SP200729

Harian Umum

MEMIHAK KEBENARAN

Rabu, 29 Juli 2020

200 Kg Sabu-sabu BNN mengungkap kiriman 200 kg sabu-sabu yang disamarkan dalam karung jagung.

Kerja Sama Jepang-Indonesia Kerja sama Indonesia-Jepang di bidang kesehatan, digital, upskilling SDM dapat ditingkatkan.

102.051 19.885

60.539

4.901

12.373

795

16.673.625 657.274 DATA WORLDOMETERS DAN COVID19.GO.ID SAMPAI SELASA (28/7) PUKUL 20.00 WIB 10.264.123

> 19

Jakarta

> 7 Ekonomi & Keuangan

Sekolah di Zona Kuning Bakal Dibuka [JAKARTA] Pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau proses belajar mengajar secara daring diakui pemerintah memberatkan masyarakat. Karena itu pembukaan sekolah berupa pembelajaran secara tatap muka bakal diberlakukan untuk sekolah di wilayah zona kuning pandemi Covid-19. Selama ini pembelajaran tatap muka hanya berlaku di wilayah zona hijau atau daerah tanpa kasus Covid-19. Itu pun dilakukan berjenjang yakni dimulai dari tingkat SMA atau SMK.

Jokowi: Butuh Kerja Cepat Pulihkan Ekonomi

HUMAS/IBRAHIM Presiden saat memberikan pengarahan kepada Peserta Program Kegiatan Bersama Kejuangan (PKB Juang) Tahun Anggaran 2020, melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (28/7).

[JAKARTA] Kerja cepat dibutuhkan untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Penegasan itu di- sampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mem- berikan arahan kepada peserta Program Kegiatan Bersama Kejuangan Tahun Anggaran 2020, Selasa (28/7). Jokowi meminta semua pihak harus mengambil mo- mentum dan manfaat dari pandemi yang sedang terjadi. Ia mengajak TNI dan Polri bersama seluruh masyarakat terus berjuang menyelesaikan masalah Covid-19 dan ekono-

mi yang sedang terjadi di Indonesia. “Momentum ini harus kita ambil. Sudah sering saya ka- takan kita perlu cara kerja baru. Kita perlu budaya baru dalam bekerja lebih cepat. Harus berani melakukan shor- tcut , terobosan baru, pemo- tongan-pemotongan, sehingga cara-cara kerja kita tidak bertele-tele dan lambat,” kata- nya. Presiden telah berkali-kali menyampaikan, saat ini nega- ra pemenang dalammengatasi krisis kesehatan dan ekonomi bukan negara besar mengalah- kan negara kecil melainkan

negara cepat yang akanmenga- lahkan negara lambat. Pada kesempatan itu Presiden menilai bahwa tata kelola pemerintahan terbeleng- gu oleh terlalu banyaknya peraturan. Pemeritah tidak bisa bergerak cepat karena terjebak aturan birokrasi. “Di sinilah justru letak permasalahan tata kelola pe- merintahan kita. Semuanya memang harus kita ubah. Terlalu banyak peraturan yang membelenggu kita sendiri, yang membuat kita sendiri, mem- belenggu kita sendiri. Terlalu banyak prosedur, terlalu banyak tahapan-tahapan,” katanya. Tata kelola pemerintah seharusnya dapat dilakukan secara langsung dan cepat. Namun karena terlalu banyak birokrasi, maka banyak pejabat pemerintah yang terjebak oleh aturan yang dibuatnya sendiri. Permasalahan ini menjadi pekerjaan besar yang harus segera diperbaiki. Presiden mengajak peserta Program Kegiatan Bersama Kejuangan yang terdiri daari TNI dan Polri, untuk berada di depan mela- kukan perubahan tersebut. “Ini pekerjaan besar kita ke depan, termasuk TNI dan Polri dan saudara-saudara nanti akan berada di depan, karena akan menjadi pimpinan TNI dan Polri,” katanya.

Hal itu diungkapkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim di Jakarta, Selasa (28/7). Sebelumnya Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo me- nyatakan PJJ merupakan cara yang paling aman untuk men- cegah penularan di kalangan pelajar. Namun, diakui tidak semua daerah bisa menerapkan- nya. Karena itu, kata Doni, Kemdikbudakanmengumumkan pembukaan sekolah di luar zona hijau. Menurut Nadiem, PJJ bukan sebuah kemauan atau kebijakan yang diinginkan pemerintah untuk diterapkan. PJJmerupakan kebijakanyang terpaksa di tengah [JAKARTA] Mafia tanah me- rusak etika dalam berbisnis. Tak hanyamenyebabkanpengembang kerepotan membangun proper- ti, keberadaannya juga membu- at harga jual properti menjadi lebih mahal sehingga menyulit- kan masyarakat berpenghasìlan rendah memperoleh rumah. “Mafia tanahmengakibatkan high cost economy bagi pemba- ngunan. Padahal kalau tidak ada mafia tanah, bisa dihemat sam- pai 50% itu rata-rata untuk ka- wasan industri dan kawasan perumahan," kata pengamat p r o p e r t i , P a n a n g i a n Simanungkalit kepada SP , Minggu (26/7). Hal senada diungkapkan Ketua UmumDewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida. “Ini (ma- fia tanah) sangat menghambat dalam pembebasan lahan dan terjadi hampir di semua lokasi developer. Pada akhirnya akan

pandemi. “Kita harus mencari cara agar ada some learning dan bukan no learning (di masa pandemi),” kata Nadiem. Di tambahkan, di banyak daerah persoalan PJJ bukan sekadar soal akses jaringan in- ternetmelainkan

tua siswa yang tidak kuat dengan kondisi pandemi dan PJJ. Demikian juga sekolah swasta dari sisi finansial. “Banyak yang hampir tekor karena orang tua murid merasa PJJ tidak ada velue -nya jadi nggak bayar SPP,” katanya. Nadiem me- nyatakan, ke- menterian yang dipimpinannya bukan pihak yang membe- rikan izin pembukaan sekolah di luar wilayah zona hijau. Kemdikbud hanya mempersi- apkan protokol dan prosesnya. “Kami ada di bawah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kalau masalah kese-

hatan, boleh tidaknya kuning atau hijau itu ada di GugusTugas dulu. Mereka yang memberikan aba-aba ,” katanya. Bila Gugus Tugas sudah berpendapat bahwa zona kuning sudah diperbolehkan pembela- jaran sistem tatap muka dengan protokol kesehatan dan rotasi maka Kemdikbud jemput bola dengan menyusun protokolnya. Secara terpisah Sekjen Kemdikbud Ainun Na’im me- ngatakan, pihaknya bersama kementerian lain mengevaluasi bagaimana zona di luar zona hijau dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

juga kemam- pu a n SDM untuk melak- sanakanPJJ juga minim. Selain itu

biaya yang harus dikeluarkan oleh siswa untuk penggunaan data mengikuti PJJ. “Tiga hal ini menjadi isu yang riil,” kata- nya. Nadiem mengakui bahwa sudah banyak anak dan orang

> 5

bersambung ke hal

Mafia Tanah Membuat Investasi Membengkak 20%-50% (2)

yang terhambat karena ulah mafia tanah. Sedangkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut, salah satu alasan investor tak tertarik atau hengkang dari Indonesia karena harga per tanah di Indonesia rata-rata Rp 3,17 juta/m2 lebih tinggi dari Vietnam yang hanya sekitar Rp 1,27 juta/m2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan salah satu penyebab daya saing Indonesia rendah soal investasi dibanding negara tetangga ada- lah karena masalah tanah. Di kawasan Industri seha- rusnya dibangun dengan berba- gai kemudahan dalam rangka menarik investasi. “Tapi yang terhadi di sini, orang-orang duluan ambil untung dengan jual tanah,” katanya, Selasa (28/7).

> 5

bersambung ke hal

FOTO-FOTO:ISTIMEWA

Panangian Simanungkalit

Totok Lusida

juga menjadi beban rakyat atau end user , di mana harga proper- tinya menjadi naik,” katanya. Staf Khusus Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional (ATR/BPN) Bidang Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan Ruang, Irjen Hary Sudwijanto yang dihubungi terpisah jugamengatakan bahwa masalah pertanahan, baik konflik

maupun sengketa, menjadi salah satu alasan terhambatnya inves- tasi. Apa yang diungkapkanHary masuk akal. Praktik mafia tanah menghambat investasi pernah disebut KementerianATR/BPN pada contoh kasus pembangun- an pabrik petrokimia, PT Lotte Chemical Indonesia, senilai Rp 50 triliun di Provinsi Banten

bersambung ke hal > 5

 Redaksi: 2995 7500 • Sirkulasi: 2995 7555 - 2995 7500 ext 3206 • Iklan: 2995 7500 ext: 1469, 3409 • Tahun XXXIV 11.321 • 20 Halaman • Rp 4.000 • Langganan Rp 75.000 • beritasatu.com • suarapembaruan.com

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online