SP200805-P

Harian Umum

MEMIHAK KEBENARAN

Rabu, 5 Agustus 2020

Dana untuk UMKM BRI sudah menyalurkan Rp 27,66 triliun dana pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM.

Produksi Vaksin Bio Farma siap memproduksi 250 juta dosis vaksin Covid-19 pada Desember 2020.

115.056 22.909

72.050 14.381

5.388

880

18.476.036

11.702.315

698.223

> 7 Ekonomi & Keuangan

> 12

Kesra & Budaya

DATA WORLDOMETERS DAN COVID19.GO.ID SAMPAI SELASA (4/8) PUKUL 20.00 WIB

Pelan tetapi Pasti Memberantas Korupsi Perlawanan Baru Djoko Tjandra

P ower Tends to Corrupt, A b s o l u t e P o w e r Corrupt Absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan yang abso- lut mutlak korup. A dagium yang disampaikan John Emerich Edward Dalberg- Acton pada 1870 itu tampaknya masih relevan hingga saat ini. Pada usia ke 75 tahun ke- merdekaan, Indonesia masih dihinggapi persoalan klasik nan pelik, korupsi. Korupsi ibarat penyakit kanker. Bangsa Indonesia tidak bisa menikmati kekayaan sumber daya alam yang melimpah karena korup- si. Seberapa kronisnya perso- alan korupsi di Indonesia se- tidaknya tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang masih berada pada skor 40 di peringkat 85 dari 180 negara, pada 2019. Tahun demi tahun perbaikan terasa pelan namun pasti. Angka tersebut naik dua poin dari tahun sebelumnya. Sementara target Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) yakni skor 45 pada 2024. Artinya perbaikan terus diu- payakan. Untuk mencapai target tersebut, KPKmenetapkan dua sasaran strategis, yakni me- maksimalkan pemulihan ke- rugian keuangan negara dan mendorong peningkatan skor pada survei world justice pro- ject (WJP) yang berkontribusi pada IPK Indonesia. Tahun lalu, Indonesia mendapat skor 21 pada survei WJP. Menurut WakilKetuaKPK, Nurul Ghufron, untuk menca- pai sasaran tersebut KPK telah

Hingga 2019, KPK telah menjerat 119 kepala daerah tingkat dua maupun wakil, serta 21 gubernur. Tak hanya itu, terdapat ratusan anggota DPRD yang juga menjadi pesakitan KPK. Bahkan, di sejumlah daerah terungkap korupsi massal yang dilakukan legislator seperti di Malang dan Sumatera Utara. Daftar kepala daerah yang tersandung korupsi semakin panjang jika turut dihitung kepala daerah yang dijerat KPK pada 2020. Pada awal 2020, KPK menangkap dan menetapkan Bupati Sidoarjo ketika itu, Saiful Ilah, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait se- jumlah proyek di Dinas PUPR. Pada awal Juli 2020 lalu, KPK menangkap dan menetapkan B u p a t i K u t a i T i m u r , Ismunandar, sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur. Ironis, dalam kasus suap di Kutai Timur ini KPK juga menangkap dan menjerat istri Ismunandar, Encek R Firgasih, yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur. Selain Bupati Sidoarjo dan Bupati Kutai Timur itu, KPK mengakui saat ini sedang menyidik se- jumlah dugaan korupsi di be- b e r a p a d a e r a h , s e p e r t i LabuhanbatuUtara, Banjar dan lainnya. Dengan demikian, terbuka kemungkinan daftar kepala daerah yang menjadi pesakitan KPK bakal bertam- bah panjang sebelum tutup tahun.

menetapkan empat sektor yang menjadi fokus, yakni pembe- rantasan korupsi di sektor bisnis, politik, aparat penegak hukum, dan pelayanan publik. KPK juga akan tetap mengacu pada lima kebijakan Presiden dalam menjalankan tugasnya, yaitu pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi termasuk di dalamnya omnibus law , penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Dari sisi penindakan, KPK telah menjerat ribuan pelaku korupsi dari berbagai unsur mulai pihak swasta, korporasi, menteri, anggota legislatif, hingga hakim dan aparat pe- negak hukum lain. Dari total 1.152 tersangka korupsi yang ditangani KPK hingga 2019 terdapat 28 kepala lembaga atau kementerian, tujuh komi- sioner, dan empat duta besar, serta enam korporasi yang dijerat lembaga antikorupsi ini. Layaknya penyakit kronis, korupsi yang pada dekade 1990-an hanya menggerogoti kekuasaan di pemerintah pusat kini telah menyebar dan men- jangkit ke daerah seiring dengan desentralisasi dan otonomi daerah.

ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih ("cessie") Bank Bali Djoko Tjandra yang ditangkap di Malaysia ditunjukkan kepada media saat konferensi pers di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7). Djoko Tjandra berhasil ditangkap setelah buron selama 11 tahun mulai dari 2009 hingga 2020 setelah divonis 2 tahun penjara oleh Mahkamah Agung.

[JAKARTA] Terpidana perkara pengalihan hak tagih ( cessie ) Bank Bali, Djoko Tjandra melalui pengacaranya mengisyaratkan akan kembali mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

penuhnya kepada pengadilan untuk menentukan legitimasi permohonan PK tersebut terkait perbedaan putusan MK dan SEMA. "Jadi sepanjang PK belum melakukan pengujian sisimateril, dan bila sisi formil administratif telah terpenuhi, wajar saja DT mengajukan PK sebagai hak terpidana yang dijamin UU. Kekuasaan peradilan yang akan menentukan legitimasi PK terse- but atas dualisme dan disparitas alasan formil yang berbeda anta- raMKdanMAtersebut,"katanya. Pengacara JokoTjandra, Otto Hasibuan dalam keterangannya menyatakan, kliennya telah di- nyatakan lepas dari segala tun- tutan hukum berdasarkan putus- an pengadilan tingkat pertama yakni di PN Jaksel pada 28 Agustus 2000. Selanjutnya, MA punmenolakkasasi yangdiajukan jaksa. Atas putusan yang telah berkekuatanhukumtetap tersebut, kata Otto, Kejari Jaksel mengek- sekusi putusan kasasi dengan mengembalikan barang bukti kepada Djoko Tjandra.

Karena itu, Ottomengatakan, PK yang diajukan jaksa pada 2009, yang membuat kliennya dihukum 2 tahun penjara, telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP.Aturan itumenyatakan, terhadapputusanpengadilanyang telah memperoleh kekuatan hu- kum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli wa- risnya dapat mengajukan permin- taan PK kepada MA. Pada ke- nyataannya, yang mengajukan PK bukan Djoko atau ahli waris- nya melainkan pihak jaksa. Dikonfirmasi mengenai hal ini, Indriyanto mengakui PK yang diajukan jaksa pada 2009 bertentangan dengan Pasal 263 KUHAPdan putusanMKnomor No.33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan 'Pasal 263 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit ter- surat dalam norma a quo".

Setelah kabur sebelumputus- an dibacakan oleh MA yang memvonisnya 2 tahun penjara pada 2009, Djoko berusaha mengajukan PK pada Juli 2020, atau 11 tahun kemudian. Namun, PNJaksel telahmenetapkan tidak menerima permohonan PK yang diajukan lantaran Djoko tidak hadir dalamtiga kali persidangan. DarisisihukumDjokoTjandra yang juga menggunakan nama Joko SoegiartoTjandra ini masih memiliki hak untukmengajukan PK sebab permohonan sebelum- nya belum sampai pada tahap pemeriksaan materiel. Menurut Guru Besar Hukum P i d a n a U n i v e r s i t a s Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji, putusan PN Jaksel yang tidakmenerima permohon- an PK sebatas alasan formal

administratif karena Djoko Tjandra tidak hadir secara fisik di pengadilan. Apalagi terdapat putusanMK No34/ PUU-XI/2013yangmem- berikanpeluanguntukmengajukan PK berulang kali berbasis asas keadilan. “Karena itumasihmen- jadi hak dari DT (DjokoTjandra) untukmengajukanPKlagi setelah secara fisik berada di Jakarta," katanya, Selasa (4/8). Terkait Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 7/2015 yang membatasi penga- juan PKhanya satu kali, menurut Indriyanto, dari sisi formil admi- nistratif pengajuan PK Djoko untuk kedua kalinya telah terpe- nuhi karena permohonan sebe- lumnya belum diperiksa dan di- uji materiel. Indriyanto menyerahkan se-

> 5

bersambung ke hal

> 5

bersambung ke hal

Disiplin Masyarakat Masih Jadi Masalah

[JAKARTA] Rendahnya disiplin masyarakat bertalian erat dengan peningkatan jumlah kasus baru Covid-19. Presiden Jokowi dalam se- jumlah kesempatan, termasuk pada rapat terbatas Senin (3/8) harus mengingatkan bagai- mana cara protokol kesehatan disosialisasikan ke masyara- kat.

> 5

bersambung ke hal

SP/JOANITO DE SAOJOAO

Joko Widodo

 Redaksi: 2995 7500 • Sirkulasi: 2995 7555 - 2995 7500 ext 3206 • Iklan: 2995 7500 ext: 1469, 3409 • Tahun XXXIV 11.326 • 20 Halaman • Rp 4.000 • Langganan Rp 75.000 • beritasatu.com • suarapembaruan.com

Made with FlippingBook flipbook maker