Suara Pembaruan

Harian Umum

MEMIHAK KEBENARAN

Senin, 10 Agustus 2020

Pembukaan Sekolah Pembukaan sekolah di zona kuning, FSGI minta keselamatan siswa dan guru dilindungi.

Pacu Investasi Asing Dongkrak pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus memacu investasi

125.396

80.952 16.268

5.723

asing karena tak miliki cukup dana di dalam negeri untuk bangun infrastruktur.

25.714 939 19.848.959 12.750.384 730.385

> 12

Kesra & Budaya

> 8

Ekonomi & Keuangan

DATA WORLDOMETERS DAN COVID19.GO.ID SAMPAI MINGGU (9/8) PUKUL 20.00 WIB

Ganjil Genap Perberat Kebangkitan Bisnis

Waspadai Penyusupan Radikalisme di Semua Lini

R adikalisme kini bisa menyebar dengan cepat melalui berba- gai media terutama dunia maya. Ruang virtual yang kini marak dan lazim dise- but media sosial (medsos) sangat efektif menjangkau dan mempengaruhi pihak lain tanpa perlu kehadiran secara langsung. Persebaran paham yang bertentangan dengan ideo- logi bangsa, saat ini menja- di tantangan tersendiri pada 75 tahun Indonesia merde- ka. Radikalisme yang beru- jung pada terorisme hingga kini masih menjadi masalah yang cukup penting bagi Indonesia. Pemikiran radi- kal, suka atau tidak suka, sudah merambah dan me- nyusup ke hampir semua sektor. Mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, sosi- al, budaya, politik, maupun pertahanan. Di sektor pendidikan, pemikiran radikal bukanlah sesuatu hal yang baru. Penyusupan gerakan radi- kal ditengarai sudah dilaku- kan sejak masa sekolah da- sar hingga perguruan tinggi dan sekolah kedinasan. Tidak hanya itu, penyu- supan gerakan radikal saat ini sudah merambah ke sektor pertahanan. Bahkan, kondisi itu pernah diung- kapkan mantan Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu yang menyebut ada sekitar 3% anggota TNI yang terpapar radikalisme. Menhan me- nyebut sikap mereka sudah tidak lagi berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Direktur The Indonesia Intelligence Institute,

“Jangan lupa mereka (ke- lompok radikal) sudah dua kali melakukan serangan. Yakni di Polsek Daha Selatan pada 1 Juni dan Wakapolres Karanganyar pada 22 Juni. Dua-duanya adalah kelompok pro-Isis," ucap Ridlwan. Alumni S2 Intelijen Universitas Indonesia (UI) itu menyebutkan, kelompok radikal di Indonesia yang tergabung dalam JAD bia- sanya juga merekrut anggo- ta dari luar kegiatan belajar mengajar seperti di ling- kungan kampus. "Rata rata kelompok JAD ISIS merekrut di luar kampus. Namun, mereka memilih calon kadernya. Mereka mencari yang mempunyai semangat ting- gi melawan negara dan pe- merintah. Karena itu harus diwaspadai," ucapnya. Propaganda Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, yang juga merupa- kan mantan aktivis NII, Ken Setiawan menegaskan, dalam perkembangan kea- manan negara dalam hal propaganda politik kekua- saan berkedok agama akhir-akhir ini justru sangat marak dan masif. Kondisi itu membuktikan, penyu- supan kelompok radikal ti- dak terpengaruh keadaan termasuk saat ini dengan adanya pandemi. "Ini ancaman serius ba- gi persatuan dan kesatuan bangsa. Agama saat ini menjadi komoditas paling seksi sebagai propaganda," kata Ken Setiawan.

[JAKARTA] Kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta dinilai memperberat kebangkitan aktivitas bisnis pada saat pandemi Covid-19. Kebijakan membatasi mobilitas masyarakat ter- sebut terasa pada tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan yang baru dibuka sete- lah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilonggarkan.

yang berisiko tinggi menjadi tempat penularan Covid-19. “Sebetulnya kami berharap karyawan atau pengunjung yang datang ke mal kalau bisa meng- gunakan kendaraan pribadi. Kita tahu, moda transportasi umum termasuk yang memiliki risiko tinggi menjadi tempat penular- an Covid-19. Jadi kalau pengun- jung atau karyawan lebih banyak pakai transportasi umum kare- na ada kebijakan ganjil genap, ini akan menimbulkan risiko yang lebih tinggi,” katanya. Kalau pun ingin member- lakukan kebijakan ganjil genap, Alphonsus berharap penerapan protokol kesehatan di transpor- tasi umum lebih ketat. Namun, ketika berhadapan dengan ba- nyak masyarakat yang meng- gunakan layanan tersebut dalam waktu yang sama, upaya pene- rapan protokol kesehatan kerap menimbulkan tantangan yang tidak mudah. Sementara itu, berdasarkan angka yang pernah dilansir Dinas PerhubunganDKI Jakarta awal Juli lalu menyebutkan bahwa angkutan umum bakal

kewalahan menampung jumlah penumpang bila ganjil genap diberlakukan. Namun pada kenyataannya, pada hari perta- ma dan kedua sosialisasi ganjil genap ternyata tidak ada kena- ikan signifikan jumlah penum- p a n g a n g k u t a n umum . Dihubungi terpisah Minggu (9/8), KepalaDinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo belum memberikan respons. “Sebetulnya bisa saja ini (ganjil genap) diberlakukan, sepanjang protokol kesehatan di moda transportasi dioptimal- kan, risikonya betul-betul bisa di- manage . Namun, kan yang jadi masalah sekarang ini pro- tokol kesehatan di moda trans- portasi umumnya belum bisa dikelola secara maksimal,” kata Alphonsus yang baru saja menggantikan posisi Stefanus Ridwan di kursi Ketua Umum APPBI.

Ridlwan Habib mengingat- kan, gerakan radikal ber- basis agama di Indonesia masih menjadi ancaman yang cukup serius bagi bangsa dan negara. "Kelompok-kelompok teror yang secara salah menafsir- kan ideologinya, masih mengancam. Terutama ke- lompok JAD (Jamaah Ansharut Daulah) pro ISIS," kata Ridlwan Habib, kepada SP, di Jakarta, Sabtu (8/8). Pascareformasi yang di- tandai dengan bergesernya kehidupan demokrasi diya- kini telah menjadi lahan su- bur tumbuhnya kelompok radikal. Fenomena radika- lisme seringkali disandar- kan dengan paham keaga- maan. Dalam konstelasi politik di Indonesia, masalah radi- kalisme telah makin mem- besar karena pendukungnya juga semakin meningkat. Di sisi lain, kemudahan perkembangan akses infor- masi semakin mempercepat proses penyusupan pemi- kiran radikal di Indonesia. Di tengah situasi pande- mi Covid-19, pergerakan kelompok radikal masih menjadi ancaman nyata. Mereka memanfaatkan ke- lengahan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Menurut Alphonsus, tanpa pembatasan penggunaan ken- daraan pribadi, tingkat kunjung- an ke mal di masa transisi masih minim karena banyak masyarakat yang tetap khawatir dan menghindari tempat yang ramai kerumunan. Dengan demikian, penerapan kebijakan ganjil genap semakin memper- berat kebangkitan aktivitas bisnis karena kunjungan ma- syarakat yang belum pulih meskipun mal telah diizinkan kembali beroperasi pada masa transisi dengan protokol ketat. Kebijakan berkendaraan pribadi seuai tanggal ganjil dan genap ini dinilainya berpotensi meningkatkan angka kasus baru Covid-19. Pasalnya moda transportasi umum termasuk

Pengguna kendaraan priba- di pun tidak otomatis beralih ke angkutan umum karena khawa- tir justru tertular saat dalam perjalanan. Kekhawatiran ini beralasan karena pada kasus klaster perkantoran yang bela- kangan ini santer diberitakan terjadi di Jakarta, mereka yang positif tidak berarti tertular di dalam kantor melainkan ada yang tertular di tempat lain termasuk saat dalam perjalanan. Demikian rangkuman wa- wancara SP dengan Ketua UmumAsosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti, dan sejumlah pe- ngelola mal di Jakarta, Minggu (9/8).

> 5

bersambung ke hal

Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Diatur Perda

dengan situasi lokal yang ada. Hal itu untuk mempermudah penegak hukum seperti TNI dan Polri untuk menegur masyara- kat yang tidak taat protokol kesehatan. "Inpres itu tidak bisa memuat sanksi hukum.

Inpres memerintahkan kepa- tuhan dan memerintahkan ke- pada kepala daerah untuk membuat aturannya di daerah masing-masing," tuturnya.

> 5

bersambung ke hal

> 5

bersambung ke hal

ANTARA

AFP

Tito Karnavian

Joko Widodo

[JAKARTA] Upaya menjaga keselamatan dan kesehatan warga dengan penerapan pro- tokol kesehatan sudah sepatut- nya didukung dasar hukumyang kokoh. Instruksi Presiden (Inpres) 6/2020 menjadi dasar hukum bagi daerah membuat peraturan daerah (perda) yang memuat sanksi sehingga mem- berikan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan. Menurut Mendagri, Tito Karnavian, setiap daerah mem- buat peraturan daerah (Perda) tentang protokol kesehatan

Covid-19 dengan sanksi dengan dasar Inpres tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. "Setiap daerah nantinya membuat perda tentang proto- kol kesehatan Covid-19 dengan sanksi, di antaranya kerja sosi- al, denda, dan sanksi adminis- trasi penutupan tempat usaha, bukan kurungan," kata Tito di Jakarta, Sabtu (8/8). TitoKarnavianmenjelaskan, peraturan akan disesuaikan

 Redaksi: 2995 7500 • Sirkulasi: 2995 7555 - 2995 7500 ext 3206 • Iklan: 2995 7500 ext: 1469, 3409 • Tahun XXXIV 11.330 • 20 Halaman • Rp 4.000 • Langganan Rp 75.000 • beritasatu.com • suarapembaruan.com

Made with FlippingBook flipbook maker