SP200806

Harian Umum

MEMIHAK KEBENARAN

Kamis, 6 Agustus 2020

Denda Pelanggar PSBB Pemprov DKI sudah mengumpulkan uang denda pelanggar PSBB sebesar Rp 2,47 miliar.

Ledakan di Lebanon

Seratus orang tewas, lebih 4.000 terluka, dan puluhan masih hilang setelah terjadi dua ledakan Beirut, Lebanon.

116.871 23.380

73.889 14.760

5.452

888

18.735.734

11.947.478

705.061

> 20

> 10

Jakarta

Luar Negeri

DATA WORLDOMETERS DAN COVID19.GO.ID SAMPAI RABU (5/8) PUKUL 20.00 WIB

NTT Juara Stunting

Presiden meminta kepala daerah di 10 provinsi tersebut agar fokus dan berkonsentrasi menjalankan program untuk penurunan stunting di daerah masing-masing. “Kita fokus saja menurunkan angka stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi,” kata Jokowi saatmemimpin rapat terbatas tentang Percepatan Penurunan Stunting di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/8). Berdasarkan data Kemkes, angka prevalensi stunting di NTT sebesar 43,82%. Artinya, dari 100 balita di NTT, 43 orang menderita stunting . Kemudian, Sulawesi Barat sebesar 40,38%, Nusa Tenggara Barat 37,85%, Gorontalo34,89%,Aceh34,18%, Kalimantan Tengah 32,30%, Kalimantan Selatan 31,75%, Kalimantan Barat 31,46%, Sulawesi Tenggara 31,44%, dan Sulawesi Tengah 31,26%. Sementara, angka prevalensi stunting Indonesia saat ini sebe- sar 27,67%. Meski demikian, Kepala Negara juga mengaku cukup gembira dengan penurunan prevalensi stunting dalam kurun enam tahun terakhir. Berdasarkan meminta program penurunan stunting (tubuh pendek) fokus pada 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemkes), kasus stunting tertinggi di Indonesia ada di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). [JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Pandemi Covid-19 Hambat Peluang Bonus Demografi

P embukaan Undang- nyebutkan tujuan negara Republik Indonesia, antara la- in memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan ke- hidupan bangsa. Tujuan ber- negara ini hanya bisa terwu- jud jika Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan mampu bersaing dengan negara lain. Untuk menciptakan SDM yang tangguh maka harus di- dukung oleh kualitas kesehat- an yang mumpuni pula, teru- tama sejak usia dini. Dengan anak-anak yang sehat dan cer- das maka kesejahteraan akan menjadi sebuah keniscayaan. Saat dilantik menjadi pada 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) me- ngatakan, Indonesia dipredik- Undang Dasar (UUD) 1945 dengan tegas me-

Berbagai upaya telah dila- kukan pemerintah agar Indonesia tidak melepas ke- sempatan tersebut. Namun, peluang itu terancam akan su- lit diraih lantaran terjadi pan- demi Covid-19 yang secara tidak langsung berimbas ter- hadap pencapaian dan pe- manfaatan bonus demografi. Usaha pencapaian dan pe- manfaatan bonus demografi yang mengandalkan kelom- pok usia produktif bisa saja terbentur pada kenyataan me- ningkatnya jumlah pengang- guran, termasuk para buruh migran yang kembali ke Tanah Air. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada sekitar 2,8 juta pekerja di berbagai sektor yang terdam- pak langsung akibat Covid-19. Mereka terdiri dari atas 1,7 juta pekerja formal yang dirumahkan, 749.000 terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan 282.000 pe- kerja informal yang usahanya terganggu. Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memperkirakan tingkat peng- angguran terbuka pada kuar- tal II 2020 mencapai 8,2% dengan skenario ringan, 9,79% pada skenario sedang, dan 11,49% pada skenario be- rat. Sementara, Dana Moneter Internasional (IMF) juga memproyeksi angka peng- angguran Indonesia pada 2020 sebesar 7,5%, naik dari 2019 yang hanya 5,3%.

si akan mengalami masa bo- nus demografi pada 2030- 2040, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibanding- kan penduduk usia tidak pro- duktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 ta- hun). Penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 ju- ta jiwa.

makanan tambahan bagi ibu hamil dan pemberian suplemen vitamin A bagi ibu menyusui serta makanan pendampingASI. Tidak hanya itu, Presiden juga meminta aspek promotif, edukasi, dan sosialisasi bagi ibu-ibu hamil dan keluarga juga harus terus digencarkan. Dengan demikian, pemahaman untuk pencegahan stunting akan sema- kin meningkat. “Sekali lagi, saya minta agar ini melibatkan PKK, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokohmasyarakat, RT, RW, serta relawan. Kita harapkan ini menjadi gerakan bersama di masyarakat,” ujar Jokowi. Kemudian, dalam upaya penurunanangka stunting, Jokowi meminta program tersebut dis-

ambungkan dengan program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan pembagian bantuan pangan nontunai (BPNT). Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluar- ga-keluarga tidak mampu harus Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, program pencegahan stunting atau gagal tumbuh pada anak karena kekurangan gizi, meru- pakan aset untuk mewujudkan program Indonesia Maju di masa akan datang. turut digencarkan. Indonesia Maju

data yang dimiliki Jokowi, ada perbaikan dari prevalensi stunt- ing 2013 yang mencapai 37% menjadi 27,6% pada 2019. “Ini ada penurunan lumayan, tetapi saya kira belum cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi. Target kita, seperti yang saya sampaikan keMenteri Kesehatan, pada 2024 kita ha- rus bisa turun menjadi 14%,” kata Jokowi. Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta pelay- anan kesehatan ibu hamil dan balita di puskesmas dan posy- andu tidak boleh berhenti, meski saat ini Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19. Akses pelayanan kesehatan yang tidak boleh terhenti, lanjut Jokowi, adalah pemberian

bersambung ke hal > 5

13 Juta Pekerja Bakal Dapat Bansos

bersambung ke hal > 5

dapat meningkat, sehingga perekonomian Indonesia tidak kembali terkontraksi bahkan mengalami resesi. Langkah lainnya adalah

memberikan tambahan bansos untuk para penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

bersambung ke hal > 5

FOTO-FOTO:ISTIMEWA

Sri Mulyani

Airlangga Hartarto

[JAKARTA] Pemerintah berencana memperluas pro- gram bantuan sosial (bansos) untuk pekerja di sektor swas- ta dengan upah atau gaji di bawah Rp 5 juta. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp 31,2 triliun untuk 13 juta pekerja. “Pemerintah akan mem- berikan bansos bagi pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta per bulan. Sekarang

ini sedang diidentifikasi tar- getnya yang diperkirakan mencapai 13 juta pekerja. Anggarannya sekitar Rp 31 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtu- al bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Rabu (5/8). Me nu r u t Menkeu S r i Mulyani, perluasan bansos tersebut untuk mendorong agar konsumsi masyarakat

 Redaksi: 2995 7500 • Sirkulasi: 2995 7555 - 2995 7500 ext 3206 • Iklan: 2995 7500 ext: 1469, 3409 • Tahun XXXIV 11.327 • 20 Halaman • Rp 4.000 • Langganan Rp 75.000 • beritasatu.com • suarapembaruan.com

Made with FlippingBook flipbook maker