SP200811

Harian Umum

MEMIHAK KEBENARAN

Selasa, 11 Agustus 2020

Kerja Sama Korsel-Siloam 25.000 warga Korsel di Indonesia akan mendapat- kan pelayanan kesehatan dari Siloam Hospitals.

Anji Diperiksa Polda Metro Jaya memeriksa penyanyi Anji terkait polemik obat Covid-19.

127.083

82.236

5.765

26.162

16.446

952

20.046.642 12.915.486

734.525

> 12

Kesra & Budaya

> 19

Jakarta

DATA WORLDOMETERS DAN COVID19.GO.ID SAMPAI SENIN (10/8) PUKUL 20.00 WIB

Erupsi Gunung Sinabung

Penerima Subsidi Pegawai Jadi 15,7 Juta Orang

[JAKARTA] Pemerintah menambah jumlah penerima bantuan subsidi gaji tenaga kerja dinaikkan (subsidi pe- gawai) menjadi 15,7 juta orang dari semula sebanyak 13,8 juta orang. Kenaikan jumlah calon penerima sub- sidi itu berdasarkan hasil rapat dengan kementerian dan lembaga terkait. “Kami bersepakat jumlah calon penerima ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang, dari yang semula hanya 13.870.496 orang,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/8). Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan untuk bantuan subsidi gaji tenaga kerja juga mengalami kenaikan menjadi Rp 37,7 triliun dari awalnya sebesar Rp 33,1 triliun. Ida menje- laskan penyaluran subsidi gaji diberikan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan. Dengan kata lain, satu

Obesitas Regulasi Menghambat Pembangunan

B erawal dari debat ca- lon presiden dan ca- lon wakil presiden pa- da 17 Januari 2019, pasangan nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin menjanjikan, jika terpi- lih akan menggabungkan fungsi legislasi, selain di lem- baga legislatif, menjadi satu badan. Pasangan ini pun me- nilai pentingnya pembentuk- an Pusat Legislasi Nasional. Keberadaan lembaga khusus ini dalam rangka pe- nyederhanaan regulasi dan peraturan, baik di pusat mau- pun daerah. Jika lembaga ter- sebut dibentuk, maka seluruh regulasi, baik di pusat mau- pun daerah, akan lebih har- monis dan tidak lagi tumpang -tindih. Beragam respons muncul menanggapi ide dalam debat tersebut, salah satunya dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, yang mendukung ide tersebut. Dia menilai lembaga tersebut bisa menjadi dapur penggodokan hukum dan menjadi wadah sinkronisasi setiap masalah hukum yang muncul. Mahfud meyakini gagas- an ini mampu menciptakan hukum yang tidak saling tumpang tindih mengingat saat ini banyak peraturan per- undang-undangan baik di pu- sat maupun daerah yang tum- pang tindih. Gagasan untuk membentuk lembaga khusus di bidang pembentukan pera- turan perundang-undangan ini kemudian ditindaklanjuti secara nyata melalui pemben- tukan UU 15/2019 tentang Perubahan atas UU12/2011

Peraturan Perundang- undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), to- tal regulasi di Tanah Air seba- nyak 38.388, terdiri atas 3.483 peraturan pusat, 15.048 peraturan menteri, 3.890 per- aturan lembaga pemerintah nonkementerian, 15.967 per- aturan daerah (perda). Ini be- lum ditambah dengan undang -undang (UU) yang lebih dari 1.600 UU. Pakar hukum tata negara dari Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menga- takan, sampai saat ini ling- kungan regulasi di Indonesia masih menunjukkan gejala pembentukan yang tidak ter- kendali. Selain itu, ada regu- lasi yang tidak harmonis, ti- dak sinkron, dan saling tum- pang tindih yang dapat meng- hambat upaya percepataan pembangunan dan peningkat- an kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, lanjut Bayu, pemerintah se- harusnya melaksanakan pe- rintah UU 15/2019 dengan segera membentuk kemente- rian atau lembaga khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bi- dang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengingat UU 15/2019 be- lum secara komprehensif mengatur mengenai fungsi kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bi- dang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan revisi kembali ter- hadap UU 12/2011 dengan mengatur lebih lengkap lagi fungsi kementerian/lembaga khusus tersebut.

ANTARA

Ida Fauziyah

pekerja akan mendapatkan bantuan subsidi gaji total sebanyak Rp 2,4 juta. Jumlah ini akan dicairkan dalam dua tahap, masing-masing sebesar Rp 1,2 juta. “Kalau ditotal Rp 2,4 juta yang akan dibe- rikan setiap dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan subsidi sebesar Rp 1,2 juta,” jelas Ida.

-undang ini, yang mengatur mengenai tugas lembaga khusus, baik di tahap peren- canaan, harmonisasi, pemba- hasan, pengundangan, mau- pun penerjemahan peraturan perundang-undangan adalah Pasal 21, Pasal 58, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 54. Namun,, UU 15/2019 tidak mengatur me- ngenai bentuk, kedudukan, struktur organisasi, maupun jangka waktu lembaga ini di- bentuk. Pasal 99AUU 15/2019 mengenai ketentuan peralihan hanya menyebutkan selama kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urus- an pemerintahan di bidang pembentukan peraturan per- undang-undangan belum ter- bentuk, tugas dan fungsi pem- bentukan peraturan perun- dang-undangan tetap dilaksa- nakan oleh menteri yang me- nyelenggarakan urusan peme- rintahan di bidang hukum. Perjalanan bangsa pun bergulir. Kini, usia kemerde- kaan Indonesia akan menca- pai 75 tahun pada 17 Agustus 2020. Era pemerintahan silih berganti, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga kini. Setiap rezim me- lahirkan banyak regulasi. Berdasarkan situs peraturan. go.id yang dikelola Sistem Informasi Direktorat Jenderal

> 5

bersambung ke hal

ANTARA/SASTRAWAN GINTING Warga mengamati Gunung Sinabung yang menyemburkan material vulkanik di Karo, Sumatera Utara, Senin (10/8). Gunung Sinabung erupsi dengan ketinggian mencapai 5.000 meter di atas puncak atau sekitar 7.460 meter di atas permukaan laut.

Herbal Tak Bisa Sembuhkan Covid-19

Untuk itu, pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu me- ningkatkan sosialisasi terkait informasi yang salah bahwa ada obat, terutama obat herbal, yang bisa menyembuhkan Covid-19. Informasi salah seperti ini akan membuat masyarakat mengang- gap Covid-19 sudah tidak baha- ya lagi karena bisa disembuhkan. Demikian benang merah pendapat Ketua Satuan Tugas (Satgas) Kewaspadaan dan Kesiagaan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mayagustina Andarini, serta Ketua HarianYayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) TulusAbadi yang dihimpun SP di Jakarta, Senin (10/8), Seperti diketahui, belakang- an kontroversial tentang obat virus SARS-CoV-2. Obat-obat herbal ter- sebut hanya berguna untuk meningkatkan daya tahan atau sis- tem imunitas tubuh agar tidak mudah ter- tular Covid-19. [JAKARTA] Obat herbal yang belakang- an banyak dijual dipastikan tidak bisa menyembuhkan penyakit Covid-19 yang disebabkan oleh

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Zubairi Djoerban

Tulus Abadi

Mayagustina Andarini

penyembuh Covid-19 semakin marak. Kasus video viral tentang herbal yang diklaimoleh seorang warga, Hadi Pranoto, yang bisa menyembuhkan penyakit Covid-19 mendorong IDI untuk melakukan verifikasi dan edu- kasi kepada masyarakat luas agar tidak terjebak dalam in- formasi yang sesat. Zubairi Djoerban mengata- kan, obat herbal yang saat ini beredar di pasaran bukan untuk menyembuhkan Covid-19, me- lainkan untuk meningkatkan imunitas, sehingga bisa meng- hindarkan orang dari paparan Covid-19. Oleh karena itu, kata dia, kalau ada yang mengklaim bisa membuat obat penyembuh Covid-19, maka hal itu harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Dikatakan, prosedur uji coba pembuatan obat terlebih dulu harus melewati beberapa tahap, sama seperti pembuatan vaksin. Pertama, harus dilaku- kan uji coba kepada hewan yang memiliki gen yang sama seper- ti manusia. “Apabila hewan itu mati, jangan diteruskan. Kalau

hidup, baru diuji ke tahap se- lanjutnya," kata dia. Tahap kedua, obat harus diuji klinis tahap pertama. Pada tahap ini obat diberikan kepada puluhanmanusia yang dijadikan subjek penelitian. Peneliti pun

harus terus mengawasi dan melihat perkembangan subjek tersebut secara intensif selama tiga sampai enam bulan, sebagai bentuk tanggung jawab.

tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

> 5

bersambung ke hal

Pasal-pasal dalam undang

> 5

bersambung ke hal

 Redaksi: 2995 7500 • Sirkulasi: 2995 7555 - 2995 7500 ext 3206 • Iklan: 2995 7500 ext: 1469, 3409 • Tahun XXXIV 11.331 • 20 Halaman • Rp 4.000 • Langganan Rp 75.000 • beritasatu.com • suarapembaruan.com

Made with FlippingBook Annual report