SP200803

Harian Umum

MEMIHAK KEBENARAN

Senin, 3 Agustus 2020

Proses Hukum Jaksa Pinangki Setelah Djoko Tjandra ditangkap, Kejaksaan diharapkan

Hadiah Ganda Arsenal Sukses mengalahkan Chelsea 2-1 di ajang Piala FA, Arsenal meraih hadiah ganda.

111.455 22.144

68.975 14.027

5.236

844 18.052.156 11.348.350 689.497

memproses hukum jaksa Pinangki Sirna Malasari.

> 3

> 16

Politik & Hukum

Sport

DATA WORLDOMETERS DAN COVID19.GO.ID SAMPAI MINGGU (2/8) PUKUL 20.00 WIB

Covid-19 Belum Berakhir, Kaji Ulang Ganjil Genap

[JAKARTA] Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlumengkaji ulang kebijakan untuk menghidupkan lagi kebi- jakan ganjil genap selama pan- demi Covid-19. Kebijakan itu akan meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum, se- hingga berpotensi terjadi penam- bahan kasus baruCovid-19 yang cukup tinggi di sarana transpor- tasi umum tersebut. EpidemiologdariUniversitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyonomenyayangkan sistem ganjil genap dijalankan saat pandemi Covid-19 belum bera- khir. Menurut dia, justru dengan menggunakan kendaraan priba- di maka penyebaran Covid-19 bisa lebih mudah dicegah. “Menurut saya, evaluasinya (kebijakan ganjil genap, Red) tidak jelas. Kasus Covid-19 di

perkantoranmasih tinggi, tetapi sudah mau kembali memberla- kukan ganjil genap,” kataMiko kepada SP di Jakarta, Minggu (2/8). Menurut dia, daripadameng- hidupkan kembali aturan ganjil genap, lebih baik PemprovDKI tegas dalam menga- baran Covid-19. Ketegasan Pemprov itu juga bisa diberla- kukan terhadap kantor-kantor milik pemerintah, baik pusat maupun daerah. “Tidak usah takut. Gubernur bisamembuat peraturan daerah, di mana semua perkantoran, baik miliki swasta maupun pe- merintah, harus menaati aturan wasi kawasan perkantoran yang saat ini menjadi salah satu klaster penye-

dalamperda tersebut,”ujarMiko. Dia juga menyoroti perihal kapasitas penggunaan transpor- tasi publik yang seharusnya ja- ngansampai 70%. Sebab, dengan kapasitas sebesar itu, maka akan sulit bagi pengguna angkutan umum untuk melaksanakan protokol kesehatan, terutama men- jaga jarak fi- sik. “Apalagi, di commuter line . Kalau sampai 70%, sulit untukmenjaga jarak,” kata dia. Pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan, kebijakan untuk menghidupkan kembali sistem ganjil genap sebenarnya tidak akan berdampak pada pengu- rangan kasus Covid-19.

Penerapan sistem itu, kata dia, lebih kepada cara untukmengu- rangi kemacetan, bukanmengu- rangi kasus Covid-19. Justru, kata dia, sistem gan- jil genap itu akanmemunculkan potensi penularan yang tinggi di sarana angkutan umum. Oleh karena itu, jika memang sistem ini kembali dijalankan, maka pelaksanaan dan pengawasan protokol kesehatan di sarana transportasi umum harus benar -benar dijalankan. “Ini biar tidak semakin ma- cet saja, karena semua orang menggunakan transportasi pri- badi. Kalau terkait Covid-19, maka protokol kesehatan harus benar-benardijalankan.Misalnya, halte tempat menunggu bisa diperbesar,” katanya.

SP/JOANITO DE SAOJOAO Sejumlah anggota polisi lalu lintas membentangkan spanduk sosialisasi pemberlakuan kembali sistem ganjil genap di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (2/8).

> 5

bersambung ke hal

Pendidikan Jarak Jauh Masih Mahal

[JAKARTA] Sistem pendidikan jarak jauh yang diterapkan kepada para peserta didik masih terlalu mahal. Selain harus memiliki gawai, seperti laptop dan telepon pintar, para siswa juga harus membeli kuota internet yang rata-rata Rp 100.000/bulan.

Di sisi lain, sejumlah kendala juga dihadapi para siswa dalam melaksanakan program pendidikan jarak jauh ini. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)

sebesar 31,8% siswa tidak memiliki akses internet dan 16,4% memiliki akses namun tidak dapat digunakan dengan baik. Selain pemerintah, pihak operator telekomunikasi yang

meraup untung besar dari program ini juga harus ikut membantu. Dengan jumlah peserta didik sekitar 56 juta jiwa dan jika rata-rata harus memiliki kuota internet seni- lai Rp 100.000/bulan, maka operator telekomunikasi bisa meraup Rp 5,6 triliun sebulan. Demi k i an r angkuman pendapat pemerhati pendidik- an Indra Charismiadji, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, Wakil S e k j e n F e d e r a s i G u r u Indonesia (FSGI) Satriwan Salim, dan Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda kepada SP di Jakarta, Minggu (2/8). Indra mengatakan, kenda- la-kendala penerapan pendi- dikan jarak jauh (PJJ) terjadi karena pemerintah belum belum melakukan upaya nya- ta untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya para orang tua dan siswa.

> 5

bersambung ke hal

Koruptor DihukumSeumur Hidup Wujud Kepastian dan Keadilan Hukum

[JAKARTA] MahkamahAgung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam aturan itu, terdakwa korupsi yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar serta memiliki tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dengan kategori paling tinggi, dapat dijatuhi hukuman seumur hidup pidana penjara. Peraturan MA (Perma) ini diyakini akan mengakselerasi

upaya pemberantasan korupsi, terutama di era pemerintahan Presiden JokoWidodo (Jokowi). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyambut baik kehadiran perma ini. Guru besar hukum pidana Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto SenoAdji mengata- kan, perma ini akan mencegah terjadinya disparitas pemidana- an terhadap terdakwa korupsi. Untuk itu, Indriyanto berharap kehadiran perma tersebut dapat mengakselerasi pemberantasan korupsi di Indonesia serta me- wujudkan kepastian hukum dan

keadilan.

wewenang yudisial peradilan. Perma ini, kata Indriyanto, merupakan salah satu cara MA sebagai pemegang kekuasaan yudikatif tertinggi untuk men- cegah terjadinya disparitas pe- midanaan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi khususnya penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UUTindak Pidana Korupsi. Hal ini lantaran dalam praktiknya, seringkali terjadi pemidanaan yang berlainan terhadap kasus sejenis dan menimbulkan perta- nyaan publik.

“Tentunya prevensi terjadinya dispatitas pemidanaan ini untuk mewujudkan akselerasi tercip- tanya kepastian hukum dan ke- adilan dalam penanganan per- kara-perkara tindak pidana ko- rupsi,” kata Indriyanto kepada SP di Jakarta, Minggu (2/8). Untuk itu, Indriyanto meni- lai hal yang wajar untuk meng- apresiasi kehadiran perma ter- sebut. Menurutnya, perma itu tetap menjaga independensi, profesionalitas, dan integritas hakim dalammenjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan

> 5

bersambung ke hal

 Redaksi: 2995 7500 • Sirkulasi: 2995 7555 - 2995 7500 ext 3206 • Iklan: 2995 7500 ext: 1469, 3409 • Tahun XXXIV 11.324 • 20 Halaman • Rp 4.000 • Langganan Rp 75.000 • beritasatu.com • suarapembaruan.com

Made with FlippingBook - Online magazine maker