Namun, tak ada satu- pun panggilan penyidik yang dipenuhi Miryam. Untuk itu, KPK meminta kepolisian untuk mencari dan menangkap Miryam. "KPK meminta bantuan Polri untuk melakukan pen- carian dan penangkapan terhadap tersangka MSH

yang telah ditetapkan seba- gai tersangka kasus indikasi keterangan tidak benar di persidangan kasus e-KTP. KPK sebelumnya telah me- lakukan pemanggilan seca- ra patut dan penjadwalan ulang, namun yang ber- sangkutan tidak datang sampai hari ini," jelas Febri. KPK meminta masyara- kat yang mengetahui kebera- daan Miryam untuk mengin- formasikannya kepada KPK atau kantor polisi terdekat. KPK juga mengingatkan ada- nya risiko hukum terhadap pihak-pihak yang melindungi Miryam. "Selanjutnya kami akan koordinasi secara inten- "Yang perlu kita do- rong justru harus memper- kuat KASN baik wewe- nang, SDM dan fasilitas- nya. Bukan malah membu- barkannya," kata dia. Siti mengatakan bahwa keberadaan KASN juga te- lah membuat karir pegawai terlindungi. Pasalnya, pemberhentian ASN tidak bisa dilakukan sewenang -wenang oleh pimpinan karena KASN bisa mem- batalkannya. "KASN bisa mereko- mendasikan pembatalan pemberhentian dari jabatan jika tidak didasarkan pada alasan yang kuat dan tidak didukung oleh bukti yang kuat telah terjadi pelang- garan, tidak berkinerja ba- ik atau sudah tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Jadi, pemberhentian harus melalui prosedur sebagai- mana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan didukung oleh dokumen resmi," tutur dia. Selain itu, tambah Siti, keberadaan KASN telah mengembalikan marwah kompetensi dan kinerja se- bagai syarat utama untuk menduduki JPT. Hal ini dalam rangka mewujudkan penempatan orang pada tempat yang tepat dan mendorong motivasi pega- wai untuk meningkatkan kemampuannya. Senada dengan Siti, Peneliti KPPOD Arman Suparman menilai, lang- kah membubarkan KASN berlawanan dengan sistem merit. Sebab, lembaga ini telah berupaya untuk men- jaga agar seluruh proses seleksi ASN dan pengisian JPT dalam setiap lembaga negara mulai dari pusat sampai daerah, menjun- jung tinggi semangat meri- tokrasi. [YUS/W-12]

sif dengan Polri," katanya.

di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/4). Miryam telah dinyata- kan sebagai tersangka KPK dalam perkara memberikan kesaksian palsu dalam per- kara e-KTP. Dia telah dicegah beper- gian keluar negeri namun tidak pernah memenuhi pe- manggilan pemeriksaan di KPK. Miryam bahkan telah mengajukan gugatan pra- peradilan di Pengadilan Negeri Jaksel sebelum di- nyatakan buron. S e m e n t a r a p i h a k Imigrasi tidak bisa memberi penjelasan apakah Miryam berada di luar negeri atau

hanya bersembunyi di Indonesia. Pihaknya tidak bisa membeberkan jalur perlintasan Miryam kecuali kepada penyidik KPK. "Memang yang ber- sangkutan sudah dicegah. Namun untuk memastikan apakah dia berada di luar negeri harus memeriksa ja- lur perlintasan yang bisa terdeteksi kalau yang ber- sangkutan melalui pintu resmi yang ada petugas imi- grasi. Data tersebut atau substansinya hanya bisa ka- mi berikan kepada penyidik KPK," kata humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno. [E-11/F-5]

Diperintah

Sementara itu, terdakwa perkara korupsi proyek e-KTP mantan Dirjen Dukcapil Irman meyakini, mantan anggota Komisi II yang kini duduk di Komisi V DPR Miryam S Haryani melarikan diri karena dipe- rintah seseorang. Dirinya mengaku tidak menyangka politisi Hanura tersebut bisa bertindak sejauh itu. "Ya ampun saya enggak menyangka. Pasti, (disuruh kabur) tidak mungkin dia sendiri," kata Irman saat di- singgung disela-sela sidang, [ JAKARTA] Ma n t a n Sekretaris Menteri Pemuda danOlahraga (Sesmenpora) Wafid Muharam menyebut, adik mantan Menpora Andi Ma l l a r a n g e n g , An d i Zulkarnain Anwar alias Choel Mallarangeng me- minta jatah 15% dari nilai Proyek Hambalang sebesar Rp 2,5 triliun. Choel juga mengupayakan PT Global Daya Manunggal menjadi subkontraktor proyek ter- sebut. "Choel meminta " fee ” 15% t e rka i t keg i a t an Menpora,” kata Wafid, saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Choel, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/4). Wafid mengatakan, permintaan jatah 15% di- sampaikan Choel kepada Deddy Kusdinar selaku Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kempora yang diteruskan kepada di- rinya. Mendengar permin- taan tersebut dirinya me- nyatakan bakal mengupa- [JAKARTA] Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq kembali me- nyandang status tersangka. Kali ini, Fahd ditetapkan KPK sebagai tersangka ka- sus dugaan suap pengurus- an anggaran pengadaan ki- t a b s u c i Al qu r a n d i Kementerian Agama tahun 2011-2012. Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus yang sama yang menjerat mantan anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar Zulkarnaen Djabar dan anaknya Dendy Prasetya Zulkarnaen yang

Penguatan KASN Jamin Penerapan Sistem Merit

Wafid Sebut Choel Minta Jatah 15% Proyek Hambalang

DOK SP

Sofyan Effendi

ANTARA/SIGID KURNIAWAN Terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Andi Zulkarnaen "Choel" Mallarangeng menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (27/4).

dengan fungsi mengawasi pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perila- ku serta penerapan sistem merit dalam manajemem ASN. KASN, kata dia di- beri wewenang mengawasi setiap tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), meminta klarifikasi, melakukan penyelidikan dan menerbitkan rekomen- dasi yang bersifat mengi- kat. I l m u Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai pemerintah perlu memper- kuat keberadaan KASN untuk bisa memastikan pe- nerapan merit sistem da- lam seleksi ASN. Menurut dia, tidak mungkin rekruit- men ASN dilakukan secara transparan dan terbuka, ka- lau tidak ada pihak yang mengawasi. Siti menolak upaya pembubaran KASN yang diwacanakan DPR dalam rencana revisi UU ASN. Menurut dia, tidak ada alasan untuk membubar- kan KASN karena kinerja KASN telah terbukti men- jamin seleksi ASN secara terbuka dan menghasilkan ASN yang profesional. Transparan P e n e l i t i S e n i o r L e m b a g a

yakan.

miliar dan US$ 550.000. Uang tersebut antara lain diberikan oleh Wafid yang d i dapa t da r i He rman P r anan t o dan Nanny Meilena Rusli pengurus PT Global Sdaya Manunggal. Wafid membeberkan, dirinya mengenal Choel pertama kali di ruangan Menpora Andi Malla- rangeng. [E-11] Dari total Rp 14,8 miliar yang diterima ketiganya, Fahd diduga menerima Rp 3,4 miliar. "Indikasi pene- rimaan tersangka adalah Rp 3,4 miliar," katanya. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Fahd disangkakan melanggar Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) jo ayat (1) huruf b, lebih subsidair Pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 ten- tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 65 KUHP. [F-5]

Dalam perkara korupsi proyek Hambalang yang merugikan negara Rp 464,3 miliar, Choel didak- wa melakukan perbuatan melawan hukum, memper- kaya diri sendiri, orang la- in, atau korporasi. Choel bersama Andi Mallarangeng disebut me- nerima uang sebesar Rp 4

KPK Tetapkan Ketum Angkatan Muda Partai Golkar sebagai Tersangka

telah divonis bersalah. "KPK menetapkan FEF (Fahd El Fouz) sebagai ter- sangka dalam kasus indika- si suap terkait proyek di Kementerian Agama," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/4). Fahd yang juga Ketua B i d a n g P emu d a d a n Ol ah r aga DPP Pa r t a i Golkar Fahd El Fouz A Rafiq diduga bersama-sa- ma dengan Zulkarnaen dan Dendy menerima hadiah atau janji terkait pengadaan Al Quran dan laboratorium di Kementerian Agama.

Jumat, 28 April 2017

7

Ekonomi RI Keluar dari Masa Sulit [JAKARTA] Perekonomian Indonesia dinilai terus meng- alami perbaikan dan sudah keluar dari masa sulit. Setelah masa-masa cukup berat pada 2013-2015, memasuki 2016 perekonomian Indonesia su- dah mulai membaik yang di- tandai dengan pertumbuh- an ekonomi mencapai 5,02% dibandingkan 4,88% pada 2015. Sementara itu, inflasi perbaikan tersebut terjadi ka- rena aksi-aksi yang dilakukan oleh bank sentral, pemerin- tah, dan Otoritas jasa keuang- an (OJK). “BI telah banyak belajar rupiah di dalam negeri, hal ini agar praktik bisnis oleh ma- syarakat yang menggunakan valuta asing bisa diawasi dan dikendalikan. Selain itu, BI juga melonggarkan loan to value (LTV) untuk kredit kendaraan bermotor dan kre- dit pemilikan rumah (KPR). Bank Indonesia meman-

la berbagai kebijakan agar te- tap dalam koridor kebijakan makroekonomi yang sehat. “Arah kebijakan makroe- konomi ini ditempuh juga de- ngan sinergi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Kami juga akan mengopti- malkan surat berharga nega- ra, memperkuat cakupan makro prudensial pada rumah tangga, serta mengembang- kan kebijakan berbasis tekno- logi. Hal ini dilakukan agar Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan pesat pada ekonomi global saat ini,” kata Gubernur BI Agus Marto­ wardojo, di Jakarta, Kamis (27/4). Ditambahkan, tahun ini ada tantangan geopolitik dunia. Itu berupa kondisi di Korea Utara yang mulai membuat Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang cukup tegang, dan respons Tiongkok terhadap kondi- si ini. [ID/M-6] yang akan memberikan akses bagi pengunjung untuk men- dapatkan informasi lebih da- lam tentang Toyota Hybrid System, serta ruang khusus press room bagi jurnalis un- tuk mendapatkan informasi tentang Toyota. Di IIMS 2017, TAM me- nampilkan New AGYA me- sin VVT-i berkapasitas 1.000 cc dan dual VVT-i berkapasi- tas 1.200 cc yang baru saja diluncurkan pada 7 April 2017. “New AGYA yang ha- dir dengan tema Have Fun Go Max ini juga telah menda- patkan respon baik dari pe- langgan. Hal itu terlihat dari jumlah pemesanan pelanggan (SPK) yang sudah mencapai lebih dari 2.600 unit,” kata Nakata. Vice President Director TAMHenry Tanoto mengata- kan, kehadiran New AGYA akan mengubah sudut pan- dang pelanggan terhadap pro- duk entry segment Toyota, yaitu kendaraan yang ti- dak kalah stylish dan modern dibandingkan segmen di atasnya. Ini juga bagian da- ri implementasi semangat Let’s Go Beyond pada 2017. [O-2]

dari periode taper tantrum pada 2013. Saat itu, inflasi berada di kisaran 8,3% dan utang luar negeri swasta sebesar US$ 168 miliar,” ujar Mirza dalam diskusi dan peluncuran buku Laporan Perekonomian Indonesia 2016 , di Jakarta, Kamis (27/4). Menurut dia, pada Mei 2013 terjadi guncangan pada perekonomian nasional. Saat itu, bank sentral mengakhiri rezim suku bunga rendahnya, kemudian pemerintah juga memangkas subsidi BBM secara signifikan. Dia mengatakan, penting bagi BI untuk menjaga stabi- litas. Apabila kenaikan suku bunga acuan bukan menjadi pilihan, maka inflasi harus dikendalikan.

dang perekonomian Indo­ nesia pada tahun ini mengha- dapi tiga tantangan global, yakni ketidakpastian politik, proteksionisme perdagangan dan normalisasi suku bunga AS. Untuk itu, BI menyiap- kan empat arah kebijakan makroekonomi yang meliputi penguatan peran permintaan domestik sebagai sumber ke- butuhan ekonomi, memperta- hankan stabilitas ekonomi dan sistem keuangan yang sudah terjaga, memperkuat struktur perekonomian mela- lui peningkatan daya saing perekonomian jangka mene- ngah-panjang, serta mengelo- patkan berbagai informasi tentang upaya berkelanjutan Toyota dalam memenuhi ek- spektasi pelanggan, seiring dengan perkembangan kebu- tuhan mereka dan kemajuan teknologi. “Toyota selalu berkomit- men dalam menyediakan produk, teknologi, dan layan- an terbaik untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Inilah yang kami tampilkan dalam IIMS 2017 dalam semangat Let’s Go Beyond, dengan menampilkan Beyond Pro­ duct, Beyond Technology, dan Beyond Service,” kata Presiden Direktur TAM Yoshihiro Nakata pada acara opening booth Toyota di IIMS 2017, Kamis (27/4). Tidak hanya menyajikan display kendaraan yang leng- kap, untuk memberikan ke- nyamanan kepada pengun- jung, Toyota juga menyedia- kan lounge bagi pelanggan dilengkapi dengan area after- sales, accesories, serta para pramuniaga dealer dan value chain yang siap membantu para pelanggan memberikan berbagai informasi. Selain itu, yang teristime- wa hadir juga hybrid corner

2016 tercatat cukup rendah yakni 3,02% atau turun di- bandingkan inflasi tahun se- belumnya sebesar 3,35%. Bahkan, angka inflasi pada 2013 masih cukup tinggi yak- ni 8,38% dan 2014 sebesar 8,36%. Kemudian, utang lu- ar negeri swasta juga terus mengalami penurunan pasca pengendalian regulasi lin- dung nilai ( hedging ) yakni menjadi US$ 159 miliar dari sebelumnya US$ 168 miliar. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengatakan, [JAKARTA] Sebanyak 12 mobil baru meluncur pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 yang digelar di JIExpo Ke­ mayoran, Jakarta, 27 April-7 Mei 2017. Kehadiran mo- bil-mobil baru itu diharapkan mampu mendongkrak trans- aksi IIMS 2017 menjadi Rp 3,1 triliun, dibandingkan ge- laran serupa 2016 sebesar Rp 3 triliun. Presiden Direktur PT Dyandra Media International, penyelenggara IIMS 2017, Lilik Oetama mengatakan, diyakini bisa mendongkrak penjualan mobil semester I-2017. Sebab, IIMS dilaksa- nakan di momen yang tepat, yakni saat daya beli konsu- men meningkat. “Apalagi, IIMS digelar satu bulan sebelum bulan Ramadan. Pada momen ini, daya beli sedang bagus-ba- gusnya,” kata Liliek pada pembukaan IIMS, Kamis (27/4). Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pening- katan penjualan kendaraan termasuk dalam aspek meng- ukur kemajuan ekonomi, se-

antara

antara

Mirza Adityaswara

Agus Martowardojo

sehatannya. Pun, reformasi struktural harus pula terus di- jaga momentumnya. “Tantangannya inflasi ha- rus dikendalikan karena kon- disi eksternal masih menan- tang,” kata Mirza. Dia menjelaskann, pada periode 2013-2014 BI mem- pertajam aturan penggunaan

Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral bertujuan mengenda- likan nilai tukar rupiah terha- dap dolar AS. Dengan kurs yang stabil mencerminkan kondisi fundamental ekono- mi nasional. Selain itu, neraca pemba- yaran juga harus dijaga ke-

Toyota Tampilkan 20 Unit Produk IIMS 2017 Targetkan Transaksi Rp 3,1 Triliun

Istimewa Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kanan) tengah mendengar penjelasan dari Wakil Presiden PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto (ketiga kiri) mengenai mesin mobil berteknologi dual VVT-i yang disematkan Toyota untuk New Agya, disaksikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (kanan), Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kedua kanan), Presiden Direktur TAM Yoshihiro Nakata (kedua kiri), Presiden Direktur TMMIN Warih Andang Tjahjono (kiri) di "booth" Toyota pada pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS 2017), di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (27/4).

lain penjualan rumah. “Untuk mengecek ekono- mi berjalan dan bertumbuh, bisa dilihat dari penjualan kendaraan. Setiap tahun pen- jualan di pameran IIMS sela- lu meningkat. Itu berarti per- tumbuhan ekonomi lebih ba- ik dari tahun sebelumnya,” kata Kalla.

PT ToyotaAstra Motor (TAM) kembali berpartisipa- si di ajang Indonesia Interna­ tional Motor Show (IIMS) 2017, sebagai salah satu pa- meran otomotif terbesar di Indonesia. Sepanjang pamer- an yang berlangsung pada 27 April-7 Mei 2017, TAM me- nempati booth seluas 1.876

m2 di Hall D Jakarta Interna­ tional Expo (JIExpo), Kema­ yoran, Jakarta Pusat, dan me- nampilkan 13 model, 20 unit produk-produk andalan To­ yota, baik dari segmen ken- daraan penumpang maupun komersial. Melalui IIMS 2017, TAM berharap pengunjung menda-