SP190328

Harian Umum Sore

memihak kebenaran

Kamis, 28 Maret 2019

MEDIA HOLDINGS

> 2

Lembaga Survei Diancam? Setelah merilis hasil survei me- reka, beberapa lembaga survei disebut-sebut mendapatkan ancaman. Mereka dianggap telah berpihak kepada salah satu pasangan capres/cawapres.

> 11 Ekonomi & Keuangan

Indonesia Content Marketing Awards 2019

PT LinkNet Tbk melalui merek First Media meraih penghargaan Indonesia Content Marketing Awards (ICMA) 2019 yang diselenggarakan oleh Grid Story Factory dan Grid Voice. First Mediameraih penghargaan untuk kategori The Best Content Mar- keting Implementation in Office Equipment/IT/Telecommunica- tion. Marketing Communication Department Head PT Link Net Tbk (First Media), Djoko Ad- nan mengatakan, penghargaan ini merupakan yang kedua kali diterima First Media.

KPK Tangkap Anggota DPR KPK kembali menangkap seorang anggota DPR serta sejumlah orang lainnya, yang diduga terlibat praktik suap.

Beruntung Jadi Perempuan

Pada acara 99 Most Inspiring Women yang digelar Globe Asia , Menteri Susi Pudjiastuti mengaku beruntung jadi perempuan.

> 6

Politik & Hukum

> 23

Budaya

 Redaksi: 2995 7500 • Sirkulasi: 2995 7555 - 2995 7500 ext 3206 • Iklan: 2995 7500 ext: 3403, 3409 • Tahun XXXIII 10.929 • 28 Halaman • Rp 4.000 • Langganan Rp 75.000 • Beritasatu.com • Suarapembaruan.com

Suara Pembaruan

Utama

2

Kamis, 28 Maret 2019

Lembaga Survei Dapat Ancaman?

D ua puluh hari sejumlah lembaga survei berlomba-lomba merilis hasil surveinya. Hasil survei yang dikeluarkan terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan dua pasangan capres-cawapres. Sumber SP di internal lembaga survei menyebut- kan, setelah mengeluarkan rilis hasil survei, lembaga survei kini malah men- dapatkan tekanan dan an- caman dari kubu pasangan menjelang pun- cak Pemilu 2019,

capres-cawapres yang merasa dirugikan dengan hasil survei. “Padahal, hasil survei dikeluarkan dengan data yang bisa dipertang- dianggap sudah berafiliasi dengan salah satu kandidat capres,” kata sumber SP di Jakarta, Kamis (28/3). Menurutnya, seluruh lembaga survei memang sengaja mengeluarkan ha- sil riset menjelang hari-H gungjawabkan se- cara keilmuan. Te- tapi saat ini kami

pencoblosan atau sebelum masa tenang. Hal tersebut dilakukan agar hasil survei dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam melihat kekuatan masing -masing kandidat. Saat ini ada tiga ka- tegori hasil yang dike- luarkan oleh lembaga survei. Pertama lembaga survei yang hasilnya menggambarkan keung- gulan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf. Kedua , hasil survei yang

menggambarkan selisih atau jarak elektabilitas yang semakin dekat kedua kandidat. Ketiga , lem- baga survei yang sudah menunjukkan keunggulan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. Sumber itu mengata- kan, antara lembaga survei satu dengan lainnya me- mang bisa menunjukkan hasil yang berbeda. Semua bergantung kondisi sampel responden yang diambil, waktu pelaksanaan, dan jumlah responden. [Y-7]

Pemilu Serentak Ternyata Lebih Mahal

[JAKARTA] Tujuan utama digelar- nya pemilu serentak, yakni pemilihan presiden (pilpres) bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif (pileg), adalah untuk menekan anggaran. Namun, kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk Pemilu Serentak jauh lebih besar dari pada pemilu sebelumnya. Kementerian Keuangan menye- butkan, anggaran yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 saja sebesar Rp 25,59 triliun. Jika ditambah anggaran untuk penga- wasan (Rp 4,85 triliun), anggaran keamanan (Rp 3,29 triliun), maka total anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2019 sebesar Rp 33,73 triliun. Sementara, pada Pemilu 2014, total anggaran pileg dan pilpres sebesar Rp 20,99 triliun. Selain anggaran penyelenggaraan yang besar, biaya sosial dan politik Pemilu Serentak 2019 juga lebih besar, terutama disebabkan adanya polarisasi dukungan terhadap calon presiden.Munculwacana agar pemilu berikutnya kembali dipisah antara pilpres dan pileg. Direktur JenderalAnggaran (Dir- jenAnggaran) KementerianKeuang- an (Kemkeu)Askolani mengatakan, sejak 2017, total jumlah anggaran yang terkait dengan Pemilu 2019 sebesar Rp 25,59 triliun. Anggaran ituhanya untukpenyelenggaraanoleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Berdasarkan data, alokasi anggaran untuk persiapan awal pada 2017 sekitar Rp 465,71 mi- liar. Kemudian, alokasi pada 2018 mencapai Rp 9,33 triliun dan pada 2019 alokasi anggaran mencapai Rp 15,79 triliun. Jadi, totalnya dalam tiga tahun itu kami menyiapkan anggaran sebanyak Rp 25,59 tri- liun untuk penyelenggaraan,” kata Askolani di Jakarta, Rabu (27/3). Bila dibandingkan Pemilu 2014, anggaran untuk penyelenggaraan naik sekitar 61%. Pada Pemilu 2014, anggaran penyelenggaraan pemilu sebesar Rp 15,62 triliun. Sementara, anggaran untuk pengawasan kala itu sebesar Rp 3,67 triliun dan kegiatan lain, seperti keamanan, sebesar Rp 1,7 triliun. Dikatakan, perincian alokasi penganggaran untuk Pemilu 2019 terbagi dalam kelompok penyeleng- garaan, pengawasan, dan kegiatan pendukung, seperti keamanan.

harus kita ubah secepatnya. Balik lagi atau dipisah seperti dulu,” kata Hinca. Dikatakan, terlalu banyak uang yang dikeluarkan bukan untuk program pendidikan politik yang selalu diharapkan masyarakat. “Jadinya, demokrasi kita bersifat administratif,” kata anggota Komisi III DPR itu. Seperti diketahui, pada 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) me- ngabulkan permohonan uji materi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 42/2008 tentang Pilpres, terutama yang mengatur bahwa pilpres dilaksanakan tiga bulan setelah pileg atau tidak serentak. Pemohon beranggapan, pileg dan pilpres yang terpisah tidak efisien dari segi biaya. Selain itu, pemilu tidak serentak juga menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara. Hinca mengakui bahwa terdapat dilema konstitusi ketika pileg dan pilpres dipisahkan lagi. “MK harus ikut bertanggung jawab terhadap kerumitan ini. Tak selamanya pu- tusan itu terimplementasi dengan baik. Memang putusan MK final dan mengikat. Tetapi, kalau kita terjerat pada akibat yang berat, maka tak ada salahnya kita kaji ulang,” ujarnya. Wakil SekjenDPPPartaiGerindra Andre Rosiade mengatakan, masa kampanye Pemilu 2019 selama lebih 6bulancukupmelelahkan. Sebaiknya, masa kampanye pemilu cukup dua bulan. “Harus diakui masa kampanye pemilu serentak terlalu lama. Be- nar-benar melelahkan dan membuat ‘kantong kering’ juga,” ujar Andre. Calon anggota DPR dari dae- rah pemilihan Sumatera Barat itu menambahkan, perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu di masa mendatang. Salah satu evaluasi adalah terkait dengan mahalnya biaya pemilu serentak. “Seharusnya, pemilu serentak seperti tujuan awalnya, yakni agar lebih murah. Kalau serentak lebih mahal, bingung juga, ya ,” ujarnya. Ke depan, kata dia, pemilu seren- tak bisa dibagi dua, yakni pemilu serentak di daerah dan pusat. Jadi, DPRD tingkat I dan II bersamaan dengan pilkada. Sementara, pilpres bersamaandenganpemilihan anggota DPDdanDPR. [MJS/O-1/C-6H/14]

adalah peserta yang memiliki mo- dal,” kata Eva. Keadaan itu dipersulit lagi dengan perilaku masyarakat yang memang meminta untuk disiapkan materi. Eva mengaku mendapat banyak laporan keluhan dari tim di lapangan maupun caleg lain atas permintaan suvenir hingga uang dari masyarakat yang ditemui. Masa kampanye yang terlalu lama itu juga berdampak pada konflik sosial. Sebab, kondisi itu memberi waktu bagi yang lawan yang memiliki jaringan untuk me- nekan. Dengan kata lain, memberi peluang pada abuse of power yang bisa berujung pada konflik sosial di masyarakat. “Dengan waktu kampanye yang panjang, potensi untuk orang yang gila melakukan pelanggaran itu ada. Sehingga, efeknya nanti sampai ke bawah menimbulkan konflik. Ya sampai ke masyarakat. Jadi, sebaiknya ke depanmasa kampanye dikurangi dan cost by system juga ditekan,” kata Eva. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan juga merasakan bahwa anggaran pemilu kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. “Setelah kami cek, ternyata pemilu serentak ini semakinmembengkak anggarannya. Alasan untuk membuat serentak itu menghasilkan efisiensi dari sisi anggaran jadi terbantahkan, karena ternyata anggarannya melebihi pemilu sebelumnya,” kata Hinca di Jakarta, Kamis (28/3). Menurut Hinca, pelaksanaan pemilu serentak perlu dievaluasi. Dia mengusulkan agar pesta demokrasi dipisah kembali. “Jadi, memang

Dijelaskan, alokasi anggaran un- tuk penyelenggaraan sebesar Rp 25,59 triliun ada di KPU. Sementara, anggaran pengawasan ditetapkan sebesar Rp 4,85 triliun dan anggaran keamanan dialokasikan sebesar Rp 3,29 triliun. Meski demikian Askolani me- ngatakan, dengan sistem pemilu serentak itu akan ada efisiensi biaya, seperti anggaran kotak suara dan saksi. “Jadi, biasanya persiapan untuk pilpres dan pileg itu, yang dulu, dua-duanya harus didanai. Sekarang bisa digabungkan. Misal- nya (anggaran) kotak suara, saksi, dan lain-lain. Di satu sisi, memang menjadi salah satu tujuan kenapa digabung adalah untuk efisiensi biaya. Kita bayangkan setahun dua kali mengadakan pemilu, itu buang-buang waktu, SDM, biaya. Sebelumnya, kita harus melakukan kegiatan pilpres dan pileg sampai dua kali, yaitu April kemudian Oktober,” katanya. Askolani mengatakan, ada dua faktor utama yang membuat anggaran Pemilu 2019 lebih besar dibandingkan sebelumnya. Faktor pertama adalah pemekaran wilayah. “Jumlah KPU provinsi bertambah satu, dari 33 sekarang menjadi 34. Kemudian, itu merembet ke KPU kabupaten, yang bertambah 17 KPU kabupaten/kota, dari 497 menjadi 514,” ujarnya. Hal itu berdampak pula pada ke- naikan jumlahpetugas penyelenggara pemilu di daerah, baik PPK, PPS, dan KPPS. “Jadi, anggaran bertambah karena lembaga dan penyelengga- ranya bertambah,” kata dia. Faktor kedua adalah kenaikan honorariumbagi para penyelenggara

pemilu, termasuk panitia penyeleng- gara pemilu yang ada di luar negeri. “Kami juga menyesuaikan usulan dengan KPU agar melihat dampak dari inflasi,” katanya. Jangka Panjang Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) DPPPDI-P, Eva Kusuma Sundari mengatakan, kenaikan anggaran Pemilu 2019 yang dilaksanakan secara serentak disebabkan oleh belanja barang dan modal yang bersifat jangka panjang. Dia mencontohkan, pada pemilu kali ini, lembaga-lembaga penyelenggara pemilumendapatkan inventaris baru berupa mobil dinas. Namun, semua itu adalah barang modal yang bisa bertahan hingga dua kali pemilu ke depan. “Itu contoh saja. Intinya kenaikan anggaran karena belanja modal. Tetapi, jangka panjangnya akanmen- jadi lebih murah. Pemilu ini sistem baru. Ibarat ongkos instalment awal mahal, namun untuk jangka panjang lebih murah,” kata Eva kepada SP di Jakarta, Kamis (28/3). Menurut dia, justru yang semakin mahal ada pada peserta pemilu.Masa kampanye yang sekitar 6 bulan, kata dia, membuat peserta pemilu memerlukan biaya yang sangat besar, baik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, partai politik, dan para caleg. Untuk peserta lama, yang sudah siap secara anggaran, kata Eva, masih bisa beradaptasi dengan keadaan itu. Yang memprihatinkan adalah caleg baru, yang tidak menyiapkan modal besar. “Sistem baru dengan masa kampanye lama itu berat bila kita tidak kaya. Yang bisa bertahan

Suara Pembaruan Utama KPU Gunakan Anggaran secara Hati-hati Kamis, 28 Maret 2019

3

[JAKARTA] Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Rahman Hakim menegaskan bahwa pihaknya menggunakan angga r an Pemi l u 2019 seca r a ha t i -ha t i . KPU, kata Arif, menggunakan anggaran dengan menge- depankan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. “Kami akan mengguna- kan anggaran yang sudah dialokasikan dengan sangat hati-hati sesuai dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Arif kepada SP di Ja- karta, Kamis (27/3). Arif mengatakan, untuk Pemilu Serentak 2019, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 27,2 triliun. Un t uk t ahun angga r an 2018 dialokasikan Rp 11,5 triliun dan tahun anggaran 2019 dialokasikan sebesar Rp 15,7 triliun. “Perkiraan realisasi anggaran Pemilu 2019 sekitar 75% dari alo- kasi,” kata dia. Arif menyebutkan, ang- garan terbesar digunakan un- tuk membiayai kegiatan ada pada badan penyelenggara ad hoc, seperti Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) yang jumlahnya 809.500 KPPS, Panitia Pemungut- an Suara (PPS) di tingkat kelurahan, dan PPK di tingkat kecamatan. “Untuk kegiatan-kegiatan di badan penyelenggara ad hoc, KPU mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15,3 triliun,” ujar dia. Selain itu, lanjut Arif, terdapat juga pos-pos pe- ngeluaran yang cukup besar, di antaranya untuk sarana dan prasarana kepemiluan (logistik pemilu) dialokasi- kan selama 2018 dan 2019 sebesar Rp 4 triliun. Lalu, untuk kegiatan penyusunan daftar pemilih dialokasikan anggaran sebesar Rp 677 miliar dan untuk fasilitasi kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD sebesar Rp 1,3 triliun. Terkait besaran peng- hematan, kata Arif, belum ada angka tepat, karena kegiatan-kegiatan tahapan masih berjalan. Dari kegiat- an yang sudah dilaksanakan, KPU bisa menghemat biaya untuk pengadaan logistik pemilu, verifikasi parpol, dan pengadaan fasilitasi iklan kepemiluan. “Sebagai contoh, pada 2018, untuk pengadaan ko- tak suara, bilik, segel, tinta, dan hologram dari HPS Rp 956,4 miliar dapat diadakan dengan harga kontrak Rp 473,2 miliar. Artinya, kami dapat menghemat sebesar Rp 483,3 miliar,” ujar dia.

yang melahirkan tahapan pemilu murah. “Saat ini, kebutuhan biaya untuk tiap tahapan pemilu masih sangat tinggi, padahal pileg dan pilpres sudah disatukan. Ini karena parpol tidak memiliki komitemen lewat desain UU yang bisa mengu- rangi berbagai biaya pada setiap tahapan pemilu,” Wakil Sekjen Komite In- dependen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi menam- bahkan, pemilu serentak yang dianggap lebih murah ini sebenarnya sejak awal diwacanakan sudah banyak mengundang polemik. Jojo mengatakan, pemilu yang murah tak melulu identik dengan anggaran. Pemilu serentak dapat menjadi lebih murah jika ditilik dari sisi waktu dan energi. “Mungkin ‘murah’ dari segi penghematan waktu dan hemat energi daripada murah dari segi anggaran. Hemat waktu dan energi karena pekerjaan yang tadinya dua kali dapat dikerjakan sekaligus satu kali,” kata Jojo. Apalagi, dalam setiap ujar Ari. Polemik

kontestasi politik selalu beriringan dengan perso- alan sosial. Dengan pemilu serentak, ongkos sosial ini dapat lebih ditekan. “Biaya imateriilnya lebih bnyak, yaitu memperbaiki konstruksi sosial kita seba- gai bangsa yang mengalami guncangan hebat akibat dari politik elektoral ini,” katanya. Jojo mengatakan, terda- pat beberapa komponen lain yang membuat anggaran Pemilu 2019 tinggi. Salah satunya adanya pekerjaan baru bagi Bawaslu untuk melatih saksi seluruh parpol se-Indonesia. “Selain itu, penambahan jumlah DPT yang akibatnya pada jumlah logistik pemilu,” kata dia. Meski demikian, Jojo me- ngatakan, pemilu serentak yang baru pertama kali di- gelar ini masih bersifat trial and error bagi Indonesia. Suatu sistem pemilu baru dapat disimpulkan kom- patibel atau tidak dengan kondisi suatu negara jika telah diterapkan dua atau tiga kali. “Bila tidak (kom- patibel) maka tinggalkan atau dimodifikasi lagi,” katanya. [YUS/R-14/F-5]

Caranya dengan menghadir- kan manajemen pemilu yang berbiaya murah. Sayang, komitmen untuk melahirkan manajemen pemilu yang baik tidak terlihat di segenap pemangku kepentingan. “Manajemen pemilu masih amburadul, sehingga kegiatan pemilu serentak be- lum membantu mengurangi biaya pemilu,” kata Ari.

Menurutnya, masalahnya tidak hanya terletak pada penyelenggara. Partai poli- tik juga harus bertanggung jawab, karena mereka tidak memiliki kemauan politik untuk melahirkan pemilu berbiaya murah. Me s t i n y a , j i k a a d a komitmen tersebut, parpol yang memiliki wakil di parlemen mendesain aturan

Belum Efisiens

Peneliti dari Forum Ma- syarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lusius Karus mengatakan, masih mahalnya biaya pemilu serentak karena hampir se- mua tahapan pemilu belum menjamin efisiensi anggar- an. Berbagai tahapan yang dilakukan tetap memerlukan biaya yang besar, bahkan makin membengkak akibat pemilu disatukan. “Ide pemilu serentak itu tidak didukung oleh perencanaan soal tahapan pemilu yang bisa menjamin semangat efisiensi,” kata Lusius kepada SP di Jakarta, Kamis (28/3). Dikatakan, mahalnya biaya pemilu serentak karena juga masa persiapan pemilu yang panjang. Kampanye yang panjang membutuhkan persi- apan yang lebih banyak dari penyelenggara atau aparat terkait guna mendukung kesuksesan pemilu. “Yang menyedihkan adalah biaya yang cukup mahal itu tak membuah- kan hasil yang signifikan, khususnya terkait dengan dampak kampanye, pendi- dikan politik, dan sosialisasi pemilu. Anggaran ketiga hal ini cukup besar. Namun, anggaran tersebut tidak cukup berhasil menciptakan atau membangun kesadaran pemilih untuk semakin cer- das. Penyelenggara tampak hilang dari kegiatan-kegi- atan yang mencerdaskan,” ujar Lusius. Sementara, Direktur Eksekutif Para SyndicateAri Nurcahyo bisa memahami mahalnya pemilu serentak karena rumit dan kom- pleksnya penyelenggaraan pemilu. Akibat dari pemilu serentak yang rumit itu, kata dia, memang melahirkan pembiayaan yang besar. Me s t i nya , ka t a Ar i , kerumitan pemilu itu yang harus dicari jalan keluarnya.

Politik & Hukum

Suara Pembaruan

4

Kamis, 28 Maret 2019

Menko Polhukam: Ajak Golput Berarti Mengacau Pemilu Bukan Arena Adu Pemimpin, tetapi Memilih Pemimpin

[JAKARTA] Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, pihak yang mengajak pemilih melaku- kan golongan putih (golput) pada saat pemungutan suara bisa dikategorikan suatu tin- dakan mengacaukan stabili- tas negara. Pasalnya, ajakan golput mengancam hak dan kewajiban warga negara. “Yang mengajak golput itu yang namanya menga- cau. Itu kan mengancam hak dan kewajiban orang lain,” kata Wiranto, di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Rabu (27/3) Menurut Wiranto, pihak yang mengajak orang golput bisa dikenakan sanksi dalam UU Terorisme. Pasalnya, perbuatan mengajak pihak lain untuk tak memilih, sa- ma dengan mengacaukan sebuah negara. “Kalau UU Terorisme tidak bisa UU lain masih bi- sa, ada UU ITE, UU KUHP bisa,” kata Wiranto. Wiranto menilai, atur- an-aturan tersebut relevan, mengingat Indonesia meru- pakan negara hukum. Dia memastikan pihak yang membuat situasi tidak tertib dan membuat kacau pasti dikenai sanksi. Lebih lanjut ia meminta masyarakat agar tak terpe- ngaruh ajakan untuk golput. Wiranto mencontohkan, ajakan yang bersifat mena- kut-nakuti, seperti Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan konflik dan se- bagainya. “Itu yang saya terus me- nerus menyampaikan pesan kepada masyarakat ayolah [BOGOR] Indonesia yang berbineka, yang kaya akan sumber alam, yang berpen- duduk banyak, yang terle- tak di kawasan cincin api ( ring of fire ) merupakan a n u g e r a h d a r i Ma h a Pencipta. Oleh karena itu tidak ada alasan satupun bagi sia- papun termasuk agama, su- ku, ras ataupun kelompok untuk meniadakan salah sa- tu keistimewaan Indonesia tersebut. Yang harus dilaku- kan oleh bangsa Indonesia tanpa terkecuali termasuk para pemudanya adalah menjaga dan merawat anu- gerah itu. Demikian ditegaskan o l e h Ke t u a Ge r a k a n E k a y a s t r a U n m a d a (Semangat Satu Bangsa),AM Putut Prabantoro yang juga Staf Ahli Garnisun Tetap I/ Jakarta (Kogartap I/JKT) da-

M enteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, organisasi kemasyarakatan (ormas) mempunyai peran penting dalam Pemilu Serentak 2019. Ormas, kata Tjahjo bisa men- dorong peningkatakan partisipasi pemilih. Karena itu, Tjahjo meminta kepala daerah menya- dari peran ormas dan menggandeng mereka. “Ada 406.709 lebih ormas, baik di tingkat nasio- nal, tingkat provinsi tingkat kab/kota kecamatan sam- pai yang ada di tingkat paling bawah. Tolong bisa di- gerakkan, diorganisir,” ujar Tjahjo saat Rakornas Kewaspadaan Nasional, di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (27/3). Tjahjo berpendapat, ormas-ormas bisa diajak un- tuk menyosialisasikan pemilu dan mengajak masyara- kat menggunakan hak pilihnya. Menurut dia, kesukse- san pemilu sangat tergantung pada partisipasi pemilih. “Karena kunci kesuksesan pemilu yakni partisipa- si masyarakat saat pemilihan. Sejak pemilu pertama, pada 1955, partisipasi pemilih sangat tinggi. Kita juga optimistis, partisipasi pemilih 2019 akan tinggi,” tan- das dia. Lebih lanjut, Tjahjo juga meminta kepala daerah dan jajarannya memberi dukungan penuh pada ormas. Pemerintah daerah, kata dia, tidak boleh lepas tangan dan tidak ikut memberikan pendampingan. Sebab pe- merintah daerah juga bertanggung jawab atas hal ini. [YUS/W-12] Ormas Jadi Ujung Tombak

ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY Dari kiri, anggota Dewan Pers Imam Wahyudi, Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Ketua KPU Arief Budiman dan Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menjadi pembicara dalam diskusi menggugat pasal hitung cepat ("quick qount") UU Pemilu di Jakarta, Rabu (27/3).

datang ke TPS, aman kok . Semua melaksanakan hak pilihnya yang lima tahun se- kali agar hak politiknya ti- dak disia-siakan,” katanya. Eiranto melanjutkan, pe- milu sebagai ajang memlih pemimpin, bukan mengadu antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain. Pemimpin, kata Wiranto, justru dihadapkan kepada rakyat untuk menampilkan gagasan, pengalaman, dan track record untuk memim- pin bangsa Indonesia ke de- pannya. “Pemilu hanya kewajib- an konstitusional 5 tahun sekali untuk mengadakan arena untuk memilih pe- mimpim, bukan mengadu pemimpin. Pemimpin tidak diadu tetapi dipilih,” ujar

Wiranto.

agar bangsa Indonesia mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan yang telah dijaga dan dira- wat selama ini. Berkat per- satuan itulah, Indonesia dia- kui dunia melalui Gallup Global Law and Order, yang menyematkan Indonesia se- bagai negara dengan tingkat kepercayaan publik terting- gi di dunia, negara teraman Nomor 9 di dunia dengan index 89, negara dengan tu- juan investasi nomor 2 sete- lah Filipina. Mabes Polri mengakui bila para kepala satuan wila- yah (Kasatwil) melakukan pendataan preferensi politik pemilih di wilayahnya. Namun korps baju cokelat Potensi

Wiranto mengingatkan berbagai pemangku kepen- tingan terkait pemilu agar tidak menjadikan pemilu se- bagai arena atau kesempat- an untuk membuat pecah belah bangsa. Menurut dia, pemilu bu- kan kesempatan saling menghujat, saling memfit- nah, apalagi saling menja- tuhkan. Karena itu, kata Wiranto, tidak ada alasan sebenarnya, hanya karena pemilu, masyarakat menjadi berseteru dan salin menghi- na satu sama lain. Dia me- negaskan, pilihan boleh be- da, namun kebersamaan te- tap harus dijaga. Lebih lanjut, Wiranto mengatakan sebagai bangsa yang besar, dia berpesan

itu membantah itu ada kait- annya dengan politik. “Kehadiran anggota Polri itu dalam rangka mela- kukan mapping, profiling , dan identifikasi daerah-dae- rah yang memiliki potensi kerawanan atau konflik se- suai lima dimensi dan indi- kator untuk mengukur index potensi kerawanan (IPK) sesuai petunjuk dari Asops,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dihubungi Rabu (27/3). Setelah mengetahui IPK itu, Dedi melanjutkan, baru ditentukan cara bertindak Merauke adalah warisan dari para pendiri negara ser- ta pemimpin bangsa yang harus dijaga dan dirawat. “Jaga Indonesia agar ti- dak dikuasai bangsa asing. Negara ini milik anak-cucu kita semua yang harus dija- ga kedaulatannya. Dalam 15 tahun lagi anda akan me- mimp i n pa r a pemuda Indonesia. Kelak anda harus mendidik para pemuda Indonesia yang akan datang untuk mencintai negara dan bangsanya. Oleh karena itu, sebagai calon pegawai Kemenpora, anda harus membekali diri, mengisi ke- kurangan anda, menambah ilmu dan belajar dari dina- mika politik yang ada. Semua harus belajar dari se- jarah bangsa dan negara Indonesia. Tanpa mempela- jari sejarah, anda kelak tidak pernah bisa membawa nega-

yang efektif untuk memiti- gasi dan mengantisipasi ke- rawanan serta jumlah keku- atan dalam rangka penga- manan. Saat disinggung apa ti- dak ada cara yang lain kare- na data itu rawan disalahgu- nakan untuk kepentingan politik tertentu bagi pihak yang diperkirakan kalah dan atau menang di suatu wila- yah, Dedi menjawab, “Itu salah satu metode untuk mengukur kerawanan de- ngan dimensi konstituen dan itu ada indikatornya.” [FAR/YUS/W-12] ra dan bangsa Indonesia ke masa depan,” tegasnya. Dijelaskan lebih lanjut oleh Putut Prabantoro, pat- riotisme (cinta Tanah Air) dan nasionalisme (cinta bangsa) adalah dasar dari semua kehidupan berma- syarakat, berbangsa dan bernegara. Tanpa kedua cinta itu, sia-sia saja upaya kita mengisi kemerdekaan sebagaimana diharapkan oleh para pendiri bangsa. “Tugas utama kempora dalam bidang kepemudaan, menurut saya, adalah me- mastikan dan sekaligus menjamin para pemuda Indonesia mencintai bang- sa, negara dan tanah air- nya. Hanya dengan me- mastikan bahwa pemuda mencintai bangsa, negara dan tanah airnya, Indonesia memiliki masa depan. [W-12]

Indonesia Itu Anugerah yang Harus Dijaga dan Dirawat

ISTIMEWA Ketua Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) AM Putut Prabantoro (tengah) berfoto bersama dengan para peserta Oritentasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kempora Tahun 2019, Cibedug, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/3).

lam makalahnya berjudul “AGEN PERUBAHAN” ke- pada para peserta Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Kemenpora Tahun 2019, di Cibedug, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/03/2019). M e n u r u t P u t u t

Prabantoro, yang juga Alumnus Lemhanna RI – PPSA XXI, tidak ada seo- rangpun di Indonesia yang boleh meniadakan meski hanya salah satu dari begitu banyak keistimewaan yang memang sudah ada sejak berdirinya negara Indo-

nesia.

Dengan terdiri lebih dari 17.000 pulau, Indonesia merupakan tempat hidup beratus suku dengan baha- sa serta agama yang berbe- da. Indonesia itu, tegas Putut Prabantoro, terben- tang dari Sabang hingga

Politik & Hukum

Suara Pembaruan

5

Kamis, 28 Maret 2019

Elektabilitas Paslon 01 Tinggalkan Paslon 02 PSI Berpotensi Lolos ke Parlemen

[JAKARTA] Tahapan pe- milihan presiden (Pilpres) 2019 mulai memasuki pu- taran terakhir, dengan dige- larnya kampanye terbuka. Debat calon presiden dan calon wakil presiden (cap- res-cawapres) telah ber- langsung selama tiga babak. Temuan lembaga survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research menunjukkan elektabilitas pasangan calon (paslon) Jokowi-Ma’ruf mulai ber- gerak meninggalkan pesa- ingnya, Prabowo-Sandi. Jokowi-Ma’ruf meraih elektabilitas 58,2%, setelah sebelumnya cenderung stagnan pada kisaran 54- 56%. Sedangkan Prabowo- Sandi 33,7%, masih relatif stabil. “Tiga bulan terakhir elektabilitas capres-cawap- res terkunci, tetapi kini Jokowi-Ma’ruf berhasil ke- luar dari stagnasi,” ungkap Direktur Eksekutif indEX R e s e a r c h Vi v i n S r i Wahyuni, di Jakarta, Kamis (28/3). Vivin menilai jika pas- lon Jokowi-Ma'ruf mampu

-kali mengungkapkan isu kebocoran kekayaan negara dan bertekad untuk tidak la- gi membuka keran impor. “Sudah sejak laga perta- ma Prabowo melawan Jokowi pada 2014 silam, wacana kebocoran pun ma- lah jadi anekdot di mata publik,” tandas Vivin. Vivin juga menuturkan Prabowo-Sandi kemudian memperdalam janji-janjinya, seperti tekad untuk menu- runkan harga bahan pokok dan tarif listrik dalam 100 hari pemerintahan. Atau mengusulkan kebijakan me- liburkan sekolah sebulan pe- nuh selama Ramadan. “Kandidat penantang ingin menunjukkan kele- mahan petahana dalam me- ngelola sejumlah isu,” ujar Vivin. Lebih lanjut, dia meni- lai, pemilih yang belum me- mutuskan tinggal satu digit sebesar 8,3%. Menurut dia, kedua paslon hanya memi- liki sedikit ruang untuk me- na i kkan e l ek t ab i l i t a s . “Kedua paslon harus me- maksimalkan amunisi yang tersisa pada putaran akhir

musim kampanye, pada me- dium kampanye terbuka dan pemasangan iklan di media massa,” pungkas Vivin. Selain itu, elektabilitas partai politik (parpol) mulai bergerak stabil. Dua parpol utama pengusung calon pre- siden dan calon wakil presi- den (capres-cawapres) ham- pir dapat dipastikan unggul sebagai pemenang pertama dan kedua Pemilu 2019 mendatang. Elektabilitas PDI-P mencapai 24,3%. Gerindra menyusul pada posisi beri- kutnya sebesar 14,9%. Kedua parpol memimpin di antara kelompok lima besar l a i nnya , ya i t u Go l ka r (11,2%), PKB (7,7%), dan Demokrat (5,1%). “Lima besar parpol men- dominasi elektabilitas, ditam- bah dua parpol yang dipredik- si lolos ambang batas yaitu Nasdem (4,6%) dan PSI (4,3%). Jadi, PSI merupakan partai baru yang bisa lolos ke parlemen,” kata Vivin. [YUS/W-12] Stabil

ANTARA/NOVRIAN ARBI Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) menyampaikan orasi politik pada acara Rapat Akbar Prabowo-Sandi di Stadion Sidolig, Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/3).

mempertahankan momen- tum, dapat diprediksi akan keluar sebagai pemenang Pilpres. Menurut Vivin, publik mulai melihat perbe- daan visi-misi dan program di antara kedua paslon. "Capres petahana tetap m e n g a n d a l k a n p r o - gram-program yang sudah berjalan, seperti pemba-

ngunan infrastruktur. Uji coba dan peresmian MRT misalnya, menjadi pembuk- tian Jokowi mampu merea- lisasikan infrastruktur yang tertunda selama puluhan ta- hun,” jelas Vivin. Di sisi lain, lanjut dia, Jokowi-Ma’ruf juga mena- warkan janji-janji baru, se- perti kartu prakerja. Selain

didesain untuk mengatasi persoalan lapangan kerja, program ini digadang-ga- dang mampu menaikkan kualitas sumber daya manu- sia (SDM). Sebaliknya, kubu pe- nantang dengan nomor 02 masih mengulang-ulang wacana yang berbau nasio- nalistik. Prabowo berkali

Politik & Hukum

Suara Pembaruan

6

Kamis, 28 Maret 2019

Praktik Jual Beli Jabatan Pengawas Internal Harus Diperkuat

[ JAKARTA ] Ma n t a n Ketua Mahkamah Konsitusi Jimly Asshiddiqie mene- gaskan pentingnya mem- perkuat fungsi pengawasan di internal setiap kementeri- an atau lembaga negara. Selain itu perlu evaluasi ter- kait pengawasan di internal lembaga negara atau ke- menterian untuk menghin- dari jual-beli jabatan. "Perlu kita perkuat fungsi pengawasan internal. Cuma kan Irjen di bawah Menteri. Itu sebabnya di za- man Pak Harto bikin Irjen baru. Bahkan satu hari ter- pikir Irjen dikeluarkan dari Kementerian,” ujar Jimly dalam diakusi di kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/3). Jimly menekankan per- lu ada evaluasi terkait peng- awasan. Terpenting di selu- ruh birokrasi ada rasa takut diawasi. Salah satu caranya ada- lah membuat sistem tang- gung jawab atasan. Hal itu cukup diatur Perpres. "Artinya atasan tang- gung jawab kalau bawahan- nya kena OTT atau ditetap- kan tersangka maka atasan harus bertanggung jawab secara moral. Sehingga ada pengawasan langsung dari atasan. Perlu diatur dalam perpres tanggung jawab atasan dan diatur dalam pakta integritas di sumpah jabatan. Kalau dia tidak mundur dia telah melanggar sumpah jabatan," katanya. [ JAKARTA] Komi s i Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membawa de- lapan orang yang ditang- kap dalam operasi tangkap tangan (OTT), di Jakarta, Rabu (27/3) malam hingga Kamis (28/3) dinihari ke Gedung KPK, Jakarta. Hingga saat ini para pihak yang ditangkap masih menjalani pemeriksaan in- tensif. KPK memiliki wak- tu 1x24 jam untuk menen- tukan status perkara dan status hukum para pihak yang ditangkap. "Iya (delapan orang) se- dang di kantor KPK menja- lani pemeriksaan," kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (28/3) pagi. Delapan orang tersebut diringkus lantaran diduga terlibat dalam transaksi su- ap. Febri mengungkapkan, suap ini terkait dengan dis- tribusi pupuk yang dipro-

"Sistem pemerintahan berbasis elektronik mene- kankan tata kelola pemerin- tahan berbasis IT di peme- rintahan daerah. Evaluasi dilakukan untuk memotret kondisi faktual penggunaan SPBE," kata Rini. Dikatakan, Kementerian PAN RB hanya menilai me- ngenai domain kebijakan, tata kelola dan layanan. Yakni penerapan SPBE yang mampu terintegrasi, bukan yang paling canggih. "Kita evaluasi dengan melibatkan lima universitas untuk memberikan penilai- an. Di dalam evaluasi, ma- sing-masing Pemerintah daerah maupun instansi yang kita evaluasi, kami be- rikan catatan hasil evaluasi dan dengan kekuatan dan kelebihannya," ujarnya. Karena itu, menurutnya, evaluasi bukanlah ajang pemberian nilai baik atau tidak baik terhadap teknolo- gi aplikasi yang digunakan. Namun sejauh mana inte- grasi proses tata kelola pe- merintahan dapat diterap- kan dalam SPBE. Selain itu bagaimana sinergitas antara satu unit dengan unit lain- nya, sehingga bukan aplika- si yang menjadi pokok pe- nilaian. Tujuan lain dari evalua- si ini adalah untuk memberi kesadaran terhadap kemen- terian atau lembaga serta pemerintah daerah untuk menghilangkan ego sekto- ral. [F-5/H-14/Y-7] Utama KBN,” ungkapnya. F-MAKI mencurigai adanya kejanggalan atas amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara no- mor : 70/Pdt.G/2018/PN. J k t U t r, t e r t a n g g a l 9 Agustus 2018 dan amar pu- tusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 754/ P D T / 2 0 1 8 / P T . D K I , Tanggal 10 Januari 2019. Menurutnya, putusan tersebut sangat tidak objek- tif, jauh dari rasa keadilan. “Kami menduga ada- nya unsur kolusi dan suap dalam penetapan putusan dimaksud,” bebernya. Selain itu, ada kasus la- in yang juga didorong F- MAKI untuk diusut tuntas oleh KPK, yaitu dugaan penggelapan dana sebesar Rp 7,7 miliar yang dilaku- kan Sattar Saba di PT Kawasan Citra Nusantara yang merupakan anak per- usahaan KBN. [W-12]

SP/YEREMIA SUKOYO Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafrudin (tengah) didampingi Sekretaris Kementerian PAN-RB, Dwi Wahyu Atmaji (kiri) dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB, Rini Widyantini (kanan) memberikan keterangan hasil evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3).

Ia mencontohkan, jika Direktur kena OTT maka Dirjen mundur. Jimly mengatakan, atas- an itu jangan dibiarkan ti- dak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di bawah- nya. Karena hukum pidana hanya menyasar individu. Sementara itu, Kemen- t e r i an Pendayagunaan Apa r a t u r Nega r a dan Reformasi Birokrasi (PAN- RB) menyerahkan hasil eva- luasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) kepada 616 instansi dan lem- baga. Hasil evaluasi diserah- kan kepada Wakil Presiden Tata Kelola duksi oleh perusahaan BUMN menggunakan ka- pal. Selain menangkap dela- pan orang, tim Satgas KPK juga menyita uang tunai da- lam pecahan Rupiah dan Dollar AS yang diduga ba- rang bukti suap. Saat ini tim KPK masih menghitung jumlah uang yang disita. Tak hanya uang tunai, KPK juga turut menyita satu unit mobil Toyota Alphard. "Yang bisa disampai- kan saat ini, ada pecahan atau dalam bentuk mata uang Rupiah dan Dollar yang kami amankan seba- gai barang bukti dalam ka- sus ini" katanya. Delapan orang yang di- tangkap KPK dalam OTT kali ini terdiri dari anggota DPR, petinggi perusahaan BUMN, pihak swasta dan pengemudi. Berdasarkan in- formasi, anggota DPR yang diringkus merupakan ang- gota Komisi VI dari Fraksi

Jusuf Kalla, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3). Menteri Pendayagunaan Apa r a t u r Nega r a dan R e f o r ma s i B i r o k r a s i (Menpan RB) Syafrudin, menjelaskan, penyerahan hasil SPBE dilakukan bukan untuk mencari instansi atau pemerintahan daerah mana yang paling bagus atau cang- gih penerapan SPBE-nya. Namun, sejauh mana SPBE dapat meningkatkan tata ke- lola pemerintahan yang efektif dan efisien. "Pemerintahan berbasis elektronik kepada pemerin- tah daerah. Bukan untuk mencari bagus tidaknya. Golkar berinisial BS, se- mentara petinggi perusaha- an BUMN yang ditangkap adalah seorang direksi di PT Pupuk Indonesia, sedang- kan pihak swasta merupa- kan petinggi atau pegawai Hump u s s I n t e r mo d a Transportasi. Dikonfirmasi mengenai hal ini, Febri masih enggan membeberkan identitas pa- ra pihak yang ditangkap maupun perusahaan yang terkait dengan OTT ini. Febri hanya menyebut para pihak dan perusahaan tersebut terkait dengan pu- puk dan distribusi pupuk. "Saya kira mungkin be- lum sekarang ya, saya bisa sebutkan secara spesifik perusahaannya apa. Tapi tentu pihak yang diaman- kan ini dan perusahaannya itu masih terkait dengan pu- puk dan distribusi pupuk tersebut yang mengguna- kan kapal," katanya. [F-5]

Paling tidak inovasi-inovasi yang sudah berkembang ki- ta berikan reward , jumlah- nya 616 instansi,” kata S y a f r u d i n , d i Ho t e l Bidakara Jakarta, Kamis (28/3). Menurutnya, saat ini pe- nerapan sistem pemerintah- an berbasis elektronik sa- ngat penting dilakukan un- tuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Kempan RB meyakini, tata kelola peme- rintahan yang mampu me- nerapkan SPBE dengan ba- ik akan berujung pada per- cepatan pelayanan publik. "Semua untuk tata kelo- la yang lebih baik kedepan- [JAKARTA] Menindak- lanjuti pengaduan yang di- l a k u k a n o l e h F r o n t Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (F-MAKI) terka- it dugaan korupsi yang dila- kukan oleh Direktur Utama PT Kawa s an Be r i ka t Nusantara (KBN), Sattar Taba, KPK menyatakan akan segera memproses- nya. "Akan kami telaah," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Febri menambahkan ji- ka nantinya ditemukan adanya bukti-bukti yang mencukupi, maka bisa saja proses akan dilanjutkan ke tahap berikutnya berupa penyelidikan. Sebelumnya, F-MAKI pada Jumat (22/3), berte- patan dengan tangkap ta- ngan yang dilakukan KPK terhadap Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro, me-

ya. Kalau disingkronkan tentu akan lebih efektif dan efisien, termasuk memper- cepat kinerja tata kelola pe- merintah dan berujung pada percepatan pelayanan pub- lik," ucapnya. D e p u t i B i d a n g Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN- RB, Rini Widyantini menje- laskan, evaluasi SPBE yang dilakukan merupakan pe- metaan kematangan dan pe- nguatan tata kelola peme- rintah di dalam instansi pe- merintah. Evaluasi dilaku- kan mengingat index e lect- ron i c go v e r nme n t d i Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. laporkan secara resmi ka- sus dugaan suap dan grati- fikasi itu yang dilakukan oleh Sattar tersebut. Koordinator F-MAKI, Syaefuddin menyebut, la- poran itu sudah didukung dengan bukti yang jelas, akurat, dan lengkap. Syaefuddin menjelas- kan, berdasarkan data yang dimiliki bahwa Sattar Saba dan Andri Indra Hamzah pelaksana divisi Legal KBN menggunakan uang perusahaan sebesar 48 mi- liar rupiah. “Kami menduga uang tersebut digunakan untuk menyuap para hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebe- sar Rp 13 miliar. Dan sisanya digunakan untuk membayar jasa law- yer dan jatah Direktur Data

KPK Tindaklanjuti Laporan Dugaan Korupsi di KBN

OTT Direksi Pupuk Indonesia KPK Periksa Legislator Golkar

Kamis, 28 Maret 2019

7

Isu Resesi AS Dorong Modal Masuk RI [JAKARTA] Isu resesi atau perlambatan ekonomi di Amerika Serikat (AS) akan semakin mengu- atkan sikap The Federal Reserve untuk tidak menaikkan suku bunga tahun ini. Kondisi itu akan mendo- rong aliran modal masuk ( capital inflow ) ke emerging markets , terma- suk Indonesia. Tingginya capital inflow akan mendorong penurunan defisit transaksi berjalan ke level yang lebih baik. Sementara itu, ke depan, Bank Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebelumnya juga meyakini aliran modal asing dari pasar keu- angan global akan semakin deras masuk ke pasar keuangan domestik. Salah satu penyebabnya, arah kebi- jakan The Fed yang kian moderat dengan proyeksi kenaikan suku bunga acuan hanya satu kali dalam dua tahun ke depan. “Ini artinya tekanan dari kenaikan suku bunga negara-negara maju sudah tidak seberat 2018,” kata dia. BI mencatat, selama tahun ber-

Indonesia meyakini ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih ken- cang. Peningkatan pertumbuhan lebih cepat itu akan dimulai pada tahun depan. Hal ini sebagai dam- pak dari reformasi struktural—ter- masuk pembangunan infrastruk- tur—yang gencar dilakukan peme- rintah dalam empat tahun terakhir. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara menyatakan, isu perlambatan eko- nomi AS semakin meneguhkan asumsi bahwa Bank Sentral AS (The Fed) tidak akan menaikkan suku bunga pada tahun ini. Hal itu akan mendorong capital inflow ke negara pasar berkembang, termasuk Indonesia. “Sebab, perlambatan ekonomi membuat investor khawatir akan imbal hasil instrumen keuangan di AS, sehingga mereka cenderung mengalihkan dananya ke emerging markets, termasuk Indonesia, yang imbal hasil investasinya lebih me- narik,” kata Mirza pada peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2018 di Gedung BI, Jakarta, Rabu (27/3). Isu resesi ekonomi AS mem- buat pasar finansial bergejolak awal pekan ini. Isu tersebut dipicu oleh dua indikator, yakni terjadinya inversi, atau yield obligasi jangka pendek (tenor tiga bulan) lebih tinggi dari yield obligasi bertenor 10 tahun. Selain itu, purchasing [JAKARTA] LembagaPembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memberikan pembiayaan berupa Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) senilai Rp 187,7 miliar kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk proyek pembangunan perumahan bersub- sidi di Aljazair. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pembiayaan ekspor tersebut merupakan salah satu lang- kah pemerintah terkait perbaik- an tingginya defisit neraca perda- gangan. “Kami harap ini menjadi salah satu bentuk ekspor jasa, dalam hal

jalan ( year to date ) aliran dana asing yang masuk mencapai Rp 74 triliun. Dari jumlah itu, Rp 63,5 triliun masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 11,8 triliun ke pasar saham.  Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo optimistis pertum- buhan ekonomi nasional akan mela- ju lebih kencang ke depan. Hal itu sebagai dampak dari reformasi struktural –termasuk pembangunan infrastruktur– yang gencar dilaku- kan pemerintah dalam empat tahun terakhir. Meskipun reformasi struktural terus berjalan dan tekanan eksternal mereda akibat melunaknya kebijak- an moneter The Federal Reserve, Bank Indonesia berpandangan bah­ wa reformasi struktural secara kon- sisten dan sinergis harus terus dila- kukan. “Konsistensi kebijakan dan sinergi dalam melanjutkan upaya reformasi struktural menjadi kunci utama menghadapi berbagai tan- tangan guna meningkatkan kinerja perekonomian nasional pada tahun 2019 dan tahun-tahun mendatang,” ujar Perry. BI masih memasang rentang

INVESTOR DAILY/DAVID GITA ROZA Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (keenam kanan), para Deputi Gubernur BI: Dody Budi Waluyo, Sugeng, Rosmaya Hadi, Mirza Adityaswara dan Edwin Rijanto, serta (ki-ka): anggota DPR Aziz Syamsudin, Menko Perekonomian Darmin Nasution, mantan Gubernur BI Syahril Sabirin, Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah, mantan Gubernur BI Agus Martowardojo dan Direktur Utama BRI Suprajarto berfoto bersama saat peluncuran Buku Laporan Perekonomian Indonesia 2018, di gedung BI, Jakarta, Rabu (27/3). Buku dengan subjudul "Sinergi Untuk Ketahanan dan Pertumbuhan" itu merupakan laporan, kajian, dan pandangan BI terhadap kondisi perekonomian selama 2018.

managers index (PMI) manufaktur AS per Maret berada di level 52,5, terendah sejak Juni 2017. Mirza menjelaskan, selama 2017 dan 2018 ekonomi AS tum- buh kencang. Itu yang membuat Amerika harus melakukan penye- suaian agar tidak terjadi bubble economy dan tidak terjadi lonjakan inflasi, dengan menaikkan suku bunga dari 0,25% hingga saat ini 2,5%. Normalisasi kebijakan mone- ter itu membuat voltalitas di negara emerging markets terganggu.  Menurut Mirza, isu perlambatan ekonomi AS yang akan mendorong ini jasa kontruksi negara-negara yang dianggap non tradisional. Terutama dengan Aljazair dimana kita memiliki neraca pembayaran negatif,” kata Sri Mulyani kepada awak media di Kantor LPEI, Jakarta, Rabu (27/3). Keputusan Menteri Keuangan No.787/KMK.08/2017 memberikan mandat kepada LPEI untuk menya- lurkan fasilitas ekspor dalam bentuk pembiayaan, penjaminan dan asu- ransi untuk mendorong ekspor ke negara kawasan Afrika. Fasilitas ekspor yang disediakan oleh LPEI untuk mendukung program peme- rintah dalam mendorong ekspor ke

capital inflow ke Indonesia sangat baik untuk membiayai defisit trans- aksi berjalan ( current account defi- cit /CAD). “Pembiayaan CAD dila- kukan melalui aliran modal asing ke portofolio,” kata Dia. Pada 2018, CAD Indonesia mencapai 2,98% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tahun ini ditargetkan CAD bisa ditekan ke level 2,5% PDB. Adapun neraca pembayaran pada 2018 tercatat defisit US$ 7,13 miliar, yang terdiri atas transaksi berjalan yang defisit US$ 31,06 miliar dan neraca modal dan finansi- negara kawasan Afrika menggu- nakan skema National Interest Account (NIA), karena ekspor ke negara pasar non tradisional ( non traditional market ) secara komersial kurang layak dan berisiko dalam pembiayaan serta memiliki tingkat risiko politik yang tinggi. “Sebab Aljazair merupakan ne- gara pengekspor minyak dan gas yang termasuk cukup penting di du- nia. Kami mengimpor dari Aljazair. Dengan adanya kegiatan ekspor jasa termasuk kontruksi ini bisa mengu- rangi defisit perdagangan Indonesia denganAljazair,” ucap Sri Mulyani. Ia mengatakan, ini menjadi sa-

al surplus US$ 25,21 miliar. Dihubungi terpisah, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Nanang Hendarsah mengata- kan, perlambatan ekonomi di AS dan Eropa justru akan membuat pengelola portofolio global mencari negara-negara yang pertumbuhan ekonominya stabil seperti Indonesia.  Di sisi lain, Nanang menilai bahwa melambatnya ekonomi nega- ra maju akan membuat suku bunga- nya bertahan lama dalam level yang rendah. “Itulah yang akan men- dorong aliran modal asing masuk ke Indonesia,” tegasnya.  lah satu bentuk pelaksanaan natio- nal interest account. Skema ini men- jadi perwujudan misi untuk mening- katkan kapasitas dari perekonomian dan industri domestik untuk me- nembus pasar internasional. “Melalui dukungan penuh dari LPEI, baik dari manufaktur, mau- pun jasa. Untuk sektor manufaktur, seperti yang kita ketahui, region di- tujuAfrika, Asia Selatan, maupun di Timur Tengah, merupakan non tra- disional market yang masih tumbuh tinggi,” kata dia. Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesly mengharapkan, pembiayaan ekspor membantu peningkatan vo-

proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dalam kisaran 5,0-5,4% (yoy) setelah tahun lalu ekonomi hanya tumbuh sebesar 5,17%. [HER/ID] Pembiayaan Sektor Jasa Bisa Kurangi Defisit Neraca Perdagangan

lume nilai ekspor Indonesia. LPEI juga menggandeng PT Integra Indocabinet Tbk yang mendukung proyek PT Wjaya Karya Tbk (WIKA) di mancanegara dari segi pengadaan furnitur. WIKA sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang Engineering, Procurement, dan Construction (EPC), mendapat ke- percayaan dari pemerintah Aljazair untuk dua proyek pembangunan. Pertama, 1.700 unit rumah bersubsi- di ( logement ) di Baraki dan El- Harrach wilayah Algier. Kedua, 2.250 unit Ain Defla dan Khemis Miliana di wilayah Blida. [ID/M-6]

Ekonomi & Keuangan

Suara Pembaruan

8

Kamis, 28 Maret 2019

Kemhub Godok Aturan Baru Tarif Pesawat [ JAKARTA] Kemen t e r i a n Perhubungan (Kemhub) tengah menggodok aturan baru terkait tarif pesawat dengan melibatkan pihak maskapai. Aturan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan tarif atau harga tiket pesawat yang ban- yak dikeluhkan masyarakat. “Saat ini masih disusun oleh segera mengumumkan aturan baru ini setelah proses penyusunan atu- ran tersebut selesai dilakukan. “Kami akan segera rilis aturan tersebut dalam waktu dekat ini,” pungkasnya. Sementara itu, Menteri Koor­ market sekarang ini. Bagaimanapun harga minyak atau fuel sudah mulai diturunkan. Kami tidak beri tar- get-target, tergantung mereka saja,” ungkap Luhut di Jakarta, Rabu. Dia menilai, keuntungan yang mereka. Mereka sedang rapat, nanti hasilnya akan disampaikan hari apa oleh Menteri Perhubungan,” imbuh Luhut. Luhut menuturkan, pemerintah Indonesia sebagai leading nasional airlines harus segera menurunkan harga tiket dan itu merupakan perin- tah,” ujar Luhut dalam notulensi itu. Selain Luhut, rapat tersebut juga

sebenarnya sudah dan terus beru- paya agar daya saing maskapai na- sional kian kuat. Selain telah men- dorong penurunan harga avtur yang dijual PT Pertamina, pemerintah juga siap memberikan kesempatan kepada penyedia avtur lain. Saat ini, baru ada PT AKR Corporindo yang menyatakan minatnya untuk men- jadi penyedia avtur. “AKR mau, kalau mereka minta, saya bilang kenapa tunggu lama-lama? Saat ini, sepanjang yang saya tahu, baru AKR (yang bermi- nat),” tutur Luhut. Sebelumnya, beredar notulensi rapat yang digelar di Kantor Kemen­ terian Koordinator Kemaritiman di Jakarta pada Senin (25/3). “Garuda

dihadiri Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi BS Sukamdani, dan per- wakilan maskapai. Namun, dalam rapat itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara, tidak hadir. Dari informasi yang dihimpun, rapat kembali digelar pada Selasa (26/3) malam. Direktur Utama Garuda Indo­ nesia I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra menyebut telah me- lakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. [ID/M-6]

dipatok maskapai saat ini terlalu tinggi sehingga harga tiket pesawat yang disodorkan kepada masyarakat menjadi mahal. “Menkonya juga ngerti uang, jadi kau (maskapai) jangan untung-untung terlalu gede ,” ungkap Luhut. Penyesuaian Harga Menurut Luhut, pihaknya sudah bertemu dengan maskapai pada Rabu (26/3) dan dalam pertemuan itu maskapai menyatakan akan me- lakukan penyesuaian harga sesuai dengan perhitungan mereka secara internal. “Hasil (pertemuan) bagus. Mereka akan lakukan adjusment di sana sini sesuai dengan perhitungan

dinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengimbau maskapai Tanah Air menurunkan harga tiket pesawat karena memper- timbangkan suasana pasar industri jasa penerbangan nasional saat ini. Pihaknya juga tidak memberikan target-target tertentu yang seakan memaksa maskapai untuk segera menurunkan tiket pesawat. Itu karena hal tersebut merupakan ranah masing-masing operator pen- erbangan tetapi harus tetap sesuai peraturan. “Kami tidak bilang begitu (harus seminggu tiket sudah turun). Kami hanya meminta coba dilihat suasana

Biro Hukum Kemhub bersama den- gan jajaran Ditjen Perhubungan Udara Kemhub. Kami belum bisa menjelaskan secara detail karena masih dalam proses penyusunan,” jelas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemhub Hengki Angkasawan di Jakarta, Rabu (27/3). Hengki menambahkan, pemer- intah berada di tengah-tengah antara kepentingan masyarakat banyak dengan keberlangsungan industri penerbangan nasional dalam penyu- sunan aturan ini. Pemerintah akan

Kontainer Ekspor Ke-3.000 Produk Kesehatan

SNI Wajib Naikkan Utilisasi Industri Pelumas Jadi 60%

[JAKARTA] Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib pelumas dipre- diksi menaikkan tingkat pe- manfaatan kapasitas pro- duksi terpasang (utilisasi) industri pelumas nasional menjadi 60% tahun ini dari 2018 sebesar 42%. Sebab, SNI wajib dapat menggerus impor, mengurangi peredar- an pelumas ilegal, dan me- macu ekspor produk ini. Saat ini, kapasitas pro- duksi industri pelumas SNI mencapai 2,4 juta kiloli- ter (kl). Berdasarkan data Asosiasi Pelumas Indonesia (Aspelindo), kebutuhan pe- lumas SNI pada 2018 men- capai 950.000 kl dan dipa- sok 300 perusahaan. Kebijakan SNI wajib pelumas diatur dalam Per­ aturanMenteriPerindustrian (Permenperin) Nomor 25

Tahun 2018 tentang Pem­ berlakuan Standard Nasi­ onal Indonesia (SNI) Pe­ lumas Secara Wajib. Beleid ini mewajibkan seluruh produk pelumas yang bere- dar di Indonesia wajib memenuhi SNI mulai September 2019. Direktur Industri Kimia Hilir Direktorat Jende- ral Kementerian Perindus- trian (Kemperin) Taufik Bawazier mengatakan, de- ngan adanya Permenperin itu,  ada kepastian industri untuk dapat melakukan ek- spansi dalam rangka me- nambah volume kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, yang banyak dipenuhi oli diba- wah standar.  Sementara itu, dia me- ngatakan, pasar luar negeri akan melihat pelumas asal

Indonesia tidak kalah kuali- tasnya, karena mengikuti standar World Trade Orga­ nization (WTO). Seiring de- ngan itu, ekspor pelumas nasional diprediksi naik 25% menjadi US$ 90 juta per tahun dari US$ 72 juta. “Dengan SNI wajib, pe- lumas Indonesia mampu bersaing di manapun baik domestik maupun ekspor. Masyarakat juga akan men- dapat jaminan produk-pro- duk yang berkualitas,” kata dia di Jakarta, Rabu (27/3).  Taufik menerangkan, penggunaan pelumas wajib SNI perlu didorong guna meningkatkan daya saing pelumas Indonesia. Dia mengakui, impor pelumas tetap dizinkan, jika memang dibutuhkan. Namun, peme- rintah harus memperkuat industri pelumas. [ID/M-6]

ISTIMEWA Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Achmad Sigit Dwiwahjono (kiri), Presiden Direktur Bayer Indonesia, Angel Michael Evangelista (kedua kiri), Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto (ketiga kiri) Duta Besar Republik Federasi Jerman untuk Indonesia, Peter Schoof (ketiga kanan), Senior Bayer Representative of ASEAN, Ernst Coppens (kedua kanan) dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Mohammad Rudy Salahuddin Ramto saat melepas kontainer ke-3.000 produk kesehatan untuk ekspor di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/3). Izin Impor Bawang Putih Bulog Diharap Ditunda

[JAKARTA] Proses impor bawang putih yang dilakukan dengan penunjukan Bulog tanpa wajib tanam diharap- kan tidak dilanjutkan. Selain diskriminatif bagi pelaku usaha swasta, kebijakan ini berpotensi bermasalah di du- nia internasional sekaligus mendistorsi pasar nasional. Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan diminta pula tidak menerbit- kan rekomendasi, sekaligus izin impor untuk bawang putih kepada Bulog. “Dalam hal ini pilihan pa- ling bijak adalah meng- hold (izin), baik dari Kemente- rian Pertanian maupun dari Kementerian Perdagangan,” ujar ekonom perdagangan internasional dari Universitas Indonesia Fithra Faisal di Jakarta, Rabu (27/3). Selain itu, Komisi Pe­ ngawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta bersinergi dengan kedua kementerian

tersebut, untuk mencari jalan keluar nondiskriminatif dari masalah kurangnya pasokan bawang putih nasional. Fithra kembali mengingatkan, kebi- jakan yang mengarah pada perbedaan perlakuan antar pengusaha maupun BUMN tidak seharusnya terjadi. Karena alasan ini juga, dis­ kusi dengan para pengusaha mendesak untuk dilakukan. “Jangan sampai kebi- jakan ini keluar terlebih da­ hulu, sebelum ada kesepa- katan dari para pengusaha yang dirugikan. Sederhana­ nya, sebaiknya kebijakan ini di- hold dulu,” tegasnya da­ lam keterangan teertulis. Tugas Utama Peneliti dari Lembaga Riset Visi Teliti Saksama Nanug Pratomo mengimbau alih-alih mengimpor komodi- tas seperti bawang putih, Bulog sebaiknya menjalan­ kan tugas utamanya yakni

mendistribuskan atau menju- al barang serapan dari petani, kepada masyarakat selaku konsumen. Barang yang dis- tribusikan pun lebih utama- nya adalah yang termasuk ke dalam kategori sembilan ba- han pokok seperti beras, gula, kedelai, daging dan lainnya. Khusus untuk bawang putih, lanjutnya, sebelum melaku- kan impor Bulog seharusnya lebih dulu harus menyerap bawang putih hasil panen pa- ra petani. Wakil Ketua Umum Ka­ din Indonesia Bidang Per­ dagangan Benny Sutrisno menyebutkan, sebenarnya impor bawang putih tidaklah bermasalah apabila tidak me- langgar persaingan usaha. Namun masalahnya saat ini, ada indikasi kebijakan yang melanggar persaingan usa- ha tersebut dengan perla- kuan berbeda terkait impor komoditas ini kepada Bulog. [M-6]

Bosch Dukung Implementasi Industri 4.0

ISTIMEWA Managing Director PT Robert Bosch Automotive Toto Suharto, (tengah), menjelaskan cara kerja solusi IoT Asset Tracing Solution (TRACI) dari Bosch kepada Harjanto, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian (kiri) dan Teguh Prasetya, Ketua Umum Asosiasi IoT Indonesia (kanan) dalam ajang Internet of Things Business Matching Gathering 2019 di Jakarta, Rabu (27/3).