SP200730

Harian Umum

MEMIHAK KEBENARAN

Kamis, 30 Juli 2020

RS Siloam Ambon Diresmikan Wali Kota Ambon, Maluku, Richard Louhenapessy, meresmikan RS Siloam Ambon di kawasan Hative Kecil.

Tidak Terbit Sehubungan dengan Hari Raya Iduladha 1441 Hijriyah yang merupakan hari libur nasional,Harian Umum Suara Pembaruan edisi Jumat, 31 Juli 2020 tidak terbit. Harian ini akan terbit kembali pada edisi epaper, Sabtu, 1 Agustus 2020. Harap pembaca dan relasi maklum.Terima kasih Penerbit

104.432 20.572

62.138 12.614

4.975

798 16.924.479 10.487.586 664.226

> 14

Nusantara

DATA WORLDOMETERS DAN COVID19.GO.ID SAMPAI RABU (29/7) PUKUL 20.00 WIB

Jakarta Disarankan Tetap PSBB Transisi

Jokowi Minta IPDN Jadi Penggerak Reformasi Birokrasi

BIRO PERS ISTANA Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi salam kepada perwakilan dari 881 Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXVII 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/7).

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) para pamong p r a j a l u l u s a n I n s t i t u t Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untukmenjadi pengge- rak inovasi danmotor reforma- si birokrasi pemerintahan. Para pamong praja juga harus men- jadi motor pengembangan ca- ra-cara baru dan penggerak pola pemerintahan yang baru. Permintaan itudisampaikan Presiden Jokowi saat melantik 881pamongpraja lulusan IPDN angkatanXXVII2020dariIstana KepresidenanBogor,JawaBarat, Rabu (29/7). “Sudah sering saya sampai- kan, sudah saya nyatakan, kita perlu cara-cara kerja baru. Kita perlu budaya kerja baru yang lebih inovatif, lebih cepat, be- rani, smart , dan shortcut . Sekarang, ke depan, bukan negara besar mengalahkan ne- gara kecil. Bukan negara kaya mengalahkan negara miskin, tetapi yang cepat akan menga- lahkan yang lambat,” ujar Jokowi. Sayangnya, kata Presiden, di situ justru letak permasalah- an tata kelola pemerintahan di Indonesia. Terlalu banyak aturan yang membelenggu diri sendiri juga terlalu banyak prosedur, tahapan, dan birokra- si yang telah tercipta akibat dari aturan yang dibuat sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu, Kepala Negara mengharapkan para

NKRI, untuk konstitusi kita, Bhinneka Tunggal Ika, serta Indonesia maju yang semakin jaya,” kata Jokowi. Dikatakan, pamong praja muda yang baru dilantik adalah masa depan pemerintahan Indonesia, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai ke pelosok desa di TanahAir.Mereka juga sebagai penentu reformasi di instansi masing-masing yang akan menjadi tempat bekerja yang baru. “Tangan kalian yang akan menjalankan adaptasi dan re- formasi ini. Hati kalian yang akanmerawat kedekatandengan rakyat dan yang melayani rak- yat,” ujar Jokowi. Ditambahkan, hari pelan- tikan ini merupakan sebuah permulaan dharma bakti bagi Indonesia. Maka, para para alumni IPDNharus menunjuk- an prestasi sebagai pamong praja yang melayani rakyat. “Pengabdianmu untuk Ibu Pertiwi danperjuanganmuuntuk kejayaan Indonesia. Tunjukkan integritas. Tunjukkan loyalitas- mu kepadamasyarakat, kepada bangsa, dan negara. Tunjukkan kecerdasan dan ketangkasanmu untuk menghadapi perubahan zaman. Tunjukkan kemampu- anmu untuk memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan,” kata Jokowi. Indriyanto mengatakan, di- perlukan regulasi tegas untuk mencegah atau mempersempit ruang gerak mafia tanah. Salah satunya, terkait batasan kepemi- likan tanah. “Untuk mengatasi mafia tanah ini memang harus ada regulasi yang tegas untuk men- cegah terjadinya monopoli ke- kuasaan kepemilikan tanah walaupun kendala implementa- si regulasinya tidak mudah dan penegakan hukumnya selalu dipertanyakan publik,” kata Indriyanto. bersambung ke hal > 5 bahkan negara.

pamong praja muda yang baru dilantik itu bisa memberikan nuansa berbeda dalam menja- lankan rodapemerintah.Mereka harus bisa memacu birokrasi pemerintahanmenempuh jalan yang cerdas dan sederhana. “Ikut memacu birokrasi menempuh jalan yang smart dan shortcut , yang orientasinya adalah hasil yang langsung di- rasakan oleh rakyat. Dalam kondisi normal pun cara kerja kita harus berorientasi hasil, haruscepat,efisien,danlangsung dirasakan oleh rakyat, apalagi dalam kondisi krisis kesehatan dan pandemi seperti ini. Cara kerja seperti itu tidak bisa dita- war lagi,” tegas Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mengajak para pamong praja mengawal peru- bahan cara kerja baru. Dari cara kerja yang rumit dan lam- bat menjadi cara kerja yang cepat dan sederhana. Dari regu- lasi yang banyak dan rumit ke regulasi yang sedikit dan seder- hana. Dari prosedur yang ber- belit-belit diubahmenjadi yang mudah dan sederhana. Presiden jugamengingatkan para lulusan IPDN agar memi- liki tekad yang kuat dalam memperkokohPancasila,NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. “Menjadi pamong praja akan membuka ladang pengabdian y a n g memb a n g g a k a n . Pengabdian untuk ideologi negara kita, Pancasila, untuk

[JAKARTA] Meski kasus baru Covid-19 di Ibu Kota cukup tinggi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi yang berakhir pada Kamis (30/7). Pemprov DKI tidak perlu kembali ke masa PSBB awal dan lebih memperketat pelaksanaan prokotol kesehatan agar masyarakat tetap bisa bekerja.

Demikian benang merah pernyataan epidemiolog dari Fakultas KesehatanMasyarakat Universitas Indonesia (FKMUI) Pandu Riono, Ketua Satgas Pengendalian Covid-19 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Budi

Haryanto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Fify Mulyani, dan anggotaTimPakar S a t u a n Tu g a s ( S a t g a s ) PenangananCovid-19Dewi Nur Aisyah yang dihimpun SP di

Jakarta, Rabu (29/7). Me nu r u t d a t a Sa t g a s Penanganan Covid-19, kemarin, DKI Jakartamenyumbang kasus baru terbanyak, yakni 572 kasus (data Pemprov DKI Jakarta 584 kasus baru), sehingga total ada 20.572 kasus di Ibu Kota. Sementara, total kasus secara nasional sebanyak 104.432 kasus setelah kemarin tambah 2.381 kasus baru. Sementara, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menye- butkan, positivity rate atau total kasus positif dengan jumlah orang yang diperiksa di IbuKota sebesar 6,6%. Meski berada di atas standarOrganisasiKesehatan Dunia (WHO), positivity rate Jakarta itu masih di bawah ang- ka nasional yang sebesar 14,3%. Menurut standar WHO, angka positivity rate harus di bawah 5% atau maksimal di bawah 10%. Dengan positivity rate sebesar 6,6%, berarti dari 100 orang yang diperiksa di Jakarta terdapat enamorang yang positif terjangkit Covid-19. Selain itu, berdasarkan data

yang dihimpun SP , rasio pasien yang meninggal dunia diban- dingkan total kasus positif ( fa- tality rate ) di Jakarta juga masih di bawah angka nasional. Fatalitiy rate Jakarta sebesar 3,9%, sedangkan nasional sebe- sar 4,8%. Untuk jumlah pasien yang sembuh, Jakarta juga lebih baik dari nasional. Rasio jumlah pasien yang sembuh dibanding- kan total kasus positif ( recovery rate ) di Ibu Kota sebesar 61,3% lebih banyak dibandingkan nasional yang sebesar 60%. Dengan data-data tersebut, maka Pemprov DKI disarankan untuk tetap melanjutkan PSBB transisi. “Tidak usah balik lagi ke PSBB (yang awal). PSBB jangan dicabut, tetapi transisinya dipertahankan,” kata epidemio- log FKM UI Pandu Riono ke- pada SP , Rabu (29/7).

> 5

bersambung ke hal

Perlu Regulasi Tegas Berantas Mafia Tanah (3)

[JAKARTA] Negara seharusnya mampumelindungi pemilik tanah yang sah dari jarahanmafia tanah yang cuma berbekal selembar surat dan tumpukan duit untuk menyuap aparat. Namun, kenya- taannya praktik mafia tanah hingga kini sulit diberantas. Salah satunya penyebab adalah kurang memadainya regulasi pertanah- an untukmencegah praktik ilegal tersebut serta masih lemahnya integritas aparat negara. Demikian pendapat guru besar hukum pidana dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji, pakar hukum Frans Hendra Winarta, dan anggota Komisi III DPR,

BERITASATU

ISTIMEWA

Indriyanto Seno Adji

Bahlil Lahadalia

Masinton Pasaribu, yang dihim- pun SP, baru-baru ini. Pernyataan itu tekait praktik mafia tanah

yang tidak hanya merugikan rakyat kecil pemilik tanah me- lainkan juga korporasi dan

> 5

bersambung ke hal

 Redaksi: 2995 7500 • Sirkulasi: 2995 7555 - 2995 7500 ext 3206 • Iklan: 2995 7500 ext: 1469, 3409 • Tahun XXXIV 11.322 • 20 Halaman • Rp 4.000 • Langganan Rp 75.000 • beritasatu.com • suarapembaruan.com

Made with FlippingBook Ebook Creator